Ketua PWI didampingi para wakil ketua Pimpin Rapat PWI Lampung.
Bandarlampung (SL) -Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian MH, memimpin rapat pleno pengurus harian terbuka, bersama para ketua PWI Kabupaten Kota se-Lampung, di Wood Cafe, Way Halim, Selasa 23 Januari 2018.
Rapat dalam rangka persiapan mengikuti HPN 2018 di Padang, Sumatera Barat itu juga sekaligus penyampaian petkembangan PWI Lampung, pasca pelantikan 2017 lalu. “Rapat persiapan HPN, sekaligus kordinasi PWI Lampung,” kata Supriyadi Alfian, didampingi Wakil Ketua Juniardi, Adolf Hidayatullah, Yulizar Kundo, dan pengurus harian.
Laporan pertama adalah perkembangan pembangunan Gedung Balai Wartawan Hi Sopian Ahmad, kantor PWI Lampung yang direhab menjadi tiga lantai. “Berkat anggaran APBD Provindi Lampung gedung PWI dibangun tiga lantai, ” kata Supriyadi.
Pembangunan gedung PWI sudah rampung hingga lantai dua, untuk lantai III, masih menunggu perkembangan selanjutnya. “Saat ini sementara gedung PWI sewa,” katanya.
Terkait kabar yang berkembang bahwa diduga PWI terlibat Partai politik itu tidak benar. “PWI jelas tidak boleh terlibat partai Politik. dan PWI tetap menjaga netralitas PWI, ” katanya, dihadapan para pengurus.
Terkait HPN 2018 di Padang, Sumatera Barat, PWI Lampung memberangkatkan 35 pengurus Harian PWI Lampung, ditambah pengurus PWI Kabupaten Kota.
Kabupaten Kota yang siap, adalah Way Kanan, Kota Metro, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Mesuji, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulangbawang, total sekitar 130 orang. Pelaksanaan HPN tanggal 6-10 Februari 2018. (nt/*)
Bandarlampung (SL)-Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Iskandar Zulkarnain MH, mengatakan di tahun politik agar para wartawan yang terlibat pada tim sukses pencalonan Gubernur maupun Bupati agar non aktif dari jabatan sementara, atau cuti hingga habis masa pilkada.
Hal ini disampaikan, Iskandar saat rapat pleno harian PWI Lampung bersama para ketua PWI Kabupaten Kota, di wood Cafe, Way Halim, Selasa (23/1/2018), dan petsiapan kordinasi HPN 2018 di Padang Sumatera Barat.
Menurut Iskandar, hal ini disampaikan semata mata untuk menjaga marwah organisasi PWI khususnya di Lampung,
“Meski pahit hal ini harus saya sampaikan demi nama baik organisasi PWI. Dewan Kehormatan bukan pengurus asal asalan, karena syarat dari Dewan Kehormatan harus memiliki Kompetensi Utama,” kata Ketua Kehormatan yang merupakan pinpinan Redaksi SKH Lampung Post ini
Menurut Iskandar, DK PWI Lampung tidak pernah melarang kepada wartawan yang mau ikut memperjuangkan famili maupun simpatisannya untuk maju Pilkada 2018 ini, akan tetapi dalam organisasi harus cuti dulu atau non aktif dari aktifitas kepengurusannya.
“Masalah ini tidak bisa di kesampingkan, pasalnya dalam waktu sekejab hal ini bisa di ketahui hingga seluruh Nusantara melalui media Siber, tolong jaga marwah PWI selaku jurnalis yang independen,” katanya. (nt/*)
Bandarlampung (SL) -Ratusan Prajurit Petarung Harimau Sumatra Brigif-3 Marinir berpakaian dinas lapangan tempur (PDLT) melakukan apel kesiapan jelang Latihan Ratsus (Pendaratan Khusus) Brigif-3 Marinir di Dermaga D Panjang Bandarlampung , Selasa (23/1/2018).
Dalam kesiapan menjelang keberangkatan Linla (lintas laut) 292 prajurit selama satu hari kedepan dengan menggunakan Kapal Perang KRI Teluk Hading jenis LST dengan nomor lambung 538. Latihan dipimpin Komandan Batalyon Latihan Letkol Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr (Hanla) yang menjabat Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 7 Marinir dengan Pasiopslat Mayor Mar Siswanto, Pasi Ops Yonif-7 Marinir.
