Kategori: Bandarlampung

Pemprov Lampung Kembangkan Agrowisata Kopi, Lada dan Kakao

Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan dan Peternakan Membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Peternakan (Musrenbangbunnak) Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Arinas, Selasa (20/03/18)

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan mengembangkan agrowisata berbasis kopi di Kabupaten Lampung Barat, agrowisata berbasis lada di Kabupaten Lampung Timur, dan agrowisata kakao di Kabupaten Pesawaran. “Untuk itu diharapkan dukungan dari Kabupaten sentra untuk dapat mewujudkan pengembangan kawasan agrowisata tersebut,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hery Suliyanto saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Peternakan (Musrenbangbunnak) Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Arinas, Selasa (20/03/2018).

Asisten Hery juga mengatakan Perkebunan dan Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dessy Desmaniar Romas dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan perkebunan dan peternakan sercara komprehensif dan terpadu dengan mensinergikan semua sumberdaya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. “Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan melalui penerapan sistem agribisnis berkelanjutan serta derajat kesehatan hewan/ternak untuk kesejahteraan pekebun dan peternak,” terang Dessy.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai sasaran di antaranya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan, serta pemenuhan pangan asal hewan/ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. “Oleh sebab itu dipandang perlu adanya aspek penguatan koordinasi, pendampingan dan pembinaan pembangunan perkebunan dan peternakan yang sifatnya partisipatif baik di pusat maupun daerah. Salah satunya melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung ini”, lanjut Dessy.

Musrenbang bunnak ini diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari Dinas yang membidangi Perkebunan dan Peternakan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, jajaran Dinas Lingkup Pertanian Provinsi Lampung, Instansi Vertikal Lingkup Pertanian Wilayah Lampung, TP4K Provinsi Lampung, Bappeda, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta Asosiasi Bidang Perkebunan dan Peternakan. (Humas Prov)

20 Maret 2018
Ketum BNM-RI Sayangkan Pihak Hotel Horison Tampilkan Aksi Erotis Waria Di Acara Gathering Aniversary

Aksi Erotis Tiga Waria Yang Tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung, Selasa (19/03/2018)

Bandarlampung (SL) – Ketua Umum erantas Narkoba dan Maksiat (BNM RI) Fauzi Malanda menyayangkan aksi erotis tiga waria yang tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung pada Selasa (19/03/2018) malam.

Fauzi berujar, dengan dipertontonkan tiga waria yang menyanyi dan menari itu sama hal mendukung adanya lesbian gay byseksual dan transgender (LGBT).

“Sama saja dengan mendukung LGBT,” ucap Fauzi. Fauzi mendesak management Horison Hotel untuk tidak mempertontonkan aksi serupa di Lampung.

“Kalo di luar Lampung silahkan,” tegasnya. Lampung kata Fauzi masih kental dengan budaya Timur. Pun amat menjaga norma-norma kehidupan dan agama. “Management Hotel Horison sama saja pelaku LGBT,” kata Fauzi.

Fauzi menuturkan, jika hal ini masih terulang, pihaknya akan mensikapi masalah ini dengan serius, dengan meminta pemangku kebijakan di Bandarlampung untuk menutup Hotel Horison. “Apalagi sejak awal keberadaan Hotel Horison bermasalah,” imbuhnya.

Fauzi berujar, waria adalah laki-laki normal, namun karena perilaku yang gemah gemulai bukan karena dibuat-buat, karena bawaan dari lahir (gen).

Untuk itu kata Fauzi, waria bukan untuk dipertontonkan namun harus disadarkan. “Kalo dipertontonkan, sama saja mendukung LGBT,” tandasnya.

Fauzi menghimbau, ada baiknya pihak Hotel Horison memberikan hiburan atau tontonan yang mendidik. “Kan banyak penyanyi atau penari yang baik. Enggak harus waria,” ujarnya.

Diketahui, ratusan undangan yang hadir pada acara Media Gathering perayaan Anniversary ke-3 Hotel Horison Lampung, dikejutkan dengan kemunculan tiga Waria (wanita pria) yang meliuk-meliuk mengikuti irama lagu Mahadewi “Wanita Paling Seksi”.

Setelah beberapa saat menghibur undangan dari atas panggung, ketiga Waria itupun turun menghampiri sejumlah undangan dan mengundang gelak tawa.

Sebagian undangan, juga seakan tidak ingin kehilangan momen dan mengabadikan tingkah abnormal dari ketiga Waria tersebut.

