Kategori: Bandarlampung

  • Catatan 100 Hari Pemerintahan Mirza–Jihan: Dinas PMDT Perkuat BUMDesa, Desaku Maju, dan Transformasi Desa Digital

    Catatan 100 Hari Pemerintahan Mirza–Jihan: Dinas PMDT Perkuat BUMDesa, Desaku Maju, dan Transformasi Desa Digital

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Dr. Zaidirina, S.E., M.Si., menyampaikan arah strategis pembangunan desa dalam mendukung 100 hari kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, sekaligus bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

     

    Dalam paparannya, Zaidirina menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan inovasi desa sebagai kunci menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Menghadapi tahun 2025, Dinas PMDT Lampung menetapkan sejumlah program prioritas, yang mencakup penguatan kelembagaan desa, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta percepatan digitalisasi layanan publik desa.

     

    Tak hanya itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengembangan desa wisata dan tematik menjadi bagian integral dari strategi besar tersebut.

     

    “Tahun 2025 menjadi momen percepatan. Kita ingin melihat hasil nyata di tingkat desa. Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat,” ujar Zaidirina dalam keterangan resmi di Bandar Lampung, Jumat (23/5/2025).

     

    Data terkini mencatat terdapat 2.446 BUMDesa tersebar di 13 kabupaten se-Provinsi Lampung. Dari jumlah itu, 845 BUMDesa dan Bumdes Bersama telah berstatus berkembang dan maju, dan 1.027 di antaranya sudah berbadan hukum dan memiliki unit usaha aktif yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

     

    Salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Mirza–Jihan adalah Desaku Maju, yang terbukti mampu mempercepat transformasi desa dari kategori berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Hingga Mei 2025, program ini telah diimplementasikan di 490 desa, dengan hasil yang menggembirakan: 952 desa naik status menjadi desa maju dan 579 desa menjadi desa mandiri. Jumlah desa mandiri di Provinsi Lampung (23,51%) berada di atas rata-rata nasional (22,85%). Bahkan, jumlah desa tertinggal berhasil ditekan hingga 60% dibandingkan tahun 2022.

     

    Program Desaku Maju menyasar aspek strategis desa seperti pelatihan manajemen BUMDesa, digitalisasi layanan dan pemasaran melalui platform Desamart, serta penguatan program ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Dalam pengembangannya, program ini diperkuat dengan sistem Padanan Data Terintegrasi, yaitu mekanisme pendataan serentak seluruh potensi desa—meliputi aset, demografi, pertanian, peternakan, UMKM, tempat ibadah, dan data mustahik—yang disajikan secara real-time melalui Dashboard Pusat Data Provinsi Lampung.

     

    Padanan data ini tidak hanya mendukung efektivitas program, tetapi juga menjadi dasar pengembangan inkubasi BUMDesa unggulan, serta mendukung inisiatif Desa Ekspor yang sedang dirintis di berbagai kabupaten. Produk ekspor unggulan yang tengah dikembangkan antara lain kopi, pisang, porang, gula semut, mocaf, lada, serta hasil olahan dan kriya lokal yang memiliki potensi pasar regional dan global.

     

    Inisiatif desa ekspor ini didukung oleh kolaborasi dengan LPEI, Kementerian Desa, Bank Indonesia, Bank Lampung, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), termasuk pelatihan dan fasilitasi akses pasar, sertifikasi produk, serta pembiayaan syariah yang berpihak pada pelaku usaha desa.

     

    Dinas PMDT juga tengah mempersiapkan peluncuran Program Desa Digital Terpadu dan Aplikasi Layanan Desa Online (LADO) untuk mendukung pelayanan publik desa secara digital, transparan, dan akuntabel.

     

    Di saat yang sama, program revitalisasi BUMDesa terus dikuatkan dengan skema kemitraan industri, serta gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan (SDSPU) yang mendorong setiap desa memiliki produk khas berbasis potensi dan budaya lokal.

     

    “Kita ingin desa tidak hanya menjadi obyek pembangunan, tetapi subjek utama yang mampu mendorong ekonomi daerah dan nasional. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” pungkas Zaidirina.

