Kategori: Bandarlampung

  • Pjs. Gubernur Tinjau Kinerja Disdukcapil

    Pjs. Gubernur Tinjau Kinerja Disdukcapil

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Saat Meninjau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung, Senin (12/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno meninjau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung untuk mendorong terlaksananya perekaman KTP-el, Senin (12/3/2018).

    Dalam kunjungan itu, Didik Suprayitno mengatakan puas atas kinerja yang telah dilakukan Disdukcapil Lampung. “Dari kinerja, saya lihat luar biasa. Tapi peralatannya mungkin masih harus ditingkatkan lagi. Tapi saya puas,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Didik meninjau seluruh ruangan yang ada di Disdukcapil termasuk tiga ruangan Bidang di Disdukcapil.
    Dari laporan perekaman dan pencetakan KTP-el Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sampai dengan 28 Februari 2018, untuk perekaman KTP-el telah mencapai 83,22 persen dan untuk pencetakan KTP-el telah mencapai 99,13 persen.

    “Untuk perekaman sudah 83 persen tercapai, sisanya mungkin dikarenakan ada warga yang data nya ganda, atau ada yang bekerja diluar negeri seperti TKI, dan atau yang sudah meninggal dunia tetapi tidak dilaporkan,” kata Didik.
    Kepemilikan KTP-el, dirasakan Didik perlu, mengingat akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2018 di Provinsi Lampung dan juga Pemilu 2019 mendatang. Sebab, setiap pencoblos harus memiliki KTP-el.

    “Sampai bulan depan seharusnya harus sudah selesai. Ini juga dilakukan dalam menjelang Pilkada dan Pemilu, karena Pemilu nanti sudah memakai KTP-el, yang belum mempunyai KTP-el harus tetap kita dorong. Sekarang harus pakai KTP-el karena tidak bisa lagi melakukan pencoblosan dengan memakai surat keterangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, mengatakan selain laporan perekaman dan pencetakan KTP-el, dirinya juga melaporkan blanko KTP-el Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sampai dengan 28 Februari 2018. Blanko tersebut telah distribusikan sebanyak 1.228.380.

    Lalu, terhadap laporan data kepemilikan Akte Kelahiran Anak usia 0 sampai 18 tahun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mencapai 86,86 persen.

    “Untuk stok blanko dipastikan sudah tersedia di seluruh Kabupaten/Kota,” katanya.

    Terkait dengan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Lampung, Achmad mengatakan peran Disdukcapil di antaranya penyiapan dan penyerahan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4).

    “Dalam menyiapan DAK2 dan DP4, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015, mengamanatkan bahwa DP4 dari Disdukcapil Kab/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu,” ujarnya.

    Lalu dalam penyerahannya, Achmad menyampaikan dalam rangka menentukan jumlah penduduk calon perseorangan Pilkada 2018, maka DAK2 diserahkan oleh Mendagri kepada KPU Pusat pada bulan Januari 2018 yang bertempat di Kemendagri. Selanjutnya KPU Pusat menyerahkan DAK2 kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    “Untuk penanggung jawab dan pelaksana teknis, para Kepala Dinas Dukcapil Kab/Kota menyerahkan data kependudukan daerahnnya untuk disusun menjadi DAK2 dan DP4 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Ditjen Dukcapil Kemendagri menyusun DAK2 dan DP4 berdasarkan data kependudukan berkala semester II tahun 2017,” katanya.(Humas Prov)

  • Pariwisata Terintegrasi Jumlah Wisatawan Nusantara Naik 54,45%

    Pariwisata Terintegrasi Jumlah Wisatawan Nusantara Naik 54,45%

    Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Saat Menyampaikan Statistik Perkembangan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Provinsi Lampung di Hotel Aston, Senin (12/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan pembangunan pariwisata Lampung yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Lampung. Dari data yang dilansir Kementrian Pariwisata pada Desember 2017 yang lalu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Lampung sebesar 11.641.199 wisatawan, naik sebesar 54,45% dari tahun 2016 yang berjumlah 7.536.827 wisatawan.

