Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Pemprov Lampung Dorong Sinergi Stakeholder dalam Reforma Agraria Berbasis Desa

    Pemprov Lampung Dorong Sinergi Stakeholder dalam Reforma Agraria Berbasis Desa

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun 2025, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025).

     

    Rakor GTRA tahun ini mengusung tema: “Optimalisasi Tanah Objek Reforma Agraria untuk Mendukung Percepatan Legalisasi Aset dan Penataan Akses yang Berkelanjutan dan Berdampak”. Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan keadilan agraria yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Lampung.

     

    Dalam sambutannya, M. Firsada menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah. 

     

    “Skema Reforma Agraria harus mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

     

    Ia menjelaskan, penataan aset mencakup pemberian kepastian hukum melalui sertifikasi hak atas tanah, sedangkan penataan akses meliputi penyediaan dukungan infrastruktur, akses pasar, permodalan, teknologi, hingga pendampingan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.

     

    Firsada juga mengapresiasi kerja keras Gugus Tugas Reforma Agraria dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini di Provinsi Lampung. Ia berharap Rakor GTRA 2025 dapat menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah nyata yang mampu menghadirkan keadilan agraria yang merata dan berkelanjutan.

     

    “Kita tidak hanya memperjuangkan selembar sertipikat, tetapi masa depan keluarga, keberlanjutan pertanian, dan kemandirian ekonomi masyarakat,” tegasnya.

     

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, S.H., M., menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini selaras dengan 3 (Tiga) Cita program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 khususnya cita pertama yaitu : mewujudkan Provinsi Lampung menjadi lumbung pangan nasional dan mewujudkan ekosistem ekonomi yang berbasis Desa.

     

    “Karenanya saya menyambut baik mengangkat tema ini, apa yang kita kerjakan di tim GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) harus selaras dan mensupport program pemerintah provinsi Lampung dan reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan struktur pemilikan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan program ini diharapkan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hasan Basri.

     

    Menurut Hasan Basri, keberhasilan program ini tidak akan bisa tercapai bilamana para stakeholder bekerja sektoral tanpa melakukan kolaborasi masalah yang ada di semua sektor, karenanya penyelenggaraan program GTRA ini penting sekali didukung oleh semua pihak.

     

    Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 oleh Pj. Sekdaprov M. Firsada, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. (*)

  • Membangun dari Desa, Desaku Maju Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lampung

    Membangun dari Desa, Desaku Maju Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lampung

    Lampung Utara, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Program Desaku Maju yang sekaligus menandai pencapaian 100 hari kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Peluncuran program ini dipusatkan di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Selasa (3/6/2025).

     

    Peluncuran serentak juga dilakukan di beberapa desa lainnya, yaitu Desa Taman Cari (Lampung Timur) yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Desa Tambah Rejo (Pringsewu) dan Desa Suka Damai (Lampung Selatan).

     

    Program Desaku Maju merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. 

     

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meninjau berbagai kegiatan yang telah bergulir di Desa Wonomarto antara lain produksi pupuk organik cair oleh BUMDes dan kelompok tani, hibah alat pengering (dryer) untuk gabah dan jagung, pelatihan vokasi untuk peningkatan keterampilan warga, serta pembangunan dan perbaikan jalan desa guna mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian.

     

    Gubernur Mirza menegaskan bahwa komoditas pangan seperti singkong, padi, dan jagung adalah komoditas utama pertanian Lampung. Saat ini, sekitar 6 juta penduduk menggantungkan hidup pada tiga komoditas tersebut. Oleh karenanya, menurut Gubernur, ketiganya dinilai sangat vital dan harus dilindungi serta terus dikembangkan pembinaannya. 

     

    “Maka ketika harga singkong bagus produksinya tinggi, ketika harga jagung bagus produksinya tinggi, ketika harga gabah bagus produksinya tinggi, maka 6 juta masyarakat Lampung akan mengalami kecukupan,” ujar Gubernur.

     

    Di Desa Wonomarto sendiri, terdapat potensi pertanian yang besar 1.000 hektare lahan singkong, 600 hektare jagung, dan 200 hektare sawah. Harga jual jagung basah Rp3.700 per kilogram dan dapat mencapai Rp5.500 jika dikeringkan. Hal ini membuka potensi nilai tambah pendapatan Rp6 miliar setiap kali panen atau sekitar Rp6 juta per hektare per petani.

