Direktur Narkotika Polda Lampung Kombes Pol Sobarmen
Bandarlampung (SL) – Direktur Narkotika Polda Lampung Kombes Pol Sobarmen, resmi menggantikan pejabat lama Kombes Abrar Tuntalanai. Ia menyatakan siap memberantas dan perang terhadap peredaran gelap narkoba di Lampung.
“Saya siap berkomitmen memerangi narkoba,” kata Kombes Pol. Sobarmen saat diwawancarai usai menerima jabatan barunya sebagai Direktur Narkoba Polda Lampung menggantikan Kombes Pol. Abrar Tuntalanai, Jumat (16/3/2018).
“Narkoba adalah musuh kita. Sudah menjadi tugas kita untuk memberantasnya,” ujar Sobarmen usai proses serah terima jabatan di Graha Wiyono Siregar Polda Lampung, Jumat.
Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling Polda Lampung ini menerangkan, untuk dapat memerangi narkoba tentu butuh kerjasama antar pihak terkait.
“Kita akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), kemudian untuk peredaran narkoba lewat jalur laut kita akan coba koordinasikan dengan pihak Polisi Air dan Udara (Pol Airud),” terangnya.
Bukan hanya itu, untuk memberantas peredaran narkoba juga dibutuhkan konsistensi para anggotanya dalam bekerja.
“Untuk itu, setiap tindakan dari anggota kita, harus sesuai dengan ketentuannya, karena kita ada SOP (standar operasional prosedur) nya,” ujarnya.
Saat disinggung terkait metode khusus yang akan diterapkannya, dia menjawab akan melakukan pemberantasan dan pencegahan narkoba secara beriringan.
“Kita akan melihat kondisinya terlebih dulu, dari situlah kita bisa menetukan langkah kedepan serta target. Karena kita juga harus rasional. Juga harus beriringan antara pemberantasan dan pencegahan narkoba,” jelasnya.
Selain Sobarmen, dalam acara serah terima jabatan yang dipimpin langsung Kapolda Irjen Pol. Suntana, beberapa anggota Perwira Menengah (Pamen) dibawah jajaran Polda Lampung juga telah resmi dalam jabatan barunya.
Kombes Pol. Abrar Tuntalanai yang semula Dir Narkoba Polda Lampung, kini menjabat sebagai Pamen Yanma Polri (Dalam Rangka Riksa) Mabes Polri.
Kemudian, Kombes Pol Sis Mulyono yang semula menjabat Kabidkum Polda Lampung kini resmi dalam jabatan baru sebagai Kepala SPN Polda setempat.
AKBP Heri Setyawan yang sebelumnya menjabat Wadirlantas Polda Lampung diangkat sebagai Kabidkum Polda. Wadirsabhara Polda Lampung AKBP Anang Triarsono diangkat sebagai Wadirlantas Polda Lampung.
Selanjutnya, Kapolres Mesuji AKBP Prianto Teguh Nugroho diangkat sebagai Wadirsabhara Polda Lampung.
Terakhir, AKBP Edi Purnomo yang sebelumnya menjabat Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Lampung kini diangkat sebagai Kapolres Mesuji
Bandarlampung (SL) – Kapolda Lampung Irjen Suntana mengatakan, pembangunan kantor Polda yang baru di Kotabaru, Jatiagung, Lampung Selatan akan dimulai tahun ini. Saat ini tender pembangunannya sedang berjalan. Pembangunan akan dimulai awal April.
“Jadi nantinya Mapolda yang sekarang akan digunakan sebagai Ditlantas. Sedangkan Ditlantas akan digunakan sebagai Rumah Sakit Bhayangkara,” kata Kapolda usai Shalat Jumat di Mapolda Lampung, Jumat (16/3/2018).
Kapolda menerangkan, Polda mendapat hibah tanah seluas 23,7 hektar dan bantuan anggaran Rp35 miliar dari Pemprov Lampung serta bantuan anggaran Rp40 miliar dari Pemerintah Kota Bandarlampung
“Ini sudah saya laporkan kepada Kapolri Tito Karnavian, beliau sangat apresiasi atas hibah lahan dan bantuan dari Pemprov dan Pemkot. Kapolri meminta saya segera dipercepat pembangunannya,” ungkapnya.