Letkol Kanang mengatakan tujuan dilaksanakannya apel kesiapan latihan Ratsus Brigif-3 Marinir yang akan digelar di Pantai Pasir Putih Seputih Doh Teluk Semangka Tanggamus Lampung adalah untuk mengecek secara langsung kondisi keadaan semua perangkat kesiapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas latihan sesuai kepentingan di lapangan.
“Apel dilakukan untuk memastikan bahwa personel, material dan alutsista serta pendukung lainnya yang digelar secara kuantitas dan kualitas benar-benar telah siap untuk dioperasionalkan,” kata Kanang
Dalam arahannya Letkol Marinir Kanang Budi Raharjo, menekankan kepada seluruh prajuritnya agar selalu berdoa setiap mengawali kegiatan, menjaga kebugaran dan kesehatan, serta senantiasa memelihara kesiapan personel maupun peralatan tempur yang digunakan dalam latihan.
“Esensi dari latihan ini adalah agar para Prajurit memahami bahwa jati diri kita adalah Pasukan Pendarat, yang selalu siap dalam merebut pantai musuh,” katanya. (rls)
Penyerahan petaka paryai dari PLT kepada ketua terpilih di Musdalub PAW
Jakarta (SL) -Benny Uzer, terpilih sebagi ketua DPD Hanura Lampung, menggatikan dr Widodo, hasil Musdalub hingga tahun 2020, di Manhattan Hotel Jakarta, Selasa (23/1), Benny unggul dari dua kandidat lainnya, Andi Desfiandi dan Nazzarudin.
Plt Ketua DPD Hanura Lampung, Andi Surya mengatakan ada tiga figur kandidat yang muncul di Musdalub, yaitu Benny Uzer, Andi Desfiandi dan Nazaruddin. “Baik Andi Desfiandi dan Nazaruddin mengundurkan diri, dan secara aklamasi terpilih Benny Uzer, pemilihan ketua DPD hanura pengganti antar waktu hingga 2020,” kata Andi Surya, kepada sinarlampung.com, Rabu (24/1) dini hari.
Menurut Andi Surya, semua proses ini berdasar AD ART Partai Hanura Pasal 34, ayat 3, Point c, yg isinya berbunyi bahwa Ketua Umum DPP HANURA adalah penanggungjawab keseluruhan struktur organisasi dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, yaitu mengambil kebijakan, keputusan yang bersifat strategis, dalam kondisi tertentu utk menyelamatkan partai, “Khususnya dalam mengikuti dan pemenangan tahapan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” katanya
Ketentuan Pasal dan ayat ini, lanjut Andi Surya, digunakan Ketum Hanura oleh karena Pimpinan DPD dan DPC Hanura telah melakukan pelanggararan, yait melakukan Mosi tidak percaya yang tidak berdasar kepada ketua umum. lalu tidak mengakui SK PLT Ketua DPD Hanura Lampung. “Dan tidak menghadiri undangan Musdalub DPD Hanura Lampung di Jakarta, ” katanya. (nt/*)
Pesawaran (SL) -Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi, mengajak masyarakat untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat yang akan betdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah maraknya hiburan orgen tunggal, yang kerap dijadikan ajang kegiatan negatif terutama bagi anak muda.
“Untul itu, harus dipertimbangkan pemberian perizinan hiburan organ tunggal di wilayah hukum Polres Pesawaran, agar tidak melebihi batas waktu atau hingga larut malam, ” kata AKBP Syaiful, saat melakukan kunjungan kerja, dihadapan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kedondong, Camat, dan tokoh masyarakat Kecamatan Kedondong.
Menurut Kapolres, seluruh elemen harus bersatu menjaga keamanan maupun pembangunan wilayah kedondong. “Kalau bukan kita siapa lagi yang mau menjaga mental tumbuh kembangnya anak muda kita? Maka setiap kegiatan yang sifatnya merusak mental anak muda harus kita batasi,” ujarnya (23/1).
Ditambahkan, musik yang disuguhkan organ tunggal dewasa ini bisa mengarahkan ke perbuatan yang tidak baik pun dengan pakaian para penyanyinya. “Musiknya saja seperti itu, mendengarkannya kebanyakan sambil minum oplosan, musiknya juga oplosan. Belum lagi penyanyinya sekarang pakaiannya sopan sopan, sobek didepan maksudnya,” seloroh Kapolres.
Ditegaskan Kapolres sudah disepakati organ tunggal saat pesta berlangsung hanya sampai pukul 18.00 wib. “Kalau sudah disepakati sampai pukul 6 sore ya sudah harus ditaati, acara boleh diteruskan namun musiknya dimatikan. Toh kita mengundang orang itu juga tujuannya silaturahmi,” tegasnya.