     

    Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian di setiap desa melalui program Desaku Maju. Salah satunya melalui pemberian bantuan mesin pengering (dryer) yang memungkinkan petani jagung meningkatkan pendapatannya hingga Rp1 juta per bulan. Dengan 1 unit dryer, Desa Wonomarto diharapkan mampu memulai hilirisasi pertanian. 

     

    Selain itu, penguatan sektor pertanian juga dilakukan melalui pelatihan pembuatan pupuk organik cair (POC) di 474 desa dimana satu fasilitas POC mampu mencukupi kebutuhan hingga 2.000 hektare lahan. “Apabila ini bisa dilakukan secara masif di 2000 desa di Lampung, maka pertumbuhan ekonomi lampung akan membaik dan Lampung akan semakin maju,” tegas Gubernur.(*)

  • Pemprov Lampung Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban Banjir di Way Lunik

    Pemprov Lampung Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban Banjir di Way Lunik

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung menyerahkan bantuan sosial kepada korban banjir di Kampung Sinar Binglu, Way Lunik, Panjang, Rabu (04/06/2025).

     

    Bantuan sosial ini diberikan kepada 5 ahli waris dari korban banjir yang sebelumnya melanda Provinsi Lampung beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, 16 Januari 2025.

     

    Bantuan sosial diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi dan Sekretaris TP PKK Provinsi Lampung Hanita Farial Firsada.

     

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa, ia berharap pemberian bantuan sosial ini dapat bermanfaat bagi keluarga korban.

     

    “Kami disini menyerahkan santunan kematian korban bencana alam kemarin. Semoga santunan ini sebagai bentuk kasih sayang dari pihak Provinsi Lampung dapat diterima dengan baik dapat bermanfaat juga untuk keluarga yang ditinggalkan,” harapnya.

     

    “Kita doakan almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT. Semoga bermanfaat, peluk cium saya untuk anak yang ditinggalkan. Semoga anak yang ditinggalkan menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan dapat memberikan doa kepada orang tuanya,” tambahnya.

     

    Sementara itu, Buyanah, salah satu Keluarga penerima bantuan, menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung. “Saya atas nama dari keluarga almarhum Bachtiar mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya,” ucap Buyanah.(*)

  • Akhiri Polusi Plastik, Lampung Tegaskan Komitmen Kurangi Sampah Plastik

    Akhiri Polusi Plastik, Lampung Tegaskan Komitmen Kurangi Sampah Plastik

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi Pembina Apel Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, di Lapangan Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Kamis (5/6/2025).

     

    Dalam amanatnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut.,MP, yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup sedunia Tahun 2025 adalah Mengakhiri Polusi Plastik. 

     

    Ending Plastic Pollution adalah seruan global untuk menghentikan polusi plastik yang telah menjadi ancaman serius bagi bumi dan kehidupan sekaligus momen penting untuk merefleksikan kembali hubungan manusia dengan alam, serta langkah-langkah nyata yang telah dan harus diambil untuk menjaga kelestariannya kedepan.

     

    Saat ini bumi sedang mengalami tiga krisis global (Triple Planetary Crisis), yaitu perubahan iklim (perubahan iklim), hilangnya keanekaragaman hayati (Kehilangan keanekaragaman hayati dan penipisan sumber daya alam) dan polusi (polusi). Hal tersebut berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti: lingkungan, kesehatan, kehidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan. 

     

    Berdasarkan Laporan UNEP (Drawning in Plastics, 2021), produksi plastik global tumbuh eksponensial dalam 10 tahun terakhir hingga lebih dari 400 juta ton pada tahun 2023. 

     

    Selama kurun waktu 1954-2017 ada 9,8 miliar ton plastik yang sudah diproduksi dan dari jumlah tersebut, 14% dibakar di fasilitas limbah menjadi energi dan kurang dari 10% didaur ulang, sisanya 86% ditimbun di TPA dan bocor ke lingkungan sebagai polutan yang mencemari ekosistem, baik ekosistem maupun perairan. 