Bandarlampung (SL) – Lampung minim even pariwisata. Padahal Lampung dikenal kaya akan objek wisata. Wonderful Events Indonesia 2018 mencatat hanya mengakui Festival Krakatau yang masuk even kegiatan wisata lokal.
Data Kementerian Pariwisata, Rabu (14/3/2018), dilangsir lampungpro.com, menyebutkan hanya Lampung dan Bengkulu yang memiliki satu even pariwisata nasional. Bengkulu memiliki Festival Tabut. Sedangkan Aceh memiliki dua even, Sumatera Utara (3), Sumatera Barat (3), Riau (3), Kepulauan Riau (6), Jambi (2), Bangka Belitung (2), dan Sumatera Selatan (3). Secara nasional ada empat provinsi yang cuma memiliki satu masuk 100 Wonderful Events Indonesia 2018 yakni, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.
Minimnya even wisata Lampung yang diakui pusat, menurut Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Budiharto karena lemahnya faktor promosi. “Promosi pariwisata kita lemah. Ini yang membuat pusat cuma mengakui Festival Krakatau,” kata Budiharto Rabu (14/3/2018).
Sementara semua kabupaten dan kota di Lampung kini memiliki festival wisata, terutama Kabupaten Lampung Timur yang hampir tiap bulan di era Bupati Chusnunia Chalim menggelar aneka festival. Sebenarnya, kata Budiharto, Festival Way Kambas hampir masuk 100 Wonderful Events Indonesia.
“Sekarang ada tim kurator yang menilai setiap festival. Mereka yang menilai layak atau tidak suatu even masuk nasional. Sebenarnya ada dua yang dinilai tim kurator yakni Lampung Festival Krakatau dan Festival Way Kambas. Kita harus introspeksi terhadap masalah ini,” kata Budiharto.
Namun, lanjut Budi, tak perlu prihatin atas pengakuan ini. “Satu even saja tapi betul-betul hebat dan dilakukan dengan baik, itu juga keberhasilan. Daripada banyak, tapi tak ada wisatawan datang,” kata Budiharto. (pro/nt/*)
Pjs. Gubernue Lampunf Saat Melakukan Pemukulan Gong Tanda Pembuka “Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Lampung 2018”, di Auditorium Mall Boemi Kedaton. Jumat (16/3/2018)
Bandarlampun (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno membuka “Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Lampung 2018” dengan melakukan pemukulan gong, di Auditorium Mall Boemi Kedaton. Jumat (16/3/2018). Didik didampingi Vice Presiden Revenue Garuda Indoesia Reza Aulia Hakim dan Plt. Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar.
Perhelatan GATF kali ini mengusung tema “Digital Experience”, yang diharapkan mampu memajukan industri pariwisata Lampung di tingkat Provinsi, nasional dan internasional.
Pjs. Gubernur Didik mengungkapkan industri pariwisata Provinsi Lampung sejak tahun 2014 terus menunjukkan tren prositif. Hal tersebut terlihat dari jumlah wisatawan yang terus meningkat baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.
“Data dari Kementerian Pariwisata dan PT Telkom menunjukkan jika pada Oktober 2017, kunjungan wisnus tercatat 8,8 juta hal tersebut sekaligus menempatkan Lampung di posisi sembilan, mengalahkan Bali di posisi 11 dengan 8,5 juta wisnus. Tren wisatawan mancangera (wisman) Lampung juga menunjukkan hal yang sama. Sejak 2014 kunjungan wisaman tercatat 95 ribu lebih, naik menjadi 114 ribu di 2015 dan menlonjak menjadi 155 ribu pada tahun 2016,” ujarnya.
Didik mengatakan jika Provinsi Lampung merupakan wilayah strategis dalam bisnis penerbangan. Saat ini, Pemprov Lampung terus memaksimalkan dan membangun berbagai fasilitas agar Bandara Raden Intan (Branti) secepatnya menjadi Bandara Internasional. “Kita berharap Bandara Internasional dapat segera terwujud, karena Lampung daerah yang potensial. Terlebih jumlah jemaah haji dan umroh yang besar dari Lampung,” ujar Didik.
