Kapal tripatra sandar di TPI Lempasing selama tiga hari.
Bandarlampung (SL)-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandarlampung membenarkan telah memberikan izin atas pemanfaatan fasilitas milik pemerintah diperuntukan berlabuhnya Kapal Tripatra Nusantara sejak 27 hingga 29 Agustus 2017 di Dermaga TPI Lempasing, Bandarlampung.
Kepala DKP Bandarlampung, Aksa Jamili membantah penempatan itu tidak menyalahi peruntukannya karena Dermaga TPI Lempasing untuk umum. “Bukan saja masyarakat nelayan setempat yang bisa menikmati tapi pihak swasta juga boleh,” katanya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/8/2017).
“Peruntukannya tidak menyalahi aturan yang berlaku karena itu bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat nelayan di areal dermaga tersebut,” sambungnya.
Aksa menjelaskan keberadaan Kapal Tripatra untuk memenuhi kepentingan nelayan terhadap kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) kapal nelayan setempat. Dia mengaku siap memfasilitasi jika nelayan mengeluhkan keberadaan kapal pengangkut BBM tersebut.
“Jadi jangan dimonopoli dong dengan nelayan. Kami akan sosialisasikan kepada nelayan agar tidak menimbulkan permasalahan,” ucapnya.
Menurut Aksa, bersandarnya kapal Tripatra hanya sementara waktu dan nantinya akan dipindahkan ke tengah laut paling lama satu minggu. “Karena itu juga akan membuat tambatan kapal sekitar dekat dermaga itu seluas 40 meter,” ujarnya.
Kabid Tangkap DKP Bandarlampung, Akmal menambahkan bahwa pemanfaatan dermaga itu sesuai dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan satuan kerjanya.
Menurutnya, pemanfaatan sarana dermaga TPI yang dilakukan pihak Tripatra Nusantara itu aturannya sudah jelas. “Anda kan tahu bunyi suratnya apa. Mereka sandar dan usaha pengisian bbm itu bisa jadi untuk masyarakat luar tapi pihak di kita memprioritaskan kepentingan nelayan setempat,” ujarnya, dikutif koranpagi.co
Sandar Tiga Hari
Sementara perwakilan Tripatra Nusantara, Agus Widjanarko mengaku sandarnya kapal itu dilakukan sementara. “Ya memang keberadaan kapal itu sudah tiga hari bersandar di dermaga TPI Lempasing, nanti akan kami geser ke tengah,” katanya.
Agus menyatakan penempatan sandarannya kapal itu juga telah mendapatkan izin dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandarlampung. “Kami sesuai prosedur, tidak hanya memanfaatkan begitu saja tapi kami juga tetap memperhatikan para nelayan setempat,” ujarnya. (jun/nt/kp)
Bandarlampung (SL)-Musikus senior Lampung, Hari Kohar alias Koharuddin, apresiaisi Gubernur Lampung Ridho Ficardo, atas perhatian terhadap budaya, kesenian dan para seniman daerah di Lampung.
“Tidak hanya fokus membangun infastruktur Lampung, tetapi juga Gubernur Lampung itu juga cukup perhatian pada budaya dan kesenian daerah,” kata Hari Kohar, saat melihat lamban Sastra yang digawangi Isbedi Stiawan mendapatkan satu ruang pameran saat pembukaannya di Lapangan Korem, Enggal, Bandarlampung, Jumat (25/8/2017).
Menuruh Hari Kohar, dalam LFK 2017, ada pertunjukan budaya dan lomba baca puisi. Apresiasi sastra dan seniman yang ikut menggaungkan Lampung dalam bait puisi.
Rencananya Pekan depan (12-16/9/2017), Pemprov Lampung mengirimkan para seniman lewat Taman Budaya Lampung lawatan dalam rangka Perhelatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia yang ke-5 di Provinsi Maluku.
Hari Kohar melihat perhatian gubernur terhadap Dewan Kesenian Lampung (DKL) dibawah pimpinan Ny. Yustin Ridho Ficardo memimpin berbagai seniman sastra, musik, tari, film, lukis, dan lainnya. “Budaya dan seni terapresiasi dengan baik selama kepemimpinan gubernur yang masih berusia kepala tiga itu. Seni menjadi bagian dari perhatian pemerintahnya,” katanya.
