Bandarlampung (SL)-Berkecimpung di dunia hukum pasti tak asing lagi dengan sosok seorang Wahrul Fauzi Silalahi yang pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Saat ini, dirinya menjabat sebagai Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Lampung. KAD adalah suatu wadah kerja sama yang keluar dari rahim Kadin Lampung dan lembaga anti rasuah yaitu KPK.
Wahrul sapaan akrabnya, menjadi Ketua KAD Lampung karena ingin menjadikan Lampung bersih dari tindak pidana korupsi. Langkah awalnya yakni menggelar deklarasi anti korupsi antara KAD dan Kamar Dagang dan Insdustri Indonesia (Kadin) Lampung.
Menurut Wahrul, Lampung wajib bangga, KPK melihat dan mempercayai Kadin Lampung sebagai contoh setelah melihat Deklarasi Komite Advokasi Daerah Lampung kemarin, dan ini kontribusi Kadin Lampung untuk Indonesia. “Lampung juga dipercaya oleh KPK sabagai pembicara tingkat internasional tentang anti korupsi di Jakarta,” kata dia, Kamis (14/12/2017).
Ayah dua orang anak ini menambahkan dalam kasus korupsi ada dua sisi yang harus dilakukan yakni pencegahan dan proses penegakan hukum. “Di Lampung sendiri ada dua isu, yang pertama masalah perizinan banyak yang tumpang tindih dan ketidaktahuan pengusaha tentang syarat-syaratnya. Kedua, pelanggaran tentang pengadaan. Dua konteks ini yang rawan, banyak pelaku usaha yang antara lain, soal pelelangan atau tender, dan izin usahanya,” ungkap dia.
Dengan adanya KAD ini mudah-mudahan pelaku dan regulator dapat berkonsolidasi dengan baik. “Pelaku usaha punya niat lurus, pemerintahan juga punya aturan yang lurus dan tidak mempersulit pengusaha,” ujarnya.
Memberantas korupsi merupakan sebagian dari komitmen dirinya sendiri sejak bergabung sebagai advokat. “Secara pribadi saya belum pernah menangani kasus korupsi, meskipun sudah ada yang datang minta bantuan, namun saya menolak secara halus. Karena kalau kita membantu koruptor sama saja mencederai diri sendiri,” imbuhnya.
Pria yang juga salah satu kader partai politik tersebut berharap pertumbuhan ekonomi di Lampung cepat dan sehat. “Para pelaku usaha juga aman kondusif, maka upaya kita ke depan melakukan verifikasi terkait dengan sertifikasi usaha dan internalisasi usaha. Kita cek izinnya dan dokumen lainnya, harus ada indikator, secara dokumen lengkap, mempunya lisensi kemudian laporan keuangan terbuka dan transparan,” ujarnya.
Selain dari sisi pengusaha, para regulator seperti Bappeda dan BPMP harus bersih. “Regulator harus clear misalkan izin harus menurut undangan-undang dan terbuka. Penyelesaian di bawah meja harus di hilangkan,” harapnya.
Banyak pelaku usaha terjebak, di satu sisi, kalau tidak mengikuti regulator yang nakal maka izin tidak keluar dan produksi tidak lancar. “Makanya keduanya harus dibersihkan. Nah, KAD sebagai wadah solusi konsolidasi antara kedua belah pihak ini,”katanya. (red)
Korban saat akan dibawa pulang keluarga. (foto/dok/sinarharapan)
Bandarlampung (SL)-Anggi Wisnu Saputro (20), mahassiwa Prodi Manajemen angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unila, meregang nyawa dalam perjalanan menuju Klinik Medical Center Kedaton (KMC) usai tersetrum saat memperbaiki tower air Masjid At-Tarbiah FEB Unila, Senin (18/12/2017) sekitar pukul 15.30 WIB.
Informasi di Kampus Unila menyebutkan, warga Kecamatan Batanghari, Lampung Timur tersebut tewas ketika memperbaiki tower air untuk wudhu para jamaah masjid. “Karena air tak bisa mengalir korban memanjat tower setinggi lima meter, untuk memperbaiki aliran listrik. Tak lama berselang, tubuhnya menggantung di atas tower,” kata saksi di sekitar Masjid.
Korban sempat dibawa ke Klinik Medical Centre (KMC) Kedaton, namun dalam perjalanan nyawanya tidak tertolong. Rekan rekan korban sesama mahasiswsa FEB Unila, terutama prodi manajemen 2016 berduka, dan menyambangi klinik. Jenazah korban kemudian dibawa ke kediamannya sekitar pukul 18.30 WIB.
