Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Pemprov Lampung Berharap REI Expo 2018 Gairahkan Kembali Bisnis Real Estate

    Pemprov Lampung Berharap REI Expo 2018 Gairahkan Kembali Bisnis Real Estate

    Pemprov Lampung Buka Acara Real Estate Indonesia Expo 2018 Yang Digelar di Atrium Mall Boemi Kedaton Lampung, Rabu (28/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung berharap Real Estate Indonesia (REI) Expo 2018 yang digelar di Atrium Mal Boemi Kedaton Lampung, Rabu (28/3/2018) dapat memberi referensi akan hunian yang berkualitas khususnya bagi kalangan menengah ke bawah, serta menggairahkan kembali bisnis Real Estate di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Plt Asisten Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Taufik Hidayat, saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno membuka acara tersebut.

    REI Expo 2018 merupakan pameran perumahan terbesar di Bandar Lampung, dengan diikuti 37 peserta yang terdiri dari empat pihak perbankan (BRI,BTN,BNI dan Mandiri), 31 Perum Perumnas, dan 2 peserta produk material pendukung. REI Expo diselenggarakan selama 10 hari dari 28 Maret sampai 8 April 2018.

    Pada kesempatan itu, Taufik Hidayat mengatakan pembangunan perumahan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. “Tahun 2020-2025 akan mengalami bonus demografi yang punya banyak kebutuhan perumahan dan pekerjaan. Kita mendukung Bandar Lampung menjadi kota metropolitan karena penduduk nya lebih dari 1,1-1,2 juta dan ini tantangan REI menyiapkan perumahan,” paparnya.

    Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, lanjut Taufik, terus melaksanakan pembinaan dan pembangunan perumahan rakyat yang handal bergotong royong dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni. “Kami berharap, dengan acara ini, masyarakat Lampung semakin terbantu untuk memperoleh referensi akan hunian yang berkualitas khususnya bagi kalangan menengah ke bawah serta dapat menggairahkan kembali bisnis Real Estate di Provinsi Lampung,” ujar Taufik.

    REI Expo 2018 ini sendiri sangat diminati masyarakat. Mereka mengunjungi acara ini untuk mendapatkan informasi tentang perumahan. Pemprov terus memberikan dukungan Stimulan Bantuan terhadap Program Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mengusulkan alokasi Bedah Rumah sebanyak 3.000 unit Tahun 2017 yang disebar di delapan Kabupaten di Provinsi Lampung. Ke depan di 2018, Program ini akan terus dikembangkan hingga 14 Kota di Provinsi Lampung.

    Sementara itu, Ketua DPD REI Lampung Djoko Handoko Halim Santoso menyampaikan bahwa REI EXPO 2018 bertajuk “Perumahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, yang menyediakan properti, building material, interior dan eksterior serta lembaga penyedia KPR. “REI EXPO ini merupakan salah satu program kerja dan menjadi agenda rutin dari DPD REI Lampung yang di adakan sebanyak 2 kali dalam setiap tahunnya dengan tujuan di samping sebagai ajang silahturahmi dengan anggota serta para Stake Holder, juga mempromosikan produk-produk property yang akan di bangun oleh pengembang serta memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Adapun target transaksi penjualan pada acara REI EXPO kali ini adalah sebesar Rp20 Miliar. “Melalui kerjasama dengan media massa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui perumahan yang dibangun oleh pengembang di dalam anggota REI,” ujarnya.

    REI secara nasional menargetkan pembangunan sebanyak 25.000 unit rumah subsidi dan di Lampung target 8000 unit ini perlu dukungan stakeholder baik pemerintah, pertanahan, perbankan, dan media. “Kami siap mendukung program pemerintah dan nawacita Presiden Joko Widodo. Juga menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan pembangunan rumah. Setelah dianalisa, bangsa yang kuat didasar keluarga yang sehat, cerdas, untuk mewujudkan itu harus ada rumah yang baik, kami siap mewujudkan Indonesia yang kuat dengan pembangunan rumah yang lebih baik, untuk itu REI tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung,”jelasnya.

    Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Real Estate Indonesia (REI) Expo bersama Lampung Post, Radar lampung, dan Tribun Lampung, sebagai simbol kerjasama organisasi perumahan dan media massa yang ada di Lampung. REI juga meneken MoU dengan tiga perbankan yakni BRI, BTN, dan Mandiri yang di saksikan oleh Plt Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Taufik Hidayat dan Plt Walikota Bandar Lampung M Yusuf Kohar, serta beberapa kepala cabang bank yang ada di Lampung. (Humas Prov)

  • Forum Rapat Kerja Gubernur ke XVIII Tahun 2018 Resmi Dibuka

    Forum Rapat Kerja Gubernur ke XVIII Tahun 2018 Resmi Dibuka

    Sekjen Kementerian Dalam Negeri Mewakili Mendag Secara Resmi Membuka Raker FKD, MPU ke XVIII Tahun 2018 di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung, Rabu (28/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah (FKD) Mitra Praja Utama (MPU) ke XVIII Tahun 2018, Rabu (28/3/2018) di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung.

    Turut hadir dalam acara pembukaan ini, selain perwakilan dari 10 Provinsi yang menjadi peserta, juga Staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutono, Karo Perencanaan Kominfo Arifin Saleh Lubis, dan Wakil Gubernur Provinsi DIY Sri Paduka Paku Alam X,

    Dalam kesempatan tersebut, Hadi Prabowo menenkankan agar kegiatan rapat kerja Gubernur yang telah terlaksana selama 18 tahun ini, tidak hanya kegiatan seremonial namun dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh anggota MPU .

    “Saat ini, kita sedang memasuki tahapan pembahasan dan persiapan penyelesaian Musrenbang Provinsi untuk menyusun agenda pembangunan di tahun 2019, sehingga demikian apa yang menjadi kesepakatan antar anggota MPU baik dalam tataran kebijakan maupun tataran teknis hendaknya bisa ditindaklajuti rumusannya dalam RKPD 2019, “ ungkap Hadi.

    Melalui kegiatan rapat kerja ini, Hadi berharap kerjasama antar masing-masing anggota MPU lebih ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam agar mendatangkan manfaat yang lebih besar. “Harapan kami agar kerjasama ini selalu dimanfaatkan, ditingkatkan, terukur dan dipertajam, khususnya dalam menggarap potensi daerah, sehingga provinsi bisa saling melengkapi yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghentikan impor,” ujarnya.

    Tahun 2019 merupakan tahapan akhir RPJMN 2015-2019. Oleh karena, Hadi meminta di samping kegiatan ini untuk mempererat kerjasama juga sebagai wadah untuk mewujudkan target pembangunan nasional, juga sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan target pembangunan nasional yang telah diagendakan oleh pemerintah pusat.

    Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat kerja. Ia meyampaikan jika penetapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah berdasarkan Keputusan Bersama Gubernur FKD MPU nomor 59/SK/MPU/2013.

    Lebih lanjut ia menjelaskan jika rapat kerja Gubernur dengan tema “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi MPU,” tersebut dilaksanakan awal tahun agar hasil dari rapat kerja dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

    Secara umum Didik mengatakan, rapat kerja Gubernur ini akan membahas 3 prioritas program kerjasama yaitu : penyelesaian masalah PMKS (ODMK/ODGI), penyediaan informasi pangan dan pengedaluan inflasi daerah dan pembentukan MOU Tourism Trade Investment Center Jakarta serta menyusun jadwal pelaksanaan program pada masing-masing daerah, ungkap Didik.

    Diharapkan Rapat Kerja Gubernur FKD MPU dapat berimplikasi teruwujudnya komitemen bersama satuan kerja dimaisng-masing provinsi dan program kerjasama yang diusulkan adalah program unggulan daerahnya masing-masing. “Kerjasama yang dilakukan pun hendaknya yang fokus pada sektor utamanya untuk meningkatkan indeks peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan kesehatan dan daya beli sehingga manfaatnya akan terukur,” ujar Didik. (Humas Prov)

  • Pjs. Gubernur Lampung Buka Ramah Tamah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama

    Pjs. Gubernur Lampung Buka Ramah Tamah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama

    Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno Membuka Acara Ramah Tamah dan “Welcome Dinner” Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke- XVIII tahun 2018, di Swiss Belhotel, Selasa (27/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno membuka acara ramah tamah dan “Welcome Dinner” Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke- XVIII tahun 2018, di Swiss Belhotel, Selasa (27/3/2018) malam.