     

    Laporan tersebut juga menyatakan bahwa terdapat 9-14 juta ton plastik berakhir di lautan pada tahun 2020 dan jika tidak dilakukan upaya sungguh-sungguh, maka diperkirakan akan ada 23-37 juta ton plastik yang bocor ke lautan pada tahun 2040 dan bahkan, akan ada 155-265 juta ton plastik yang bocor ke laut pada tahun 2060. 

     

    Laporan Ellen MacArthur Foundation pada saat World Economic Forum 2016 menyatakan ada 8 juta ton plastik yang bocor ke lautan setara dengan membuang muatan 1 truk sampah setiap menit. Jika tidak ada tindakan yang dilakukan, diperkirakan meningkat menjadi 2 muatan truk sampah setiap menit pada tahun 2030 dan 4 muatan truk sampah setiap menit pada tahun 2050. 

     

    Dalam skenario business-as-usual (BAU), lautan akan berisi 1 ton plastik untuk setiap 3 ton ikan pada tahun 2025 dan pada tahun 2050 akan lebih banyak plastik di lautan dibandingkan ikan.

     

    Indonesia saat ini telah memasuki fase darurat sampah. berdasarkan data SIPSN tahun 2024 masih terdapat 22,17 juta ton sampah yang masih terbuang ke lingkungan dan 54,44% sampah berakhir di TPA yang masih berstatus open dumping. 

     

    Tahun 2028 diperkirakan seluruh TPA di Indonesia tidak akan mampu lagi menampung sampahnya jika pengelolaanya masih bersifat bisnis seperti biasa (BAU). 

     

    Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 56,63 juta ton dengan jumlah timbulan sampah plastik sebesar 10,8 juta ton. (*)

  • Gubernur Lampung Serahkan Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI

    Gubernur Lampung Serahkan Bantuan Sapi Kurban dari Presiden RI

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyerahkan secara simbolis seekor sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia kepada pengurus Masjid Jami Nurussa’adah, Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung, Kamis (5/6/2025).

     

    Dalam keterangannya, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung tahun ini menerima bantuan sebanyak 16 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dari jumlah tersebut, 15 ekor didistribusikan ke kabupaten/kota, sementara satu ekor mewakili provinsi dan disalurkan melalui Masjid Jami Nurussa’adah.

     

    Sapi yang diserahkan memiliki bobot 1.058 kilogram dan berusia lima tahun. Hewan kurban tersebut dibeli dari seorang peternak lokal bernama Juningan. Gubernur menegaskan, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan peternakan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

     

    Tahun 2025, melalui program bantuan kemasyarakatan, Presiden menyediakan masing-masing satu ekor sapi untuk setiap provinsi dari total 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Namun terdapat 55 kabupaten/kota yang menerima dua ekor sapi karena tidak tersedia sapi dengan bobot antara 800 kg hingga 1,3 ton di wilayah tersebut.

     

    Seluruh sapi yang disalurkan telah dinyatakan sehat dan layak sebagai hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Selain sehat dan tidak cacat, sapi-sapi ini juga telah memenuhi syarat syariat kurban, yakni berusia lebih dari dua tahun.

     

    Jenis sapi yang disalurkan dalam program ini meliputi Sapi Limosin, Simental, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, dan Sapi Bali. Penyaluran dilakukan melalui dua skema: pertama, melalui pemerintah daerah yang kemudian mendistribusikannya ke masjid atau lembaga yang ditunjuk; dan kedua, secara langsung kepada tokoh masyarakat, pondok pesantren, serta kelompok masyarakat yang dinilai layak oleh Presiden.

     

    Dari total 985 ekor sapi yang disalurkan dalam program ini, sebanyak 607 ekor diserahkan melalui pemerintah daerah, dan 378 ekor lainnya diberikan langsung kepada masyarakat jalur khusus. Seluruh sapi diperoleh dari 573 peternak lokal di berbagai daerah di Indonesia. (*)

  • Puisi Esai “Palestina Nakba Kedua” Meriahkan Gelar Karya ke-55 PAKSI

    Puisi Esai “Palestina Nakba Kedua” Meriahkan Gelar Karya ke-55 PAKSI

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Arsiya Heni Puspita dengan nama pena Arsiya Oganara membacakan Puisi Esai karyanya dengan judul Palestina Nakba Kedua dalam rangka meriahkan Gelar Karya ke-55 Pasar Kreatif dan Seni (PAKSI) Provinsi Lampung di Komplek PKOR Way Halim, Bandar Lampung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

     

    Arsiya Oganara menyatakan saat menjawab pertanyaan Pembawa Acara Indra dan Indri sesaat setelah pembacaan puisi. “Nakba atau malapetaka pertama terjadi pada tahun 1948, tak kurang dari tujuh ratus lima puluh ribu pengusiran paksa rakyat Palestina oleh zionis Israel”, kata wanita yang hobi traveling, membaca dan menulis.