Hari Kohar mengaku prihatin jika pemimpin tak perhatian pada kesenian dan seniman. “Saya kaget ada misi bakal calon gubernur yang tidak memasukan budaya dan kesenian sebagai perhatiannya kelak,” ujar pria yang selalu tampil trendy.
Padahal, kata suplair pupuk tersebut, budaya dan kesenian bagian penting dari pembangunan. Pembangunan tidak semata fisik tapi juga nonfisik. “Infrastruktur jadi kering tanpa unsur budaya, kesenian, dan seniman,” katanya. (jun/rls)
Sekjen SMSI Pusat Menerima Cindera mata dari Ketua SMSI Lampung. (Foto/dok/ist)
Bandarlampung (SL)-Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus mengatakan, revolusi itu selalu memakan korban, namun nanti akan menandai siapa pahlawan dan siapa korban. Hal itu juga yang harus terjadi dalam perkembangan bisnis media, terutama media online.
“Tergantung kita menandai, begitu juga pada masalah yang menjebak, pengusaha itu menangkap peluang di revolusi industri. Bagaimana kita tidak terjebak, namun melompati itu,” kata Firdaus, saat menjadi pembicara pada Workshop Verifikasi Media Siber, SMSI Lampung, di Bandarlampung, Selasa (29/08/2017).
Ketua PWI Provinsi Banten ini menceritakan, saat merantau ke Jawa menjadi Ketua PWI berkat gagasan dan mampu melompat dari revolusi. “Ketika kita jadi personal, kita bukan siapa-siapa. Kalo sekarang ada 10 orang pemilik media online bisa konsisten, bisa menentukan siapa gubernurnya atau pemenang Pilgub. Teganntung Bagaimana memposisikan kita,” katanya, yang dipandu moderator Juniardi
Komisaris RMOL.com Lampung dan Banten ini menjelaskan media siber tidak lepas dari survey, tidak melulu hanya mendapatkan iklan (income). Karenanya harus berbagai peran, bagaimana menciptakan sistem yang berkaitan.
“Contohnya 7 perusahaan memiliki buzzer, 10 perusahaan memegang survey, dan posisi berita, 1 portal punya 10 akun (medsos), artinya berkali lipat jumlah pengunjung media online, ketika buzzer berjalan dan survey mengiringi, karena media ke depan ini bisnis,” katanya.
Bisnis itu investasi dan kerja keras. Seluruh peluang harus ditangkap. Kunci kesuksesan perusahaan ada di sumber daya manusa (SDM), SDM kata dia yang paling mahal. “Peralatan bisa dibeli namun SDM tidak,” katanya.
Dan, lanjut Firdaus, SDM yang kuat bisa memelihara perusahaan, semua pengusaha media bisa meraih kesuksesan, dikarenakan, sistem itu harus lahir dari proses, akan berbeda kultur di setiap proses, sistem dibagun dengan kultur dan mengembangkan SDM.
“Untuk jadi pengusaha kita harus menghitung, memberi, tangan diatas, bukan kita yang dihitung, atau selalu tangan dibawah,” kata.
Sementara, Adolof Hidayatullah, Pengurus PWI Lampung, yang bicara soal etika jurnalisik menyatakan bahwa kode etik adalah aturan moral. “Lebih baik kita dipenjara karena mempertahankan etika, ketimbangkan kita disebut sesama profesi tidak beretika, ” katanya. N (jun/rls)
Bandarlampung (SL)-Kapolda Lampung Irjend Sudjarno mengajak anggota Polri Polda Lampung menjadi moment Idul Adha sebagai motivasi diri dengan memaknai secara baik teladan pengorbanan Nabi Ibrahim. Karena teladan pengorbanan Nabi Ibrahim punya makna mendalam bagi personil Polri khususnya seluruh personil Polda Lampung.
“Arti berqurban dikaitkan dengan tugas operasional sebagai anggota Polri harus memberi semangat bahwa sebagai anggota Polri memang harus banyak berkorban. Dari waktu, kebahagiaan, kesempatan, rekreasi dan banyak hal lainnya, ” kata Sudjarno usai menunaikan sholat Idul Adha di Mapolda Lampung, Jumat 1 September 2017.