     

    Melalui sinergi program Desaku Maju, padanan data terintegrasi, penguatan BUMDesa, ketahanan pangan lokal, serta pengembangan desa ekspor dan digitalisasi, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan arah transformasi nyata. Desa kini tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan berada di jantung pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045. (*)

  • Sinergi Media dan Pemerintah, Lampung Kuatkan Peran Strategis dalam Ketahanan Pangan

    Sinergi Media dan Pemerintah, Lampung Kuatkan Peran Strategis dalam Ketahanan Pangan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Provinsi Lampung menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan digelarnya diskusi publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”. 

     

    Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/05/ 2025). 

     

    Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada beras dalam waktu paling lama dua tahun. 

     

    “Alhamdulillah, hari ini menurut laporan yang kami terima, stok beras kita mencapai 3,9 juta ton, padahal tahun lalu kita impor 3,8 juta ton. Artinya, sampai tahun depan Insya Allah kita tidak impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan. 

     

    Menko Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa salah satu fokus pemerintah adalah menyederhanakan birokrasi dan memihak pada petani. 

     

    Selain itu, pemerintah juga berupaya menjamin harga gabah yang menguntungkan bagi petani, dengan harga pembelian yang disepakati sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 28-30%. 

     

    Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada PWI Lampung atas perannya dalam mewarnai perjalanan demokrasi dan pembangunan di Lampung. Ia juga memaparkan potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional. 

     

    “Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Komoditas unggulan pertanian kita didominasi oleh padi, jagung, dan ubi kayu,” jelas Sulpakar. 

     

    Ia mengungkapkan bahwa produksi padi Lampung mencapai 2,79 juta ton per tahun, menjadikannya peringkat ke-2 di Sumatra dan ke-6 secara nasional. Untuk jagung, produksi mencapai 2,78 juta ton per tahun (peringkat ke-3 nasional), dan ubi kayu mencapai 7,90 juta ton per tahun (produsen nomor satu di Indonesia). 

     

    “Data ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa Lampung adalah salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tegasnya. 

     

    Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Menko Bidang Pangan dalam acara tersebut. Ia menegaskan komitmen PWI sebagai organisasi profesi wartawan tertua untuk mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam program ketahanan pangan. 

     

    Wirahadikusumah juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Lampung, salah satunya adalah kebutuhan untuk meng-upgrade milling unit (penggilingan padi) yang sudah tua. “Mesin-mesin tua ini menghasilkan rendemen hanya 60% dari 100 kg gabah menjadi 60 kg beras, sementara mereka diminta oleh pemerintah untuk membeli gabah seharga Rp 6.500,” jelasnya. 

     

    Ia berharap pemerintah dapat memberikan kredit lunak kepada petani untuk memperbarui mesin penggilingan padi. (*)

  • Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Desa, Pemprov Lampung Siap Wujudkan Ekosistem Mandiri

    Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Desa, Pemprov Lampung Siap Wujudkan Ekosistem Mandiri

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukan komitmennya dalam mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh desa/kelurahan Provinsi Lampung, salah satunya Koperasi Merah Putih Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

     

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

     

    Inpres ini diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

     

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, hadir langsung untuk meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (28/5/2025).

     

    “Saya bangga sekali dengan saudara Dzikri, baru pertama mockup koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ada di Natar, jadi tercatat pak wamen, tercatat dalam sejarah Kopdes pertama kali yang sudah ada mockup nya atau contohnya ya ini ada di Natar, dan ketuanya saudara Dzikri Ariansyah,” ucap Zulkifli Hasan mengawali sambutannya.

     

    Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Koperasi Merah putih ini sebagai bukti keberpihakan Presiden Prabowo pada kesejahteraan rakyat untuk membangun ekosistem ekonomi di pedesaan, khususnya di Desa Bumisari Natar, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

     

    Provinsi Lampung saat ini menjadi Provinsi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musdesus hingga mencapai 77,33 %, diikuti oleh Jawa Tengah: 56,58%, Sulawesi Selatan: 49,92%, Sulawesi Barat: 49,23%, dan Bali: 44,13%.