Fahmi, rekanya korban di FEB dan juga anggota UKM Rohani Islam (Rois), menuturkan peristiwa terjadi setelah adzan Asar berkumandang dan hendak menunaikan salat berjamaah. Namun air tower mati dan Anggi berniat memperbaikinya. Sebelum naik ke tower, lanjut Fahmi, Anggi sempat menitipkan Musola Tarbiah untuk dijaga.
“Tadi dia ngomong, dek tolong jaga dibawah dulu ya, saya mau ke atas lihat tower,” ujarnya di Klinik Medical Center Kedaton, Senin (18/12).
Tetapi hingga rakaat kedua berjalan, dan masih ada jamaah yang hendak wudhu, air tak mengalir, mereka lalu memeriksa tower, dan melihat korban terlihat menggantung, dan para jamaah langsung teriak.
“Baru ketahuan itu setelah rakaat kedua, ada orang teriak minta tolong, ternyata kak Anggi sudah posisi tergantung di atas tower, kepalanya kebawah gitu,” ucapnya, dilangsir sinarharapan.com
Rekan lainnya, Febrian Dinia Putri, mahasiswa Manajemen FEB Unila angkatan 2016 mengatakan, awalnya dirinya yang berusaha naik keatas tower, karena air untuk keran wuduh tak bisa berjalan.
Menurut Febrian, almarhum merupakan sosok yang baik, dan aktif di orgnaisasi kampus, selain itu ia juga merupakan pengurus dari Mushloa At-Tarbiyah. (sh/nt)
Bandarlampung (SL) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menggelar workshop disabilitas, dalam rangka memenuhi hak penyandang disabikitas dalam Pemilu. Selain melibatkan KPU Kabupaten Kota, Disdukcapil Se Lampung, workshop juga diikuti para disabikitas, berbagai tuna.
Komisioner KPU Lampung Hanndy Mulyaningsih mengatakan kegiatan itu dalam rangka memenuhi hak hak pilitik disabikitas, sesuai amanat Undang-undang No. 7 Thn 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU, BAWASLU, termasuk Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No. 2 Thn 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dan MoU antara KPU dan PPUA Penca Tentang Pelaksanaan Pemilu Akses.
“Targetnya adalah akses disabilitas di TPS, dan penyelenggara memahani pelayanan disabilitas. Bahwa hak hak pokitik warga negara itu terpenuhi. Termasuk bagaiaman temen temen daerah bisa juga mendampingi disabilitas mendapatkan rekaman ktp, ” kata Hanndy.
Sementara Heppy Sebayang mengapresiasi kegiatan KPU Lampung, yang menggelar workshop disabilitas, dengan menghadirkan para disabilitas
“Ini luar biasa, workshop khusus tentang disabilitas, tidak seperti daerah lain. Tetimakasih KPU Lampung, ” kata pengurus Lembaga Advokasi dan pendampingan penyandang cacat Indobesia ini.
Heppy menjelaskan penyandang disabilitas adalah memiliki keterbatasan fisik, Intelektual, mental, dan/atau sensorik, memiliki hambatan mobilitas dan berinteraksi karena faktor lingkungan dan/atau sikap masyarakat, atau tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif tanpa lingkungan yang akses, bantuan/pelayanan orang disekitarnya.
Untuk itu, bentuk aksesibilitas yang harua dilayani adalah aksesibikitas fisik misalnya tempatkan TPS dilokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu- batu, tidak berumput tebal, tidak melompati parit.
“Lalu lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda. Lalu ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda. Sediakan alat bantu coblos pemilih tuna netra di setiap TPS Sediakan formulir C3 lform pendampingan bagi pemilih disabilitas,” katanya. (nt/jun)
Bandarlampung (SL)- Disabilitas di Lampung belum ditempatkan pada perlakuan khusus. Sementara UU 45 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, termasuk penderita disabilitas.
Ketua Pertuni ungkapkan prihatin dengan pemprov dan Parpol di Lampung.
Dalam Workshop Disabilitas yang diselenggarakan KPU Provinsi Lampung, Kamis (14/12) Hotel Sherathon, Bandarlampung, terungkap bahwa Provinsi Lampung telah memiliki Perda tentang disabilitas, bahkan sebelum UU tentang disabilitas ada. “Tapi isinya tidak menyentuh subatansi dan kebutuhan disabikitas, perda hanya formalitas, mungkin isinya hanya copy paste UU,” kata Sukron, ketua persatuan disabilitas Lampung.
