Kategori: Bandarlampung

Badarlampung (SL) : Rakata Institute merilis sejumlah tokoh yang masuk dalam kategori paling jujur dan anti korupsi berdasarkan hasil survei team rakata institute, yang di umumkan di Hotel Horison Lampung. Selasa malam (8/8)

Menurut hasil survei Rakata, Ketua Partai Nasdem Lampung yang juga Bupati Lampung Tengah, Mustafa, menjadi tokoh paling jujur dan antikorupsi. Mustafa mengalahkan para tokoh lain yang juga disebut-sebut akan maju pada Pilgub Lampung 2018. Antara lain Al Muzamil Yusuf, Herman HN, Ridho Ficardo, Arinal Djunaidi, Bakhtiar Basri, dan sejumlah tokoh lain.

Direktur Rakata Institute, Eko Kuswnto, menegaskan pilihan terhadap nama tokoh yang masuk kategori jujur dan antikorupsi serta kategori lainnya bukan kemajuan lembaganya.

“Yang memilih tokoh jujur dan antikorupsi bukan Rakata Institute, tetapi para responden,” katanya.

Menurut doktor pakar rayap itu, survei Rakata menggunakan sampel sebanyak 600 responden, dengan metode stratified random sampling, dan memiliki toleransi kesalahan (Margin of Error – MoE) ± 4% pada tingkat kepercayaan 95%, sampel berasal dari seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung yang terdistribusi secara proporsional di setiap kabupaten.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Semua populasi pemilih di Provinsi Lampung memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai responden.

Editor : Fersi

Bandarlampung (SL) – Pengguna jalan rawa harus tetap mematuhi etika berlalu lintas, agar terhindar dari pelanggaran dan menghindari terjadinya bahaya kecelakaan lalulintas.

Wakasat Lantas Polresta Bandarlampung,  AKP Ridho Rafika SH MM,  mengatakan etika adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan.

“Pekan ini saja dua korban laka meninggal akibat kecelakaan lalulintas, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pemakai jalan yang dapat mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda,” kata Ridho,  saat memimpin pengaturan lalulintas di Jalan Diponegoro,  Senin (7/8).

Fakta lain,  kata Ridho,  setiap tahun 1, 3 juta orang meninggal dunia di  akibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan dan lebih 3000 orang meninggal dunia setiap harinya juga akibat kecelakaan lalu lintas. Korban laka lantas sebagai penyebab kematian ke 3 di dunia setelah jantung dan HIV/ AIDS. ” Maka kita terus melakukan sosialusasi dan edukasi masyarakat terutama wilayah Bandar Lampung,” katanya.

Mantan Kasat Lantas Polres Lampung Timur,  menjelaskan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ada beberapa faktor, yaitu faktor pengemudi atau faktor manusia, faktor kendaraan, faktor  jalan, “Untuk itu periksa kondisi kendaraan (rem, ban, lampu besar atau lampu isyarat, kaca spion dll) pastikan dalam kondisi baik,” katanya.

Editor : Fersi

Bandarlampung,-Pernikahan royal wedding seorang pengusaha muda bernama Ari Nanda Djausal dengan Sarah Astri, diramaikan Koes Plus dan Marshel, Mempelai pria putra ketiga pengusaha ternama di Lampung H.Faisol Djausal itu juga dihadiri oleh hampir seluruh pejabat teras di Lampung, politikus, hingga para pengusaha lokal dan Nasional.

Turut hadir Raja Sapta Okto mantan ketua umum Hipmi Pusat. Ari Nanda Djausal, yang kini wakil Ketua Hipmi Lampung digadang akan menjadi calon ketua umum Hipmi Lampung Periode 2019-2021.

Raja Sapta Okto bersama rombongan Hipmi pusat hadir bersama rombongan mengendarai motor Harley Davidson.