     

    Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur yang digelar pada Senin (19/05/2025) yang lalu.

     

    Dilansir dari laman resmi merahputih.kop.id, Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang ditujukan untuk desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi ini merupakan lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa.

     

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini memiliki 7 jenis gerai atau unit usaha, yaitu apotek, klinik, unit usaha simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik. Selain itu, lembaga ini juga dapat menjalankan usaha lain yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. (*)

  • Mengenal PT SGC Perusahaan Gula Terbesar Indonesia di Lampung, Kasus Kerugian Akibat Pembakaran Lahan Mandek di Kejati Lampung

    Mengenal PT SGC Perusahaan Gula Terbesar Indonesia di Lampung, Kasus Kerugian Akibat Pembakaran Lahan Mandek di Kejati Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co- PT Sugar Group Companies (SGC) adalah produsen gula terintegrasi kelas dunia yang terletak di Provinsi Lampung. Kegiatan operasionalnya mencakup setiap aspek produksi gula mulai dari penanaman tebu, pemanenan, pemurnian, pengemasan, pendistribusian, hingga pemasaran. Sugar Group Companies terdiri dari empat perusahaan, yaitu PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indolampung Perkasa, dan PT Indolampung Distillery.

     

    Semua perusahaan itu dulunya terpisah yang kemudian diakuisisi Grup Garuda Panca Artha. Keempat perusahaan ini lalu digabung dalam satu holding dengan nama baru yakni Sugar Group Companies. Salah satu produk gula kemasannya yang paling terkenal dan menguasai pasar di Indonesia adalah Gulaku.

     

    Sejak didirikan pada tahun 1983 di Lampung, perusahaan ini terus berkembang pesat. SGC juga menjadi salah satu perusahaan terbesar yang beroperasi di Lampung. Awalnya, pemilik Sugar Group Companies adalah Sudono Salim atau Liem Sioe Liong (pendiri Grup Salim). Selain pabrik gula dan HGU lahan tebu, Grup Salim juga mengusai lahan luas di Lampung yang dijadikan tambak udang melalui Dipasena.

     

    Lantaran terbelit utang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), baik tambak Dipasena maupun pabrik SGC beserta HGU tanaman tebu ini kemudian terpaksa diserahkan ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 1999. Lalu, pada 2001, semua perusahaan ini diakuisisi oleh Grup Garuda Panca Artha melalui lelang yang dilakukan BPPN. Mengutip Tribun Sumsel, pemilik PT Sugar Group Companies saat ini adalah Purwanti Lee atau dikenal Nyonya Lee, bersama Kakaknya Gunawan Yusuf.

     

    Dua bersaudara ini disebut menguasai lahan HGU perkebunan tebu swasta terluas dan pabrik gula terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 75.667 hektare. Keduanya disebut-sebut sebagai orang terkaya di Lampung. Produk utama SGC adalah Gulaku. Produk gula pasir merek Gulaku tersedia dengan bungkus kemasan berwarna hijau dan kuning. Kemasan Gulaku berwarna hijau diproduksi oleh PT Sweet Indolampung.

     

    Perusahaan ini pula yang memproduksi gula kemasan kecil dalam bentuk stik berbahan kertas. Sedangkan kemasan Gulaku berwarna kuning kecoklatan diproduksi oleh PT Gula Putih Mataram, warna kecoklatan ini dihasilkan dari gula yang tidak menghilangkan kandungan molasenya. Sugar Group Companies juga memproduksi gula pasir kemasan karung dengan menggunakan merek dari singkatan nama ketiga anak perusahaannya yakni merek GPM (produksi PT Gula Putih Mataram), ILP (produksi PT Indolampung Perkasa), dan SIL (produksi PT Sweet Indolampung). Sementara PT Indolampung Distillery adalah perusahaan milik SGC yang khusus memproduksi etanol tebu. Etanol merupakan produk sampingan dari pengolahan tebu.