Kapolres juga menghimbau kepada aparat Polsek Kedondong agar lebih pro aktif di tengah masyarakat. “Aparat harus pro aktif kebawah untuk melihat masyarakat mana yang harus dibantu, terlebih para janda janda tua yang masuk dalam kategori miskin dan layak dibantu, ini merupakan tugas dunia akhirat maka dari itu saya berharap aparat mau serius dalam bekerja untuk masyarakat,” katanya. (nt/*)
Seribuan warga Bandarlampung unjuk rasa soal DHB Pemrov Lampung ke Pemda Kota Bandarlampung.
Bandarlampung (SL) -Seribuan warga Kota Kota Bandarlampung yang tergabung dalam Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat (FWBBLB) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung sejak Senin (22/1) pagi. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Lampung membayarkan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kota Bandarlampung.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut Pemprov Lampung segera menyerahkan DBH ke Pemkot Bandar Lampung. “Kami perwakilan warga Bandar Lampung mempertanyakan hak kami. DBH itu adalah penerimaan pemerintah kabupaten/kota yang wajib diberikan Pemprov Lampung,” kata Ketua Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat, Ahmad Muslimin, yang berorasi di atad kendaraan, menggunakan pengeras suara.
Dia mengatakan, pihaknya mempertanyakan penahanan DBH hingga dua tahun berturut-turut. Menurutnya, tidak ada satu pun undang-undang yang membolehkan penahanan DBH sampai dua tahun. Untuk itu pihaknya meminta penjelasan dan kepastian dari Pemprov Lampung kapan DBH akan diserahkan.
Resmen Kadafi, Sekretaris Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat, yang juga berorasi di lokasi aksi menyatakan bahwa pihaknya meminta ketegasan dan kejelasan dari Plt Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis yang mewakili gubernur ihwal penyerahan DBH.
Bahkan, jika memungkinkan, Hamartoni sendiri yang menjelaskan secara langsung kepada massa. “Kami sama sekali tidak dimobilisasi siapa pun, yang memobilisasi adalah gubernur. Sebab, gubernur tak menjalankan kewajibannya membayarkan DBH Bandar Lampumg. Kami datang karena meminta hak kami. Kalau sudah dibayarkan, kami tak perlu repot-repot datang ke Pemprov Lampung,” kata Resmen.
Semenyara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap duduk satu meja dengan Pemkot Bandarlampung, menyelesaikan permasalahan dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung, Hery Suliyanto saat menerima peserta aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat di kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Lampung, Senin (22/01/2018). “Pada dasarnya Pemprov siap menerima Pemkot untuk selesaikan masalah (DBH) ini. Ayo duduk satu meja, nanti bagaimana penyelesaiannya agar ada komunikasi dua arah,” ujar Hery.
Plt Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan, DBH adalah hak Pemkot yang menjadi kewajiban Pemprov untuk membayarkan. Sehingga dia memastikan DBH yang bersumber dari PKB, BBNKB, dan pajak rokok itu pasti akan dibayarkan.
“DBH tidak begitu saja dapat dibagi, ada mekanisme yang mengatur. Ini hanya masalah waktu, kemarin ada review-reviewnya terhadap masing-masing kabupaten/kota yang di luar konsep. Tapi untuk DHB Bandarlampung, saya tegaskan lagi pada saatnya nanti akan dibayarkan,” katanya. (nt/*)
KPU Coklit di rumah Ahmad Djajuli Cawagub Mustafa-Aja
Bandarlampung (SL) -Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih di Pilgub Lampung berlangsung cukup singkat. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) hanya menanyakan data-data kependudukan utama.
Jika semuanya sudah beres, petugas lantas menempel stiker sebagai tanda sudah dilakukan coklit dan terdaftar sebagai pemilih. Hanya sekitar 20 menit waktu yang dibutuhkan untuk mencoklit satu rumah.
Seperti coklit hari pertama ini, Sabtu (20/1), dimana PPDP didampingi komisioner KPU Lampung, M Tio Aliyansyah dan Sekretaris KPU, Gunawan mendatangi sejumlah rumah pejabat dan juga tokoh masyarakat dan agama.
Salah satunya adalah rumah anggota DPD RI yang juga calon wakil gubernur (Cawagub) Lampung, Ahmad Jajuli di Jalan Bung Tomo, Gg Buntu Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandarlampung.
Tanya jawab soal data kependudukan berlangsung cepat karena semua data mengacu pada KTP dan juga Kartu Keluarga (KK).
