Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI, Jeji Azizi Dalam Acara Sosialisasi Pendaftaran dan Pengisiaan LHKPN di Ballroom Hotel Emersia, Kamis (05/04/18)
Bandarlampung (SL) – Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI, Jeji Azizi mengatakan pejabat wajib menyampaikan pelaporan LHKPN setiap tahun. MEKANISME pelaporan lebih mudah setelah mengalami perubahan sejak terbitnya peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.
“Sebagai pengganti dari KEP-07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelanggara negara,” kata Jeji pada acara Sosialisasi Pendaftaran dan Pengisiaan LHKPN di Ballroom Hotel Emersia, Kamis (05/04).
Menurutnya, dalam peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan tentang tata cara pendaftaran LHKPN. “Di antaranya perubahan formulir yang digunakan dan perubahan waktu penyampaian LHKPN,” katanya.
Semula, jelas Jeji, pelaporan hanya dilakukan dua tahun sekali. “Sekarang penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali,” katanya.
Atau pada saat terjadi mutasi/promosi jabatan baik sebelum menjabat atau setelah menjabat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh peserta sosialisasi bersama-sama mencegah korupsi yang dimulai dari diri pribadi dan lingkungan kerja.
“Ini dibutuhkan kepedulian dan komitmen seluruh penyelenggara negara untuk mencegah korupsi,“ katany. (nt/jun)
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Lampung Tahun 2018 di Pusat Lingkungan Kwartir Daerah Lampung, Kamis (5/4/18)
Bandarlampung (Sl) – Tercatat 20 rekomandasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Lampung tahun 2018, Kamis (5/4) di pusat Lingkungan Kwartir Daerah (Kwarda) Lampung.
Kegiatan tersebut di buka Ketua Kwartir Daerah (Ka Kwarda) Lampung Idrus Effendi yang diikuti 200 peserta dari kwartir cabang (Kwarcab) selampung, Andalan Daerah dan Pimpinan Saka dan Sako Lampung.
Idrus Effendi mengatakan Rakerja sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kegiatan tahun 2018 dan proyeksi kegiatan 2019 mendatang. “Rakerda 2018 menjadi penting, karena menyongsong Munas Gerakan Pramuka 2018,” kata dia.
Rekomendasi ini dihasilkan setelah melalui Rapat Pleno Pertama yang memaparkan Hasil Rapat Kerja Nasional 2018, Sidang Paripurna Daerah 2018, Rencana Saka Amal Bhakti, Rencana Peserta Didik Pra Siaga, Program Kerja Kwarda 2018, diteruskan dengan Rapat Komisi.
Rapat Komisi A Bidang Bina Muda, Bina Wasa dan Dewan Kerja, Komisi B Organisasi dan Hukum, Komisi C Keuangan, Badan Usaha dan Sarpras, Komisi D Humas dan Abdimasgana, serta Komisi E Satuan Karya dan Satuan Komunitas. Selanjutnya dibahas dalam Sidang Pleno Kedua, sehingga menghasilkan rekomendasi Rakerda 2018.
Rekomendasi Rakerda 2018 diantaranya Mendukung Rekomendasi Hasil Rakernas 2018; Memperkokoh Organisasi Gerakan Pramuka dengan menyukseskan Tahun 2018 sebagai Tahun Data Dasar dan Akreditasi Gugusdepan se Kwarda Lampung; Puncak Hari Pramuka Tingkat Daerah Lampung Tahun 2018 dilaksanakan di Way Kanan; Menggalakkan kembali Bumbung Kemanusiaan sebagai wujud kepedulian Gerakan Pramuka terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
Dalam acara penutupan juga diserahkan hasil penggalangan bumbung kemanusiaan bencana banjir oleh peserta Rakerda sejumlah Rp 1.733.000,- sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian anggota Pramuka atas musibah banjir di Kalianda. Penutupan dilakukan oleh Zainuri, Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung dengan menyerahkan rekomendasi kepada perwakilan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Se-Lampung
Cawagub Lampung No Urut 3, Chusnunia Yang Dikenal Dengan Panggilan Nunik di Bandarlampung, Kamis (5/3/18)
Bandarlampung (SL) – Chusnunia, Bupati Lampung Timur (Non Aktif) menegaskan, pelayanan kesehatan harus sampai pedesaan seluruh Lampung dengan mendorong petugas puskesmas masuk desa dan mengaktifkan kembali posyandu.
“Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara dan setiap warga negara pun wajib membantu siapa saja yang membutuhkan layanan tersebut. Untuk itu pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan sampai desa-desa. Jangan lagi ada kematian pada ibu hamil, karena tidak ada fasilitas kesehatan,” kata Chusnunia yang dikenal denga panggilan Nunik di Bandarlampung, Kamis (5/3).
Nunik mengungkapkan bahwa dalam programnya sebagai Bupati Lampung Timur telah menggalakkan Jumat Sehat. Tujuannya, setiap petugas kesehatan di puskesmas turun ke desa memeriksa warga secara rutin lewat pertemuan-pertemuan posyandu rutin sebulan sekali.
Ia mengingatkan, kader kesehatan di desa-desa harus rutin diberikan pelatihan. Secara rutin juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap warga. Bila ada yang hamil dan telah memasuki masa siap melahirkan maka akan langsung diberikan dikawal untuk mendapatkan kepastian tempat melahirkan.
“Sehingga jika ada warga yang sakit atau masa kehamilan mendekati melahirkan, akan segera diberikan pemeriksaan dan perawatan secara intens,” kata perempuan yang pernah menjabat anggota DPR RI.
Jangan sampai pelayanan kesehatan di Lampung tidak menyentuh masyarakat yang tinggal di pedalaman dan pedesaan. Oleh karena itu peran kader posyandu dan kader puskesmas sangat dibutuhkan.
“Puskesmas desa (puskesdes) yang menjadi program unggulan pemerintah pusat harus dipastikan aktif dan memiliki tenaga kesehatan dan obat-obatan dasar,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak ikut bekerja sama memperbaiki sistim pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang sempat terbengkalai selama ini dan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.
“Agar kita bisa bersama memperbaiki sistim pelayanan kesehatan masyarakat dari desa sampai di kota-kota,” tegasnya.
Pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung khususnya rumah sakit daerah setiap tahun dinilai masyarakat semakin menurun, karena dinilai tidak menjangku masyarakat bawah.
Sejumlah kasus pun kerap terjadi di kepemimpinan Ridho Ficardo, seperti mobil ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeluk (RSUDAM) yang menolak mengantarkan pasien.
Ibu Hamil Meninggal.
Beberapa hari lalu kembali terjadi masalah kesehatan, Murni Rohayati (38), warga Dusun Leuweung Kolot, Pekon Campang Way Handak, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, meninggal dunia setelah berjuang sendirian melahirkan bayinya.
Karena tempat tinggal yang jauh dari pelayanan kesehatan sehingga ibu bersama calon bayinya meninggal karena ingin melahirkan.
Jarak rumahnya yang berada di kawasan hutan lindung itu jauh dari pusat kesehatan yakni 20 Kilometer.
Sejumlah warga berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, pelayanan kesehatan harus menyentuh masyarakat sampai ke pelosok hutan.
“Seharusnya kejadian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tidak terjadi lagi, bisa diantisipasi dengan pengawasan atau bidan turun ke desa,” kata Suparjo warga Kabupaten Tanggamus di Bandarlampung, Selasa (3/4).
Seharusnya pelayanan kesehatan bisa menyentuh langsung masyarakat bawah, tapi sampai dengan saat ini tidak ada dan bidan atau puskesmas turun ke desa pun tidak jalan.
