Kategori: Bandarlampung

Cagub Petahana, M. Ridho Ficardo Dijamu Makan Bersama Bos MNC Group

M. Ridho Ficardo Makan Bersama Ketua Umum Partai Perindo

Bandar La,pung (SL)-Cagub petahana, M. Ridho Ficardo, Minggu (18-2) sore, dijamu makan bersama oleh Ketua Umum DPP Perindo, Harry Tanoesoedibjo atau yang beken disapa HT, di kantor partai tersebut, di Jln Pangeran Diponegoro, no 29, Menteng, Jakarta.

Acara makan bersama itu bagian dari silaturahmi Ridho dengan HT yang juga Bos MNC Group tersebut. Sebelumnya, Ridho yang didampingi Imer Darius, Yandri Nazir dan Budiman AS, diantar oleh Ketua DPW Perindo Lampung, Jolly Sanggam, dan sekretarisnya, Marpen Effendi, menerima pernyataan dukungan sebagai cagub Lampung dari DPP Perindo yang diserahkan langsung oleh HT.

Ridho juga menandatangani kontrak politik dengan DPP Perindo, disaksikan HT yang didampingi Sekjen DPP Perindo, Ahmad Rofiq, bendahara umum Perindo, Henri Suparman, dan beberapa tokoh partai tersebut lainnya.

Kontrak Politik Dukungan Kepada Ridho Ficardo

Dengan penyerahan dukungan kepada Ridho Ficardo sebagai cagub Lampung itu, HT menginstruksikan seluruh kader Perindo di Lampung untuk berjuang maksimal guna memenangkan kembali sang petahana. Secara khusus, dia memerintahkan Jolly Sanggam sebagai Ketua DPW Perindo Lampung untuk segera menyolidkan barisan internal dan mengkordinasikan pergerakan pemenangan dengan seluruh partai koalisi pengusung dan pendukung Ridho-Bachtiar.

Atas pernyataan dukungan Perindo itu, Ridho menyatakan terimakasih dan akan menyertakan seluruh potensi kader partai tersebut dalam gerakan pemenangannya.

“Saya sangat bangga mendapat dukungan Perindo ini, apalagi Pak HT mau ikut berjuang bersama-sama untuk kemenangan saya dan Pak Bachtiar demi kemajuan Lampung Dan peningkatan perekonomian masyarakatnya,” kata Ridho yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Lampung.(*)

18 Februari 2018
Konflik Tanah Di Lampung Tak Kunjung Tuntas

LAMPUNG (SL)-Konflik penyerobotan tanah ulayat ataupun tanah marga di Lampung yang diduga dilakukan oleh perusahaan besar untuk lahan pertanian, sampai saat ini tak kunjung tuntas.

Salah satunya soal hak guna usaha (HGU) PT. Sugar Group Companies, yang sampai saat ini belum memiliki titik terang. Persoalan tersebut belum memiliki kejelasan meskipun sudah banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan terkait hal itu.

Laporan demi laporan telah diteruskan atau disampaikan tim pansus SGC Tulangbawang dan Front Lampung Menggugat (FLM), bukan hanya di tingkat DPRD Provinsi Lampung yang melalui aksi demonstrasi oleh masyarakat, persoalan itu bahkan telah sampai ke komisi II DPR RI.

Beberapa waktu lalu tim pansus SGC Tuba dan FLM telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di komisi II DPR RI. Dalam agenda tersebut, pansus SGC Tuba dan FLM memaparkan semua persoalan yang menimpa masyarakat Tuba yang merasa telah dirugikan selama puluhan tahun oleh perusahaan raksasa itu. Namun, sampai saat ini DPR RI belum melakukan tindak lanjut terkait permasalahan pertanahan tersebut. Padahal saat melakukan RDP, komisi II DPR RI berjanji akan segera mengkaji dan menuntaskan persoalan yang telah lama tak kunjung usai itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, Koordinator Presidium Front Lampung Menggugat Hermawan, melului siaran Persnya, akan kembali menggelar dialog publik dengan mengundang pihak-pihak berwenang pada Senin 19 Frbruari 2018 mendatang.

Hal ini ditegaskan olehnya bahwa dialog tersebut dibuka untuk umum khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada dilampung.

“FLM selama ini membuka Posko Pengaduan Masyarakat sehingga memang sudah banyak masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan HGU. Selain PT. SGC, juga ada indikasi dugaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dengan sertifikat HGU U24/LT dan HGU U25LT atas nama PT.Great Giant Pineaple di Lampung tengah,” ungkap Hermawan, di Graha Biru Empat Tujuh, Bandar Lampung, Sabtu (17/2/2018).