Ia berharap dengan terlaksananya “travel fair” ini, bisnis jasa penerbangan di Provinsi Lampung semakin kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan animo masyarakat untuk menikmati jalur penerbangan juga semakin tinggi. “Saya berharap melalui kegiatan ini dapat menambah minat masyarakat akan penerbangan serta akan menambah banyak biro perjalanan yang ikut serta dalam kegiatan ini di tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, Vice Presiden Revenue Garuda Indoesia Reza Ulia Hakim menuturkan jika GATF yang telah berlangsung sejak 2009 dilaksanakan guna meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dengan harga tiket yang lebih kompetitif. “Besar harapan kami, melalui GATF 2018 dapat memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalannya dengan harga yang terjangkau,” ujar Reza.
Reza memaparkan GATF Phase I yang diadakan pada tanggal 16-18 Maret 2018 di Lampung juga dilaksanakan di 29 kota lain di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan secara roadshow. Kali ini GATF menggandeng Bank Mandiri sebagai partner travel fair.
Pada GATF ini, pengunjung bisa bertransaksi untuk mendapatkan promo tiket menarik. Program yang tersedia di antaranya happy hour, best deal dan berbagai promo lainnya. “Kami berharap kegiatan ini mampu memberikan manfaat dan nilai tambah baik bagi amsyarakat maupun kegiatan pengembangan industri pariwisata khususnya bagi Lampung,” ungkap Reza. (Humas Prov)
Kuasa Hukum Fajar Sumatera Saat Konfrensi Pers di Bandarlampung, Jumat (16/3/18)
Bandarlampung (SL) – Perkara laporan Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap pemberitaan atas dugaan perbuatan mesum dalam mobil yang dimuat oleh Fajarsumatera.co.id, adalah dinilai salah kaprah.
Hal ini disampaikan Tim Kuasa Hukum fajarsumatera.co.id, Wahrul Fauzi Silalahi (WFS) dan Rekan, yang menerima kuasa hukum mendampingi wartawan Amir, saat jumpa pers, didampingi Pimpinan Umum Harian Fajarsumatera.co.id, Deni Kurniawan, di Bandarlampung, Jumat 16 Maret 2018.
“Hal yang akan kami sampaikan adalah terkait laporan Kabag perlengkapan Pemkab Lamsel terhadap wartawan fajarsumatera.co.id, soal pencemaran nama baik dengan konten foto diduga mesum yang naik dalam berita,” kata Juwendi salah satu Tim WFS.
Dikatakan Juwendi, laporan yang dilayangkan Kabag perlengkapan Pemkab Lamsel itu tidak tepat dan keliru. Untuk itu, kata Juwendi, pihaknya sudah membuat dan mengirimkan surat kepada Dewan Pers, Kepolisian
“Surat itu tujuannya untuk dilakukan komunikasi dengan kepolisian untuk melakukan supervisi. Artinya jangan sampai terjadi pelanggaran MoU Undang-Undang Pers,” kata dia.
Pihaknya kata Juwendi, memastikan bahwa laporan tersebut jelas mengancam kebebasan pers, bukan hanya mengancam gerakan Amir tapi juga wartawan pada umumnya.
Dan menghimbau agar Polres Lamsel agar tidak melakukan pelanggaran Mou dan polisi bisa memahami UU Pers itu sendiri.
“Kami minta dewan pers untuk turun dan membantu persoalan ini dan tidak lepas tangan. Dewan pers agar bisa memberikan pemahaman kepada polisi terkait kerja dan aturan-aturan dalam kerja media.
“Maka menurut kami selaku Tim penasehat hukum bahwa perkara ini harus dihentikan secepatnya,” tegas Juwendi.
Senada dengan Juwendi, selaku Ketua Tim WFS, Wahrul Fauzi memastikan klien mereka udah bekerja sesuai kode etik jurnalis.
“Dia (Amir, red) sudah mengkonfirmasi semua pihak dan dia tidak mencemarkan siapapun. Soal surat yang sudah dikirimkan tujuannya agar ke depannya tidak salah kamar. Kalau ada niat perdamaian, maka ya kita dorong karena tidak ada unsur pidana nya. Prinsipnya adalah kebebasan pers dan bagaimana ruang jurnalis tidak dibatasi,” ujarnya.(rls)
Plt Sekda Lampung Hamartoni Ahadis Beserta Pemprov Lampung Mengadakan Rapat Final Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Provinsi Lampung, Jum’at (16/3/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Rapat Final Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Provinsi Lampung. Rapat dipimpin Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist di Ruang Kerjanya Jum’at (16/3/2018).