    “Pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan bersinergi dengan Bupati / Walikota mengutamakan pembangunan infrastruktur menuju destinasi-destinasi wisata. Seperti pembangunan jalan menuju destinasi Teluk Kiluan dan Gigi Hiu, pembangunan jembatan Way Umbar menuju destinasi wisata di wilayah Tanggamus, program Lampung Terang bekerjasama PLN, mengaliri listrik ke Pulau Pahawang, serta program Gerbang Desa Saburai yang men-support pendanaan di desa-desa wisata.

    Semua ini telah meningkatkan kunjungan wisata nusantara ke Lampung,” tutur Hamartoni saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kepariwisataan se–Provinsi Lampung di Hotel Aston, Senin (12/13/2018).

    Pariwisata, lanjut Hamartoni, merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Mengingat potensi pariwisata Provinsi Lampung sangat besar, baik wisata alam, budaya, maupun buatan. “Saya menyadari sepenuhnya bahwa multiplier effect dari sektor ini akan mampu menggeliatkan perekonomian, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masayarakat,” ujar Plt. Sekda tersebut.

    Sementara itu, dalam Laporannya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto HN menjelaskan strategi bidang pariwisata akan diselaraskan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang mengacu pada pembangunan Nasional 2019 dalam kaitan pemerataan pembangunan pertumbuhan yang berkualitas.

    “Pengembangan pariwisata akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2019. Memantapkan pertumbuhan yang berkualitas, berdaya saing dan berkeadilan,” ujar Budiharto.

    Dijelaskannya juga bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan melanjutkan program pengembangan destinasi wisata yang terdiri dari pengembangan obyek pariwisata unggulan, pengembangan daerah tujuan wisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam tata kelola destinasi, dan pengembangan insfrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata.

    “Sementara itu empat subsektor prioritas program ekonomi kreatif yaitu sektor kuliner, fashion, souvenir dan seni pertunjukan akan terus dikembangkan” tambah Budiharto.

    Untuk meningkatkan kualitas dan layanan bidang pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan atraksi, aksebilitas, dan amenitas melalui sektor swasta dan pemerintahan. Juga sinergi pemasaran pariwisata dengan pemanfataan sarana yang ada serta optimalisasi perangkat digital menuju “Lampung Go – Digital”, optimalisasi pengelolaan dan pelayanan yang mampu meningkatkan kecintaan masyarakat dan dukungan sadar wisata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

    Selain itu, juga dilakukan pemenuhan data pendukung sektor kepariwisataan di antaranya : jumlah kunjungan wisatawan per obyek secara berkala, data daerah asal wisatawan, updating data obyek wisata, data home stay yang siap dipasarkan dan data industri pariwisata.

    Musrenbang Kepariwisataan 2018 menghadirkan narasumber Dwita Ria Gunadi Anggota Komisi X DPR RI, Bapak Joko Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung. Turut pula hadir beberapa Kepala Satuan Kerja terkait, stakeholder lintas sektoral dan penggiat pariwisata Provinsi Lampung. (Humas Prov)

  • Mahasiswa UIN Lampung Unjuk Rasa Tuntut Kejelasan Status

    Mahasiswa UIN Lampung Unjuk Rasa Tuntut Kejelasan Status

    Mahasiswa Menggelar Demo (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Ratusan Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Psikologi Islam (AMPPI) UIN Lampung, menggelar unjukrasa, menuntut kejelasan status, dan sarana kuliah yang memadai, padahal sudah berjalan selama empat tahun. Mahasiswa khawatir atas kejelasan nasib mereka. aksi dikampus UIN, Senin (12/3/2018) itu diterima dekan fakultas.

    Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Mansur Efendi menurturkan, Prodi Psikologi Islam berumur hampir empat tahun, namun hingga kini belum memiliki kejelasan. Sejak 2014 Prodi Psikologi Islam belum memiliki fasilitas pendukung perkuliahan yang memadai.

    Ratusan mahasiswa berseragam hitam tersebut mengungkapkan, sejak 2014 Prodi Psikologi Islam belum memiliki fasilitas pendukung perkuliahan yang memadahi. “Sampai saat ini tidak ada perubahan signifikan,” kata Mansur, Senin (12/3/2018) di lokasi.