    Sedikitnya 10 perwakilan Forum hadir, seperti dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus dari Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri Wakil Gubernur Kanjeng Gusti Panteran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X.

    Dalam acara ramah tamah ini turut hadir pula, anggota Forkopimda Provinsi Lampung, dan Kepala Biro Perencanaan Kesekjenan Kementerian Komunikasi dan Informatika Arifin Saleh Lubis.

    Acara inti FKD-MPU akan akan dilaksanakan pada pada Rabu (28/3/2018). Topik yang akan dibahas yakni Kerjasama Penyelesaian Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah, dan Pembentukan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada Anggota FKD MPU ke- XVIII Tahun 2018 di Provinsi Lampung – Sai Bumi Ruwa Jurai,” ujar Pjs. Gubernur Didik.

    Didik menyampaikan maksud diadakannya “Ramah Tamah atau Welcome Dinner” tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemprov Lampung dengan Anggota FKD-MPU, khususnya terkait pelaksanaan/agenda FKD sehingga dapat berjalan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    Selain itu pula, guna meningkatkan tali silaturahmi antara Pemprov Lampung dengan Anggota FKD-MPU.

    “Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan FKD-MPU ke- XVIII Tahun 2018. Semoga kepercayaan ini dapat menjadikan semangat dan motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh anggota MPU,” katanya.

    Di depan Anggota FKD-MPU, Didik menjelaskan, posisi Provinsi Lampung sangat strategis karena merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dan terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Posisi ini merupakan jalur alternatif padatnya pelayaran di Selat Sunda.

    “Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 8,2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka Provinsi Lampung berpeluang menikmati Bonus Demografi yang telah mulai sejak tahun 2014,” ujarnya.

    Didik juga menyebutkan Provinsi Lampung merupakan penghasil beberapa komoditas utama di tingkat nasional. Seperti padi peringkat ke tujuh Nasional, jagung nomor tiga Nasional, ubi kayu nomor satu Nasional, tebu nomor dua Nasional dan beberapa komoditas lainnya (kopi, lada, kakao, kelapa sawit, karet, sapi potong dan ternak kambing).

    “Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Lampung juga berdasarkan Asta Gatra atau delapan Gatra Ketahanan Nasional menduduki peringkat lima secara nasional dan tertinggi se- Sumatera dengan kategori Cukup Tangguh. Dari delapan gatra terdapat tiga gatra yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu gatra Demografi, Geografi, dan Pertahanan Keamanan,” katanya.

    Terkait Rencana Pembangunan Provinsi Lampung, kata Didik dibagi dalam tiga klaster, yaitu pertama Klaster Barat, yaitu Kawasan Pariwisata Teluk Lampung, Pantai Barat Lampung dan Taman Nasional Way Kambas.

    Lalu, kedua Klaster Tengah sebagai Kawasan Mandatory Penyangga Ketahanan Pangan Nasional, dan yang ketiga Klaster Timur sebagai Kawasan Industri (Industri Pertahanan).

    “Seperti Provinsi lainnya di wilayah Sumatera, Provinsi Lampung pun saat ini sedang berbenah memajukan sektor pariwisata sebagai salah satu katalisator pembangunan daerah ke depan. Kami senantiasa berupaya menjadikan Lampung sebagai tempat yang menyenangkan dan terbuka bagi siapapun,” ujarnya.

    Didik menambahkan keindahan alam serta ragam budaya menjadi kekuatan destinasi Provinsi Lampung. Selain itu, berbagai kuliner juga menjadi daya tarik bagi wisatawan Lampung, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Tag line The Treasure of Sumatera.

    “Untuk itu, kepada seluruh peserta FKD-MPU, jika ada kesempatan dapat kiranya berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada di Provinsi Lampung, serta dapat mencoba berbagai Kuliner yang ada di seputaran Kota Bandar Lampung, serta berbagai souvenir dan pernak – pernik khas Lampung juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah,” katanya.