“Rapat ini adalah rapat terakhir berkaitan dengan peringatan puncak HUT Lampung ke-54. HUT akan diawali dengan jalan sehat dan senam jantung serta perlombaan senam kreasi yang dilaksanakan pada hari ini (Jumat 16/3/2018). Kemudian akan dilakukan Rapat Paripurna DPRD Lampung pada Senin 19 Maret dan dilanjutkan dengan Upacara dengan ziarah Taman Makam Pahlawanada Selasa Pagi 20 Maret,” ujar Hamartoni.
Hamartoni menjelaskan pada Sidang Paripurna DPRD akan diikuti oleh unsur-unsur pemerintah dan masyarakat di Provinsi Lampung dengan ditambah dengan prosesi Budaya Adat Lampung. Di hari berikutnya, Selasa (20/3) malam akan diadakan Pesta Rakyat/resepsi di PKOR Wayalim. “Bukan hanya itu di bidang sosial Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan pengobatan dan pelayanan KB gratis di 15 Kabupaten/kota Provinsi Lampung.
Acara akan bernuansa lokal, sederhana dan meriah. Kita mengundang masyarakat umum. Dan untuk semaraknya kita mengundang artis lokal dan ibukota. Pemprov berharap seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hari jadi Provinsi Lampung ini,” jelas Hamartoni. (Humas Prov)
OJK Saat Lakukan Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/LKM Syariah (LKMS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah, Rabu (15/3/18)
Bandar Lampung (SL) – Melalui koordinasi intens didasari semangat kolektif membangun pemajuan desa, agenda “Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/LKM Syariah (LKMS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah” yang dihelat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Kantor Perwakilan Lampung dan Yayasan Desapolitan Indonesia (YDI-Desindo) selama dua hari, 13-14 Maret 2018 di ruang rapat kantor OJK Lampung, Jalan Way Sekampung, Pahoman, Bandar Lampung, berlangsung sukses. Rabu (15/3/18).
Kegiatan yang didukung Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Lampung dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung ini dibuka langsung Kepala OJK Perwakilan Lampung Indra Krisna.
Dari list absensi, kegiatan ini diikuti oleh para aparatur pemerintah desa (Pemdes), kepala desa/pekon/kampung (Kades/Kakon/Kakam), direktur/pengurus inti BUMDes/BUMKon/BUMKam, tenaga ahli pendamping desa, wakil perusahaan agroindustri, pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Lampung, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Pekon/Kampung (PMD/PMK) dari berbagai wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan.
Di hari pertama, Selasa (13-02), yang khusus diikuti klaster peserta asal desa yang telah memiliki BUMDes/BUMKon/BUMKam aktif, termasuk tiga desa binaan IIB Darmajaya, turut hadir Manajer Fungsi Analisis Sistem Pembayaran dan Keuangan Inklusif Bank IndonesiaI KPw Lampung Yustitia Asri Ertaningrum, Irma, Aditya dan dan M. Nasrullah dari Kantor BRI Pemimpin Wilayah (Pimwil) Lampung-Bengkulu, dan Direktur Kredit Bank Lampung Nurdin.
Diawali pemaparan para narasumber, masing-masing Kepala Bagian Pengawas Perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal OJK Lampung Mendi Rahmadi, Ketua Dewan Pengurus Desindo Zaidirina, Wakil Sekretaris Desindo Dicky Soerachman, staf Deputi Ekonomi, Pembangunan dan Inovasi BPH Desindo Eko Suprayitno, dan Deputi ICT Knowledge sekaligus Bendahara Desindo Davit Kurniawan.
Materi sosialisasi terkait pentingnya instrumentasi pendirian, pembentukan, legalisasi, dan perkuatan LKM/LKMS dan BUMDes sebagai motor utama penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pasca-berlakunya UU 1/2013 tentang LKM dan UU 6/2014 tentang Desa.