“Semua yang ditanyakan hanya data kependukan semua anggota keluarga. Ada semua di KK sehingga cepat prosesnya,” kata A Jajuli seusai coklit.
Disinggung soal target Coklit pemilih untuk Pilgub Lampung, Jajuli mengaku sebagai salah satu cawagub, mengharapkan partisipasi pemilih untuk pilgub tahun ini dapat mencapai 80 persen.
Sementara itu, Komisioner KPU Lampung, M Tio Aliyansyah yang mendampingi PPDP di rumah Cawagub A Jajuli menyampaikan, coklit untuk Pilgub digelar serentak mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018 mendatang. Untuk pelaksanaan coklit sendiri, KPU melibatkan ribuan PPDP. “Jumlah petugas tersebut sesuai dengan jumlah TPS yang akan dibuat untuk Pilgub mendatang,” ujarnya.
Ditambahkan Tio, pada intinya coklit bertujuan untuk sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. (nt/*)
Bandarlampung (SL)-Bakal Calon Bupati (Bacabup) Lampung Utara Zainal Abidin menjadi calon kepala daerah dengan harta kekayaan tertinggi, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Provinsi Lampung. Total harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak mencapai Rp28 miliar.
Hal iti berdasarkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), seperti yang dilansir dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia, Senin (22/1), sesuai dengan verifikasi KPK 27 Desember 2017.
Diurutan kedua terdapat nama Bacabup Lampung Utara Afrozi Alam, dengan nilai harta kekayaan mencapai Rp14 miliar. Jumlah tersebut sesuai verifikasi KPK pada 16 Agustus 2017.
Sementara Bacagub Lampung Arinal Djunaidi menempati urutan ketiga, dengan harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Terverifikasi KPK pada 8 Januari 2018.
Sedangkan, untuk calon kepala daerah yang harta kekayaannya paling rendah dibanding kandidat lainnya adalah Bacawagub Lampung Ahmad Jajuli. Sesuai dengan verifikasi KPK pada 16 Januari 2018, jumlah kekayaan Jajuli hanya Rp539 juta.
Kemudian, posisi kedua terendah yakni, Bacagub M Ridho Ficardo. Harta kekayaan Gubernur Lampung itu hanya Rp1 miliar, sesuai dengan verifikasi KPK pada 8 Januari 2018.
Selanjutnya, Bacawabup Lampung Utara Muhamad Yusrizal menempati urutan tiga terendah. Harta Yusrizal hanya Rp1,2 miliar, yang telah diverifikasi pada 28 Desember 2017.
Berikut daftar LHKPN seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara:
Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Lampung
Arinal Djunaidi: Rp12.893.312.248, terverifikasi pada 8 Januari 2018.
Chusnunia Chalim: Rp6.996.800.000, terverifikasi pada 27 Desember 2017.
M Ridho Ficardo: Rp1.001.200.098, terverifikasi pada 8 Januari 2018.
Bachtiar Basri: Rp3.782.177.378, terverifikasi pada 9 Januari 2018.
Mustafa: Rp10.259.701.823, terverifikasi pada 17 Januari 2018.
Ahmad Jajuli: Rp539.165.676, terverifikasi pada 16 Januari 2018.
Herman HN: Rp10.701.173.420, terverifikasi pada 10 Januari 2018.
Sutono: Rp3.015.775.707, terverifikasi pada 10 Januari 2018.
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara
Agung Ilmu Mangkunegara: Rp2.365.215.981 terverifikasi pada 4 Januari 2018.
Budi Utomo: Rp2.497.524.827, terverifikasi pada 5 Januari 2018.
Aprozi Alam: Rp14.724.608.000, terverifikasi pada 16 Agustus 2017.
Ice Suryana: Rp10.471.992.328, terverifikasi pada 3 Januari 2018.
Zainal Abidin: Rp28.221.855.429, terverifikasi pada 27 Desember 2017.
Muhamad Yusrizal: Rp1.206.702.375, terverifikasi pada 28 Desember 2017.
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus
Dewi Handajani: Rp5.013.662.581, terverifikasi pada 11 Januari 2018.
AM Safi’i: Rp2.121.000.000, terverifikasi pada 15 Januari 2018.
Samsul Hadi: Rp4.112.752.310, terverifikasi pada 15 Januari 2018.
Nuzul Irsan: Rp6.418.025.000, terverifikasi pada 16 Januari 2018.