    Massa AMPPI tersebut tetap antusias kendati hujan mengguyur. Mansur mengutarakan, ketidakjelasan akreditasi dan fasilitas yang tak memadahi membuat massa AMPPI berduka. “Ini kami semua berseragam hitam, kami berduka,” kata dia.

    Sementara, usai aksi Dekan Fakultas Ushuludin Arsyad Shobi Kesuma menemui massa AMPPI. Arsyad mengatakan, pihak dekanat akan segera mengurus administrasi Prodi Psikologi Islam. “Saya janji akan merampungkan urusan ini hingga Juni 2018,” kata Arsyad.

    Ia pun bersedia menandatangani pernyataan bermaterai yang disodorkan massa AMPPI. Ia menuturkan, komitmen itu bisa menjadi bukti jika kemudian pihak dekanat tidak bekerja. “Mahasiswa bisa pantau pekerjaan kami,” kata dia.

    Atas aksi ini, Mukri yang baru terpilih sebagai Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung itu mengatakan perkuliahan tetap harus berjalan karena semua syarat akreditasi masih berproses. “Semuanya sambil berjalan. Mulai dari mahasiswa sampai dengan dosen. Mari kita berdoa bersama, semoga berjalan lancar,” kata Mukri.

    Menurut Mukri, pihaknya masih terus mengurus akreditasi Program Studi (Prodi) Psikologi Islam, Fakultas Ushuludin. “Prosesnya masih berjalan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Semuanya masih dalam proses di Kemeristekdikti. Mahasiswa juga belum menghasilkan angkatan. Mudahan cepat prosesnya dari Kemenristekdikti. Semua dilakukan demi kebaikan akreditasi UIN,” kata Mukri (lpr/nik/jun)

  • Wakil Ketua DPRD Lampung Sayangkan Pembubaran Kampanye Arinal

    Wakil Ketua DPRD Lampung Sayangkan Pembubaran Kampanye Arinal

    Surat Ijin Kampanye Terbuka Arinal di Lapangan Aspol Menggala

    Bandarlampung (SL) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Ismet Roni menyayangkan pembubaran kampanye calon gubernur Arinal Djunaidi di Lapangan Aspol Kabupaten Tulangbawang, Senin (12/3).

    “Saya akan rapatkan di DPRD Provinsi terkait hal itu, sehingga tidak ada lagi yang kecewa lantaran peristiwa serupa,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, Senin (12/3)

    Menurut dia, kampanye terbuka terbatas paslon nomor urut tiga itu sudah memiliki izin baik dari kepolisian maupun Komisi Pemilihan Umum, namun sangat disayangkan kurangnya koordinasi kepolisian kepada pihak penyelenggara dan pemberitahuan sudah masuk pada persiapan kampanye.

    “Segala persiapan, mulai panggung sound system serta kelengkapan lainnya sudah dipasang dan siap untuk pelaksanaan kampanye,” ujarnya.

    “Saya akan menanyakan kepada Kapolda. Kampanye masih lama, dua bulan lagi. Jangan sampai kasus-kasus pembubaran sepihak terulang lagi,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji itu, Senin (12/3)

    Ia menyesalkan pembubaran tanpa berkoordinasi dengan penyelenggaran Pemilu. “Sebagai kader Golkar sangat menyesalkan, polisi meskinya lebih arif dan koordinasinya dengan KPU sebagai penyelenggara Pilkada,” katanya.

    Kepolisian, kata dia, meski berkoordinasi sebelum pelaksanaan, tapi tenda, kursi, dan panggung, sudah siap. Bahkan ribuan masyarakat sudah berkumpul.

    “Kita menyadari soal fasilitas negara tidak dapat digunakan untuk kampanye, tapi ini sangat disesalkan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini,” kata dia.

    Sementara itu, Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo menerangkan kegiatan Arinal Djunaidi dibubarkan dengan alasan Lapangan Aspol Menggala, milik Polri dan tak bisa digunakan untuk kampanye.