Hal senada disampaikan, Rohimat warga Kabupaten Tanggamus mengungkapkan bahwa kejadian beberapa waktu lalu menjadi coretan buruk bagi pemerintahan Ridho Ficardo-Bahtiar Basri sebab pelayanan kesehatan tidak menyentuh masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus bisa menyentuh masyarakat, jangan hanya untuk orang perkotaan,” ujarnya.
Jika tinggal di kota pelayanan kesehatan mungkin maksimal, tapi untuk warga yang berada di pedesaan jauh dari rumah sakit seperti apa solusinya.
Seharusnya itu sudah ada solusinya, bukan baru ada kejadian pemerintah baru bisa bertindak.
Kesedihan Nunik yang menyentuh adalah tanggapan Bupati (Non-Aktif) Lampung Timur, Chusnunia yang dipanggil mbak-Nunik terhadap berita kematian di atas yang dimuat di media massa cetak Kupas Tuntas di Lampung Edisi Senin, 2 April 2018.
Tanggapan Nunik itu berisikan Bait Lagu Perjuangan Darah Juang karya John Tobing. Di bawah ini isi lengkapnya: noenia_ch:
Duka pagi ini…..Gusti….”di sini negeri kami, tempat padi terhampar….samuderanya kaya raya, tanah kami subur tuan.
Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja….mereka dirampas haknya…tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami..padamu kami berjanji…”
Bagaimana saya tidak menangis menyanyikan lagu ini…. Bagaimana kita tidak tergugah hati kita…. Tidak ada yang penting dari politik, kecuali kemanusiaan…!! Buatku pilkada bukan pertarungan rebutan kekuasaan…Ini pertaruhan perjuangan nasib rakyat…Ini tentang perjuangan kemanusiaan.
Tanggapan Nunik direpost dan mendapat komentar dan dukungan yang luas atas pernyataannya. (rls)
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Saat Memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Kegiatan Pengeboran Migas Bersama Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan PT Harpindo Mitra Kharisma di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (4/2/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kegiatan eksplorasi mencari cadangan minyak baru sebagai langkah memenuhi cadangan energi Indonesia yang kian menipis. Hal itu diungkapkan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat memimpin Rapat Koordinasi penetapan lokasi Kegiatan Pengeboran Migas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Harpindo Mitra Kharisma, Rabu (4/2/2018) di Ruang Kerja Gubernur.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung akan mentingkatkan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan eksplorasi kandungan minyak dan gas yang terletak di Desa Tanjung Ilir Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah.
Pjs. Gubernur Didik mengatakan, eksplorasi ini penting karena selain akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah juga untuk memenuhi cadangan energi di Indonesia telah menipis.
Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik S. Setyadi mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum, salah satunya kegiatan eksplorasi migas. “Dalam pengadaan tanah tersebut, mekanismenya pembebasan tanahnya tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ganti rugi tentunya harus layak dan adil,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menginformasikan jika kegiatan eksplorasi on-shore ini adalah satu-satunya di Provinsi Lampung. “Kegiatan ini merupakan upaya dan program pemerintah dalam pengembangan prospek daerah untuk menemukan minyak baru, sehingga tercapai peningkatan pendapatan Negara dari sektor pertambangan minyak dan gas juga menciptakan peluang kerja dan usaha yang baru bagi penduduk,” ujar Didik Setiadi.
Luas tanah yang dibutuhkan untuk kegiatan proyek pengeboran sumur eksplorasi ini lebih kurang seluas 1,7 – 2 hektare, terdiri dari Tapak Sumur Sugih 1 dan akses jalan berserta daerah penyangga. Didi Setiadi mengatakan saat ini produksi minyak nasional sekitar 800 ribu barel/hari sementara kebutuhan sebesar 1,6 juta barel/hari. Untuk kekurangannya Indonesika harus impor lebih dari 1 juta barel/hari untuk memenuhi kebutuhan energi. “Jika kita tidak menemukan cadagangan minyak baru, kemungkinan cadangan minyak kita akan habis dalam waktu dekat,” ungkapnya. (Humas Prov)
Plt. Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, Dalam Aara Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Kontruksi Yang Dilaksanakan di Ballroom Hotel Horison, Rabu (4/4/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Provinsi Lampung, salah satunya dengan mendorong program peningkatan kompetensi pelaku jasa kontruksi di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, dalam acara Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Kontruksi dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Horison, Rabu (4/4/2018).