     

    Arsiya Oganara melanjutkan, genisoda penghapusan etnis Arab Palestina yang tidak hanya Islam akan tetapi termasuk juga Nasrani masih terjadi hingga saat ini walaupun Iran sudah melancarkan serangannya ke wilayah pendudukan Israel, tutup Pemandu Wisata dan Tour Leder yang berlisensi bahas Inggris.

     

    Bobby Irawan selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung melalui Saluddin sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Disparekraf Provinsi Lampung, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas acara ini serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pengisi acara dan orang tuanya, tamu undangan, dan pihak terkait lainnya.

     

    Saluddin menambahkan, Paksi adalah wadah untuk tumbuh kembang Ekraf semua sektor dari 17 sektor yang ada. “Paksi saat ini memiliki 12 galeri seni tidak hanya Lampung namun ada juga Tor-Tor dari Sumatera Utara”, tandas Saluddin.

     

    *Puisi Esai “Palestina Nakba Kedua”*

     

    Palestina, Nakba Kedua

    Sebuah Puisi Esai Arsiya Oganara

     

    Nakba, malapetaka, seribu sembilan ratus empat puluh delapan, zionis Israel mengusir paksa tujuh ratus lima puluh ribu warga palestina. 

     

    Tujuh puluh delapan persen tanah diberkahi dirampas semena-mena, limaratus tiga puluh kota dan desa binasa.

     

    Lima belas ribu nyawa warga palestina dicabut paksa. Nakba awal penghapusan etnis Arab Palestina.

     

    Kini, awal Februari dua ribu dua puluh lima, Nakba kedua bergulir melindas Gaza. Zoinis Yahudi dan Amerika tiada henti membuat makar dan tipu daya.

     

    Milisi teroris Israel masih saja memaksakan kehendak dan kekejamannya, pengeboman, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan.

     

    Genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan terus berlanjut hingga kini, pun pada masa genjatan senjata.

     

    Sejarah menorehkan, Yahudi bengis sejak awal diciptakan. Nabi dan Rosul dibunuh tanpa ampun.

     

    Ingat, Yang Maha Pembalas Makar akan menimpakan azab-Nya.

     

    Zionis Israel dan sekutunya mencabut akar hak kemerdekaan Palestina. Gaza milik warga Palestina. Gaza wilayah Palestina

     

    Palestina Merdeka!

     

    Bandar Lampung, 7 Februari 2025

     

    Diketahui, pada acara ini dimeriahkan juga oleh penampilan dari Indara Black Modeling dengan para model anak-anak juga anak-anak berkebutuhan khusus yang menjuarai perlombaan Tingkat Nasional di Jakarta, Solo Song dari Maria Br Simbolon, Tari Sigeh Pengunten dari Sanggar Srikandi binaan Indriani.

     

    Kemudian, Kuntau Pagarunyung dari Tanggamus, Tarian Tor-Tor dari Sanggar Gorga Marsada binaan Ferri, Kaleidoskop Paksi, Solo Song dari Abel dan Fidel, Sanggar Sangsaka binaan Kemas Abdul Helmi, Peragan Sahrona Tapis binaan Sahrona dan Sound/Musik dari JC Digipreneur binaan Jaya serta penyerahan Piagam Penghargaan dari Disparekraf Provinsi Lampung kepada semua Pengisi Acara. (Heny)

  • Deadlock! Muskot POBSI Bandar Lampung Tak Diakui Pengprov

    Deadlock! Muskot POBSI Bandar Lampung Tak Diakui Pengprov

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Bandar Lampung yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat KONI Kota Bandar Lampung, GOR Siger, Way Halim, pada Jumat (11/7/2025), dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

     

    Agenda yang semestinya menjadi forum pemilihan ketua baru tersebut gagal dilanjutkan akibat tidak terpenuhinya persyaratan administratif, terutama menyangkut keabsahan jumlah peserta yang hadir.