     

    Purwanti Lee maupun Gunawan Yusuf sendiri diketahui juga merupakan pendukung Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu. Bahkan keduanya pernah turun langsung ikut Jokowi di acara deklarasi dukungan di tengah-tengah masyarakat Lampung. Seperti di Kabupaten Lampung Tengah hingga Kota Bandar Lampung.

     

    Seperti diketahui rumah Purwanti Lee beberapa waktu lalu sempat digeledah jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung). Ini dalam rangka, menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) , Zarof Ricar. Penggeledahan ini dilakukan setelah Purwanti Lee tidak memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan.

     

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan, penyidik terpaksa mendatangi rumah Purwanti untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. “Salah satu pihak yang dipanggil adalah pengurus dari perusahaan itu. Tetapi, menurut penyidik, waktu dipanggil, yang bersangkutan tidak hadir (Purwanti), nah kemudian oleh penyidik dilakukan penggeledahan di rumahnya sesungguhnya,” kata Harli kepada wartawan di Jakarta (kompas.com), Rabu (28/5/2025).

     

    Dalam penggeledahan tersebut, penyidik tidak menemukan barang bukti yang dapat disita. Harli tidak merinci kapan penggeledahan tersebut dilaksanakan. Namun, penggeledahan ini dilaporkan dilakukan tidak lama setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pada Selasa 20 Mei 2025.

     

    Hingga saat ini, penyidik belum melakukan penggeledahan di kantor Sugar Group. Nama Sugar Group muncul dalam konstruksi kasus TPPU setelah disebutkan oleh Zarof dalam persidangan. Pada Rabu 7 Mei 2025, Zarof mengaku menerima Rp 50 miliar untuk menangani perkara perdata antara Sugar Group dan Marubeni Corporation di tingkat kasasi MA.

     

    Lalu di proses PK (Peninjauan Kembali,red) Zarof kembali mengaku mendapatkan uang senilai Rp 20 miliar. Zarof mengeklaim menerima uang itu sebagai fee untuk membantu pengurusan sengketa Sugar Group. Hal ini disampaikan saat ia diperiksa sebagai saksi mahkota untuk terdakwa suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dan Lisa Rachmat.

     

    Kasus Pergub Bakar Lahan Tebu Rugikan Negara Mandek?

     

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan praktik pemanenan tebu melalui pembakaran merupakan perbuatan ilegal karena melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. “Panen dengan cara dibakar tidak diizinkan. Banyak cara lain untuk panen, salah satunya menggunakan mekanik,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Senin.

     

    Rasio menuturkan, meski perusahaan berdalih kegiatan membakar lahan tebu diperbolehkan melalui peraturan gubernur, namun itu tidak serta merta melegalkan praktik tersebut karena regulasi tertinggi adalah undang-undang.

     

    Menurut dia, regulasi pemerintah pusat seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Perkebunan secara jelas melarang praktik pemanenan dengan cara dibakar. “Banyak cara yang lebih berkelanjutan untuk lingkungan. Tindakan memanen tebu dengan cara dibakar merugikan lingkungan hidup, merugikan masyarakat, dan merugikan negara,” kata Rasio.

     

    KLHK mencatat setidaknya ada dua perusahaan tebu di Lampung yang terindikasi melakukan pemanenan tebu dengan cara dibakar, yakni PT Sweet Indo Lampung (SIL) dan PT Indo Lampung Perkasa (ILP). Pada 2021, perhitungan awal luas lahan tebu yang dibakar perusahaan SIL dan ILP mencapai 5.469 hektare. Sedangkan, luas lahan yang terbakar pada tahun 2023 mencapai 14.492 hektare.

     

    Kedua perusahaan tebu itu berlindung di balik Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023. Menteri LHK Siti Nurbaya sempat menyurati Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mencabut aturan tersebut, namun imbauan itu tidak pernah digubris.