Eksistensi LKM/LKMS di desa dan sentra produksi rakyat yang terkelola baik secara mutualis akan memperkuat ketahanan ekonomi desa menjadi basis aktivitas produksi dan komersialisasi BUMDes.
Sementara daya dorong kolektif BUMDes yang oleh bentukannya secara struktur modal dan cakupan unit usahanya, dirasa sudah saatnya mengkonsolidasikan diri dalam wadah Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes).
Narasumber pertama, Mendi Rahmadi, Kepala Bagian Pengawas Perbankan, IKNB dan Pasar Modal OJK Lampung memaparkan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB yakni penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Dalam pelaksanaannya, bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok antara lain menyusun peraturan di bidang IKNB, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB, dan melakukan pembinaan-pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha.
“OJK menyambut baik kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola BUMDes seperti kegiatan hari ini agar dapat meningkatkan perekonomian berkelanjutan. Sebab, dengan adanya BUMDes ini, masyarakat dapat memanfaatkan Dana Desa (DD) yang tadinya hanya dialokasikan pada sektor infrastruktur saja, kini dengan adanya BUMDes ini ada pengembangan perekonomian yang bisa dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya saat diwawancara di sela-sela kegiatan.
Selanjutnya, Ketua Dewan Pengurus Desindo Zaidirina mengupas pentingnya upaya kapitalisasi sektor-sektor produktif pedesaan yang dikonstruksikan dalam Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (PruKades) dalam upayanya “bertemu muka” dengan sektor hilir dan industri jasa keuangan (IJK) guna menjawab kendala akses modal, akses pasar, akses human capital, dan akses digital.
“Desindo siap 1×24 jam, tentunya bersama OJK, BI, BRI, Bank Lampung, TPAKD, Kemendesa PDTT, Kemkominfo, dan seluruh mitra strategis lainnya melakukan upaya nyata percepatan akses keuangan daerah pedesaan ini melalui perkuatan keberdayaan ekonomi dan alatnya itu adalah BUMDes dan LKM,” paparnya.
Wanita berhijab yang acap dijuluki “Nyi Roro BUMDes” oleh para rekannya sesama aktivis pemberdaya desa ini menambahkan, dalam proses perkuatan ekonomi desa, keterbatasan pantang menjadi alasan. Fungsi komersial dan fungsi sosial yang melekat pada ruh keberdayaan BUMDes harus jadi pilar penguatan.
“Desindo hadir ke desa dengan solusi. Skema business to business (B to B) dengan jejaring pasar, jejaring perbankan, jejaring investor dan jejaring negara kami tawarkan seluas-luasnya, untuk apa? Agar BUMDes dan LKM ini tidak jadi penonton di kampung sendiri,” imbuhnya.
Pada bagian akhir paparannya, ibu tiga anak ini menekankan, selain demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penting untuk memassalkan digitalisasi ekonomi desa di tengah derasnya globalisasi ekonomi. “Ekosistem digital desa ini harus dikuatkan,” pungkasnya.
Pemaparan dua pengurus Desindo, Dicky Soerachman dan Eko Suprayitno seputar kisah sukses perjuangan pembentukan, pengelolaan, monitoring, hingga akselerasi pemutusan mata rantai distribusi produk barang-jasa, serta pemberdayaan berpola bottom-up oleh 147 BUMKam dan 5 BUMAKam di Kabupaten Tuba, menjadi materi sosialisasi yang menarik bagi sekitar 90 peserta yang hadir.
Terungkap, betapa dahsyat valuasi aset dan hasil guna dari prakarsa BUMKam di Tuba mempersatukan diri dalam wadah BUMAKam sesuai amanat UU Desa, dengan tata kelola yang baik, membumi, dan terbukti secara mandiri mampu mengelola unit usaha serving, trading, banking, renting, brokering, holding, dan contracting –sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa, dengan hasil membanggakan. Bahkan, menjadi picu semangat bagi upaya pemajuan ekonomi desa bukan saja dari desa/pekon/kampung/tiyuh di Lampung, namun dari banyak desa di Indonesia.