Nampak hadir diantaranya Gubernur Lampung M Ridho Fichardo dan Bahtiar Basri, Kapolda Lampung Irjen Sudjarno, Calon Gubernur Lampung Partai Nasdem PKS Mustafa, Bupati Lampung Barat Muklis Basri, Wakil Walikota Balam Yusuf Kohar, Ketua Kadin Lampung Arie Meizari, Walikota Bandar Lampung Herman HN,

Nampak anggota DPR RI Azis Syamsudin, Abdul Hakim, salah satu putra Tomi Winata, tokoh Pers Yusuf Yaziz, Ketua PWI Supriyadi Alfian, Ketua Fortaline Lampung Juniardi, Ka BNN Banten Brigjen Nurocman, Dirkrimsus Polda Jatim Kombes Widodo.

Pihak wo pun harus kerja maksimal , dalam menjalankan tugas karena banyaknya tamu VIP maupun VVIP (N)

Bandarlampung (SL) – Dealer auto 2000 dan gudang toyota yang teletak di Jalan Soekarno Hatta, bypass di duga belum memiliki ijin dan menyerobot lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) milik pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung.

Dilangsir dari biinar.com ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi menegaskan, pemanggilan terhadap dealer Toyota yang ada di Jalan Soekarno Hatta, Bypass, bukan hanya mencari-cari kesalahan atau sensasi belaka. Namun, sidak yang dilakukan ke Toyota dan Daihatshu adalah runutan dari pengaduan warga dan buntut dari tiga kali pemanggilan DPRD kepada Toyota yang selalu mangkir.

“Ya bukan cari sensasi, makanya saya langsung turun kemarin, karena kita sudah tiga kali undang hearing, mereka (Toyota sejak awal pembangunan, di 2016 sudah kita undang, namun gak pernah hadir, makanya kita datangi langsung, jangan sampai kita nanti dibilang gak kerja,” kata Ketua DPRD Wiyadi, kemarin.

Nah, terkait lahan pemkot yang digunakan oleh pihak Toyota, pihaknya pun sudah mengantongi petanya. Dan di lokasi tersebut ada lahan milik pemkot, tetapi penjelasan dalam peta bukan ruang terbuka hijau (RTH) namun ruang milik jalan.

“Kita ingin tahu apa perjanjiannya, apakah sewa atau di gantu rugi, tapi yang jelas ada lahan milik pemkot,” tegasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ansori, juga pernah mempertanyakan terkait pendirian bangunan show room Auto 2000 dan Gudang Daihatsu di lahan ruang terbuka hijau (RTH).

“Kita sudah melayangkan surat sejak tahun 2016 lalu, ketika proses pembangunan show room Auto 2000 baru dimulai,” tegasnya.

KPKAD, imbuhnya sejak tahun 2016 tepatnya tanggal 12 Oktober telah melayangkan surat ke DPRD Bandarlampung. Surat laporan KPKAD ke DPRD Bandarlampung No: 2084/B/KPKAD-LCWLPG/X/2016 tanggal 12 Oktober, prihal Dasar Hukum Pendirian Bangunan di Lahan Negara.

Karena dia meyakini, sudah sangat sulit show room Auto 2000 yang diduga berdiri megah di lahan milik negara tersebut dapat direlokasi, atau dirobohkan. “Masa iya bisa dirobohkan. Kalau sudah seperti ini yang ada membuka celah pungli. Ini yang kami sesalkan, dan memunculkan spekulasi negatif dibalik fungsi pengawasan dewan,” tuturnya.

Kendati demikian, Ansori tetap meminta Pemkot Bandar Lampung untuk bersikap tegas terkait pelanggaran yang dilakukan pihak Auto 2000. Terlebih pihak Pemkot Bandar Lampung telah menyatakan Gudang Daihatsu sama sekali belum memiliki izin. “Berikan sanksi tegas, jangan hanya menyatakan tidak berizin lantas begitu saja diacuhkan. Ini jadi preseden buruk nantinya ke depan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Bandar Lampung, Muhtadi menegaskan, jika bangunan gudang Daihatsu belum ada izin di Jl. Soekarno Hatta bypass Way Halim.