    Usai acara, Pjs. Didik memberikan cinderamata Khas Lampung untuk masing-masing Kepala Daerah ataupun yang mewakili dan juga untuk perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Humas Prov)

  • Fauzi Malanda Lantik Pengurus BNM Bandarlampung

    Fauzi Malanda Lantik Pengurus BNM Bandarlampung

    Ketua Umum Berantas Narkotika Dan Maksiat (BNM) RI, Fauzi Malanda mengukuhkan pengurus BNM Kota Bandar Lampung, periode 2018 – 2023 di Graha Fatimura, Rabu (28/3)

    Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Berantas Narkotika Dan Maksiat (BNM) RI, Fauzi Malanda mengukuhkan pengurus BNM Kota Bandar Lampung, periode 2018 – 2023 di Graha Fatimura, Rabu (28/3).

    Pelantikan dihadiri para pejabat, dan pimpinan aparat keamanan dan militer Kota Bandar Lampung, dan para pengurus BNM RI, dan BNM Lampung, serta segenap pengurus dari berbagai daerah di Indonesia.

    Fauzi Malanda mengatakan BNM ikut bertekad untuk Indonesia Bersih Narkoba, karena Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) dan prilaku maksiat kian tak terbendung. “Sosialisasi akan bahaya narkoba seakan tak mendapat tempat, sehingga angka pengguna dan peredaran narkotika terus saja meluas,” kata Fauzi Malanda.

    Realitas tersebut, ujar Fauzi tak membuat surut tekad anak bangsa untuk berpartisipasi dalam membantu pemerintah menuju Indonesia yang bebas narkoba. “BNM yang prihatin dengan kondisi terkini terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan bertekad untuk ikut ambil bagian membantu pemerintah mensosialisasi mengenai bahaya narkotika di kalangan masyarakat,” ujarnya.

    Fauzi Malanda berharap dapat membangkitkan moral dan semangat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Tanah Air, terutama Kota Bandar Lampung, dan Provinsi Lampung.

    “BNM sendiri merupakan ormas yang berhubungan dengan program pemerintah yang bertekad dan secara konsisten akan membantu pemerintah dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” katanya.

    Fauzi berharap, pengurus BNM segera menggalang dukungan dari berbagai komponen lainnya serta membentuk kepengurusan di seluruh kecamatan, dan simpul simpul, agar komitmen nasional dan tekad pengurus dapat segera terwujud yaitu Indonesia bebas narkoba.

    Fauzi mengatakan, narkoba tidak hanya merusak moral dan mental masyarakat, tetapi juga merusak struktur ekonomi rakyat, karena hilangnya potensi ekonomi keluarga. “Ajak masyarakat melakukan penyuluhan dan pencegahan narkotika, karena saat ini kondisi darurat narkoba. Semua elemen masyarakat harus terlibat untuk memutus rantai peredaran narkoba,” pesannya.

    Ketua BNM Kota disumpah dalam pelantikanya tidak akan menerima gratifikasi dalam tugasnya yang dibacakan oleh Ketua UMUM. “Saya akan mendekati masyarakat dalam sosialisasikan narkoba yaitu dengan pendekatan kultur budaya, sehingga masyarakat akan mudah tersentuh,” katanya.

    Dalam membantu mewujudkan program pemerintah sangat dinantikan. “Peran masyarakat yang penting adalah cegah tangkal. Dibutuhkan juga peran keluarga dalam membangun komunikasi dalam keluarga akan sangat efektif mencegah penyalahgunaan narkoba,” katanya. (jun)

  • Selama 2015-2018, Jatah Pupuk Subsidi Lampung Tertinggi Se-Sumatera

    Selama 2015-2018, Jatah Pupuk Subsidi Lampung Tertinggi Se-Sumatera

    Ilustrasi Pupuk (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Sejak 2015 hingga 2018, alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung selalu menduduki peringkat pertama di Sumatera dan tertinggi di luar Jawa. Padahal, luas areal sawah Lampung kalah dengan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

    Keberhasilan Lampung terus menambah alokasi jatah tersebut, menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung, Edi Yanto, tak lepas dari penilaian pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. “Pusat menilai Lampung berhasil menjalankan berbagai program, sehingga alokasi pupuknya ditambah,” kata Edy Yanto, di Bandar Lampung, Senin (26/3/2018).