Meskipun penampilan ketiganya telah usai, para undangan masih riuh mengulasnya sambil tertawa lepas merasa geli, sepertinya terhibur sekali. (red)

20 Maret 2018
DPRD Kota Bandarlampung Sayangkan Kinerja Dinas PU Dan PPTK

Hearing DPRD Kota Bandarlampung Membahas Pembangunan Flyover di Jalan Pramuka-Indrabangsawan

Bandarlampung (SL) – DPRD Kota Bandarlampung, menyayangkan akan keretakan yang terjadi pada pembangunan flyover di Jalan Pramuka-Indrabangsawan. Dan hal ini juga lantaran kecerobohan dari pengawasan yang dilakukan Dinas PU terutama PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sehingga terjadinya kelalaian.

Demikian, terungkap dalam hearing yang digelar Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, bersama Dinas PU, kontraktor PT Dewanto Cipta Karya, LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Ahli teknis kontruksi UBL IB Ilham Malik dan juga Ketua DPRD Wiyadi, Ketua Komisi III Wahyu Lesmono, Sekretaris A. Riza, serta segenap anggota, Wiwik Anggraini, Yuhadi, Dedi Yuginta, Jauhari, Erika Novalia Sani, Agusman Arif.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi yang mengaku sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, menyatakan sangat kecewa atas masalah yang sempat viral di media massa ini. “Saya sering mendapatkan aduan dari masyarakat atas kondisi flyover itu. Kalau begini kan bikin kecewa. DPRD dalam hal ini sudah pasang badan, tapi mengapa malah kesannya tidak baik. Pemerintah Kota Bandarlampung ini tidak punya uang, tapi untuk mengentaskan masalah kemacetan yang diinginkan masyarakat, makanya kami memperjuangkan hal ini. Tapi kalau begini kan, kami yang sering kena tembak, apalagi ngebangunnya itu memakai uang pinjaman,” ujar Wiyadi, dalam hearing Selasa (20/3).

Atas masalah itu terus Politisi PDIP ini, dirinya meminta agar Komisi III melakukan pengawasan sampai permasalahan tersebut benar-benar tuntas. “Saya minta kepada Komisi III DPRD Bandarlampung untuk mengawasi hal ini sampai clear, apalagi beban ini cukup berat bagi DPRD, lantaran pembangunan itu memakai uang pinjaman,” tegasnya.

Wiyadi menilai, pembangunan proyek jalan layang (flyover) yang berada di ruas Jalan Pramuka-Indra Bangsawan dirasa dikerjakan asalan dan penuh keteledoran. “Kami DPRD yang mengesahkan anggaran, artinya dalam hal teknis kepercayaan yang diberikan kepada Dinas PU kepada kontraktor tidak diamanahkan dengan baik, dengan adanya keretakan ini tentu ini sangat ceroboh sekali, apalagi keretakan terjadi sebelumnya, dan belum ada perbaikan, kalau kami gak pantau pasti tidak ada perbaikan, kami minta pertanggung jawaban dari pelaksana teknis kegiatan,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung, Wahyu Lesmono juga menilai bahwa kontraktor bekerja sembrono. “Kita ini mengutamakan keselamatan masyarakat, kalau estetika ngapain kita kemarin anggarkan pembangunan itu. Kalau kerjaannya begini, kan jadi menimbun kesan yang tidak baik,” tegasnya.

Senada Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung, Ahmad Riza menambahkan, bahwa kontrol dan pengawasan tidak berjalan dengan secara maksimal. “Kami melihat pengerjaan ini terkesan asal-asalan. Kalau boleh membandingkan dengan flyover yang lain, flyover ini lah yang sangat buruk,” jelas Riza.

Di lain sisi, Rosidin, pengawas kontraktor PT Dewanto Cipta Karya menjelaskan, keretakan yang terjadi pada bantalan beton (Rc Plate) flyover, tidak berpangaruh pada kekuatan konstruksi bangunan. “Rc Plate itu kan hanya untuk estetika saja, jadi keretakan yang ada tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan bangunan,” kata Rosidin.

Nah, plat itu, kata Rosidin, sebenarnya sebagai pengganti alat bantu untuk pengganjal cor beton.
“Kami akui ada kelalaian dari kami dan memang retak itu terjadi sewaktu pengecoran dilakukan, jadi intinya, plat RC itu sebenarnya hanya sifatnya untuk membantu pengeringan beton struktur lantai ketika beton lantai sudah mencapai mutu yang diinginkan tugasnya, untuk saat ini plat tersebut hanya menjadi icon atau estetika saja tidak lebih,” kata dia.