“Prinsipnya FLM akan terus mengawal prihal dugaan penindasan terhadap rakyat yang dilakukan para penguasa dan pengusaha zhalim di tanah Lampung tercinta ini,” pungkasnya. (Putra)

17 Februari 2018
Cagub Mustafa Hadiri Apel Gelar Pasukan PAM Pilkada

Cagub Lampung DR Mustafa (tengah) didampingi Sekretaris Partai Nasdem Fauzi Sibron, Ketua Bahu Nasdem, Wahrul Fauzi Silalahi.

Bandarlamung (SL)- Calon Gubenur (cagub) Lampung, Dr Mustafa membantah isu dirinya tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lampung, Rabu (14/2/2018) kemarin.

Cagub yang di usung oleh partai Nasdem, PKS, dan Hanura ini menceritakan, saat terjadi OTT KPK di Lampung. Dirinya sedang berada di Jakarta, sehingga tidak mungkin jika dirinya terjaring dalam OTT tersebut.

“Tidak, saya tidak terjaring OTT KPK kemarin sore. Sebab saya sedang berada di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Ada yang saya obatin,” kata Mustafa, disela acara Apel Gelar Pasukan pengamanan tahap kampanye dan simulasi sispamkota dalam rangka pilkada serentak, Kamis (15/2/2018).

Mustafa mengaku, sangat dirugikan dengan pemberitaan dirinya terjaring OTT KPK. “Saya merasa sangat dirugikan, apalagi saya maju dalam pilgub,” katanya.

Mustafa KECE itu nampak menghadiri kegiatan Apel Simulasi Sistem Pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Lapangan Korem 043/Gatam, Enggal, Kamis (15/2) pagi.

Sekretaris DPW Partai NasDem Lampung Fauzan Sibron, menyatakan kehadiran calon yang diusung tiga parpol dalam apel Simulasi Sistem Pengamanan Pilkada itu sebagai bukti bahwa tidak terjaring OTT KPK. “Lihat saja, beliau hadir dalam apel pagi ini,” kata Fauzan. (nt/*/jun)

15 Februari 2018
Wahrul : Berita OTT Kakak Mustafa Tidak Benar

Cagub Lampung DR Mustafa (tengah) didampingi Sekretaris Partai Nasdem Fauzi Sibron, Ketua Bahu Nasdem, Wahrul Fauzi Silalahi.

Bandarlampung (SL)-Ketua DPP BAHU NasDem Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, meminta media melakukan klarifikasi, atas pemberitaan yang menyebutkan Calon Gubernur Dr Mustafa terjaring OTT KPK. Karena kabar tersebut adalah tidak benar.

“Alhamdulillah Kakak Mustafa baik baik saja, sehat wal afiat. Berita yang menyatakan bahwa Kakak Mustafa tertangkap OTT adalah tidak benar sama sekali,” kata Wahrul, di Badarlampung, Kamis (16/2)

Menurut Wahrul, Mustafa yang juga ketua DPD Nasdem Lampung tidak tahu menahu mengenai kasus yang sedang ditangani KPK dan suudah dalam keadaan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Gubernur Lampung, sehingga tidak lagi menangani masalah pemerintahan. “Kakak Mustafa itu sangat menghormati dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK,” katanya.

Wahrul, atas nama DPD Partai Nasfem juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang menyatakan Mustaga terkena OTT. “Kami dan Ketua Kakak Mustaga juga menyayangkan munculnya pembetitaan itu. Karena pemberitaan tersebut tidak sesuai fakta, media yang telah menuliskan berita yang tidak benar tersebut harus bertanggung jawab,” katanya.

Pihaknya juga mohon kepada seluruh pihak untuk selalu melakukan klarifikasi dan tidak mudah menyebarkan berita tidak benar apalagi dengan maksud politis. “Pesan kakak Musatafa kepada semua pihak adalah untuk selalu melakukan klarifikasi, dan tidak mudah menyebarkan berita tidak benar apalagi tujuan politis, ” katanya. (*/jun)

15 Februari 2018
Irjen Pol Suntana Ajak Kandidat Hindari Politik Uang Dan Sara di Pilkada

Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana

Bandarlampung (SL) -Kapolda Irjend Pol Suntana meminta kepada para pasangan calon (paslon) Pilgub dan Pilbup, tim sukses, termasuk para pendukung hingga partai politik, menghindari Politik uang, Sara, pada proses menjelang hingga pelaksanaan Pilkada Lampung.