     

    Menurut dia, dalam waktu dekat tanah memang menjadi subur karena tingkat keasaman atau PH tanah meningkatkan. Apabila praktik pembakaran dilakukan dalam jangka panjang justru menurunkan kualitas tanah dan merusak lingkungan. “Kami memiliki tiga instrumen penegakan hukum, yakni sanksi administrasi, pidana, dan perdata. Kami masih mengkaji instrumen mana yang akan kami gunakan untuk menghadapi kondisi ini apakah dari salah satu instrumen atau ketiga-ketiganya kami maksimalkan,” pungkas Ardyanto

     

    KLHK bersama masyarakat lantas menempuh jalur hukum melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Lembaga tinggi pengadilan kasasi itu mengabulkan permohonan uji materiil tersebut dan mengharuskan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 untuk dicabut. Dan MA mengabulakn gugatan tersebut.

     

    Direktur Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi KLHK Ardyanto Nugroho mengatakan dalih pembakaran lahan untuk menyuburkan tanah tidak sepenuhnya benar. Dan akhirnya di perintahkan MA untuk di Cabut. Namun kasus kerugian akibat pembakaran lahan hingga kini tak diproses Kejati dan Kejagung. (Red)

     

  • Gerak Cepat, Provinsi Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih

    Gerak Cepat, Provinsi Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih

    Pesawaran, sinarlampung.co –Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

     

    Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).

     

    Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, anggota DPR RI, jajaran pimpinan tinggi madya Kabinet Merah Putih, serta Forkopimda Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Lurah, serta unsur desa lainnya di Provinsi Lampung.

     

    Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Perayaannya mengungkapkan rasa terima kasih atas keberhasilannya terselenggaranya musyawarah desa dan komitmen tinggi seluruh elemen daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

     

    “Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Lampung menjadi provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari seumur hidup nasional 31 Mei,” ujar Wagub.

     

    Menurut Wagub, dari total 2.651 desa dan kelurahan, sebanyak 682 di antaranya telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi telah berbadan hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 23 Mei 2025, yang bertugas mengawali proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

     

    Wagub menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kepala desa dan lurah, serta partisipasi aktif masyarakat. Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat atas kerja sama yang solid dalam mempercepat realisasi koperasi desa.

     

    “Kami akan terus mengawali dan mendorong validasi serta pemetaan koperasi yang layak menjadi percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, menuju Indonesia Emas,” pungkas Wagub.

     

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab permasalahan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Zulkifli Hasan, telah menegaskan bahwa koperasi desa menjadi strategi utama memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

     

    “Koperasi desa ini hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, dan menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini,” terang Menko. (*)

  • PLTSa Regional Jadi Harapan Baru Lampung Atasi Sampah dan Krisis Energi

    PLTSa Regional Jadi Harapan Baru Lampung Atasi Sampah dan Krisis Energi

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah menyusun rencana Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung. Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (28/05/2025).

     

    “Kita mempunyai harapan yang besar dikarenakan pemerintah pusat kembali membuka peluang untuk PLTSa Regional Provinsi Lampung bisa masuk ke Proyek Strategis Nasional (PSN),” lanjutnya.

     

    Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan PLTSa Regional Provinsi Lampung mendapat sambutan positif dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

     

    “Beliau menyambut baik, pada pagi hari tadi saya sampaikan bahwa kita sudah menyediakan lahan berikut kajian dan segala sesuatunya, kami juga sudah kedatangan deputi beliau dan beliau juga menceritakan lahan yang kita punyai luar biasa artinya cocok untuk memang segera bangun PTLSa,” ucap Wakil Gubernur.

     

    “Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan sudah menyatakan bahwa ini adalah proyek strategis atau proyek yang memang bisa ditangkap oleh Provinsi Lampung,” sambungnya.

     

    Lebih lanjut, Jihan menegaskan bahwa Pemerintah provinsi Lampung menargetkan proyek ini untuk masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ini menjadi langkah strategis yang akan membawa dampak besar bagi daerah. 

     

    “Kami menargetkan agar proyek ini masuk PSN dan sebuah langkah strategis yang akan membawa dampak besar bagi daerah. Namun tentu syarat-syarat untuk menjadi bagian dari PSN harus kita penuhi bersama dan ini bukan hanya pekerjaan instansi saja tetapi kerja kolektif antar wilayah,” tegasnya.