Sebagai anggota Polri memiliki 24 jam tugas setiap harinya memastikan masyarakat mendapat keamanan dan terlayani setiap waktu. Pelaksanaan tugas 24 jam itu harus dengan ikhlas seperti apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak.
“24 jam bertugas dengan tidak kenal waktu untuk melayani dan melindungi masyarakat. Semua itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dengan begitu, bisa meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Kita sudah melangkah menuju polisi yang promoter. Jadi tetap harus selalu ada peningkatan kualitas kerja. Kerja itu harus keras, ikhlas, tuntas dan cerdas, ” kata Sudjarno.
Jenderal bintang dua ini menyinggung soal kondisi kamtibmas diseluruh Provinsi Lampung yang hingga kini masih berjalan aman dan lancar. “Malam takbiran tadi malam berlangsung lancar tanpa kendala berarti yang harus dihadapi Polda Lampung dan jajaran. Semoga keamanan kondusif ini bisa berlangsung terus menerus, ” katanya. (Jun/nt/sp)
Bandarlampung (SL)-Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( PW IPHI ) Provinsi Lampung pada Idul Adha Tahun 1948 H/2017 ini lakukan pemotongan 5 ekor sapi Qurban, Jum’at (1/8), setelah Sholat Idul Adha di kediaman Ketua PW IPHI Lampung, H. Tobroni Harun, ST MM, jalan Pagaralam No. 109 Segalamider, Bandarlampung.
Menurut H Tobroni Harun ST MM, 5 ekor sapi ini berasal dari Pengurus PW IPHI Lampung dan akan dibagikan kepada masyarakat yang layak untuk menerimanya.
Kegiatan PW IPHI Lampung, selain melakukan pengajian rutin serta sosial juga sosialisasi kepada calon anggotanya. Sosialisasi organisasi ini sangat perlu dilakukan mengingat jumlah penduduk Lampung yang telah menunaikan ibadah haji cukup banyak. Selain itu setiap tahunnya bertambah jumlahnya cukup signifikan.
Dijelaskannya pada bulan Agustus kemarin PW IPHI Lampung telah melantik kepengurusan daerah di kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. PW IPHI Lampung memiliki program kerja akan membangun Rumah Sakit Haji ( RS Haji ), tujuannya untuk membantu para anggota dan masyarakat umum yang mengalami masalah kesehatan.
” Biaya pembangunan RS Haji ini sedang kita kumpulkan dari sumbangan anggota IPHI. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat umum atau lembaga lain akan ikut menyumbang.” Jelas Tobroni didampingi Ketua Majelis Taklim (MT) IPHI Lampung, Hj Purnama Sari, S.Sos, MM.
Provinsi Lampung sudah memungkinkan mendirikan RS Haji, mengingat daerah ini akan menjadi Embarkasi Haji.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Lampung agar rencana pembangunan RS Haji ini segera terealisasi untuk kepentingan ummat,” kata Tobroni, mantan Wakil Walikota Bandarlampung ini. (jun/rls)
Pimpinan sodak post qurban satu ekor sapi. (Foto/dok/sidakpost)
Jambi (SL) -Pimpinan Redaksi Media Nasional Sidak Post bagikan daging qurban, pada Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah. Pemotongan hewan Qurban satu ekor sapi dilakukan di pelantaran Kantor Redaksi Sidak Post, Jumat (1/9), dan di bagikan kepada yang berhak.
Pada sambutannya, Pimred Sidang Post, Hasan Effendi mengajak masyarakat untuk menjadikan hari raya qurban sebagai momentum untuk berbagi dan membangun solidaritas kemanusiaan.
“Kita berharap dengan perayaan idul adha tahun ini semakin terbentuk solidaritas sesama anggota sidakpost, yakni membangun kepentingan bersama,” katanya.
Yang terpenting adalah mendahulukan kepentingan lebih besar daripada diri sendiri dan kelompok seperti makna yang terkandung dalam perayaan Idul Adha.