“Belum ada izinnya masih dalam proses, karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi,” katanya.

Disinggung mengenai alasa hak yang diduga kuat tidak ada, karena lahan yang dipergunakan adalah RTH. Muhtadi mengaku belum mengecek permasalahan tersebut.

“Kita belum sampai ke sana, karena kan masih proses. Kalau untuk dealer Auto 2000, Muhtadi mengaku sudah ada izin. “Nah, kalau ada pelanggaran untuk Auto
2000 saya belum tahu,” ringkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Sidik Ayogo memastikan jika Show Room Toyota tersebut tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Dealer sebesar itu pasti limbahnya banyak, mau dikemanakan bekas buang oli mereka. Jangan sampai mencemari lingkungan,” tuturnya.

Editor : Fersi

Bandarlampung (SL)- Penghujung Juni 2017 lalu media online Suryaandalas.com (pemohon) mengajukan sengketa informasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Lampung (termohon) kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung namun sengketa informasi itu tidak membuahkan hasil.

Tujuan Suryaandalas.com mengajukan sengketa informasi di KI Lampung, meminta rencana anggaran belanja (RAB) salah satu kegiatan di Dinas PUPR, karena tidak ditanggapi Dinas PUPR.

Pimred Suryaandalas.com Andi Priyadi mengaku sudah menjalani persidangan beberapa kali di sekretariat KI Lampung.

“Proses sidang sudah beberapa kali, saya lupa 3 atau 4 kali sidang yang saya ikuti,” katanya, Rabu (02/08/2017).

Andi menuturkan, di persidangan terakhir Ketua Majelis sekaligus Ketua KI Dery Hendryan menegaskan, bahwa RAB yang diminta oleh Suryaandalas.com tidak bisa dipenuhi oleh badan publik (Dinas PUPR).

“Media tidak berhak mendapatkan RAB  itu, yang berhak adalah penegak hukum,” kata Andi menirukan kalimat Dery saat persidangan.

Setelah itu suryaandalas.com tidak pernah lagi menghadiri persidangan karena kecewa dengan pernyataan ketua KI.

“Saya kecewa dengan KI yang seharusnya memberikan saya ruang untuk mendapatkan keterbukaan, malah enggak ada hasilnya,” tegasnya. (FB)

Bandarlampung (SL) – Mantan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung  Juniardi SIP, MH mengaku kecewa atas pernyataan Ketua KI Lampung Dery Hendryan saat sidang sengketa informasi antara Suryaandalas.com (pemohon) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Lampung (termohon) beberapa waktu lalu.

“Secara profesi kita prihatin ketika melihat masyarakat apalagi kalangan pers yang telah melakukan upaya yang mengajukan keterbukaan malah terhambat begitu,” terangnya, Rabu (02/08/2017).

Dikatakannya, seharusnya di luar tugas pokok KI sebagai lembaga yang menangani sengketa informasi, lembaga negara juga punya kewajiban punya kewajiban untuk melakukan edukasi dan advokasi kepada publik dalam mendorong partisipasi publik.

“Dalam keterbukaan informasi publik,” tengasnya.

Ketua Forum Wartawan Online (Fortaline) Provinsi Lampung ini berujar, karena dalam prinsip UU keterbukaan informasi publik(KIP) diatur sebagai mana pasal 9, 10 dan 11, tentang hak dan kewajiban badan publik dan hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik

“Pasal 9 yang mengatur informasi berkaitan badan publik informasi kegiatan dan kinerja badan publik informasi laporan keuanganinformasi lain dalam peraturan perundangan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,” ujarnya.

Keterbukaan informasi dan transparansi publik kata Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Provinsi Lampung ini, menjadi tanggung jawab bersama, karena ketika UU itu ditetapkan dan berlaku maka mau tidak mau setiap warga negara harus patuh.

“Karena dalam rangka menuju pemerintahan yang baik atau good governance salah satu poin pentingnya adalah transparansi, karena transpransi mencegah korupsi,” tutupnya. (PB)