    Pada 2015, total alokasi pupuk bersubsidi Lampung berada di posisi lima nasional dengan jumlah 484.100 ton. Sedangkan Sumatera Selatan 346.450 ton dan Sumatera Utara 434.050 ton. Di 2016, Lampung malah di posisi keempat nasional dengan jatah 530.070 ton, sedangkan Sumatera Utara 457.270 dan Sumatera Sealtan 360.990.

    Alokasi pupuk Lampung juga teratas di Sumatera pada 2017 dengan 484.100 ton, disusul Sumatera Selatan 346.450 dan Sumatera Utara 434.040 ton. Sedangkan di 2018, Lampung tetap kokoh di puncak dengan alokasi 502.480 ton, jauh dari jatah Sumatera Selatan 320.140 ton dan Sumatera Utara 482.880 ton.

    Penentuan alokasi pupuk, kata Edi Yanto, berdasarkan dua hal yakni luas lahan dan kinerja pemerintah daerah. Misalnya, jika alokasi tahun lalu tidak berhasil disalurkan dengan baik, jatahnya akan dialihkan ke provinsi lain. Meskipun demikian, Edi Yanto mengakui alokasi tersebut masih kurang dari kebutuhan riil di lapangan.

    Menjelang akhir 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis luas lahan sawah Lampung seluas 400.566 hektare. Bandingkan dengan data BPS (2015) yang merilis luas sawah di Sumatera Selatan mencapain 774.502 hektare dan lahan sawah di Sumatera Utara pada 2016 seluas 435.814,5 hektare.

    Faktor lain yang membuat Lampung selalu jawara jatah pupuk, kata Edi Yanto, terobosan penjualan pupuk online yang dicanangkan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada 6 Mei 2016, di Kecataman Candi Puro, Lampung Selatan. Kemudian, kembali dicanangkan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo pada 14 Maret 2017, di Metro.

    “Kinerja billing system ini telah diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan opininya bagus, meski masih ada beberapa catatan seperti keterlambatan pengiriman SP36. Tapi kalau pengiriman Urea sudah baik,” kata Edi Yanto, didampingi Kabid PSP Dinas Pertanian TPH Lampung, Indriatmoko.

    Apalagi, kata Edi, Bank Lampung kini menerbitkan kredit billing system untuk menambah kekurangan modal petani menebus pupuk. Pada tahap awal di 2017, realisasi kredit billing system mencapai Rp400 juta. “Kinerja inilah yang dinilai pusat. Jadi, naik tidaknya alokasi pupuk itu ditentukan juga kinerja pemerintah daerah,” kata Edi. (Humas Prov)

  • Cancut Taliwondo Di Majelis Sinau ke 31 Adalah Bangkit Menuju Perubahan

    Cancut Taliwondo Di Majelis Sinau ke 31 Adalah Bangkit Menuju Perubahan

    Kajian Maiyah yang didirikan Emha Ainun Nadjib. Hadir Membersamai Jamaah di Dusun IV Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Sabtu, (24/3/18)

    Margototo (SL) – Majelis sinau bersama yang rutin digelar setiap bulan pada Minggu kedua, di pedalaman Lampung, membahas term Cancut Taliwondo.

    Majelis yang menamakan diri Maiyah Dusun Ambengan itu sebagai simpul kajian Maiyah yang didirikan Emha Ainun Nadjib. Hadir membersamai jamaah di Dusun IV Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Sabtu, 24 Maret 2018 malam ini, KH. Muzammil dari Yogyakarta.

    Hadir pada acara ke 31 kalinya, Jurnalis senior Oyos Suroso, Mantan Ketua KIP Lampung Juniardi, penggiat seni budaya Chefi.

    Berbeda dengan pengajian umumnya yang ada di Provinsi Lampung, majelis ilmu Maiyah Dusun Ambengan konsen mengulas seputar kehidupan dan berbagai khasanah masyarakat perdesaan. Tema Cancut Taliwondo, merupakan edisi ke-31.

    “Sudah tiga tahun berjalan dan telah memiliki beberapa amal ikutan untuk mengabdi pada masyarakat desa,” jelas Cak Sul, sapaan akrab Syamsul Arifien dilangsir RMOLLampung.com.