Pembagian daging qurban
Tahun ini Sidak Post memotong satu Ekor sapi dan telah distribusikan untuk masyarakat yang berhak. Semoga berkah dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Daging kurban harus didistribusikan secara adil dan merata terutama kepada mereka yang benar membutuhkan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan dan upaya meningkatkan kebersamaan solidaritas sosial,” katanya. (jun/nt/sd)
Ketua DPRD Lampung dan Wakil Gubernur Lampung menanda tangani Perda APBDP, usai Paripuran penetapan, Kamis (31/8). (Foto/dok/ist)
Bandarlampung (SL)-DPRD Provinsi Lampung menyetujui penetapan peraturan daerah (perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017. Penetapan tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (31/8/2017). Selanjutnya, persetujuan itu disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedy Afrizal, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan dokumen Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan Ketua DPRD.
Dalam sambutannya Wagub Bachtiar Basri mengatakan sidang paripurna ini merupakan hasil kesepakatan akhir pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Saat ini kesepakatan tersebut secara formil disampaikan anggota Dewan yang terhormat melalui laporan Badan Anggaran DPRD yang bermuara pada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif,” kata Bachtiar Basri.
Berdasarkan hasil pembahasan tahap I dan tahap II, dihasilkan kesepakatan secara umum pada Raperda Perubahan APBD TA 2017 yaitu jumlah pendapatan daerah Rp7,7 Triliun atau meningkat 14,62%. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3 triliun atau meningkat sebesar 16,3%, dana perimbangan Rp4,5 triliun atau naik 13,67%, dan lain-lain pendapatan paerah yang sah tetap Rp43 miliar dari APBD TA 2017.
Menurut Wagub belanja daerah Rp7,8 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,5 triliun dan belanja langsung Rp3,3 triliun, dan terdapat pembiayaan netto Rp189 miliar. Bachtiar Basri meminta Perubahan APBD mampu dimanfaatkan dengan baik. “Tentunya, Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dalam menyusun anggaran harus bagus. Penyusunan anggaran ini berbasis kinerja yang berarti apa yang dilakukan, itulah yang dibiayai. Untuk itu, Kesiapan OPD dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan,” kata Bachtiar.
Perwakilan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Agus Bakti Nugroho, merekomendasikan agar Gubernur Lampung segera mempercepat APBD Perubahan 2017 agar pelaksanaan cukup waktu, akuntable, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apabila ada rasionalisasi atau efisiensi anggaran di tengah tahun anggaran berjalan, OPD diminta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (Jun/Nt)
Ketua Iwo Lampung Wawan Sumarwan, didampingi Kuasa Hukum Resmen KHadafi, diminta keterangan Propam Polda Lampung. Kamis (31/8). (Foto/dok/ist)
Bandarlampung (SL)-Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung, Wawan Sumarwan dimintai keterangan oleh Bidpropam Polda Lampung, Kamis (31/8/2017). Wawan yang datang didampingi kuasa hukumnya, Resmen Kadafi sekitar pukul 11.00.
Panggilan Polda Lampung itu, merupakan tindak lanjut dari Bidpropam atas laporan yang telah dilayangkan IWO terhadap Kapolres Waykanan AKBP Budi Asrul Kurniawan yang dianggap telah melecehkan profesi wartawan.
Wawan Sumarwan mengatakan laporan IWO ke Propam Polda Lampung sebagai bentuk solidaritas dari IWO terhadap dua wartawan yang merasa dilecehkan Kapolres, yaitu Dedy Tornando dari Radar TV dan Dian Firasta dari tabikpun.com. “Ini sebagai bentuk solidaritas IWO, karena ini menyangkut profesi karena dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar dua jam lamanya itu, penyidik Bidpropam memberikan 12 pertanyaan kepada Pimred inilampung.com, selaku saksi pelapor sehubungan dengan laporan organisasinya soal dugaan pelecehan profesi wartawan yang dilakukan Kapolres Waykanan AKBP Budi Asrul Kurniawan. “Pemeriksaan tadi berlangsung sekitar dua jam dengan dua belas pertanyaan,” kata Resmen Kadapi kepada awak media, Kamis (31/8/2017).
Resmen Kadapi mengatakan, berdasarkan keterangan penyidik Bidpropam Polda Lampung, dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan oleh Kapolres Waykanan AKBP Budi Asrul Kurniawan masuk ke tahap sidik.