Untuk itu, Syukron, mengajak semua pihak untuk mendorong dilakukan revisi Perda, dan merumuskan dengan melibatkan disabilitas. “Yang berkepentingan dan yang ada disini bisa mendorong DPRD dan Pemprov melakukan revisi, sesuai dengan kondisi disabilitas, ” kata Syukron, tunetra yang sarjana disabilitas ini, saat materi hak suara pemilih penyandang disabikitas dan pilkada aksesibel, oleh Heppy Sebayang SH.
Hal senada dikatakan Ketua Persatuan Tuna Netro (Pertune), Selamet. Yang menyatakan bahwa disabilitas di Lampung selama ini hanya jadi objek, kepentingan proyek sesaat. “Kami kadanag kadang tiba tiba diminta berkumpul, lalu acara acara, tapi setelah itu ya sudah, hilang dan dilupkan,” kata Selamet.
Jadi jika dibandingkan dengan daerah lain, Lampung dengan daeraj lain itu seperti surga dan neraka. “Apalagi partai polutik di Lampung sangat belum aspiratif terhadap disabilitas. Kami pernah menguji ikut daftar pencalekan, pilkada, di Partai Politik, baru ambil berkas bayar Rp2,5 juta. Termasuk Pemprov Lampung, dibuktikan dengan perhatian dan kepedulian. Jika kami ada acara keluar, minta bantu 10 juta ke pemda, dikasinya cuma Rp1 juta, sementara kami mau jalan 10 orang, cukup apa satu juta. kalo dibandingkan dengan daerah daerah lain yang bisa cater bus, ” katanya.
Wakil Ketua Lembaga Advokasi dan Pendampingan Penyandang Cacat Indonesia (LAPPCI) Heppy Sebayang SH menyatakan agar para disabilitas di Lampung tidak berkecil hati, dan mendorong para disabilitas untuk terus berbuat dengan menunjukkan disabilitas yang betkualitas.
“Temen temen disabilitas harus gandeng media, seperti dipusat. Jangan patah semangat, dan tetus berbuat untuk tunjukan bahwa disabilitas berkualitas,” kata Heppy, dipandu moderator Komisioner KPU Lampung, Handy Mulyaningsih. (nt/jun)
Tabligh akbar Ustad Somad, di Lapangan Enggal, Bandarlampung.
Bandarlampung (SL)-Bersama para habaib, pejabat, asatid, tokoh masyarakat termasuk gubernur Lampung, bakal calon Guberbur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi hadir dan menyimak ceramah ustad Abdul Somad, Lc, MA, dalam Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di lapangan Saburai Enggal, Selasa (12/12/2017) malam.
Menurut Arinal Djunaidi, apa yang disampaikan Ustad Abdul Somad, bisa menjadi inspirasi jika kelak dirinya dipercaya masyarakat Lamoung menjadi Gubernur.
Arinal menilai betapa pentingnya pendidikan agama bagi generasi bangsa. Pendidikan agama sebagai perisai dan pilar kehidupan dalam membangun mental Anak Bangsa. “UAS (Ustad Abdul Somad) mampu menjadi perekat umat. Saya datang murni ingin mendengarkan ceramah UAS kalau selama ini hanya nonton via youtobe, alhamdulillah dapat berjumpa langsung. Saya ikhlas walau harus basah kuyup diguyur hujan dan merasa bangga ternyata rakyat Lampung guyub dan antusias ingin mengaji dengan Ustad Abdul Somad,” kata Arinal.
Cagub Lampung juga Ketua DPD Partai Golkar Lampung sangat mengapresiasi acara petingatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H yang digelar oleh Majelis Burdah Asy-sifa, sekaligus Haul Almarhum Habib Muhammad Bin Ali Smith dan Almarhumah Syarifah Nur Intan Binti Ali Assegaf, yang merupakan orang tua dari Habib Zen Bin Smith yang merupakan inisiator acara. Arinal juga takjub melihat semangat umay Islam yang memadati lapangan Saburai Enggal walaupun kondisi hujan. Ini menandakan bahwa umat Islam di Lampung sangat mencintai ilmu agama dan menghormati ahli agama.