Sementara, perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung, Sugito, menilai bahwa kontraktor lalai dalam melakukan pengerjaan. Kemudian, ia juga menyarankan pemerintah kota (pemkot) untuk mendatangkan tim ahli yang memang berkompeten dalam hal tersebut. “Kami dari LPJK menilai bahwa kontraktor memang lalai, dan itu harus sportif diakui oleh kontraktor. Namun alangkah lebih baiknya pemkot menghadirkan orang yang memang ahli dalam bidang itu, agar penilaian tentang keadaan flyover tersebut bisa kita dapatkan dengan se-objektif mungkin,” kata dia.

Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung, Syamsul Rahman mengakui ada kelalaian dalam pengerjaan, dan berjanji akan meningkatkan fungsi pengawasan. “Memang ada kelalaian dan keteledoran dalam pengerjaannya. Keretakan itu terjadi saat melakukan pengecoran dan diketahui oleh kontraktor. Tapi salahnya pihak kontraktor tidak langsung melakukan perbaikan pada keretakan tersebut,” tandasnya.

20 Maret 2018
Perda Pinjaman Rp600 Miliar Pemprov Ke PT SMI Segera Disahkan

Watoni Nurdin

Bandarlampung (SL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, mengesahkan perda pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan dalih untuk pembangunan insprastruktur. Selain perda hutang itu, dewan juga mengesahkan Perda terkait Lembaga Harta Kekayaan Pemerintah (LHKP). Kedua perda itu usulan Pemprov Lampung. Pekan depan siap paripurna.

Mewakili Ketua Fraksi Komisi IV DPRD Lampung, Watoni Noerdin, menjelaskan, dari dua Perda tersebut, hanya tinggal satu Perda yang pembahasannya masih alot. Meski demikian . Kendati demikian tidak akan ada penundaan pembahasan.

“Perda tentang pengelolaan aset daerah, sedikit masih alot namun tetap masuk pembahasan kami. Artinya yang siap untuk diparipurnakan pada Senin (26/3) mendatang, hanya dua Perda saja,” kata Watoni, di ruang kerjanya, Selasa (20/3).

Terkait dana pinjaman Pemprov Lampung kepada PT. SMI, lanjut Watoni, dana yang disepakati senilai Rp600 miliar. Besaran usulan dana tersebut datang dari Pemprov Lampung, dan berdasarkan kunjungan serta analisa PT. SMI dilapangan.

“Maka, keluarlah dana pinjaman maksimal. Dan itu pun khusus untuk pembangunan 6 ruas jalan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Dari ke-enam ruas jalan itu, yaitu ruas jalan Pringsewu – Pardasuka dengan panjang 18.797 Km, ruas jalan Padang Cermin – Kedondong Kab. Pesawaran dengan panjang dengan panjang penanganan 29.671 Km, ruas jalan Bangunrejo-Wates Lampung Tengah dengan panjang 22.212 Km.

Lalu, ruas jalan pada Kabupaten Lampung Selatan yaitu Sp korpri – Sukadamai dengan panjang 20.468 Km, dan ruas jalan di Kabupaten Mesuji Sp pematang – Brabasan dengan panjang 11.602 Km dan Brabasan – Wiralaga dengan panjang 29.443 Km.

“Dalam ketentuannya, PT. SMI memberikan pinjaman ini khusus untuk pembangunan infrastruktur. Karena mereka (SMI) tidak mau pembangunan nanti hanya sekadarnya saja, mereka ingin ruas jalan itu selesai dengan kualitas baik. Artinya, fungsi dan manfaat harus berbanding setara,” jelas Watoni.

Dirinya juga mengatakan, pinjaman dana tersebut berjalan dengan batas waktu 5 tahun, dengan pembayarannya dilakukan secara berkala.

“Jadi nanti harus dipahami, pinjaman ini bukan semata-mata untuk kepentingan tapi guna pembangunan yang merata demi peningkatan roda ekonomi. Dan jangan menilai secara negatif, karena ini bagian dari kelembagaan,” katanya. (slh/nt/*).