    Sebelum acara, selalu ada sesi bedah tema yang digawangi para penggiat. Seperti laporan Sekolah Sepak Bola (SSB) Astama, Komunitas Pendonor Darah Gratis (Monitor Artis), serta laporan sumbangan dari para jamaah terkait kudapan yang dihidangkan di majelis.

    “Semua amal usaha di bawah Maiyah Dusun Ambengan itu, sifatnya pengabdian sosial dan benar-benar energi cinta pada desa yang menggerakkan,” jelas Cak Sul.

    Termasuk, ketika masuk sesi bedah tema, puluhan jamaah yang terdiri dari anak-anak muda dari berbagai pelosok di Provinsi Lampung dibuat berkelompok, menuliskan defenisi atas Cancut Taliwondo.

    Hampir rata-rata anak muda di bawah usia 30 tahun, tidak mengerti makna dari istilah yang menurut Mas Suli, salah satu penggiat Ambengan, berarti semangat untuk terbebas dari belenggu kemalasan hidup.

    “Cancut Taliwondo itu bergegas untuk bangkit, semangat untuk terbebas dari belenggu dan kungkungan hidup yang mulai terkikis di kehidupan masyarakat kita,” kata Mas Suli.

    Majelis ini, juga diselingi group musik kreasi gamelan Jamus Kalimasada yang piawai membawakan lagu-lagu modern dan termasuk menggubah lagu dolanan yang sudah hampir tak pernah didengar anak-anak desa lagi. Setiap jeda dan sela-sela pembicara utama selalu diiringi alunan musik Jamus Kalimasada.

    Sementara itu, KH. Muzammil berpesan, pentingnya menguri-uri budaya dan kearifan lokal. Termasuk konsisten menjaga amal ibadah. “Istikomah menggelar pengajian ini merupakan sebuah pertanda, dimana Allah menyukai amal yang dikerjakan meski sedikit asal rutin, dari pengajianlah, berkah ilmu dan keberkahan-keberkahan lain bisa menyertainya,” kata dia (rml/nt/*)

  • Pemprov Lampung Arahkan Masyarakat Mendapat Pendidikan Vokasi dan Ikut Program Magang Dalam Negeri

    Pemprov Lampung Arahkan Masyarakat Mendapat Pendidikan Vokasi dan Ikut Program Magang Dalam Negeri

    Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto Saat Membuka Program MDNBP di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (27/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan masyarakat mendapatkan pendidikan vokasi dan mengikuti Program Magang Dalam Negeri Berbasis Pengguna (MDNBP) untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat membuka Program MDNBP di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (27/3/2018).

    “Magang ini menjadi program Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung, sesuai dengan program Nawacita Presiden untuk memberikan pendidikan vokasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki keterampilan khusus,” ujar Hery.

    Hery mengatakan Pemprov Lampung sangat mengapresiasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung terutama dalam memberikan pendidikan vokasi kepada masyarakat. “Banyak program-program kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang bersentuhan langsung terhadap peningkatan kompetensi dan daya saing masarakat. Di antaranya pelatihan kerja melalui skema pemagangan di berbagai perusahaan serta pelatihan berbagai kejuruan di 4 (empat) Balai Latihan Kerja (BLK),” jelas Hery.

    Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah suatu aktivitas produksi kompetensi kerja yang terencana dan terarah dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pelatihan kerja harus hadir untuk memberikan pendidikan vokasi bagi masyarakat. Model pendidikan vokasi, lebih diarahkan untuk penguasaan suatu keahlian terapan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta memiliki kurikulum yang lebih mengutamakan praktek,” jelasnya.

    Dalam skema magang ini, lanjut Hery, Pemerintah Provinsi Lampung bermitra dengan berbagai perusahaan, dengan menempatkan para peserta magang sesuai dengan apa yang diperlukan bagi perusahaan tersebut. “Setelah mereka mendapatkan pelatihan, mereka akan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan para perusahaan. Diharapkan sekitar 70% peserta magang dapat diterima langsung sebagai karyawan tetap dan memiliki kompetensi dan skill keterampilan dalam bekerja,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Sumiarti Somad, menjelaskan tujuan kegiatan magang dalam negeri berbasis pengguna yakni melakukan sistem pelatihan terpadu dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur/pekerja profesional dalam proses produksi dan jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keahlian tertentu. “Kegiatan magang ini diikuti oleh 260 peserta yang terbagi dalam 26 paket. Tempat pemagangan itu sendiri yakni di 26 perusahaan yang tersebar di wilayah Lampung serta akan melakukan pemagangan selama 5 bulan,” jelas Sumiarti.