“Saya menilai, sebagai orang Lampung kita mampu menyambut tamu yang sekaligus ulama yang datang ke tanah Lada ini. Mari kita jaga ulama kita, agar syiar Islam terus menggema di bumi ini,” ujar Arinal. (rls)
ASN Dinas PU Lampung Utara menuntut gaji, segel kantornya. (foto/dok/net)
Lampung Utara (SL)-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara mogok kerja dan menyegel kantor karena belum menerima honor beban kerja (BK) dan honor kegiatan.
Alian Arsil, koordinator aksi mogok tersebut mengatakan aksi itu dilakukan karena telah 7 bulan mereka melaksanakan tugas sebagai ASN dalam kegiatan-kegiatan yang digelar belum menerima gajih begitu juga dengan BK mereka.
“Seluruh ASN dinas pekerjaan umum dipastikan akan ngantor di rumah masing-masing. PPK, PPTak, Pengawas dan perencanaan berikut tim PHO akan libur panjang, sebelum dana perencanaan, dana honor, seperti SPPD, beban kerja dan yang menyangkut hak-hak kami pegawai dinas PU dan tata ruang terpenuhi,” kata Alian Arsil, Senin (11/12/2017).
Menurut Alian, sebagai ASN pegawai yang bertugas di Dinas PU telah melaksanakan tugas-tugasnya, namun hak atas honor kegiatan tersebut tidak terbayarkan. “Kami pegawai PU selalu di tuntut profesional bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan, akan tetapi para pejabatlah yang mengkorupsi uang rakyat. Tapi para aparat penegak hukum baik jaksa polisi di lampung seakan todak melihat dan tau,” ujarnya.
Selain itu, menurut Alian Arsil, Pimpinannya, Kadis PUPR, Syahbudin sudah beberapa waktu tidak pernah masuk ke kantor untuk itu mereka juga meminta pihak inspektorat agar melaksanakan tugasnya tidak tebang pilih. “Kepala dinas dan pejabat-pejabat lainnya jarang masuk kantor, seharusnya pejabat seperti ini ditindak tegas,” katanya.
Lalu para ASN lainnya menyerukan permintaan agar hak-hak mereka dibayarkan demi terlaksananya kegiatan-kegiatan melalui Dinas PUPR Lampung Utara bisa lebih baik. “Kami tidak akan pernah takut untuk meminta hak-hak kami, karena tugas dan kewajiban kami sudah dilaksanakan jadi kami berhak meminta hak kami,” kata Alian, diaminia para ASN yang bertugas di Dinas PUPR. (nt/jun)
Bandarlampung (SL)-Puluhan ribu warga Lampung memadati Lapangan, Enggal, Bandarlampung, Selasa (12/12/2017) malam. Mereka datang dari berbagai penjuru Lampung mengikuti pengajian dan ingin mendengar ceramah ustad H. Abdul Somad, Lc, MA.
Jamaah pengajian Lampung Bersholawat itu duduk tertib dengan alas seadanya. Walau sejak sore hari diguyur hujan, tidak menyurutkan ummat Islam datang ke Lapangan Enggal. Alunan Sholawat Nabi menggema di Lapangan Enggal.
Ustad Abdul Somad mengisi ceramah dalam acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Lampung Bersholawat di Lapangan Enggal milik Korem 043 Garuda Hitam. Sekertaris Pelaksana Mashudi, SE, menjelaskan, Ustaz Somad dijadwalkan mengisi cetamah Tabligh Akbar. Dia disambut para Habaib, ulama, ustad.
Tampal hadir Danrem 043/Gatam Kol. Hadi Basuki, Wakil Walikota Yusuf Kohar, Ansori Djausal, mantan Sekda Tanggamus H. Mukhlis Badri, Wakil Walikota Yusuf Kohar, Wadan Brigif 3 Piabung Letkol (Mar) Sulistiyo, mantan wakil walikota Thobroni Harun, anggota DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra, Rektor IIB Darmajaya Ir. H. Firmansyah Alfian, MBA, tokoh masyarakat Ir. H. Faishol Djausal, H. Riza Murhadi, mantan Sekda Tanggamus H. Mukhlis Basri, H. Irfan Nuranda Djafar, H. Ardiansyah dan tokoh lainnya.