20 Maret 2018
Survey Charta Cukup Logis, Tapi Diduga Tidak Independen

Lembaga Survei Charta Politika Indonesia

Bandarlampung (SL) – Lembaga survei Charta Politika Indonesia diduga bukanlah lembaga yang independen. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lampung (Unila) Toni Wijaya kepada wartawan, Rabu (20/3).

Menurut Toni, Charta Politika adalah lembaga survei yang disewa oleh salah satu kandidat Calon Gubernur Lampung.

Sehingga, sangat wajar jika hasil survei menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Seberapa profesionalnya Charta Politika, tapi mereka adalah konsultannya salah satu calon. Jadi kalau bagus ya dipublis, tapi kalau tidak, akan disimpan saja. Itulah kenapa, hasilnya sendiri menguntungkan salah satu pihak,” jelas Toni.

Karena itu, dia menilai, Charta Politika bukanlah lembaga yang independen dalam melakukan survei. “Saya pikir, tidak ada satupun lembaga survei yang mau melakukan survei. Karena itu akan mengeluarkan anggaran yang besar,” jelasnya.

Kendati demikian, dia menilai, hasil survei yang dirilis Charta Politika cukup logis. Menurut dia, tingkat elektabilitas yang dirilis tidak berbeda jauh dengan lembaga survei lainnya.

“Cukup logis ya, karena saya juga ada perbandingan dengan lembaga lainnya, angkanya tidak jauh beda. Misalnya, 24 persen jadi 27 persen, itukan masih wajar. Tapi kalau 24 persen tapi jadi 40 persen, baru tidak masuk akal,” terangnya.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengaku dalam melakukan survei tidak mendapatkan bantuan dana dari calon.

Dia mengaku bahwa Charta Politika menggunakan anggaran sendiri dalam melakukan survei tersebut. “Tidak ada (bantuan dana). Kita melakukan survei dengan anggaran sendiri,” jelas Yunarto.

Dia menjelaskan, melakukan survei sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilgub Lampung. “Ada alokasi bugged tanpa klien untuk pilkada serentak,” kata Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto di sela Rilis Survei Elektabilitas Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pilkada Lampung 2018, di Bandarlampung, Selasa, (19/03/2018).

Yunarto mengaku, dirinya menjabat Sekjen Perhimpunan Opini Publik, yaitu lembaga resmi yang sudah MoU dengan KPU, KPUD yang mengawasi hasil survei. “Sumber dana kita melakukan riset sebagai rangkaian pilkada. Riset kita ada 5 (daerah) dua di Jawa, kemudian dua di Sumatera dan mungkin 1 di Sulawesi,” ucapnya.

Rilis Charta Politika di pilgub Lampung pada Selasa (19/03) menyebut, M. Ridho Ficardo, Herman HN tokoh yang paling dikenal di masyarakat, disusul Arinal Djunaidi dan Mustafa. “Ridho paling dikenal karena petahana,” ujarnya. (rls/adw)

20 Maret 2018
Malam Puncak HUT Lampung Ke-54 Dirayakan Dengan Syukuran Dan Pesta Rakyat

Pemprov Lampung Bersama Pjs. Gubernur Lampung, Didik Merayakan Malam Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-54 Dengan Syukuran dan Pesta Rakyat. Acara Dipusatkan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018)

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung merayakan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-54 dengan syukuran dan pesta rakyat. Acara dipusatkan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018), Dengan. diawali dpenampilan band lokal Gita Praja Saburai, dilanjutkan dengan penampilan tari kreasi dari Kabupaten Lampung Barat, tari bedana dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, acara mampu menghibur masyarakat. Juga penampilan finalis Akademi Indosiar (Popo) dan ditutup dengan penampilan artis duo intan.

“Di hari jadi Provinsi Lampung ke-54, Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil kinerja pembangunan yang cukup baik yang diiringi dengan berbagai program prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Semua keberhasilan itu, tentunya tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Untuk itu, dibutuhkan partisipasi serta peran aktif seluruh lapisan elemen masyarakat untuk dapat mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera. Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membangun Provinsi Lampung. Dirgahayu Lampung ke-54 semoga pembangunan sukses, Lampung maju dan rakyat sejahtera,” ujar Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat membuka acara malam syukuran dan pesta rakyat Selasa malam.