    “Lapangan Aspol fasilitas negara milik polisi dan tim Arinal tidak ada koordinasi,” kata Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo.

    Meski kampanye dibubarkan, cagub Lampung yang berpasangan dengan Chusnunia Chalim (Nunik) tetap dapat bertemu dengan kader, simpatisan, dan pendukungnya. Kampanye diadakan tidak jauh dari lokasi semula.

    Ketua Pelaksana kampanye terbuka terbatas Arinal-Nunik, Herwan Saleh mengatakan, persiapan kampanye terbuka Arinal-Nunik telah sesuai dengan prosedur. Sudah ada izin lingkungan, lurah, Polsek bahkan Polres Tulangbawang.

    “Semua yang kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan prosedur, jadwal juga sudah sesuai ketetapan KPU,” ujarnya.(rls/red)

  • Kelompok Pedagang dan Petani Ternak Tuba Siap Perjuangkan Kemenangan Arinal-Chusnunia

    Kelompok Pedagang dan Petani Ternak Tuba Siap Perjuangkan Kemenangan Arinal-Chusnunia

    Perkumpulan Pedagang Dan Petani Ternak (P3T) Kabupaten Tulangbawang Disambut Langsung Ketua Tim Kerja Pemenangan Arinal – Chusnunia, H. Tony Eka Candra, Didampingi Mantan Bupati Tulang Bawang Hanan A. Rozak, dan Jajaran, Sabtu (10/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor urut 3 Arinal – Chusnunia terus mendapatkan dukungan jelang Pemilihan Gubernur Lampung 27 Juni 2018 mendatang.

    Kali ini dukungan disampaikan langsung oleh Perkumpulan pedagang dan Petani Ternak (P3T) Kabupaten Tulangbawang, saat berkunjung dan bersilaturahmi ke Sekretariat / Posko Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia pada Sabtu (10/3) Malam.

    Kehadiran Kelompok Masyarakat tersebut disambut langsung Ketua Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia, H. Tony Eka Candra, didampingi mantan Bupati Tulang Bawang Hanan A. Rozak, dan Jajaran.

    Ketua Kelompok Perkumpulan Pedagang dan Petani Ternak (P3T) Yasir menyampaikan, meskipun belum bertemu langsung dengan Pasangan Nomor urut 3, namun semua tahu Arinal Djunaidi adalah anak petani dan sangat ahli dalam bidang Pertanian, ditambah pasanganya Chusnunia Chalim mewakili kaum perempuan yang ramah, sopan, dan santun. Dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan semua masyarakat petani dapat menyatukan langkah demi kemajuan Provinsi Lampung kedepan.

    “Kami para pedagang dan petani ternak ini menggantungkan harapan besar kepada Pasangan Arinal-Chusnunia, dan kami yakin dan percaya kedepan Lampung akan lebih maju terutama dibidang Pertanian,” kata Yasir.

    Sementara Sekertaris P3T Adi Sucipto menegaskan, pertemuan ini bukan hanya sekedar mendukung Pasangan Arinal-Chusnunia, akan tetapi juga siap membantu meraih kemenangan dalam Pemilihan Gubernur yang akan datang.

    “Kami telah sepakat, bukan hanya mendukung, akan tetapi membantu mencari suara sebanyak banyaknya untuk kemenangan Arinal-Chusnunia,” tegas Adi.

    Sementara menyikapi hal tersebut, Ketua Tim Kerja Pemenangan H. Tony Eka Candra menyambut baik dukungan P3T yang telah mendukung bahkan siap membantu meraih kemenangan untuk pasangan Arinal-Chusnunia.

    Tony menilai, dukungan P3T terhadap Pasangan Arinal-Chusnunia yang diusung Koalisi Partai Golkar, PKB dan PAN ini sangat tepat, ia menjelaskan kesejahteraan kaum petani, nelayan, pekebun, bahkan petani ternak sudah ada didalam 33 Janji Kerja Arinal-Chusnunia ketika Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nanti.