Para tokoh ini bersholawat bersama puluhan ribu ummat Islam dari berbagai penjuru Lampung. Selain bersholawat mereka mendengarkan ceramah ustad H. Abdul Somad, Lc, MA. Jamaah pengajian Lampung Bersholawat duduk tertib dengan alas seadanya. Walau sore hari diguyur hujan, tidak menyurutkan ummat Islam datang ke Lapangan Enggal (Korem 043/Gatam). Alunan Sholawat Nabi menggema di Lapangan Enggal. (nt/jun)
Bandar Lampung (SL)-DPRD Provinsi Lampung, akhirnya mengeluarkan rekomendasi, terkait keluhan warga Pasir Gintung, Bumi Waras, Labuhan Ratu, Sawah Brebes. DPRD Lampung minta PT KAI menghentikan sgala proses yang menggangu kehidupan warga.
Hal itu terungkap, saat puluhan perwakilan warga yang kembali mendatangi Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Senin (11/12/2017). puluhan earga itu mendatang Komisi IV DPRD untuk menanyakan hasil rapat dengar pendapat (hearing). Hasil hearing antara warga dan Komisi IV, diketahui hasilnya Selasa (12/12/2017).
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengeluarkan surat rekomendasi perihal penghentian sementara sosialisasi, pengukuran dan penarikan uang sewa, atas tanah oleh PT. KAI.
Rekomendasi tersebut, tertuang dalam surat nomor: 005/1953/III.01/2017, tertanggal 11 Desember 2017.
Direktur LBH Bandarlampung mengaku sangat berterima kasih kepada DPRD Provinsi Lampung, yang telah menerima keluhan aduan masyarakat terkait polemik lahan sengketa antara warga dengan PT.KAI dan mengeluarkan surat rekomendasi penghentian sementara.
“Harapan kami PT. KAI bisa mengindahkan dan mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh ketua DPRD Provinsi Lampung,” kata Alian.
Terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan PT.KAI, Alian menyebut LBH Bandarlampung setidaknya sudah menerima kuasa 1.500 dari masyarakat atas polemik tersebut dan kemungkinan bisa lebih, karena masih terus dilakukan pendataan.
“1500 warga ini, adalah masyarakat yang menjadi korban setelah tanah yang huni mereka selama berpuluh-puluh tahun ini, tiba-tiba diklaim milik PT. KAI,” tegasnya.
PT KAI Belum Terima Rekomendasi DPRD
Sementara itu, Humas PT. KAI Divre Tanjungkarang Pranoto, mengaku belum menerima surat Rekomendasi DPRD Lampung.
“Kemungkinan suratnya sudah sampai ke meja dipimpinan tetapi belum sampai ke saya,” kata Pranoto.
Menurut Pranoto, dikarenakan surat rekomendasi tersebut belum sampai kepadanya, katenanya ia akan mengkroscek terlebih dulu dan menanyakan ke pimpinan. (rls/nt)
Bandarlampung (SL)-Atas nama Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lampung M Ridho Fichardo melantik Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin di Balai Keratun Lantai III Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (11/12/2017) pagi.
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin untuk memajukan wilayah tepi barat Lampung sebagai wilayah wisata unggulan Provinsi lampung, terutama menjaga kondusifitas masyarakat dan memperlancar konektifitas antar wilayah agar dapat menarik investasi.
“Mari kita jadikan kabupaten Lampung Barat menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Barat, kebanggan Pemerintah Provinsi, terutama kebanggaan bagi masyarakat Lampung pada umumnya,” kata Ridho.
Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik. “Semoga amanat yang diberikan dapat diemban dengan baik dan dapat melanjutkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat lebih baik lagi.” Katanya.
Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Mukhlis Basri, Bupati Lampung Barat periode sebelumnya yang telah memimpin Lampung Barat selama 2 periode dan berjalan dengan sangat baik. “Selama ini Pak Mukhlis Basri telah manjaga dan mengawal pembangunan di Lampung Barat, sehingga pembangunan dapat bejalan dengan aman, damai, dan Kondusif.” Kata Ridho. (nt/red)
Konfrensi pers, Survei Rakata Institute, Mei-Desember 2017.
Bandarlampung (SL)-Hasil survei Rakata Institute terhadap Bakal Calon Gubernur sejak Mei-Desember 2017. Hasilnya untuk tingkat popularitas, petahana M Ridho Ficardo masih unggul mencapai 94,00%. Sedangkan kejutan datang dari Mustafa diposisi kedua (79%), menyalip Herman HN yang berada diposisi ketiga (78,75%), disusul Arinal Djunaidi (78,00%).