Pjs. Gubernur Didik menyampaikan sudah sepatutnya masyarakat Lampung merasa bangga, karena peringatan HUT Ke-54 Provinsi Lampung tahun 2018 tetap menggema di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Dia juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, sehingga perayaan HUT Provinsi Lampung ke-54 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. “Kekhidmatan yang kita rasakan dalam melaksanakan rangkaian peringatan HUT Provinsi Lampung, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta sebagai wahana untuk menyegarkan kembali dan melakukan evaluasi mengenai karya, pengabdian serta perjuangan yang telah kita berikan untuk kemajuan daerah dan masyarakat Lampung,” jelasnya.

Berbagai perbedaan pendapat dalam menilai kemajuan Provinsi Lampung, harap Didik, diharapkan mampu dijadikan bahan evaluasi untuk kemajuan pembangunan Lampung di masa yang akan datang. “Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun Provinsi Lampung sesuai dengan keahlian masing-masing. Buktikan bahwa kita mampu berperan aktif dalam membangun Provinsi Lampung,” ajaknya.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Provinsi Lampung telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya peningkatan daya saing dari peringkat 25 menjadi peringkat 11, pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,17 % berada diatas rata-rata nasional sebesar 5,07%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung terus meningkat dari 64,87% menjadi 76,65%. Bahkan Provinsi Lampung menjadi surplus beras nomor 4 Se-Indonesia, serta peningkatan pembangunan di sektor lainnya.

Tidak hanya itu, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan dari 14,35% menjadi 13,04% pada tahun 2017. Upaya penurunan tersebut juga diiringi dengan adanya program gerakanan membangun desa (Gerbang Desa Saburai) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa dengan harapan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi di pedesaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memfokuskan peningkatan prioritas pembangunan di sektor ketahanan pangan, industrialisasi dan pariwisata, serta program nasional seperti percepatan pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian Lampung.

“Di hari jadi Provinsi Lampung, Lampung telah menunjukkan berbagai kemajuan dan peningkatan. Terlebih dengan akan jadinya JTTS yang akan membuat Provinsi Lampung semakin maju dikarenakan jalur ekonomi yang semakin mudah dan pemasukan daerah yang akan semakin luar biasa. Kedepannya juga industri pertahanan akan dibuat di Provinsi Lampung, dan Pemindahan armada barat dari jakarta ke Provinsi Lampung serta berbagai pembangunan lainnya yang terus ditingkatkan di Provinsi Lampung,” ujar Didik.

Dalam acara malam puncak hari jadi Provinsi Lampung ke-54, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno didampingi Forkopimda Provinsi Lampung melakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur. Harapannya, pembangunan sukses, Lampung maju dan rakyat sejahtera.

Dalam mensukseskan dan memeriahkan acara hari jadi Provinsi Lampung ke-54, sejumlah acara juga telah digelar di antaranya pertandingan futsal, donor darah, pertandingan tennis meja dan lapangan, jalan sehat dan senam jantung serta perlombaan senam kreasi, Sidang Paripurna Istimewa, pengobatan dan pelayanan KB gratis di 15 Kabupaten/kota Provinsi Lampung. (Humas Prov)

20 Maret 2018
Aryanto Munawar Gantikan Musa Zainudin di DPR RI

Sekretaris PWNU Lampung, Aryanto Munawar (Foto/Dok/Net)

Bandarlampung (SL) – Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Aryanto Munawar, akan menggantikan Musa Zainudin sebagai Anggota DPR RI utusan Lampung.

Musa Zainuddin kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin, Jawa Barat, karena dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Rencananya, pergantian antar waktu (PAW) berlangsung di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Ary, sapaan akrab Aryanto Munawar menyatakan, pelantikan akan dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Selain Ary, ada lima orang yang dilantik bersama sebagai PAW. “Dari PKB saya sendiri,” kata Ary, Selasa (20/3/2018) pagi.

Ia mengaku baru mendapat kabar pelantikan dirinya Senin (19/3/2018) sore. Kabar mendadak ini pun membuat dirinya tak bisa menghadiri gladi bersih di DPR RI. “Pas dikabari, saya masih di Palembang,” kata mantan Sekretaris PWNU Lampung ini.

Mendapat kabar pelantikan, ia pun langsung bertolak ke Jakarta. Ia mengaku, keluarga akan menyusul ke Jakarta melalui jalur darat. “Anak dan istri nyusul, berangkat tadi malam,” kata dia.

Selain keluarga, pelantikan dirinya sebagai anggota DPR RI juga akan dihadiri kolega dari Lampung. “Insya Allah ada teman-teman juga,” kata mantan Ketua KNPI Lampung ini.