     

    Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya hadir 12 dari total 25 pengurus, ditambah dua perwakilan rumah biliar. Jumlah itu dinilai tidak memenuhi kuorum, sehingga keabsahan musyawarah pun dipertanyakan.

     

    “Musyawarah kota ini tidak bisa dilanjutkan karena banyak peserta yang tidak hadir. Secara otomatis, keputusan-keputusan yang diambil dalam forum ini tidak bisa dianggap sah. Karena peserta yang hadir kurang 2/3 dan tidak ada perwakilan dari rumah billiar,” ujar pemilik City Billiar, Made Suaryana.

     

    Situasi tersebut memicu perdebatan panjang dalam forum, hingga akhirnya sidang musyawarah dinyatakan deadlock dan tidak dapat diteruskan.

     

    Ketua Bidang Humas dan Publikasi Pengprov POBSI Lampung, Syahronie Yusuf, menyayangkan ketidaksiapan panitia lokal dalam menggelar agenda penting ini. Ia menekankan pentingnya verifikasi data peserta sejak awal agar peristiwa serupa tidak terulang.

     

    “Saya meyakini hasil musyawarah ini tidak diakui Pengprov. Kami dari Pengprov akan melakukan evaluasi dan segera mengambil langkah-langkah organisasi sesuai AD/ART POBSI,” tegasnya.

     

    Dengan musyawarah yang berakhir tanpa keputusan, masa depan kepengurusan POBSI Bandar Lampung untuk periode mendatang pun menjadi tidak menentu. Pengprov POBSI Lampung disebut-sebut akan mengambil alih sementara kepengurusan hingga musyawarah ulang dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai aturan organisasi. (*)

  • Wali Kota Boleh Bangun SMA Siger Tapi Jangan Lupakan Swasta

    Wali Kota Boleh Bangun SMA Siger Tapi Jangan Lupakan Swasta

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kebijakan Wali Kota Bandar Lampung untuk mendirikan SMA Siger sebagai sekolah swasta binaan pemerintah mendapat apresiasi dari Gino Vanollie, pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pakar FMGI Lampung. Namun, ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru mengabaikan keberadaan sekolah swasta yang sudah ada.

     

    Menurut Gino, pembangunan SMA Siger yang ditujukan untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu patut diapresiasi karena dapat mengurangi angka putus sekolah. Namun, ia menilai langkah tersebut seharusnya diiringi dengan regulasi yang lebih berpihak kepada sekolah swasta, terutama yang memiliki keterbatasan sarana dan jumlah siswa.

     

    “Daripada membangun sekolah baru yang saat ini masih menumpang di SMP Negeri, lebih bijak jika wali kota memberdayakan sekolah swasta yang sudah eksis. Mereka punya gedung, guru, dan pengalaman, hanya saja minim dukungan,” ujar Gino, Kamis (11/7/2025).

     

    Ia menyebut, sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saat ini belum mampu mengakomodasi kepentingan sekolah swasta. Kondisi tersebut membuat banyak sekolah swasta, khususnya yang berada di level menengah ke bawah, semakin tertekan dan kesulitan bertahan.

     

    Gino mendorong adanya dialog terbuka antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak sekolah swasta. Ia menyarankan agar Pemkot memberikan kuota siswa serta beasiswa penuh bagi sekolah swasta yang siap berkomitmen memberikan layanan pendidikan berkualitas.

     

    “Jika ini dilakukan, sekolah swasta kecil dan menengah akan kembali hidup dan bergairah. Wali Kota pun layak mendapat apresiasi tinggi atas keberpihakan pada pendidikan inklusif,” tambahnya.

     

    Ia menutup dengan pernyataan tegas bahwa sekolah swasta merupakan pejuang dalam dunia pendidikan, terutama saat negara belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat. Gino menyesalkan jika di era kemerdekaan, justru sekolah-sekolah swasta yang dulu berjaya menjadi redup akibat kebijakan yang tidak berpihak.

     

    “Jangan biarkan sekolah pejuang mati di zaman merdeka. Mereka pernah menjadi tulang punggung pendidikan saat negeri ini belum mampu,” pungkasnya. (***)

  • Koalisi Desak Polres Pesisir Barat Hentikan Kriminalisasi Terhadap Wawan Hendri

    Koalisi Desak Polres Pesisir Barat Hentikan Kriminalisasi Terhadap Wawan Hendri

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Koalisi Tolak Pembungkaman mengecam keras pelaporan Wawan Hendri ke Polres Pesisir Barat. Wawan dilaporkan setelah memprotes proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Way Melesom II.