“Sosialisasi masif oleh Arinal dan Mustafa dalam satu semester ini telah menempatkan keduanya masuk menjadi sosok populer jelang Pilgub Lampung 2018,” kata Ditektur Eksekutif Rakata Institue Dr. Eko Kuswanto di D’MC Coffe, Senin (11-12).
Sedangkan, untuk tingkat elektabilitas, kata Eko Kuswanto, Mustafa keluar sebagai kandidat elektabilitas tertinggi memperoleh 18,25% dngan kenaikan elektabilitas +3,25%. Elektabilitas Herman HN 17,75%, Arinal 14,75%, dan Ridho 12%. “Kenaikan elektabilitas tertinggi diraih oleh Arinal mencapai +13,75%. Persaingan ketat diantara keempat kandidat akan membuat peta politik terus berubah mengingat swing voters cukup tinggi pada angka 37,25%,” ungkap Eko.
Publikasi hasil rilis survei ini menghadirkan perwakilan kandidat, Ridho diwakilkan Sony Zainhard Utama, Herman HN diwakilkan Rahmat Husein, Mustafa diwakilkan M Yunus, dan Arinal diwakilkan Heri Wardoyo dan Yuhadi.
Secara menyeluruh, jelas Eko Kuswanto, suvei Rakata Institute jelang Pilgub Lampung 2017 dengan metode penarikan sampel secara acak berstrata (stratified menggunakan sampling) melibatkan 400 responden dari populasi calon pemilih yang terdafar pada DPT KPU, Populasi Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang dilatih.
Survei ini pemilih di Provinsi Lampung memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai responden. memiliki tingkat kepercayaan 95 dan toleransi kesalahan (margin error) 5%. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atas Presiden RI dan Gubernur Lampung, potensi partisipasi publik dalam pilkada dan hal terkait aspirasi publik lainnya, mengetahui popularitas, tabilitas, tren popularitas dan elektabilitas para kandidat gubemur dan wakil gubernur. partai politik di Lampung, dan peluang 4 kandidat gubermur.
Temuan-temuan survei adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi 64,50%, ini relatif tinggi karena berada pada level >50%. Sementara tingkat kepuasan terhadap kineria Gubemur M. Ridho Ficardo 36,25% dan secara kuantitatif angka ini relatif rendah karena berada pada level di bawah 50.00%.
Tren tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden RI Joko Widodo pada periode survei ini menunjukkan angka Aman secara elektoral, setidaknya untuk pemilih di Lampung.
Angka ini penting untuk modal keikutsertaan pada Pilpres mendatang Sementara kecenderungan tingkat kepuasan publik Lampung terhadap Gubernur Ridho Ficardo dari bulan Mei hingga Desember 2017 konstan pada level <50% dan secara angka ini tidak aman karena kurang dari 50%.
Publik yang merasa puas dengan kineria Gubernur Lampung saat ini permasalahan Publik menilai bahwa Pemprov Lampung belum/tidak berhasil menangani utama yaitu: (a) ketersediaan lapangan kerja (64,00%), (b) masalah listrik (57,00%), dan (c) mengatasi masalah kriminalitas dan keamanan (52,50%), disamping permasalahan permasalahan lainnya.
Sedangkan publik menilai Pemprov Lampung dinilai telah berhasil pada sektor pendidikan yang tejangkau (69,50%) dan pelayanan kesehatan terjangkau (67,75%) 3. Publik Lampung yang menginginkan gubemur baru sebanyak 70,25%, tidak menginginkan gubernur baru 12,00%, dan 17,75% tidak tahultidak jawab.
Ingin Gubernur Baru
Tren keinginan publik memiliki gubernur baru dari bulan Mei hingga Desember 2017 konsisten pada level 50% dan secara elektoral angka ini tidak aman karena lebih dari separuh pemilih menghendaki gubernur baru,
M. Ridho Ficardo masih paling populer (94,00%), dibayangi secara ketat oleh tiga kandidat lainnya yaitu Mustafa (79,00%), Herman HN (78,75%) dan Arinal Djunaidi (78.00%). Jika diukur sejak bulan Mei hingga Desember 2017 ini maka kenaikan tertinggi atas popularitas kandidat diraih oleh Arinal (70,30%) diikuti Mustafa (+35,30%), Herman (+8,35%), dan untuk pertama kalinya dalam rentang waktu Mei hingga Desember 2017. Petahana berada pada (18,25%), posisi keempat dengan elektabilitas 12% angka ini berada di bawah Mustafa adalah terendah Herman (17.75%). dan Arinal (I4,75%).