    Ia menjelaskan masing-masing peserta magang berhak atas uang saku dan transport sebesar Rp650.000/bulan, mendapat asuransi BPJS ketenagakerjaan, dibimbing oleh instruktur profesional dan memperoleh sertifikat dari perusahaan pemagangan.

    “Diharapkan kepada perusahaan pemagangan mampu meningkatkan kompetensi para peserta magang dan diprioritaskan untuk diterima sebagai karyawan tetap. Dan kepada para peserta magang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan skill keterampilan dalam bekerja. Semoga sekitar 70% dari para peserta magang dapat diterima sebagai karyawan tetap,” harap Sumiarti. (Humas Prov)

  • Perawat IGD RSUDAM Diduga Dianiaya Suami Pasien

    Perawat IGD RSUDAM Diduga Dianiaya Suami Pasien

    Ilustrasi Pengeroyokan (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Salah satu perawat di instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM), Ferry harus mendapatkan perawatan, setelah mendapatkan penganiayaan oleh 4 orang keluarga pasien.

    Kejadian yang berlangsung pada, Selasa (27/3) siang ini, ditengarai karena keluarga pasien marah saat ditegur oleh perawat agar tidak emosional. “Dari awal datang memang sudah marah-marah. Mereka datang bawa pasien ke gedung IGD lama, padahal gedung itu masih dalam rangka perbaikan, keluarga korban langsung marah,” ucap Kepala ruang IGD RSUDAM, Kriston Riyadi, saat ditemui redaksi Netizenku.com (27/3).

    Kriston menceritakan, saat keluarga korban mendaftarkan pasien juga dalam keadaan sangat emosional. “Pendaftaran tetap kita proses, meski pasien tidak dapat menunjukkan identitas. Ketika pasien sedang dilakukan pengecekan awal, tensi dan lain-lain, suami dari pasien ribut dan marah-marah. Akhirnya perawat kami menegurnya, agar tidak emosi lagi. Namun teguran itu tidak diterima oleh YS. Dia mencengkram kerah baju F dan memukulnya, melihat kejadian tersebut, 3 orang keluarga pasien lainnya ikut menganiaya Ferry,” jelas Kriston.

    Atas kejadian tersebut, Ferry menempuh jalur hukum dan melaporkan YS kepada pihak kepolisian.

    Terpisah, Kabag Humas RSUDAM, Akhmad Sapri mengatakan, pihak rumah sakit telah melayani dengan sebaik mungkin terhadap pasien. “Kita semua tahu, bahwa ruang IGD untuk pasien gawat darurat, ini pasien seharusnya masuk ruang poli, karena tidak gawat darurat, hanya terdapat benjolan di anus. Tapi tetap kita layani dengan baik,” paparnya.

    Saat ditanya soal jalurbhukum yang ditempuh, Sapri mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan permasalahan ini lewat jalur hukum. “Hari ini perawat kita dipukul dan dianiaya, kita tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi, karena ini bukan lagi bicara persoalan individu, tapi bicara soal instansi. Kami tidak ingin penyelesaian dgn kekerasan,” tegasnya.

     

  • Perawat RSUDAM Bersikap Arogan Kepada Pasien?

    Perawat RSUDAM Bersikap Arogan Kepada Pasien?