“Pemerintah Provinsi Lampung telah mencanangkan program Lampung kompeten ditahun 2016 sebagai upaya dalam meningkatkan SDM masyarakat Lampung dengan harapan mampu bersaing dan memiliki nilai tawar ditingkat Internasional,” ujar Taufik Hidayat.
Taufik menjelaskan rapat ini sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pembinaan jasa kontruksi sehingga berbagai kegiatan dan program kerja mampu berjalan secara terpadu sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. “Pelaksanaan peran pembinaan pemerintah dalam bidang Jasa kontruksi merupakan hak dan tanggung jawab Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satu yang terpenting dalam pengembangan jasa kontruksi adalah peningkatan kompetensi bagi tenaga kerjanya,” jelasnya.
Mengingat peran yang sangat strategis tersebut, jelas Taufik, perlu dilakukan pemetaan pembinaan yang berkelanjutan terhadap sektor konstruksi sesuai dengan arahan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Dalam meningkatkan kompetensi di bidang jasa kontruksi, kita juga memiliki Undang-Undang No 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, sebagai pengaturan praktek keinsinyuran dalam memberikan landasan dan kepastian hukum bagi insinyur dalam pertumbuhan dan penguatan profesionalisme dibidang jasa kontruksi,” jelas Taufik.
Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ditandai dengan sertifikat sangatlah penting. Sebab, sertifikat kompetensi merupakan pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam melakukan pembinaan dibidang jasa konstruksi. Karena Pemda adalah ujung tombak peningkatan kapasitas dan kompetensi sektor konstruksi.
“Saya berharap kepada Tim Pembina Jasa Kontruksi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, agar mampu memanfaatkan dan bersinergi dalam mendukung berbagai agenda pembangunan dengan menghasilkan pemikiran dan rumusan yang konstruktif, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan demi kemajuan sektor jasa konstruksi di Provinsi Lampung,” harap Taufik.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung, Rony Witono, menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada masa kabinet kerja. Peranan strategis dalam pembangunan nasional, tentunya memerlukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat dalam mewujudkan tertib usaha jasa kontruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan kontruksi.
“Upaya sertifikasi merupakan jawaban untuk menciptakan tenaga kerja kontruksi yang handal dan berkualitas di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja diharapkan akan memudahkan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, yang berujung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” jelasnya.
Rony berharap rakor ini mampu menjadi wadah dalam menentukan arah pembinaan jasa kontruksi bagi seluruh unsur pembina sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang diselenggarakan secara terpadu, harmonis dan strategis. (Humas Prov)
Pemprov Lampung Saat Menggelar Rapat Persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Prov ke 46 Dilaksanakan di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Selasa (3/4/2018)
Bandarlampung (SL) -Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi ke 46 Tahun 2018 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 26 April sampai 1 Mei 2018 di Islamic Center Rajabasa, Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar Lampung.
Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto yang juga Ketua Umum LPTQ provinsi Lampung. Rapat dilaksanakan di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Selasa (3/4/2018). Tema yang akan diusung adalah “Melalui MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke 46 tahun 2018, Kita Tingkatkan Budaya Literasi Al-Qur’an dan Internalisasi Nilai-Nilai Luhurnya dalam Kehidupan Sehari-Hari dengan Semangat Ukhuwwah Islamiyah Menuju Lampung yang Bermartabat.” Pemprov berharap dengan MTQ ini dapat menghasilkan Qori/Qoriah terbaik yang bisa mewakilkan Provinsi Lampung di tingkat Nasional pada September 2018 di Sumatera Utara mendatang.