“Politik uang secara tidak langsung membodohi masyarakat sendiri. Dari konteks agama pun sudah jelas itu dosa. Jadi mohon dihindari saja. Aturan jelas jadi sebenarnya tidak usah bicara lagi. Pelaksanaannya sekarang. Jangan sampai nanti ditengah lapangan terjadi operasi tangkap tangan oleh polisi atau Bawaslu,” kata Kapolda di Lapangan Saburai Korem 043 Garuda Hitam, Rabu 14 Februari 2018.

Kapolda mengajak para kandidat menyampaikan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini dibuat untuk memilih pemimpin Lampung yang lebih baik. Berbagai cara dilakukan untuk memikat hati rakyat Lampung lalu adu program terbaik untuk kemajuan Provinsi Lampung itu lebih baik dibanding menukar nominal uang untuk mendulang suara.

“Politik uang tidak hanya uang, sembako juga termasuk, alias banyak bentuknya. Itu sebabnya, Saya sebagai bagian masyarakat Lampung ingin menghimbau dan mengajak masyarakat seluruh Lampung untuk hindari politik SARA dan Uang karena dua hal merusak demokrasi, termasuk informasi manipulatif yang cenderung berbahaya bagi kehidupan demokrasi, ” kata Kapolda.

Kapolda memastikan bahwa, jajaran Polri bersama Bawaslu akan mengawal pelaksanaan pilkada berjalan sesuai rel tanpa diwarnai politik Uang dan Sara. Polda Lampung juga koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan Paslon, tim sukses dan pendukungnya berjalan. (*/jun)

15 Februari 2018
Pjs Gubenur Hadiri Apel Bersama Pengamanan Pilkada Lampung

Apel Bersama Pengaman Pilkada Lampung

Bandarlampung (SL) -Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mulai menjalankan tugas. Pjs Gubernur menghadiri Apel Kesiapan Pengamanan Tahapan Kampaye, menghadapi Pilkada Serentak, Tahun 2018, di Lapangan Saburai Korem 043/Gatam, Enggal, Kamia (15/2) pagi.

Apel bersama TNI, Polri, Pol PP, dan Dinas Perhubungan, juga dihadiri para pasangan calon, dan penyelenggara serta pengawas pilkada. Hadir Kapolda Lampung Suntana, Danrem 043/Gatam Hadi Basuki, Kabinda Lampung Daru Cahyono dan Danlanal Kelik Heriyadi.

Kapolda Lampung Suntana mengatakan, apel hari itu merupakan bentuk kesiapan bahwa komponen pengamanan baik Polri maupun TNI di Provinsi Lampung siap melaksanakan pengamanan seluruh tahapan pesta demokrasi Pilkada 2018. “Dengan kebersamaan TNI dan Polri serta dukungan dari masyarakat kita akan melaksanakan dengan baik,” kata Suntana.

Kapolda juga kembali mengingatkan kepada para pasangan calon (paslon), tim sukses serta para pendukung untuk melaksanakan kegiatan kampanye dengan baik aman tertib berbudaya dan santun tidak menggunakan kalimat yang mengandung unsur provokatif.

“Silahkan melaksanakan kegiatan, tetapi hindari kalimat yang mengandung isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) atau hate speach (ujaran kebencian). Setiap tahapan akan kami monitor,” ungkap Kapolda.

Kapolda memastikan bahwa TNI dan Polri bersifat netral, tidak memihak. “Netralitas TNI dan Polri harga mati yang tidak bisa ditawar,” kata Kapolda, diaminin Danrem 043/Gatam Kolonel Hadi Basuki. “Kami TNI Netral, kami TNI tidak akan memihak siapapun juga. Jika ada anggota TNI yang mencoba untuk masuk politik praktis dan terbukti maka akan dipecat. Tim sukses jangan coba-coba menarik anggota TNI,” kata Danrem.

Danlanal Lampung Kelik Hariyadi mengatakan TNI bersama Polri bersinergi untuk melaksanakan pengamanan pilkada dan menciptakan situasi yang kondusif. “Sinergi harus tetap dijaga antara aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan agar kondusif selama pelaksanaan pilkada,” ungkap Kelik.