    Ilustrasi Pengaduan ke Polisi (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Kembali terjadi sikap arogan perawat Rumah Sakit Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung, perawat melakukan pemukulan terhadap pasien yang hendak berobat, korban bernama Yansori (50) dan Istri Hayati (47) tinggal di Kopri Bandarlampung,

    Kronologisnya berawal pada pukul 12.00 WIB,  Selasa (27/3/2018) Yansori ingin mengantar berobat istrinya, saat di UGD pasien ditanya surat rujukan oleh perawat yang menjaga di kasir UGD, pasien mengatakan tidak ada rujukan mas, saya langsung membawa istri saya kesini, namun pihak rumah sakit meminta harus ada rujukan dari Pukesmas, “kata Yansori kepada rilislampung.id saat ditemui di Mapolresta Bandarlampung, Selasa (27/3/2018)

    Yansori menjelaskan kedatangan saya kesini untuk berobat mas, tolong ditangani istri saya, namun tetap saja perawat Rumah sakit mengabaikan pasien, dengan kesal Yansori membentak perawat, perawat Rumah sakit juga membentak mau Bapak apa?, terjadilah keributan semua perawat mengeroyok pasien, Baju Yansori ditarik dan di cakram oleh perawat, melihat Bapaknya ribut, anak Yansori bernama Peprima (16) Wanita yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA menghampiri untuk melerai, tapi Peprima kenah pukulan. “saat ini Peprima dipisum di Rumah Sakit Bumi Waras, sedangkan istri berobat ke Rumah Sakit Adven.

    Yansori melaporkan kejadian ini kekapolresta Bandarlampung. Sementara Humas RSUDAM Akmad Sapri membenarkan adanya keributan di ruang UGD RSUDAM, antara pasien dan perawat kami yang bernama Ferry,

    Sapri mengatakan kejadian tersebut berawal karena pasien marah-marah dengan perawat kita (Ferry) dirumah sakit, padahal pasien sudah mau kita rawat dan akan dimasukin diruang UGD, tapi tiba-tiba pasien marah-marah, saya tidak tau penyebab pasien marah-marah.

    Lanjut Sapri, saat ini kejadian ini kita bawa ke jalur hukum, karena perawat kami Ferry merasa tidak terima dengan kejadian ini, “iya kita tunggu saja keputusan dari pihak kepolisian,” tutur Sapri

  • Pemprov Apresiasi DPRD Lampung Soal Terwujudnya Perda Pinjaman Daerah

    Pemprov Apresiasi DPRD Lampung Soal Terwujudnya Perda Pinjaman Daerah

    Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

    Apresiasi itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3/2018).

    “Saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Dewan terhormat atas telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Hamartoni.

    Hamartoni Ahadis menjelaskan pinjaman pemerintah daerah kepada PT. SMI sebesar Rp600 miliar, ditujukan untuk membiayai pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung. “Yang terpenting adalah telah disetujuinya Perda tentang Pinjaman Daerah tersebut. Terkait pencairan dana, di pihak internal PT. SMI tentunya memiliki aturan tersendiri terkait mekanisme pencairan dana,” jelas Hamartoni.

    Adapun keenam ruas jalan yang dianggarkan tersebut yakni ruas Simpang Korpri-Sukadamai sebesar Rp60 miliar, ruas Padang Cermin-Kedondong sebesar Rp160 miliar, ruas Bangunrejo-Wates Rp110 miliar, ruas Pringsewu-Pardasuka Rp50 miliar, ruas Simpang Pematang-Brabasan sebesar Rp80 miliar, dan ruas Brabasan-Wiralaga sebesar 140 miliar.

    Lebih lanjut, Hamartoni menjelaskan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan ketersedian infrastruktur jalan yang handal maka kelancaran pergerakan arus transportasi darat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. “Diharapkan dengan adanya penanganan jalan Provinsi ini, pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus meningkat serta turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

    Untuk itu, dengan disetujuinya Raperda tersebut sebagai Perda, jelas Hamartoni, maka dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut perda tersebut, Kepala OPD pelaksana perda terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah yang diperlukan yakni melaksanakan pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung. Selain itu, melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Mendagri dan Menteri Keuangan RI setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

    Pada Rapat Paripurna ini, terdapat juga laporan hasil pembahasan pantia khusus DPRD Provinsi Lampung tentang laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Pemerintah Provinsi Lampung. “Ada beberapa masukan dari hasil pembahasan tersebut. Karena itu forum ini dijadikan sebagai barometer untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan, untuk memberikan pelayanan mudahan bisnis dan investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di Lampung,” ujar Hamartoni. (Humas Prov)