     

    “Kami mengajak bapak/ibu bupati walikota serta seluruh jajaran untuk berkolaborasi penuh membangun suatu komitmen yang kuat demi kepentingan bersama karena tidak ada satu daerah pun yang bisa menghadapi tantangan lingkungan sendirian dan untuk itu kita harus satu barisan, satu langkah, dan satu semangat,” ajaknya.

     

    Wagub Jihan juga menegaskan bahwa permasalahan sampah saat ini sudah berada dititik jenuh sehingga pembangunan PLTSa ini diharapkan dapat menjadi solusi.

     

    “Hari ini persoalan sampah sudah berada dititik jenuh, kami berharap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung dapat menjadi solusi dari persoalan pengelolaan sampah di kabupaten kota,” tegasnya.

     

    “Dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung, kami berharap paling tidak kabupaten kota yang menjadi penyangga penyuplai sampah dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik,” sambungnya.

     

    Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung direncanakan akan di bangun di Kecamatan Natar, Desa Tanjungsari seluas 20 hektar. 

     

    Menyambut baik hal tersebut seluruh perwakilan daerah yang terlibat menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung. (*)

  • Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok

    Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok

    Shandong, sinarlampung.co – Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan pada tahun ini. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

     

    Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.)

     

    Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategi yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi. Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

     

    Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi invasi besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan peta iklim iklim mikro, perkiraan pasokan udara selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

     

    Sebagai pembanding internasional, teknologi satelit di India bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

     

    Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi penting seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan bagi penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

     

    “Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat sebelumnya,” tegas Gubernur Mirza.

     

    Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pemrosesan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

     

    Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu rencana utama yang akan diwujudkan dalam pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem penelitian luar angkasa pertama di Indonesia akan dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.(*)

  • Pemprov Lampung Dorong Percepatan Transformasi Kesehatan Melalui Kolaborasi Strategis

    Pemprov Lampung Dorong Percepatan Transformasi Kesehatan Melalui Kolaborasi Strategis

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung percepatan transformasi sektor kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan produktif.

     

    Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Sriwijaya Hombase Regional Warkshop & Scientific Symposium dengan tema ‘Emerging Trends In Hematology-oncology: Diagnosis, Treatment, and Beyond’ bertempat di Ballroom Hotel Emersia, Jumat (30/05/2025).

     

    “Atas nama pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini dan simposium ini saya berharap bukan hanya sebagai ajang mencari ilmu pengetahuan namun juga sejalan dengan komitmen kami dalam mendukung percepatan transformasi sektor kesehatan, yang menjadi fondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif,” ucap Wagub.

     

    Lebih lanjut, Jihan menyoroti tantangan besar yang dihadapi Lampung dalam bidang hemato-onkologi, khususnya dalam penanganan penyakit thalasemia.

     

    “Lampung dalam zoom out Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa dibidang Hemato-onkologi. Dari yang saya baca dalam satu tahun pemerintah pusat menganggarkan lebih dari 1 triliun untuk menangani satu penyakit dari Hemato-onkologi saja yaitu thalasemia. Kita bayangkan bagaimana kalau kita sebagai ahli, sebagai tenaga kesehatan dapat mencegah, dapat memberikan intervensi yang sedini mungkin berkenaan dengan hal ini, thalasemia,” lanjutnya.

     

    Jihan juga menekankan bahwa melalui program-program nasional seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pencegahan thalasemia agar lebih dioptimalkan. Berdasarkan data, saat ini terdapat lebih dari 165 penderita thalasemia yang dirawat di RSUD Abdul Moeloek.

     

    Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kolaborasi luas dengan berbagai pihak untuk menghentikan laju penyebaran thalasemia, dengan fokus pada intervensi sejak tahap Carrier. Wakil Gubernur Lampung mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk turut serta merumuskan kebijakan yang bermanfaat dalam penanganan thalasemia di daerah.

     

    “Untuk itu saya mohon kerjasamanya untuk para senior, para dokter, para ahli untuk dapat memformulasikan apa yang bisa kita jadikan kebijakan untuk dapat memberikan manfaat bagi para penderita thalasemia,” ajaknya.