Davit Kurniawan, Deputi IV BPH sekaligus Bendahara Desindo yang juga dikenal sebagai praktisi start-up, inventor platform aplikasi SmartNetizen (mencakup Sistem Informasi Desa/SIDesa, e-InvestSIDesa, e-Ronda, e-BUMDes.id), platform jejaring pasar warungtetangga.id, dan platform pembayaran digital Desa-pay.id ini menutup kegiatan sosialisasi ini dengan membedah aspek digitalisasi ekonomi desa sebagai satu kesatuan ekosistem inklusif melalui BUMDes dan LKM dalam upaya mewujudkan kedaulatan desa sebagai benteng terakhir kedaulatan ekonomi nasional yang harus dijaga.
Menutup kegiatan hari pertama, seluruh peserta menandatangani flyer komitmen perkuatan BUMDes dan LKM dipimpin oleh Kepala OJK Lampung Indra Krisna. Sebanyak delapan BUMADes akan segera dibentuk di delapan wilayah kecamatan asal peserta.
Sore harinya, tiga narasumber –Indra Krisna, Zaidirina, Davit Kurniawan– dan perwakilan BI KPw Lampung Yustitia Asri menjadi narasumber acara dialog live bertema “Percepatan Akses Keuangan BUMDes dan LKM di Lampung” di salah satu televisi swasta lokal Lampung di bilangan Kedaton, Bandar Lampung. [red/mzl]
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Di Acara Pisah Sambut General Manager IPC Panjang Yang Dilaksanakan di Ballroom Swissbell Hotel, Bandar Lampung, Rabu (14/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus meningkatkan sinergi dengan IPC (Indonesia Port Corporation) Cabang Panjang atau yang dikenal dengan Pelindo II Panjang, sebagai upaya memajukan pembangunan pelabuhan di Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, dalam acara pisah sambut General Manager IPC panjang dari Mulyadi kepada Drajat Sulistyo yang dilaksanakan di Ballroom Swissbell Hotel, Bandar Lampung, Rabu (14/3/2018).
“Setiap pemimpin tentunya memiliki masa yang berbeda. Pergantian pemimpin merupakan sebuah dinamika dalam meningkatkan akselerasi dan kemajuan suatu organisasi dalam merespon berbagai tuntutan Iingkungan yang strategis. Dan tentunya saya akan memberikan dukungan kepada pemimpin yang baru maupun yang lama. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Drajat Sulistyo yang dipercaya menjabat sebagai General Manager IPC Panjang yang baru. Saya berharap, dalam pelaksanaan tugasnya dapat terus membangun sinkronisasi, meningkatkan kinerja, serta koordinasi yang sinergis untuk turut membantu dalam memajukan Provinsi Lampung,” ujar Didik.
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Pjs. Gubernur Lampung Didik menyampaikan ucapan terimakasih kepada General Manager IPC Panjang yang lama Mulyadi atas karya bakti dan pengabdian yang diberikan untuk Provinsi Lampung. “Terimakasih karena Bapak telah menjalankan kemitraan dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Tak lupa, saya juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia,” ujar Didik.
Pjs. Gubernur Lampung ini juga berharap kerjasama yang telah terjalin baik mampu ditingkatkan sehingga Pelabuhan Panjang dapat terus melakukan inovasi, meningkatkan fasilitas serta pelayanan kepada para pengguna jasa. Dengan demikian secara tidak Iangsung dapat meningkatkan laju perekonomian di Provinsi Lampung.
Sementara itu, dalam sambutannya, General Manager IPC cabang pelabuhan panjang, Drajat Sulistyo, berharap di bawah kepemimpinannya IPC Cabang Panjang mampu melanjutkan program pemimpin sebelumnya (Mulyadi) dalam upaya pengembangan pelabuhan dan kawasan perekonomian Lampung. “Tentunya dalam mewujudkan hal tersebut, kami tidak mampu bekerja sendiri. Untuk itu, kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada dalam menjalan program yang telah disiapkan,” ujarnya Drajat berharap pihaknya mampu meningkatkan sinergi dengan berbagai kalangan serta mampu melaksanakan berbagai program dengan baik.