    “Beliau (Arinal-Chusnunia, red) berkomitmen menjadikan Provinsi Lampung sebagai lumbung pertanian dan lumbung ternak, dan itu sudah menjadi salah satu janji kerja pak Arinal-Ibu Chusnunia ketika menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nanti, jadi sangat tepat dukungan P3T ini diberikan kepada Pak Arinal-Chusnunia yang notabene anak petani dan memang seorang ahli pertanian. Sejak bersekolah pak Arinal mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian, Kuliah juga di Fakultas pertanian, belum lagi kiprah dibirokrasinya banyak memberikan sumbangsih di bidang pertanian, ditambah lagi pasanganya yang juga merupakan seorang politisi perempuan yang sudah dipercaya Rakyat Lampung 2 (dua) periode menjadi Anggota DPR-RI, dan berhasil mendapat amanah menjadi Bupati Lampung Timur, dan merupakan Putri seorang Kyai (Ulama) yang menempuh pendidikan sampai jenjang S-3 (Ph.D), sehingga pasangan ini sangat ideal untuk memimpin Provinsi Lampung kedepan,” jelas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini.

    Politisi senior Partai Golkar ini juga menjelaskan, sebagai komitmen Pasangan Arinal-Chusnunia kepada para petani, Pasangan yang berslogan Tulus Melayani rakyat ini juga meluncurkan “Kartu Petani Berjaya”.

    “Kartu Petani Berjaya ini tujuannya untuk membantu para petani yang selalu mengalami kesulitan kebutuhan pupuk, dan kebutuhan sarana produksi pertanian, yang nantinya akan disubsidi oleh Pemerintah Daerah, termasuk jaminan hari tua untuk petani yang lanjut usia, bea siswa bagi anak petani berprestasi untuk berbagai jenjang pendidikan, oleh karena itu sangat tepat sekali kaum petani yang ada di Lampung ambil bagian mendukung anak petani dan tokoh perempuan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, bahkan sampai ikut membantu memperjuangkan kemenangan Pak Arinal-Ibu Chusnunia,” pungkas Tony.

    Sementara, Hanan A. Rozak yang juga mantan Bupati Tulang Bawang menambahkan, Perkumpulan Petani Ternak tersebut diakuinya memiliki jaringan yang sangat luas, ia berharap dukungan kelompok petani ini dapat disinergikan dengan Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia dan ambil bagian dalam meraih kemenangan.

    “Dukungan terhadap Arinal-Chusnunia terus mendapatkan tempat dihati masyarakat, dengan adanya dukungan P3T yang turut ambil bagian bahkan siap membantu mencari suara sebanyak-banyaknya, Insya Allah Pasangan Arinal-Chusnunia dapat meraih kemenangan dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang akan datang,” pungkasnya. (rel)

  • FLM Kirim Surat Ke BPN Terkait Hak Guna Usaha PT. SGC

    FLM Kirim Surat Ke BPN Terkait Hak Guna Usaha PT. SGC

    Kantor BPN Bandar Lampung (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Pasca aksi dan hearing di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Provinsi Lampung menyoal konflik Hak Guna Usaha (HGU) PT. SGC. Front Lampung Menggugat (FLM), mengirimkan surat resmi pada BPN Provinsi Lampung guna meminta data fix HGU PT. SGC. Hal ini sesuai hasil kesepakatan pada saat hearing FLM dan BPN beberapa waktu lalu, namun masih belum ada balasan dari pihak BPN Lampung sampai hari ini. Hal ini disampaikan oleh kordum FLM Aprino di sekretariat FLM.

    Menurut Aprino berkenaan dengan hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat lampung ada apa dengan BPN Lampung ? Mengapa BPN Lampung seperti menghindar bahkan tidak mengindahkan surat resmi yang kami layangkan padahal sudah menjadi kesepakatan dan bahkan hal ini merupakan permintaan dari pihak BPN untuk kami FLM mengirimkan surat secara resmi.

    Untuk itu kami FLM dalam waktu dekat akan mengevalusi sekaligus menentukan langkah-langkah strategis kedepan bahwa perjuangan ini akan terus kami lakukan sampai pada keadilan masyarakat tertindas diarea perkebunan yang tanahnya dicaplok oleh PT. SGC, tandasnya.

    Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perjuangan FLM melalui aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Lampung pada tahun lalu dalam rangka melaporkan pencaplokan tanah ulayat oleh SGC juga sekaligus mendorong DPRD Provinsi lampung untuk membentuk pansus SGC mendorong temuan pansus SGC Tulang Bawang telah dilakukan, Dalog publik sudah dua kali diselenggarakan yang itupun mengundang puhal BPN Provinsi Lampung namun tidak hadir, akhirnya FLM mendatangi BPN namun BPN Lampung masih enggan untuk memberikan penjelasan sah tentang HGU PT. SGC, hal ini semakin mengundang pertanyaan besar ada apa dengan BPN Lampung, tambahnya.

    Presidium FLM Hermawan, dihubungi melalui sambungan seluler oleh media ini sedang berada dijakarta dan membenarkan hal ikhwal tersebut bahkan pasca aksi dan haering BPN Provinsi lampung diundang dalam louncing buku ” konflik lahan perkebunan mengungkap perjuangan rakyat melawan kooptasi tanah HGU Sugar Group Companies” pun tidak hadir, maka tegasnya bahwa keberadaan dijakarta sekaligus mengkoordinasikan langkah-langkah perjuangan rakyat melalui lembaga negara terkait sampai pada presiden, kita akan susun laporan lengkap dan akan kami serahkan pada pak presiden jokowi, tutupnya.

  • BNM Desak Polresta Usut Sindikat Narkoba Kabag Protokol Tulangbawang Barat

    BNM Desak Polresta Usut Sindikat Narkoba Kabag Protokol Tulangbawang Barat

    Ketua Umum BNM RI Fauzi Malanda bersama Irjen Pol Heru Winarko, di Polda Lampung waktu lalu.

    Bandarlampung (SL) -Ketua Umum Berantas Narkoba Dan Maksiat (BNM) Indonesia, Fuazi Malanda, meminta Polresta Bandar Lampung mengusut tuntas jaringan Narkoba yang melibatkan oknum Kabag Protokol Bupati Tulang Bawang Barat, yang ditangkap bersama oknum PNS dan rekannya.

    “Kasus ini harus ditindak lanjuti dengan serius. Satres Narkoba Polresta, harus ungkap jaringan
    Kami curigai banyak yang terlibat,” kata Fuazi Malanda, saat mendengar adanya oknum protokol Bupati dan PNS yang ditangkap Polisi karena  Narkoba.
    Menurut Fuazi, Polresta jangan main main, di BNM akan mengawasi proses hukum kasus itu. “Sudah banyak contoh yang main main, apalagi melibatkan pejabat. Nanti susah,” katanya.
    Perang terhadap narkoba, kata Fuazi itu juga menjadi salah satu program utama BNM, yang prihatin atas negeri, dan nasib generasi Bangsa, yang rusak karena penyalah gunaan Narkoba. “Saya tegaskan jangan main-main dengan Narkoba. Kami akan awasi aparat yang terlibat dan penegakan hukum yang menangani dan terlibat narkoba ” tegasnya.(nik/jun)
  • Pemprov Apresiasi Komunitas Mercy Ikut Promosikan Wisata Lampung

    Pemprov Apresiasi Komunitas Mercy Ikut Promosikan Wisata Lampung

    Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Saat Sambut Kedatangan Komunitas Club Mercy C240 di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Jumat (09/03/2017)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Komunitas Mercy C240 yang menjadikan Lampung sebagai objek tujuan dari agenda touring tahunan Komunitas tersebut. Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat menerima dengan hangat kedatangan Komunitas Club Mercy C240 di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Jumat (09/03/2017).

    “Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang kepada Komunitas Mercy c240 di Bumi Ruwa Jurai. Kami mengharapkan komunitas ini dapat mempublikasikan Lampung sebagai tujuan wisata yang memiliki banyak sekali tempat-tempat menarik yang bisa disampaikan pada masyarakat luar,” ujar Hamartoni Plt. Sekdaprov berharap Komunitas Mercy C240 bisa menyampaikan pesan dan kesan bahwa Lampung adalah bagian dari NKRI yang memiliki potensi yang besar dalam bidang pariwisata.