     

    Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan kesehatan, Wakil Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan RSUD baru di Kabupaten Pesisir Barat.

    “Dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan, kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru yakni RSUD KH Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap warga Lampung mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan,” jelasnya.

    Selain itu, sebagai bagian dari inovasi dan kolaborasi lintas sektor, pada 9 Mei 2025, Wagub juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan RS SSCR (Stemcell and Cancer Research) di Kareninan Agung Resort, Kota Semarang. (*)

  • Satelit Lampung-1 Segera Mengorbit, Lompatan Tinggi Gubernur Mirza Menuju Peradaban Modern

    Satelit Lampung-1 Segera Mengorbit, Lompatan Tinggi Gubernur Mirza Menuju Peradaban Modern

    SHANDONG, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) membawa Lampung lompatan tinggi dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Lampung. Lampung kini memasuki era pengolahan berbasis AI untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat.

     

    Lompatan tinggi itu dilakukan Gubernur Mirza dengan menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok, yakni Star.vision Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd. Penandatanganan kerja sama yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini berlangsung di kantor pusat Star.vision, Kota Haiyang, Provinsi Shandong, Rabu (28/5/2025).

     

    Rencananya, satelit ini akan mengorbit di Lampung tahun depan. Seluruh biaya menjadi tanggungan Star.vision Aerospace tanpa sepeser pun dana APBD Lampung keluar. “Lampung mendapat manfaatnya untuk berbagai kepentingan,” kata Gubernur Mirza ketika dihubungi melalui telepon dari Shandong, Tiongkok, Jumat (30/5/2025).

     

    Star.vision Aerospace Ltd. merupakan perusahaan teknologi luar angkasa Tiongkok. Dikenal sebagai pionir dalam pengembangan satelit observasi bumi dan layanan data satelit berbasis kecerdasan buatan (AI). Produk andalannya seperti satelit MiniSAR, Hyperspectral, dan Optical Earth Observation, digunakan secara luas oleh sejumlah negara dan instansi di bidang pertahanan, pertanian, kelautan, hingga mitigasi bencana.

     

    Star.vision memproduksi satelit berukuran mini dan mikro (MiniSAR dan NanoSat) namun dengan kemampuan pengamatan resolusi tinggi hingga 30 cm, efisien dari segi biaya peluncuran dan operasional. Satelit ini menggunakan teknologi kamera multispektral dan hiperspektral untuk menangkap informasi detail dari permukaan bumi, cocok untuk keperluan peta pertanian, kehutanan, dan deteksi polusi.

     

    Teknologi kunci yang digunakan yakni SAR (Synthetic Aperture Radar), Optical Imaging (resolusi tinggi dan hiperspektral), dan AI-Based Image Processing. Selain itu, Sistem Downlink Data Real-Time dan Platform Analisis Geospasial Berbasis Cloud.

     

    Bahkan bisa dipakai menghitung jumlah kendaraan, jumlah petani, hingga jumlah bangunan. Dengan satelit ini tidak perlu lagi mencari data soal Lampung dan daerah lain. Bisa menghemat anggaran pembuatan studi kelayakan dengan berbagai data AI satelit, kata Gubernur Mirza.

     

    Hal ini karena data dari satelit ini diproses menggunakan algoritma AI yang mampu mengenali pola perubahan lahan, prakiraan cuaca mikro, hingga analisis pertumbuhan tanaman secara real-time. Dengan menggunakan teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR), satelit ini mampu melakukan observasi meski dalam kondisi gelap atau tertutup awan.

     

    Di Lampung, Star.vision mengembangkan sistem konstelasi atau konstelasi satelit. Sehingga, memungkinkan mencakup wilayah luas dengan pengamatan berkala dalam hitungan jam. Berdasarkan simulasi yang mencakup Gubernur Mirza, Lampung dapat memanfaatkan satelit Star.vision untuk mendeteksi potensi banjir dan longsor. Bahkan, kebakaran hutan melalui pencitraan permukaan secara cepat.