Menurut Hery, MTQ akan diikuti oleh 780 Peserta yang terdiri dari 390 Putra dan 390 Putri. MTQ Kali ini berlangsung sederhana, karena pelaksanaan ini dibebankan kepada kabupaten/Kota. “Pemerintah Provinsi Lampung berupaya dengan dana yang terbatas ini MTQ ini bisa terlaksana dengan baik, tidak mengurangi arti dan maknanya. Harapannya adanya partisipasi, kerja keras dari seluruh kabupaten kota, dan mengirimkan Qori Qoriah terbaik perwakilan kabupaten kota sehingga dewan juri bisa menilai mana yang paling layak, MTQ ini walaupun sederhana namun fasilitas yang di peroleh terutama soundsistem dan dewan juri dapat memberikan penilaian yang fair dan bisa mendapatkan juara terbaik,” ujarnya.
Pemprov mengajak semua pihak untuk bersama-sama saling bahu membahu meningkatkan kemampuan dan meminimalisir kelemahan untuk mencapai kejayaan kafilah provinsi Lampung dalam ajang MTQ, guna mengembalikan kejayaan provinsi Lampung dalam ajang MTQ/STQ tingkat Nasional, serta meraih prestasi dan prestasi yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Kanwil (Kakanwil) Kementrian agama (Kemenag) provinsi Lampung Suhaili, selaku ketua 1 LPTQ provinsi Lampung menambahkan pelaksanaan MTQ ke-46 berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/176/B.03/HK/2018 ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) tingkat provinsi Lampung ke-46 tahun 2018.
Adapun rangkaian kegiatan yaitu pendaftaran peserta dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 19 april 2018 pukul 08.00 sampai 16.00 bertempat di Ruang Kerja Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Pada 6 dan 9 April 2018 pendaftaran untuk Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan. Pada 10 sd 11 April (Pesisir Barat, pringsewu, waykanan), 12 sd 13 April (Tanggamus, Lampung Timur, Metro), 16 sd 17 April (Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang), 18 sd 19 April 2018 (Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Tengah), dan 20 sd 22 April adalah masa perbaikan bagi peserta yang dinyatakan belum memenuhi syarat.
Pelaksanaan MTQ ke-46 terdiri dari delapan cabang/golongan musabaqah yakni yang pertama tilawah anak-anak, remaja dan dewasa. Kedua Qiraat murottal remaja, qiraat murrotal dewasa, qiraat mujawwad dewasa, tartil, canet. Ketiga, Tahfidz 1 juz, 5 juz dan 10 juz. Keempat, Tahfidz 20 juz, 30 juz dan tafsir. Kelima, fahmil Qur`an. Keenam syahril qur`an. Ketujuh khottil qur`an; dan dan terakhir musabaqah makalah ilmiah Al-Qur`an (M2IQ). (Humas Prov)
DPD Partai Demokrat Lampung Menggelar Muscab Bersama DPC se-Provinsi Lampung, di Swissbel Hotel, Bandar Lampung, Rabu (4/4/18)
Bandarlampung (SL) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Provinsi Lampung, di Swissbel Hotel, Bandar Lampung, Rabu (4/4).
Acara tersebut dihadiri oleh ribuan kader partai berlambang bintang Mercy dan petinggi DPP, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Jenderal TNI Purn Pramono Edhie Wibowo dan DPD Partai Demokrat Lampung, seperti M.Ridho Ficardo Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Sekretaris, Fajrun Najah Ahmad, Wakil Ketua, Fajrun Najah Ahmad, Bendahara, Yandri Nazir.
Pantauan dilokasi acara, sudah terlihat Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bersama Ketua DPC Partai Demokrat Waykanan Raden Adipati Surya, didampingi Ketua DPC Demokrat Pesawaran Dendi Ramadhona
Dendi yang juga ketua pelaksana, mengatakan, Muscab ini dimulai dari tanggal 4 hingga 15 April mendatang.