Bandarlampung (SL) -DPP Partai Hanura pimpinan OSO menunjuk Andi Surya sebagai Plt Ketua DPD HANURA Lampung menggantikan Sri Widodo. Sri Widodo, di copot karena dianggap melanggar, karena mengikuti jejak Sekjen yang di berhentikan DPP.
Andi Surya mengatakan bahwa atas perintah Ketum Umum DPP Partai Hanusa, OSO dan amanat SK Plt, untuk segera melaksanakan Musdalub, Selasa siang besok, di Hotel Manhattan Jakarata. “Undangan sudah dikirim ke seluruh DPC se Lampung. InsyaAllah mereka hadir,” kata Andi Surya.
Menurut Andi Surya, Keputusan SK Plt ini didasari pelanggaran Ad Art Ketua dan Sekretaris DPD Hanura yang melakukan mosi tak percaya kepada OSO sbg Ketum Hanura melalui kelompok kongkow kongkow Syarifuddin Suding dkk.
Dosa besar lainnya Ketua dan Sekretaris DPD Lampung ini adalah memprovokasi Ketua ketua DPC se Lampung untuk ikut-ikuatan dalam mosi yg bertentangan dgn Ad/Art Hanura ini. “Saya mengingatkan, bagi Ketua dan Sekretaris DPC Hanura yg tidak menghormati keputusan PLT yang dilakukan Ketum OSO dengan membangkang tidak menghadiri acara Musdalub di Jakarta, maka dengan tegas, DPP segera mencopot posisi ketua DPC dengan mengganti PLT,” kata Andi Surya.
Menurut Andi, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Ad Art, karena pembangkangan merupakan pengkhianatan kepada Partai apalagi mereka seluruhnya hadir salam Munaslub di Cilangkap, maka ancaman setimpal adalah pencopotan. “Jadi tidak perlu lagi ada musyawarah krn ini sifatnya kritis dan membahayakan partai”. Kata Andi Surya. (rls/*)
Bandarlampung (SL)-Kapolda Irjen Polisi Suntana mengajak wartawan di Provinsi Lampung bersinergi dengan kepolisian Polda Lampung untuk mewujudkan Lampung yang damai. Polisi dan wartawan harus lebih inten membangun komunikasi dalam menjalankan tugas. Hal itu disampaikan Kapolda saat temu silaturahim dengan wartawan dirumah dinas Kapolda, Minggu malam (21/1).
“Polisi tanpa media bagaikan makan tanpa garam. Untuk itu, kedepan lebih intens dalam berkomunikasi dalam bertugas. Kita saling bersinergi dan lebih intens berikan informasi. Karena, polisi tanpa media ibarat makan tanpa garam,” kata Irjen Suntana.
Menurut Kapolda, pertemuan dirinya dengan para wartawan sebagai perkenalan untuk menjaga silhaturahmi demi kepentingan jangka panjang. “Kita sama-sama saling membutuhkan dalam menjalankan tugasnya, untuk itu saran konstruktif sangat kami butuhkan,” katanya.
Kapolda menyatakan, langkah awal setelah menjabat sebagai Kapolda Lampung adalah langsung menyambangi Brigif 3 Marinir, Pangkalan AL, Makorem Garuda Hitam untuk meminta dukungan dalam menjalankan tugasnya. ”Langkah awal di Lampung, semua instansi mulai Makorem, Lanal, Brigif Marinir langsung saya sambangi guna meminta dukungan sekaligus memperkenalkan diri,” katanya.
Dengan wartawan, kata Jendral Polisi bintang dua ini meminta agar dalam menyajikan berita hendaknya dengan bahasa yang halus dan tidak provokatif. ”Kami minta dalam penulisan berita hendaknya dengan bahasa yang halus dan tidak provokatif. Kenapa, agar masyarakat juga tidak khawatir,” ucapnya.
Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), media dihimbau untuk membantu kepolisian dengan mencipatakan suasana yang teduh. ”Kami sudah datangi semua peserta calonkada yang akan berkompetisi dan tim suksesnya untuk tidak mengeluarkan statment yang mengejek dan menghina calonkada lain. Karena dalam berdemokrasi, media adalah garda terdepan,” tutur dia.
Kapolda menegaskan, kepolisian bersama wartawan harus bisa membuat suasana teduh dalam memberikan informasi ke masyarakat.”Sebagai aparat polisi, kami ajak kepada rekan media untuk membuat informasi dengan damai. Karena keributan tidak membawa manfaat apa apa dan semua akan rugi. Ayok,kita buat Lampung lebih kondusif damal menjalankan pesta demokrasi,” katanya. (nt/*)