     

    Kemudian, menjaga kondisi sungai, pantai, dan ekosistem laut serta mendeteksi pencemaran. Dapat juga digunakan menyatukan proyek-proyek strategis seperti pelabuhan, jalan tol, dan pertambangan.

     

    Tak kalah pentingnya, kata Gubernur, Lampung dapat memanfaatkannya untuk membantu petani dan pemerintah dalam menyatukan kesehatan tanaman, kebutuhan udara, dan panen. “Semuanya berbasis data,” kata Gubernur Mirza.

     

    Teknologi Star.vision digunakan oleh berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Terutama yang membutuhkan layanan satelit ekonomi namun berkinerja tinggi. Beberapa di antaranya:

     

    Beberapa negara yang memanfaatkannya yakni Tiongkok untuk berbagai proyek penelitian dan pertahanan sipil. Pakistan untuk pengawasan pertanian dan infrastruktur.

     

    Kemudian, Brasil dan Argentina untuk memantau hutan dan pertanian. Negara-negara Afrika Timur untuk memantau kekeringan dan perubahan iklim. Kini, Indonesia melalui kerja sama dengan Pemprov Lampung untuk peluncuran Satelit Lampung-1. (*)

  • Sinergi Pemerintah dan Media, Diklat Jurnalistik Jadi Ajang Pembentukan Karakter Pers

    Sinergi Pemerintah dan Media, Diklat Jurnalistik Jadi Ajang Pembentukan Karakter Pers

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, secara resmi membuka kegiatan Diklat Jurnalistik Dasar dan Lanjutan Jurnalis dan Umum Se-Provinsi Lampung. Acara ini diselenggarakan oleh Media Harian Pikiran Lampung di Ballroom Hotel Alodia, Bandar Lampung, Sabtu (31/05/2025).

     

    Dalam sambutannya, Achmad Saefulloh menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pikiran Lampung yang telah menghadirkan ruang pembelajaran sekaligus pembentukan karakter bagi jurnalis masa depan.

     

    “Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di acara yang luar biasa ini, sebuah kegiatan yang bukan hanya menambah ilmu, tapi juga menumbuhkan semangat dan idealisme di dunia jurnalistik,” ujarnya.

     

    Achmad Saefulloh mengungkapkan kebanggaannya bisa hadir di tengah para insan pers, calon jurnalis, dan masyarakat yang peduli terhadap informasi yang akurat dan mencerdaskan. Menurutnya, jurnalisme hari ini membutuhkan kecepatan, ketepatan, serta integritas dan etika tinggi.

     

    “Menjadi jurnalis bukan hanya soal menulis berita. Ini tentang menjadi mata, telinga, dan suara masyarakat. Keberanian menyampaikan kebenaran dan ketulusan memperjuangkan keadilan adalah nilai-nilai yang harus dipegang,” tegasnya.

     

    Achmad Saefulloh juga berharap, melalui pelatihan ini akan lahir jurnalis-jurnalis hebat dari Lampung yang tajam dalam analisis, santun dalam penyampaian, dan bijak dalam bertindak.

     

    Sementara itu, CEO Harian Pikiran Lampung Hersoli Rizwan Nunyai menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menambah wawasan dan kapasitas para jurnalis serta menjadi kontribusi nyata media dalam memajukan Provinsi Lampung.

     

    “Diklat ini juga menyertakan materi tentang aspek hukum dalam penulisan berita. Tujuannya agar peserta tidak hanya mampu menulis dengan baik, tapi juga memahami mana yang layak secara hukum dan etis,” kata Hersoli.

     

    Sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang berkontribusi bagi kemajuan dunia jurnalistik, Pikiran Lampung turut memberikan penghargaan kepada Danrem 043/Garuda Hitam, Kapolda Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Selain itu, penghargaan khusus Tinta Emas diberikan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Kepala BPKAD Provinsi Lampung.

     

    Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta dari berbagai kalangan jurnalis dan umum. Tiga pemateri hadir memberikan ilmu dan wawasan, yakni Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung (IJP Lampung) Abung Mamasa, Wakil Pimpinan Redaksi Cetak Radar Lampung Abdul Karim, serta Ketua Harian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung Fajar Arifin. (*)