     

    Adapun pelapornya adalah pihak PT Graha Hidro Nusantara (GHN). Perusahaan ini terafiliasi dengan PT TBS Energi Utama Tbk, korporasi yang didirikan mantan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam laporan informasi: LI/06/VII/2025, tertanggal 4 Juli 2025, GHN menuding Wawan menyebarkan berita bohong lewat konten Facebook-nya. Perbuatan Wawan dijerat dengan Pasal 45A ayat (3) _juncto_ Pasal 28 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

     

    Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, perwakilan koalisi, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Wawan merupakan bentuk upaya pembungkaman warga yang kritis. Apa yang disampaikan Wawan melalui akun Facebook-nya adalah fakta. Ia menginformasikan perkembangan proyek PLTM yang dihentikan sementara oleh pemerintah. 

     

    “Pembangunan seharusnya tak berjalan. Wawan kemudian menyampaikan kondisi faktual lewat konten Facebook,” kata Irfan, Jumat, 11/7/2025. 

     

    Irfan menyatakan, Wawan menerima serangkaian tindakan. Guru madrasah itu diberitakan secara tidak berimbang oleh sebuah media lokal. Kemudian, berulang kali dihubungi polisi hingga mendatangi kediamannya. Semua proses ini memperlihatkan upaya untuk menekan Wawan. 

     

    Selain itu, kasus Wawan juga mengancam kebebasan pers. Ia salah satu narasumber dalam liputan konsentris soal PLTM Way Melesom II. Ke depan, orang akan takut berbicara kepada pers karena bisa dilaporkan ke polisi. 

     

    “Kami mendesak kepolisian segera menghentikan kriminalisasi terhadap Wawan. Setop upaya-upaya membungkam warga kritis yang justru penting bagi demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Irfan. 

     

    Perlu diketahui, proyek PLTM Way Melesom II dikerjakan oleh PT GHN, sebagai bagian dari portofolio PT Adimitra Hidro Nusantara (AHN). Total biaya proyek sekitar Rp68,523 miliar. Adapun skema pembiayaan proyek, yakni 70% pinjaman bank dan 30% menjadi bagian dari ekuitas. 

     

    Proyek yang disebut akan memperkuat pasokan “listrik hijau” di Lampung itu resmi dibangun pada Maret 2022. Peletakan batu pertamanya dihadiri Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Menjadi objek vital nasional, pengembangan energi listrik yang diharapkan mengurangi ketergantungan akan energi fosil itu justru mendatangkan petaka. 

     

    Aktivitas pembangunan PLTM berdampak terhadap akses air bersih di dua desa, yaitu Pekon Bambang dan Pagar Dalam. Material pembukaan jalan menuju PLTM menimpa saluran-saluran air warga. Selain itu, penimbunan beberapa bagian sungai melewati tandon air milik warga. Setidaknya, lebih dari 20 titik pipa aliran air tak berfungsi akibat tertimbun batu, kayu, dan tanah. 

     

    Pada 2023, sebanyak 159 kepala keluarga meneken surat penolakan. Mereka menuntut perusahaan menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan dan bertanggung jawab penuh atas kerusakan jaringan air bersih, penyempitan sungai, dan erosi. Surat tersebut ditembuskan kepada bupati Pesisir Barat, ketua DPRD Pesisir Barat, dan DPR. 

     

    Dalam perkembangannya, pembangunan PLTM Way Melesom II dihentikan sementara. Namun, warga melihat di lapangan bahwa aktivitas pembangunan masih berjalan. (*)

  • Spesial Buat Nasabah Baru, Pegadaian Lampung Luncurkan Program Gadai Bebas Bunga Selama Sebulan

    Spesial Buat Nasabah Baru, Pegadaian Lampung Luncurkan Program Gadai Bebas Bunga Selama Sebulan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – PT Pegadaian Provinsi Lampung kembali memperkuat portofolio layanannya dengan meluncurkan program Gadai 0% Juli 2025 atau gadai bebas bunga khusus bagi nasabah baru. Inisiatif ini akan diluncurkan pada 14 Juli 2025 sebagai strategi untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan akses terhadap layanan pembiayaan berbasis gadai.