Ia pun berharap pelantikan bisa berjalan dengan baik. Ke depan, ia memohon doa dari masyarakat agar bisa mengemban amanah dengan baik. “Mudah-mudahan pelantikan lancar, bisa mengemban amanah,” katanya. (lpr/nt/*)

20 Maret 2018
Selamatkan Gajah Dari Kepunahan Mahasiswa Pertanyakan Peran Pemprov Lampung

Turut Hadir WWF Lampung, BKSDA Bengkulu, Moderator Juniardi. NGO WCS, TNWK, Watala, TNBBS, Krimsus Polda Lampung, Rektorat Unila, Mahasiswa Serta Para Penggiat Alam, dan Organisasi Pencinta Alam di Kampus Unila, Senin (19/3)

Bandarlampung (SL) – Mahasiswa pencinta alam se Lampung mengirim petisi kepada Kementerian Kehutanan, dan DPR RI, terkait ancaman kepunahan Gajah Sumatera. Mereka minta pemerintah mengkaji ulang regulasi, yang hingga kini tidak menyebutkan Gajah Sumatera (asli Indonesia,red) sebagai gajah yang dilindungi.

“Kesalahan pemerintah terjadi sejak 19 tahun lalu, tanpa ada perhatian. Sementara satwa paling ekosisten termasuk Gajah Sumatera itu terancama punah. UU menyebutkan Gajah India, bukan gajah Sumatera,” kata Eko, peserta Seminar konservasi dengan tema “Ancaman dan tatanan konservasi gajah sumatera menuju kepunahan,” di Kampus Unila, Senin (19/3).

Seminar menghadirkan pembicara WWF Lampung, BKSDA Bengkulu, Kepala TNWK (tidak hadir dan berwakil), TNBBS (tidak hadir), DPRD Lampung (tidak hadir), dipandu Moderator Juniardi. Hadir juga utusan NGO WCS, TNWK, Watala, TNBBS, Krimsus Polda Lampung, Rektorat Unila, Mahasiswa, para penggiat alam, dan organisasi pencinta alam.

Tidak hanya Gajah, tapi di Sumatera termasuk Lampung menjadi daerah yang dikenal terbesar perdagangan satwa liar dan langka. Sementara Pemerintah Provinsi Lampung terkesan cuek dan abai terhadap kelangsungan hidup Gajah, yang dikenal sebagai ikon Lampung. “Degradasi hutan terjadi di Lampung, semua hutan rusak. Dan menjadi sentra perdagangan satwa liar terbesar,” kata Alan, NGO Tanggamus.

Sementara Lia, juga menyoroti soal tidak jelasnya data jumlah Gajah yang ada di TNWK, dan TNBBS, “apakah masih ada, aman data statistiknya, kita sudah pernah ingin tahu berapa gajah yang dirawat, yang sakit, termasuk dokumen rumah sakit gajah itupun tidak ada, padahal banyak bantuan Autralia disana,” kata Lia.

Mahasiswa lainnya juga mempertanyakan penegakan hukum terhadap perburuan gajah, dan kematian Gajah, yang hingga kini belum membuat efek jera. Dengan vonis ringan bahkan bebas.

Utusan Polda Lampung juga meminta dukungan peserta seminar, untuk proses pengungkapan gajah mati di TNWK. “Doakan kami, mudah-mudahan dalam waktu dekat, kasus kematian gajah di TNWK terungkap,” kata penyidik utusan Polda Lampung, disambut tepuk tangan peserta. (nik)

19 Maret 2018
Kematian Gajah TNWK Bukti Ancaman Kepunahan Gajah

Ilustrasi Gajah Mati (Foto/Dok/Net)

Bandarlampung (SL) – Jumlah kasus kematian gajah memang berkurang pada tahun 2017. Akan tetapi, potensi kematian yang diakibatkan oleh manusia masih menjadi ancaman serius bagi berkurangnya mamalia dari familia Elephantidaeini. Ironisnya perburuan liar dan pembukaan lahan masih menjadi momok bagi keberlangsungan hidup hewan langka di Indonesia ini.

“Dari sekian banyak satwa yang berstatus punah, gajah sumatera (Elephas maximus) paling mengenaskan. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) menaikkan status gajah sumatera, yang tadinya Endangered menjadi Critically Endangered. Dengan kata lain, status gajah sumatera saat ini adalah terancam punah,” kata Management Effektiveness in Protected Area Officer WWF Indonesia, Beno Fariza Syahri, dalam seminar Mapala Unila, Senin (19/3), di Lantai 4 Ruang sidang Rektorat Unila.