    Ketua Pelaksana Kegiatan Season and Touring Experience Club Mercy C240 Viki pada kesempatan itu menyampaikan alasannya memilih Lampung menjadi objek tujuan kegiatan touring. “Selain karena jarak yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, juga mereka sangat tertarik untuk mengenal Lampung lebih dekat khususnya pariwisata yang ada di Lampung,” ujarnya.

    Saat ini, sedikitnya ada 23 mobil mercy C240 dan 55 orang yang mengikuti Season and Touring Experience 2018 Club Mercy C240 tersebut. Agenda touring akan dilanjutkan Sabtu pagi (9/3/2018) pukul 08.00 WIB dari Dermaga Pahawang menuju Pulau Pahawang. Kegiatan touring ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan rutin tahunan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara member komunitas Mercy C240. Selain itu sudah menjadi agenda tahunan dari komunitas ini untuk pula ikut terlibat dalam kegiatan sosial, di antaranya dengan menggalang dana dari anggotanya untuk didonasikan kepada yang membutuhkan (Humas Prov)

  • Senior KNPI Prihatin, Regenerasi KNPI Lampung Gagal

    Senior KNPI Prihatin, Regenerasi KNPI Lampung Gagal

    Senior Dan Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung H. Riza Mirhadi, SH, Sabtu (10/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Gagalnya pemuda Lampung untuk memilih ketua baru, mengundang keprihatinan para senior dan mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung.

    Anggota DPRD Lampung yang pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Lampung periode 1994-1998, H. Riza Mirhadi, SH, saat dimintai tanggapannya, Sabtu (10/3/2018), mengaku prihatin dengan kondisi KNPI Lampung sekarang. Sebab, sudah beberapa kali pelaksanaan Musda gagal memilih ketua.

    Menurut Riza  Mirhadi, KNPI merupakan wadah berhimpunnya pemuda-pemuda Indonesia. Mustinya yang dikedepankan adalah kepentingan yang lebih besar. Jangan dikedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Riza Mirhadi menilai beberapa kali KNPI Lampung gagal memilih ketua baru, menunjukkan bentuk kegagalan regenerasi kepemimpinan KNPI sekarang.

    “Saya prihatin melihat KNPI Lampung sekarang. Beberapa kali Musda gagal memilih ketua. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan KNPI Lampung sekarang gagal membentuk regenerasi. Akibatnya, gagal memilih ketua baru. Karena yang dikedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, bukan kepentingan yang lebih besar,” ujar Riza Mirhadi.

    Terkait masalah yang dihadapi KNPI Lampung sekarang, Riza Mirhadi menyarankan agar para pemuda di Lampung menjadikan KNPI sebagai kawah candradimuka pemuda Lampung. “Bersatulah pemuda Lampung melalui wadah KNPI Lampung. Dahulukan kepentingan yang lebih besar. Jangan mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,” saran Riza.

    Diketahui, sejak tahu 2017 hingga Musda yang digelar di Makorem 043/Gatam, KNPI Lampung belum menetapkan ketuanya. Teguh sebagai Ketua KNPI dinilai gagal membawa KNPI Lampung.

    Musyawarah Daerah KNPI Lampung, tahun lalu digelar di Wisma Rimbawan Telukbetung. Dalam Musda itu, terjadi keributan sehingga gagal memilih ketua. Kali ini Musda KNPI Lampung digelar di Aula Makorem, Jumat (9/3/2018). Meski digelar di Markas TNI AD, pelaksanaan Musda rusuh lagi, sehingga kembali ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

    Penundaan musda lanjutan ini, disebabkan terjadi keributan antara peserta musda dengan pimpinan sidang. Peserta musda menganggap pimpinan sidang berpihak kepada salah satu calon alias tidak netral.
    Keributan terjadi usai dibukanya musda oleh Ketua Umum KNPI Muhammad Rifai Darus pada Jumat sore sekitar pukul 17.00 WIB. Dan akhirnya sidang diskor usai shalat Isya.