Di tempat yang sama, Mulyadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berkenan untuk mensupport IPC Cabang Panjang. “Kami sadar bahwa kami tak akan ada artinya tanpa ada bantuan bapak/ibu semua. Alhamdulillah atas koordinasi yang baik, pada tahun lalu IPC Cabang Panjang telah mencapai hal yang luar biasa. Hampir sekitar 20% mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa perekonomian Lampung telah bergerak dengan baik. Dan saya berharap hal tersebut mampu berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarya.
Mewakili Pemerintah Kota Bandar Lampung, Plt. Walikota Bandar Lampung, Yusuf Kohar menyampaikan Pelabuhan Panjang merupakan urat nadi untuk perekonomian Lampung. “Saya berharap GM IPC Cabang Panjang yang baru, Drajat Sulistyo mampu meneruskan tugas-tugas Mulyadi dan meningkatkan Pelabuhan Panjang semakin baik lagi. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Provinsi Lampung,” ujarnya. (Humas Prov)
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto Usai Menghadiri Acara Pemusnahan Senpi Rakitan, di Markas Komando Resort Militer (Makorem) 043/Garuda Hitam, Rabu (14/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung memberi apresiasi kepada masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata api (senpi) rakitan kepada aparat penegak hukum. Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto usai menghadiri acara Pemusnahan Senpi Rakitan, di Markas Komando Resort Militer (Makorem) 043/Garuda Hitam, Rabu (14/3/2018).
“Kami memberi apresiasi kepada masyarakat yang telah sadar bahwa mereka yang mempunyai senjata api baik rakitan maupun yang semacamnya segera diserahkan kepada aparat, baik TNI maupun Polri,” ujar Hery.
Selain itu, memberi apresiasi kepada masyarakat, Hery juga mengucapkan terimakasih kepada Korem 043/Garuda Hitam yang telah turun tangan mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan senpi rakitannya kepada Korem 043/Garuda Hitam. “Tentu terimakasih kepada jajaran Korem 043/Garuda Hitam dalam rangka memberi rasa aman dan ketertiban untuk Provinsi Lampung,” katanya.
Pada acara tersebut, Korem 043/Garuda Hitam memusnahkan sebanyak 193 pucuk senpi rakitan yang diserahkan masyarakat kepada Kodim Jajaran Korem 043/Garuda Hitam se- Lampung dan Tim Intel Korem 043/Garuda Hitam. Ke- 193 senpi rakitan tersebut, terdiri dari 27 pucuk senpi rakitan laras panjang dan 166 pucuk senpi rakitan laras pendek. Jumlah keseluruhan senpi tersebut didapat selama tahun 2017 hingga 2018.
Pada tahun 2017, untuk senpi rakitan laras panjang sejumlah 26 pucuk dan untuk senpi rakitan laras pendek sejumlah 142 pucuk. Lalu, pada tahun 2018, untuk senpi rakitan laras panjang sejumlah satu pucuk dan senpi rakitan laras pendek sejumlah 24 pucuk. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan dipotong-potong menggunakan mesin.
Hery berharap kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan senpi terus ditunjukkan, untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Provinsi Lampung. “Harapannya kondisi di Provinsi Lampung semakin kondusif, mengurangi tingkat kejahatan. Rata-rata takutnya ini digunakan untuk melakukan kejahatan. Mungkin awalnya dikatakan untuk menjaga diri tetapi kenyataannya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf Hadi Basuki mengatakan mayoritas kepemilikan senpi tersebut dari wilayah Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Metro dan Lampung Tengah. “Kami saat ini masih dalam tahap penelusuran, dari beberapa wilayah lainnya seperti Lampung Barat itu hanya sebagian. Tapi memang yang dominan diserahkan kejajaran kita rata-rata dari Mesuji, Tulang Bawang, Metro dan Lampung Tengah,” ujarnya.
Hadi menyebutkan selain senpi rakitan didapat pula amunisinya sebanyak 829 butir. Namun, tidak terdapat senpi organik. “Keseluruhan senpi rakitan ini tidak ada senjata organik, semuanya adalah senjata modifikasi atau rakitan. Mayoritas masyarakat biasa yang mempunyai senpi ini, ada yang pengangguran dan juga pedagang. Amunisi juga telah kita serahkan kepada jajaran kita yakni Peralatan Daerah Militer (Paldam) dan sudah kita leburkan,” kata Hadi.