Acara Apel tersebut dilanjutkan dengan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang dilakukan anggota Kepolisian Daerah Lampung, yang dihadiri Ketua KPU Nanang Trenggono, Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah, keempat paslon Gubernur/Wakil Gubernur yakni Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Herman HN, Arinal Djunaidi- Chusnunia Chalim dan Mustafa. (*/jun)

15 Februari 2018
Mustafa Siap Dukung Proses Hukum OTT KPK di Lampung Tengah

Mustafa Diacara Apel Pengamanan Pilkada

Bandarlampung (SL) -Terkait pemberitaan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang membawa nama Cagub Lampung DR Mustafa. Tim Hukum, dan Pengurus Partai Nasdem, mendampingi Mustafa untuk memberikan klarifikasi kepada wartawan, dalam Jumpa Pers, Kamis, 15 Februari 2018 di Rumah KECE Enggal Bandar Lampung.

DR Mustafa melalui kuasa hukumnya Wahrul Fauzi Silalahi juga membantah berita yang menyebutkan Mustafa terjaring OTT KPK. Mustafa bahkan menyatakan dukungannya kepada KPK untuk melanjutkan proses hukum atas penangkapan 14 orang yang kabarnya terdiri dari anggota DPRD Lampung Tengah, pejabat Pemda dan pihak swasta.

“Kami sangat menyayangkan pemberitaan yang tersebar di media-media. Saya harap ini bisa diklarifikasi, karena Pak Mustafa baik-baik saja, bahkan mendukung proses hukum atas penangkapan 14 orang oleh KPK,” kata Wahrul.

Wahrul menegaskan bahwa per tanggal 12 Februari 2018, Mustafa telah resmi cuti sebagai Bupati Lampung Tengah dan melepas semua atribut maupun fasilitas negara. “Beliau (Mustafa-red) sudah resmi cuti dan melepas semua fasilitas negara per tanggal 12 Februari, jadi beliau tidak ada sangkut pautnya dengan penangkapan OTT KPK,” imbuhnya.

Kedepan, kata Wahrul, pihaknya ingin memfokuskan pemenangan Mustafa-Aja dengan melaksanakan agenda kampanye di kabupaten/kota di Lampung. Wahrul memastikan isu tersebut tidak mengganggu kerja-kerja politik Mustafa-Aja.

“Kami sangat kuat. Kedepan kami fokuskan untuk kampanye ke daerah-daerah untuk memenangkan Mustafa-Aja. Kami sudah yakinkan kepada Cagub kami bahwa kita harus disiplin mengikuti aturan yang ada. Kita fokus pada pemenangan,” tandasnya.

Mustafa sendiri menyatakan dirinya baik-baik saja, sehat walafiat. Ia menyatakan setelah resmi cuti, pihaknya sudah tidak lagi menangani masalah pemerintahan.

“Alhamdulillah saya baik-baik saja, saya menghormati dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saya berharap media bisa melakukan klarifikasi dan tidak mudah menyebarkan berita tidak benar apalagi dengan maksud politis,” katanya. (*/jun)

15 Februari 2018
Bupati Lampung Tengah (non aktif) Mustafa Ikut di Bawa KPK Hari Ini

Gedung KPK

Bandarlampung (SL)-Bupati Lampung Tengah Mustafa ikut di Bawa KPK hari ini, Kamis (15/2) sekitar pukul 18.20 WIB. Mustafa sempat dibawa ke Polda Lampung, sejak pukul 15.00, Namun Mustafa belum ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul 18.20 WIB, Bupati Lampung Tengah sudah bersama tim dan kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal. Malam ini, dibawa ke KPK di Jakarta ” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Namun Syarif belum menyebutkan status hukum Mustafa karena masih harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan Mustafa berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (14/2) kemarin.

OTT itu disebut berkaitan dengan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada korporasi. Rencananya, uang itu digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

Total kini ada 19 orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut. Dan menjalani pemeriksaan di KPK.

Sekretaris DPW Nasdem Fauzan Sibron enggan berkomentar terkait hal itu. “Saya belum tahu informasinya, saya belum bisa komentar kalau urusan ini, nanti kita rapatkan dulu, ” ungkapnya.

Semenyara Edwin Hanibal, mengatakan Mustafa sebelumnya di periksa oleh KPK di Bandara Raden Intan II. “Sekitar Jam 17.00 hingga 18.00 WIB dirinya diperiksa KPK lalu, untuk di mintai keterangan lebih lanjut sehingga ikut ke Jakarta, ” kata dia.