Oleh karena itu, pada pekan depan, Selasa (5/9/2017), penyidik Bidpropam Polda Lampung akan memanggil dua saksi yakni Dedy Tornando dari Radar TV dan Dian Firasta dari tabikpun.com untuk dimintai lebih lanjut karena keduanya yang ada di tempat kejadian perkara. “Saya dari Aliansi Masyarakat Lampung Satu mendampingi pelapor sebagai bentuk dukungan terhadap wartawan dan sekaligus mewakili ketua ketua Asosiasi Pengacara syariah indonesia (APSI) Lampung,” katanya. (Jun/nt)
Bandarlampung (SL)-Terkait ucapan yang bernada menghina dan melecehkan profesi wartawan, Kapolres Way Kanan, AKBP Budi Asrul Kurniawan diperiksa Propram Polda Lampung, sejak Selasa, 29 Agustus 2017 lalu. Usai diperiksa oleh penyidik Propam, Kapolres Way Kanan, AKBP Budi Asrul Kurniawan, mengaku masih trauma dengan hal tersebut.
Dia meminta wartawan tidak merekamnya saat meladeni wawancara. Setelah awak media terus berupaya untuk meminta klarifikasinya, akhirnya orang nomor satu di Polres Way Kanan tersebut, mau menerima dan bersedia untuk diwawancarai dan direkam oleh awak media. “Ya benar saya sudah diperiksa tadi oleh Propam. Saya minta diperiksa cepat untuk segera mengklarifikasi walaupun saya pribadi yang diserang. Karena masalah ini membawa nama institusi Polri, saya tidak mau nama Polri rusak
hanya gara-gara masalah ini,” katanya kepada awak media, Selasa (29/8/2017).
Menurutnya, apa pun keputusannya jika memang melanggar kode etik dan indispiliner, ia bersedia menerima sanksi yang diberikan. Meskipun ia harus dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Way Kanan. “Apapun hasilnya nanti saya terima, saat ini masih diproses terlebih dulu. Kalau Hasil pemeriksaan, saya tidak mengetahui karena masih diselidiki oleh Propam,” ungkapnya.
Budi memaparkan mengenai awal ucapannya tersebut kepada media yang ada di lokasi, malam itu pihaknya sedang melakukan uji coba terkait angkutan batu bara yang dilaporkan masyarakat. Sebagai pimpinan, ia bertangungjawab dari keamanan baik jalan atau lainnya. “Makanya kami mengadakan uji coba, apakah benar pengusaha angkutan batubara ini komitmen dengan tonase dan jam pengangkutannya,” katanya.
Dari uji coba itu, kata Budi, jamnya sudah benar, tapi tonasenya muatan batu bara itu yang masih dilanggar. Maka ujicoba malam itu dihentikan, sebelum dihentikan ada penyetopan oleh warga tepatnya di Simpang Empat KM 9, Negeri Baru, Blambangan Umpu dan deadlock. “Karena sama-sama saling keras antara warga dan pengangkut batu bara, negosiaasi buntu. Maka saya datang ke tempat tersebut,” ucapnya.
Sampainya dilokasi, ia melihat ada kerumunan massa lalu ia berusaha melakukan untuk berdialog disitu, dan diakuinya ia memang melihat dua rekan wartawan, Dedy Tarnando dan Dian Firasta yang sudah ia kenal baik sebelumnya. “Saya akui memang bicaranya saat itui cukup agak keras, saya juga meminta ke mereka (wartawan) agar jangan direkam dulu. Kenapa, alasannya saya khawatir nanti diplintir lagi seperti sebelumnya,” kata dia.
Menurutnya, karena nantinya juga, ia akan memberikan statmennya. Apalagi dilokasi saat itu, kondisinya agak gelap dan halk itu disepakati dengan rekan wartawan tersebut. Setelah negoisasi selesai, konflik dilokasi itu teratasi dan warga menerimanya truk pengangkut batu bara lewat.