Danrem juga mengatakan pihaknya terus mempelajari melakukan secara intern untuk mengetahui darimana amunisi itu bisa didapat dan untuk apa penggunaannya. “Di intern, kami mencoba jangan sampai itu dari TNI. Sehingga kami dapat melaksanakan pendataan, pertanggung jawaban pengguna amunisi. Kami juga melakukan koordinasi dengan Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) siapa saja yang membeli amunisi sehingga tahu amunisi itu diapakan,” ucapnya.
Hadi Basuki menjelaskan penyerahan senpi tersebut adalah bagian dari program komunikasi sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gunanya memiliki senpi. “Kami jajaran TNI siap mem-back up teman-teman dari Kepolisian. Dengan ini kami menyampaikan bahwa kami ada program komunikasi sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Program tersebut, lanjut Hadi, pada tahap awal bagaimana senpi rakitan tersebut bisa diambil dari masyarakat. “Selanjutnya kami bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan menelusuri dan mengetahui darimana sumber senjata itu berasal,” katanya.
Pada acara ini juga dilakukan Pemberian Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf Hadi Basuki kepada Serda Yuli Kusheri atas pengabdian dan dedikasinya yang telah memotifasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk menyerahkan senpi rakitan kepada Kodim 0410/KBL, Korem 043/Garuda Hitam.
Piagam Penghargaan pula diberikan Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya, yang disampaikan oleh Hadi Basuki kepada Subiyanto anak dari Alm. Mayor (Purn) Imron atas jasanya yang telah menyerahkan satu pucuk senpi FN jenis Browning S Nomor Senjata KNIL 15299 dan 48 butir amunisi caliber 9 mm serta satu buah magazen atas kepemilikan Alm. Mayor (Purn) Imron yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen Korem 043/Garuda Hitam Dam II/Sriwijaya sekitar tahun 1968.(Humas Prov)
PT Peruasahaan Gas Negara (Persero) (Foto/Dok/Net)
Bandarlampung (SL) – Proyek pembangunan jaringan gas bumi di Kota Bandarlampung telah selesai dilaksanakan, PT Peruasahaan Gas Negara (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mengalirkan gas bumi untuk masyarakat Kota Bandarlampung.
“Gas bumi siap dinikmati masyarakat Bandarlampung. Jika diperintah hari ini, kami siap mengalirkan gas bumi tersebut ke rumah warga,” kata Sales Area Head PGN Lampung Wendy Purwanto, di Bandarlampung, Rabu (14/3).
Ia menyebutkan, proyek pembangunan jaringan gas bumi di Kota Bandar lampung telah selesai dilaksanakan, dan masih menunggu peresmian oleh Menteri ESDM. Rencananya, peresmian berlangsung pada akhir Maret 2018.
Menurutn dia, sebanyak 10.321 pelanggan telah tersambung dengan jaringan gas bumi dan dalam waktu dekat masyarakat Bandarlampung bisa menikmati sejumlah manfaat dari penggunaan gas bumi tersebut, di antaranya mudah dan hemat saat melakukan aktivitas memasak dan keperluan lainnya.
Wendy mengatakan PGN selalu siap mengemban tugas yang diamanatkan oleh pemerintah termasuk pengelolaan jaringan gas Kota Bandarlampung ini dan PGN selalu mengedepankan faktor keamanan pelayanan prima serta kepastian kontinyunitas penyediaan bahan bakar gas bumi tersebut.
Terkait pembayaran pelanggan, menurut dia, dapat dilakukan di ATM Bank Mandiri, BRI, BCA, BTN serta PPOB setempat juga Indomaret dan Alfamart.
“Bagi masyarakat yang belum memiliki ATM bisa langsung melakukan pembayaran ke Alfamart atau Indomaret karena kami sudah melakukan kerja sama dengan kedua perusahaan waralaba itu, tentunya ini demi memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran,” ujarnya.
Sambungan jaringan gas bumi sendiri telah terpasang di delapan kecamatan se-Kota Bandarlampung, di antaranya Tanjung Karang Pusat , Tanjungkarang Barat, Sukarame, Way Halim ,Teluk Betung Utara, Tanjung Senang, Labuhan Ratu, dan Kedaton.(Ant)