Seminar konservasi dengan tema “Ancaman dan tatanan konservasi gajah sumatera menuju kepunahan,” menghadirkan pembicara WWF Lampung, BKSDA Bengkulu, Kepala TNWK (tidak hadir dan berwakil), TNBBS (tidak hadir), DPRD Lampung (tidak hadir), dipandu Moderator Juniardi. Hadir juga utusan NGO WCS, TNWK, Watala, TNBBS, Krimsus Polda Lampung, Rektorat Unila, Mahasiswa, para penggiat alam, dan organisasi pencinta alam.

Menurut Beno Fariza Syahri mengatakan, di Indonesia ada dua spsesies Gajah yang ada, yaitu Gajah Kalimantan dan Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus). Di Sumatera ada 7 Provinsi yang memiliki habitat Gajah, yaitu Aceh, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu.

Pria yang bekerja di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini menuturkan, prinsip Integrated Human Elephant Conflict Mitigation (I-HECM) meliputi, proaktif yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadi konflik, kemudian holistik yaitu, hidup berdampingan antara manusia dan Gajah, lalu Win-win solution yaitu, berbagi ruang melalui tata kelola wilayah dan pembinaan habitat. “Sinergitas yaitu, memadukan semua pihak, pemerintah, swasta dan masyarakat,” kata Beno.

Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan seperti yang terjadi di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus menjadi pemicu terjadinya konflik antara gajah dan manusia. Dampak dari itu kata Seno, Gajah bisa memasuki kawasan pemukiman warga, karena berkurangnya habitat gajah. (jun)

19 Maret 2018
Gajah Membutuhkan Keseimbangan Ekositem

Seminar Konservasi Gajah Sumatera Yang Di Selenggarakan Mapala Unila di ruang Sidang 1, Lantai 4 Rektorat Universitas Lampung, Senin (19/03/18) (Foto/Dok/Jun)

Bandarlampung (SL) – Kepala Seksi (Kasi) Konservasi Wilayah III Lampung KSDA Bengkulu, Teguh Ismail mengingatkan masyarakat jika satwa liar seperti Gajah, Harimau dan Badak membutuhkan kesimbangan ekosistem dan habitat.

Hal ini dikatakanya saat Seminar Konservasi Gajah Sumatera yang selenggarakan Mapala Unila di ruang sidang 1, lantai 4 Rektorat Universitas Lampung, Senin (19/03/2018).

Teguh Ismail mengatakan jika antara manusia dan hewan sama-sama memiliki kepentingan, namun hal itu haruslah sejalan sehingga keduanya mendapatkan keseimbangan. “Manusia dan satwa liar sama-sama penting. Gajah juga harus dilindungi, maka dari itu kita harus berdampingan,” katanya.

Menurutnya, target BKSDA adalah populasi gajah beserta habitatnya di Indonesia dapat pulih kembali dan dapat dipertahankan secara ekologis, genetik dan geografis. “Kemudian pemerintah pusat dan daerah yang memiliki habitat gajah menggunakan strategi aksi dalam merancang dan menetapkan rencana tata ruang dan pembangunan daerah,” katanya.

Dilanjutkanya, pihak BKSDA memiliki beberapa pengalaman untuk menjaga keberlangsungan polulasi gajah dan menjaga ekosistemnya serta mencegah konflik dengan manusia, di antaranya, dengan rekayasa tanaman harus ditingkatkan agar populasi gajah terjaga.

Rekayasa pakan alami dengan menanam rumput gajah, rumput teki, pisang, palem dan lainnya yang disukai gajah di wilayah habitat gajah. “Melakukan penanaman penghindar gajah, seperti singkong pahit, tanaman berbau menyengat seperti sereh, kemiri di dekat pemukiman warga. Agar gajah menjauhi lokasi tanaman yang tidak disukai gajah,” Kata Alumnus Universitas peryanian Unila ini.

Dijelaskanya, Gajah merupakan hewan yang pintar dan sensitif, namun bisa keluar dari habitatnya, karena di dalam hutan sebagai habitatnya dialih fungsi menjadi lahan perkebunan. “Maka gajah keluar dari hutan, karena rumput tetangga lebih segar, sementara di hutan ada tanaman kopi dan lainnya,” katanya. (jun)

19 Maret 2018