Menurutnya, Musatafa ke Jakarta karena ingin membantu KPK dalam penanganan kasus tersebut. “Tadi siang sudah di bilang Mustafa ingin membantu KPk jika di butuhkan keterangannya,” katanya. (njun)

15 Februari 2018
Plt Bupati Lamteng Belum Tau Pasti Kabar OTT Mustafa

Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman, memberikan keterangan kepada pers, Rabu (30/8). (foto/dok/ist)

Bandarlampung (SL)-Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengaku belum mengetahui secara pasti kabar penangkapan Calon Gubernur (Cagub) Mustafa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Loekman menyatakan baru mendapatkan informasi tersebut dari berita di media online. “Saya sudah dengar kabarnya, tapi saya belum bisa memastikan apakah benar atau tidak. Karena belum ada keterangan resmi dari lembaga yang bersangkutan,” terang Loekman Rabu (14/2) malam.

Wakil Bupati Lampung Tengah itu juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK. “Saya juga lagi menunggu kepastiannya,” ujarnya.

Namun begitu, dia mengimbau, agar isu penangkapan itu tidak ditanggapi dengan emosional. Alasannya, menurut dia, hal itu menyangkut nama baik seseorang, terlebih lagi sebagai pejabat publik. “Saya minta agar berita ini tidak ditanggapi secara emosional, kalau belum tentu kebenarannya. Apalagi ini menyangkut nama baik,” katanya.

Sebelumnya, dikabarkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap kali ini, Tim Satgas KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah.

Bupati Lampung Tengah itu diduga melakukan tindak pidana suap. Belum diketahui dengan jelas terkait apa suap yang menyeret calon gubernur (Cagub) Lampung ini.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tidak membantah adanya OTT yang dilakukan oleh anak buahnya. Namun, dia harus mengecek lebih detail dahulu ?informasi tersebut. “Harus update dulu,” singkat Saut saat dikonfirmasi terkait OTT Bupati Lampung Tengah, Rabu (14/2/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Satgas mengamankan sebelas orang termasuk Bupati Lampung Tengah. Namun demikian, belum ada pernyataan resmi terkait giat penindakan lembaga antirasuah di Lampung Tengah tersebut.

Sehari sebelumnya, KPK menangkap tangan Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih. Ketua DPD II Golkar Subang tersebut diduga terseret kasus dugaan suap pengurusan izin lahan pembangunan pabrik di Subang. (nt/*/jun)

14 Februari 2018
Kabar OTT Mustafa Trending Topic di Lampung

Bupati Lampung Tengah DR Mustafa

Bandarlampung (SL)-Kabar OTT KPK terhadap salah satu BUPATI di Lampung dan mengarah kepada salah satu Cagub Lampung Mustafa gegerkan masyarakat Lampung.

Sementara radarlampung.co.id yang sempat berkomunikasi dengan Mustafa, menyebut dirinya baik baik saja.

Kabar yang ramai di media online Jakarta menyebutkan, bupati yang diamankan KPK tersebut adalah Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang diamankan dalam kaitan kasus suap, Rabu (14/2).

Namun, kepastiannya tersebut masih belum jelas. Informasi yang dihimpun radarlampung.co.id, memang ada pemeriksaan salah satu bupati di polda Lampung.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya itu, Mustafa yang diperiksa di mapolda. Namun, belum ada kepastian terkait apa Mustafa diperiksa.

Pukul 23.30 WIB, radarlampung.co.id menghubungi Mustafa melalui telepon salah satu ajudannya. Dengan suara tenang, Mustafa menyiratkan membantah kabar tersebut.

Menurutnya, dia sudah cuti sebagai bupati dan meninggalkan semua fasilitas negara padanya. “Saya kan sudah cuti sebagai bupati dan meninggalkan semua fasilitas negara yang ada pada saya,” ucapnya.

Terkait pemberitaan yang beredar, Mustafa sudah mengetahuinya. Sayangnya ditanya dimana posisinya sekarang, Mustafa menyatakan dia ada dan dalam kondisi baik-baik saja. “Saya ini ada, baik-baik saja,” ujarnya. Tak lama kemudian komunikasi telepon selama 18 detik itu terputus.

Salah seorang fanatisme Mustafa mengaku kaget dengar kabar tersebut. “Lemas, kami bang. Mudah mudahan itu kabar bohong. Karena Mustafa Jagoan kami,” katanya.

Sementara kabar lain menyebutkan OTT KPK di Lampung Tengah mengamankan anggota DPRD Lampung Tengah. (rls/Nt/*/jun)

14 Februari 2018