Selanjutnya, di tempat itu ia ngobrol biasa saja dengan mereka (wartawan). Mengenai obrolan yang sampaikan agak keras dilokasi itu, memang benar. Tapi mengenai masalah penyebutan “orang lampung” itu tidaklah benar, dirinya hanya bicara “koran lampung”. “Saya tidak menyebutkan orang Lampung ini yang perlu dicatat. Kalau saya menyebut koran Lampung, saya akui itu benar. Secara pribadi, saya minta maaf kepada rekan wartawan, media dan masyarakat. Saya juga mendatangi kantor IJTI di Way Kanan, meminta maaf mengenai ucapan saya,” katanya. Saat disinggung apakah ada yang telah memlintir perkataannya tersebut, hingga menjadi banyak kecaman terhadap dirinya. Budi mengatakan, ada yakni Hermansyah dan Khadafi yang bilang “Koran” jadi “orang”.
Budi menuturkan, karena memang trennya sekarang ini, orang itu sudah tidak membaca koran dan Itulah inti awal pembicaraannya dengan kedua wartawan tersebut. Tidak hanya itu saja, lalu pembicaraan itu juga beralih topik ke provesi bahwa Polri juga kalau ada yang jelek satu maka jelek semua. Begitu juga wartawan, kalau jelek satu, maka wartawan dianggap jelek semua. “Sekarang ini, setiap orang sudah bisa jadi wartawan untuk dirinya sendiri dan itulah namanya media sosial (medsos). Nah percakapan itu, kami disepakati untuk tidak direkam atau off the record,” sesalnya.
Ternyata pada pembicara itu, ada perkataannya yang diduga sengaja dipelintir. Bahkan ada yang Dia kurang terima, anehnya kenapa ada foto-foto istrinya memakai baju bhayangkari yang tidak tahu apa-apa disangkut pautkan. “Ada yang sudah mengedit foto istri saya, lalu ada yang mengunggahnya di media sosial. Pengunggahnya juga harus bertanggungjawab, saya sudah melaporkan hal tersebut ke Polda Lampung,” katanya.
Budi menegaskan, dirinya siap diperiksa apa pun hasilnya nanti, dan hukum memang harus ditegakkan dan ia pun siap mempertanggungjawabkan hal itu meski saya harus dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres. “Sepanjang rel-rel yang memang betul itu saya langgar, saya siap diperiksa makanya saya datang ke Polda untuk mempertanggungjawabkan mengenai hal tersebut,” ujaranya.
Budi menambahkan, untuk angkutan batu bara, harap menunggu dari hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Pihaknya melarang, tidak ada muatan batu bara yang boleh melintas. “Saya tetap bertahan untuk itu, karena masalah angkutan batu bara ini tanggungjawab kami agar tidak terjadi adanya kekacauan (chaos),” katanya. (Juniardi/nt/tl)
Bandarlampung (SL) -Serikat Media Syber Indonesia Provinsi Lampung, menggelar workshop verifikasi media, untuk anggota SMSI Lampung. Selasa, 29 Agustus 2017, disekretariat SMSI Lampung, Jalan Tirtayasa, Sukabumi, Bandarlampung.
Ketua panitia, Deni Kurniawan, Pimum Fajarsumatera, mengatakan tercatat 46 perusahaan media yang hadir, termasuk humas lembaga vertikal, dan Pemprov Lampung. “Acara ini berkat kerjasama pengurus yang semangat untuk mendorong verifikasi media di Lampung. dan menjadia yang lebih baik,” katanya.
Acara di buka oleh staf ahli bidang masyarakat, atas nama Gubernur Lampung. Hadir Sekjen SMSI Pusat Firdaus, Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfia, Ketua IJTI Lampung Aris Susanto, Sekertaris Diskomuinfo Provinsi Lampung.
Ketua SMSI Lampung Donny Irawan mengharapkan kegiatan workshop dapat betmakna dan bermanfaat bagi kemajuan media siber di Lampung.
Sekjen SMSI Pusat Firdaus, mengaku bangga bisa datang ke Lampung, yang merupakan kampung halamannya. “Saya datang di workshop SMSI pertama di Indonesia, yang diadakan Provinsi Lampung, ” kata Firdaus.
SMSI adalah wadah pimpinan media syber, dengan pola pikir bisnis dengan etika menuju cita cita, berbeda jauh dengan etika wartawan. “Merubah pola itu yang butuh waktu, karena rata rata wartawan. dalam wokrshop ini akan kita bangun kebersamaan itu, ” katanya. (fersi)