    Sidang kembali digelar usai shalat Isya, selang beberapa menit berjalan, tiba-tiba kembali terjadi keributan antara peserta dengan pimpinan sidang. Sehingga dengan terpaksa pihak Korem yang mengamankan digelarnya musda harus membubarkannya.

    Dalam Musda KNPI ada tiga calon yakni, Habibi (Ketua DPD KNPI Lampung Tengah), Hardito (Ketua AMPI Lampung), dan Julianda Alfitra (Korwil DPP KNPI untuk Lampung).

  • Prof Mukri Pimpin NU Lampung 2018-2023

    Prof Mukri Pimpin NU Lampung 2018-2023

    (Dari kiri) Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud, Prof Dr Moh Mukri MAg, KH Muhsin Abdillah, dan Ketua PBNU Umarsyah Berfoto Seusai Konferwil X PWNU Lampung di Ponpes Darussaadah, Lampung Tengah, Sabtu (10/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Prof Dr Mohammmad Mukri MAg terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Lampung periode 2018-2023. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan tersebut terpilih dalam forum Konferensi Wilayah (Konferwil) X PWNU Lampung di Pondok Pesantren Darussa’adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, yang berakhir Sabtu dini hari, 10/3/2018.

    Forum Konferwil yang dihadiri dua Ketua PBNU, Marsudi Syuhud dan Umarsyah, juga memilih kembali KH Muhsin Abdillah sebagai Rais Syariah PWNU Lampung. Sidang pemilihan Rais Syuriah dan Ketua Ranfdziyah yang dimulai Jumat malam, 9/3/2018, sekira pukul 23 WIB, dipimpin oleh Marsudi Syuhud mewakili PBNU.

    “Dinamika selama Konferwil cukup sampai di sini. Jangan ada permusuhan. Saya tidak akan membedakan siapa yang memilih saya atau tidak. Mari kita bersatu semakin membesarkan NU Lampung. Insya Allah dengan kebersamaan kita semua, harapan agar NU Lampung bisa menjadi ‘NU Jawa Timur’ di luar Pulau Jawa, bisa terwujud,” ujar Mukri dalam sambutan pertamanya setelah terpilih.

    KH Muhsin Abdillah terpilih sebagai Rais Syuriah secara musyawarah mufakat dalam forum Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) beranggotakan tujuh kiai senior, termasuk Kiai Muhsin. Forum AHWA sebelumnya dipilih oleh peserta Konferwil yang memiliki hak suara dari 15 PCNU kabupaten/kota dan satu suara PWNU.

    Sementara Mukri terpilih setelah melalui mekanisme pemungutan suara. Ia bersaing dengan ketua periode sebelumnya, KH RM Soleh Bajuri. Dalam pemilihan bakal calon, baik Mukri maupun Soleh sama-sama meraih 8 suara. Keduanya memenuhi sayarat minimal 5 kursi untuk menjadi calon.

    KH Muhsin selaku Rais Syuriah terpilih sejatinya berwenang untuk setuju atau tidak terhadap kedua bakal calon untuk dijadikan calon. Meski begitu Kiai Muhsin kembali mengajak para kai anggota AHWA untuk turun rembuk beberapa menit.

    Hasilnya ada dua opsi. Pertama, Kiai Soleh disarankan tidak jadi mencalonkan diri sebagai Ketua Tanfidziyah dan dinaikkan posisinya sebagai Wakil Rais Syuriah. Kedua, pemilihan kembali dilakukan dengan dua calon.

    Menimbang sejumlah pendapat dari PCNU akhirnya diputuskan kembali dilakukan pemilihan. Dan lagi-lagi hasilnya draw 8-8. Saat itu lah Kiai Soleh melakukan interupsi. Di muka forum ia menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Tanfidziyah dan bersedia menjadi Wakil Rais Syuriah.

    “Saya ikhlas 1.000 persen sahabat saya Pak Prof Dr Moh Mukri MAg sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung. Mari kita lupakan perbedaan. Terima kasih kepada PCNU yang mendukung saya,” kata Soleh. (rls)