Elektabilitas gubernur petahana di dalam kurun waktu satu semester terakhir ini. Jika diukur sejak bulan Mei hingga Desember 2017 ini maka kenaikan tertinggi atas clektabilitas kandidat diraih oleh Arina 13,75%) diikuti Herman (13,65%). Mustafa 3.25%) dan Ridho (-1,90%).
Tiga kandidat gubernur Mustafa, Herman, dan Arinal- kini adalah sosok-sosok yang makin patut diperhitungkan untuk merebut kursi BE 1. Persaingan ketat di antara keempat kandidat akan membuat peta politi terus berubah mengingat swing voters masih cukup tinggi pada angka 37,25.
Dari 15 nama yang berpeluang maju sebagai wakil gubernur, lima nama terpopulcr adalah Bachtiar Basri (54.50%), Eva Dwiyana (36,75%), Rycko Menoza (35,50% Zainuddin 33,75e dan Chusnunia Chalim (30,50%). Sementara Sujadi memiliki popularitas 3 (13.75%), Edi Irawan Arief 1,75%), M. Khadafi (11,50%), Almuzammil Yusuf (8,00%) Ahmad Jajuli (7,25%), dan Helmi Hasan (4,25%)
Chusnunia Chalim (Nunik) adalah sosok paling elektabel untuk menjadi wakil dipilih oleh 14.00% publik Lampung, diikuti oleh Mukhlis (8.25%), Bachtiar 7.S50%), Rycko (3,00%), Ike (2,50%), A. Jajuli (2,00%), Edi (7,00%), Eva (4,50%, Zainuddin (4.25%. rawan (1,75%) Heri (175%) Gunadi (1.50%), Helmi (0,75%), Khadafi (0,50%), dan Almuzammil (0.25% 8.
Sebanyak 64.25% publik mengetahui akan ada Pilgub Lampung pada tanggal 27 Juni 2013 mendatang. Angka ini relatif cukup tinggi dan sudah baik, meski demikian sosialisasi oleh diintensifkan agar 100% publik bisa tahu waktu berbagai pihak khususnya KPU harus terus pelaksanaan Pilgub Lampung Tuen pengetahuan publik atas waktu pelaksanaan pilgub meningkat dari waktu ke waktu.
Tren positif ini harus terus ditingkatkan ke level maksimum agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam pilgub dengan baik 9 Jika Pileg dilaksanakan pada periode survei maka PDIP akan meraih elektabilitas tertinggi d Lampung yaitu 23,00%, diikuti Nasdem 13,00%, Golkar 10,50%, Demokrat 7.75% PKB PAN 2,00%, PKS 1,75%, Hanura 0,75%, Perindo 0,50%, PBB 0,25%, 4.00%, Gerindra 4,00 dan Garuda 0,25% Posisi ini masih sangat berpeluang berubah hingga Pileg 2019 mendatang mengingat swing voters masih 32,25% 10.
Dari 4 (empat) indeks, yaitu elektabilitas, partai koalisi, tingkat kepuasan, dan keinginan gubernur baru, maka tiga kandidat memiliki indeks positif untuk melaju ke tahapan selanjutnya, yaitu Mustafa memiliki indeks tertinggi +2,83, diikuti Herman +2,78, dan Arinal 2,48% Sementara Ridho memiliki indeks negatif yaitu -0,80.
Jika indeks minimum yang diperlukan untuk seorang kandidat maju ke tahapan selanjutnya bernilai +1,00 maka hanya 3 kandidat yang berpeluang maju ke tahap selanjutnya yaitu Mustafa, Herman, dan Arinal, sedangkan Ridho memiliki peluang terendah untuk maju ke tahap selanjutnya. Meski demikian peluang ini bisa berubah dinamis mengingat masih ada sedikit waktu sebelum masa pendaftaran calon. (juniardi)
Sumber Survei Rakata Institute 2017, Direktur Eksekutif Dr. Eko Kuswanto
Bandarlampung (SL)-Berkecimpung di dunia hukum pasti tak asing lagi dengan sosok seorang Wahrul Fauzi Silalahi yang pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Saat ini, dirinya menjabat sebagai Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Lampung. KAD adalah suatu wadah kerja sama yang keluar dari rahim Kadin Lampung dan lembaga anti rasuah yaitu KPK.