     

    Vice President Pegadaiaan Provinsi Lampung, Ichvan Ramdhani melalui Assistant Vice President Daniel Tamara, mengatakan bahwa Program Gadai 0% Juli 2025 merupakan promo spesial dari Pegadaian yang memberikan fasilitas sewa modal 0% kepada nasabah baru yang melakukan transaksi produk Gadai KCA atau Rahn selama bulan Juli 2025.

     

    “Promo ini berlaku untuk pinjaman hingga Rp2.500.000 dengan tenor maksimal 30 hari. Ini merupakan bentuk kemudahan sekaligus pengenalan layanan Pegadaian bagi calon nasabah baru,” ujar Daniel dalam konferensi pers di aula PT Pegadaian Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Jumat (11/7/2025), didampingi Assistant Vice President Departemen Non Gadai, Suhendri. 

     

    Daniel menjelaskan bahwa program ini ditujukan khusus bagi nasabah yang belum pernah melakukan transaksi produk gadai (KCA/Rahn) di Pegadaian.

     

    “Fokus utama program ini adalah mengajak masyarakat umum mencoba layanan Pegadaian dengan pengalaman pertama yang ringan dan bebas biaya,” tambahnya.

     

    Melalui insentif bebas sewa modal, lanjut Daniel, program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah nasabah baru aktif, memperluas portofolio produk gadai, menjangkau pasar mikro dan ritel, serta mengakomodasi kebutuhan biaya sekolah tahun ajaran baru. Selain itu, program ini diharapkan dapat membangun loyalitas nasabah sejak awal melalui pengalaman layanan yang mudah dan menguntungkan.

     

    Syarat dan Ketentuan Program Gadai Bebas Bunga 

     

    Program Gadai 0% ini berlaku di seluruh outlet Pegadaian di Provinsi Lampung, baik konvensional maupun syariah. Nasabah dapat mengakses program ini melalui Kantor Cabang, Kantor Unit, hingga Unit Co-location.

     

    Program ini hanya berlaku untuk dua jenis produk, yakni KCA Reguler (untuk semua jenis barang) dan KCA Fleksi (khusus barang elektronik). Syarat utama adalah nasabah harus benar-benar baru atau belum pernah terdaftar sebelumnya (New CIF). Satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan satu kali untuk mendapatkan fasilitas Gadai 0%.

     

    Program ini juga hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah terverifikasi di sistem Dukcapil. Jumlah pinjaman yang dapat diajukan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dan hanya berlaku untuk golongan kredit A, B1, dan B2. Meski bebas sewa modal, nasabah tetap dikenakan biaya administrasi.

     

    Nasabah yang memenuhi syarat akan mendapatkan fasilitas bebas sewa modal selama maksimal 60 hari untuk KCA Reguler dan 30 hari untuk KCA Fleksi. Namun, bebas sewa modal ini hanya berlaku untuk transaksi penebusan, perpanjangan gadai, cicilan, atau permintaan tambahan sebelum batas waktu (cut off) yang ditentukan.

     

    Daniel menegaskan bahwa fasilitas bebas sewa modal tidak dapat digunakan untuk mengurangi denda jika nasabah terlambat membayar. Jika terdapat denda, nasabah tetap wajib melunasinya secara penuh.

     

    Selain itu, sisa kuota bebas sewa modal akan hangus jika barang ditebus sebelum masa berlaku kuota berakhir. Kuota juga tidak berlaku jika nomor kredit berstatus bermasalah atau jika transaksi dilakukan di luar outlet resmi Pegadaian.

     

    “Nasabah baru akan mendapatkan fasilitas bebas sewa modal selama 30 hari. Misalnya, jika seseorang menggadaikan barang senilai Rp1 juta, maka selama 30 hari pertama tidak dikenakan biaya sewa modal sama sekali,” jelas Daniel.

     

    Untuk memastikan kelayakan mengikuti program ini, pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Pegadaian bernama Passion.

     

    “Mudah-mudahan dengan hadirnya program ini, Pegadaian bisa membantu masyarakat yang saat ini benar-benar membutuhkan dana,” harap Daniel. (Tama)