“Muscab serentak ini sekaligus wahana yang tepat untuk kita semua melakukan konsolidasi total. Semangat juang kita semua harus terus digelorakan. Kita wajib berjuang memenangkan pasangan Ridho-Bachtiar pada pilgub mendatang,” singkat Dendi.(#)
Ketua Bidang SPBU DPC Hiswanamigas Lampung Donny Irawan, Didampingi Ketua, dan Pengurus Hiswana Migas, Usai Rapat Pemantapan Pengurus di Bandarlampung, Rabu (4/4/18)
Bandarlampung (SL) – Hiswana Migas Lampung menyatakan bahwa kelangkaan Bahan Bakar Berminyak (BBM) jenis premium disejumlah SPBU Lampung disebabkan pembatasan pengiriman dari Pertamina. Sementara stok Premium subsidi yang dikirim ke SPBU ternyata juga banyak di gunakan kendaraan mewah.
“BBM jenis premium yang sepatutnya diberikan untuk masyarakat kelas menengah kebawah mengakibatkan stoknya terbatas. Tidak jarang ditemui antrean panjang kendaraan mewah yang mengisi bahan bakar jenis ini,” kata Ketua Bidang SPBU DPC Hiswanamigas Lampung Donny Irawan, didampingi Ketua, dan pengurus Hiswana Migas, usai rapat pemantapan pengurus, Rabu (4/4) di Bandarlampung.
Donny mengatakan, saat ini Pertamina memberikan batasan alokasi premium. “Saat ini memang dibatasi, yang sebelumnya SPBU dikirim 32.000 (kl) saat ini hanya dikirim 8 (kl),” ujar Donny, di Kantor DPC Hiswanamigas Lampung.
Menurutnya, permintaan BBM jenis premium sampai saat ini terus meonjak. “Pertamina harus untung dan subsidi ini membengkak sekali sehari bisa sampai 10 milyar untuk subsidi, sehingga dilakukan pembatasan,” ujar Donny.
Jumpa Pers Hiswana Migas Lampung, Rabu (4/4/18)
Peraturan ini juga berasal dari BPH Migas terkait pembatasan penggunaan premium di Lampung yang dijalankan oleh pihak PT pertamina. “Kita mendukung masyarakat tapi disisi lain pihak PT Pertamina yang menanggung ruginya banyak dan ini memang kebiasaan masyarakat beralih ke pertalite,” paparnya.
Sementara nengenai stok elpiji menjelang Bulan Ramadhan Mei mendatang, DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung menjamin ketersediaan stok saat bulan puasa.
Kabid Elpiji DPC Hiswana Migas Lampung Adi Candra, menyatakan menjamin stok bisa dipastikan aman. Sebab, kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk Lampung tahun 2018 meningkat yakni sebanyak 172.640 metrik ton (MT) yang sebelumnya hanya 169.000 MT.
“Untuk stok kita berani jamin tidak ada persoalan,” kata Adi Candra.
Bahkan terkait jaminan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) jelang Ramadhan dan Idul Fitri pihak Hiswana Migas menjamin harga tidak melebihi HET di agen dan pangkalan.
“Jika stok yang cukup juga berpengaruh terhadap kestabilan harga, sebab kalau jelang Ramadhan bisa dibilang malah tidak laku. Ditambah lagi kita juga terlibat dalam gelar Operasi Pasar (OP),” paparnya.
Namun, jika terjadi penjualan diatas HET koordinasi dengan Pertamina hanya bisa dilakukan ditingkat pangkalan dan agen saja. “Tapi kalau di warung-warung ini tidak bisa dibatasi, karena untuk yang HET ini mengacu pada Pergub radius 60 km dari SPBE jika lebih mengacu kepada SK Bupati atau Walikota,” katanya.(*)
Bandar Lampung (SL) – Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu serta aparat Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.
“Selama ini, apa yang telah ditetapkan sebagai aturan KPU maupun Bawaslu kita upayakan dapat selalu dilaksanakan dengan baik,” kata liasion officer (LO) Paslon Arinal-Nunik, Yuhadi, di Bandarlampung, Selasa (3/4).
Seperti halnya, kampanye dialogis yang pesertanya 200 orang kita siapkan sebanyak 200 kursi untuk masyarakat yang hadir serta diundang.
Terkait anak-anak dalam setiap kampanye, Yuhadi menyatakan, pihaknya tidak bisa melakukan pelarangan. “Kami tidak bisa melarang, yang kita lakukan adalah melakukan imbauan sebelum kampanye,” paparnya.
Terlebih lagi, tegas Yuhadi, anak-anak yang hadir saat kampanye itu turut orangtuanya. “Ya kalau begitu kita tidak bisa melarang, apalagi kalau anaknya itu masih kecil. Demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tentu mereka dibawa serta,” kata dia.
Idealnya, ia menyebutkan, yang tidak boleh itu anak-anak yang diundang jadi peserta kampanye. “Kalau anak yang kita undang itu harusnya yang gak boleh,” ujar Yuhadi.
Begitupula dengan kampanye terbuka terbatas maupun dalam bentuk lain di lapangan Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, pihaknya tidak bisa melarang karena dilaksanakan di lapangan terbuka. “Kami hanya mengimbau agar anak-anak tidak mengenakan atribut kampanye. Setiap kali kampanye, kami selalu berupaya melakukan pencegahan agar tidak ada anak-anak yang dibawa serta menggunakan atribut kampanye,” katanya.
Yuhadi juga menerangkan, anak-anak juga wajib kita lindungi sesuai dengan amanah Undang Undang perlindungan anak, sehingga setiap usaha akan kita lakukan agar tidak ada lagi saat kegiatan selanjutnya.
Namun, Yuhadi menerangkan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja seluruh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu serta Kepolisian yang telah mendukung kelancaran setiap kegiatan Arinal-Nunik di Provinsi Lampung.(awn/rel)
Bandarlampung (SL) – Kepala UPT Teluk Betung Barat (TBB) Dinas Badan pengelola lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandar Lampung, Sasroni, diduga menahan gaji tenaga kerja honorer hingga tiga bulan bekerja.
Menurut sumber yang enggan namanya disebutkan mengatakan, tidak diberikannya gaji selama tiga bulan lantaran pindah ke UPT Langkapura selama tiga bulan, namun dari kesepakatan antara UPT TBB dengan UPT Langkapura, gaji tidak diberikan oleh kepala UPT TBB dengan alasan Surat Perintah Kerja (SPT) belum dikeluarkan oleh kepala dinas BPLH.
“Sudah mau tiga bulan, gaji saya tidak dikasih di UPT TBB,” keluhnya.
Dirinya berharap, kedepan bisa kembali normal di UPT Langkapura, baik penyelesaian gaji yang selama ini belum jelas lantaran SPT yamg belum keliar.
“Saya tetap mau disini di UPT Langkapura, gaji saya kembali normal, apalagi saya sudah punya anak satu, sakit juga mas, bingung jadinya saya, sementara uang ga punya lagi,” bebernya.
Terpisah, Kepala Dinas BPLH Kota Bandarlampung, Sidik Ayogo saat dikonfirmasi justru menyarankan agar menanyakan langsung ke UPT TB terkait tidak diberikannya gaji pegawai honorer selama tiga bulan.
“Dia bekerja apa ngga. Coba tanyakan ke UPT TBB,” jawabnya melalui sambungan telpon kepada awak media.
Sementara, KUPT TBB, Sasroni, hingga berita ini diturunkan awak media melakukan konfirmasi melalui sambungan telpon justru dimatikan saat dihubungi. (KR)
