Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pembacaan Puisi Esai dengan judul Palestina Nakba Kedua akan meriahkan Gelar Karya ke-55 Pasar Kreatif dan Seni (PAKSI) Provinsi Lampung di Komplek PKOR Way Halim, Bandar Lampung pada Sabtu, 12 Juli 2025 mendatang.

 

Pembacaan Puisi Esai dengan judul Palestina Nakba Kedua akan dilakukan oleh Arsiya Heni Puspita dengan nama pena Arsiya Oganara. “Ini merupakan dukungan moril pada saudara-saudara kita di Palestina. Karya saya ini untuk mengingatkan peristiwa Nakba atau bencana bagi rakyat Palestina pada tahun 1948”, papar Arsiya Oganara.

 

Pelaksanaan Gelar Karya ke-55 Pasar Kreatif dan Seni (PAKSI) menjadi penanda dimulainya kembali ruang ekspresi dan apresiasi pelaku ekonomi kreatif setelah sempat vakum selama delapan bulan terakhir.

 

Saluddin selaku Kepala UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas acara ini serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung atas dukungan dan kepercayaannya. 

 

“Keberlanjutan ruang kreasi PAKSI sebagai wadah penting bagi pelaku dan penggiat ekonomi kreatif kita. Baik yang tergabung sebagai pengampu galeri maupun warga PAKSI dengan semangat dan komitmen luar biasa telah memulai kembali kegiatan ini setelah delapan bulan vakum,” ujar Saluddin pada sinarlampung.co. Rabu, 9 Juli 2025.

 

PAKSI merupakan satu-satunya ruang kreatif dan pelayanan langsung kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Keberadaannya tidak hanya menjadi ruang pamer karya, tetapi juga menjadi simpul interaksi, edukasi serta penguatan jejaring antar pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor.

 

Gelar Karya ke-55 ini menampilkan beragam produk kreatif, pertunjukan seni, hingga ajang silaturrahmi dan tukar pikiran yang mendorong sinergi antara pemerintah, seniman, pelaku UMKM kreatif, komunitas, dan publik luas. 

 

“PAKSI adalah wajah semangat gotong-royong dalam memperkuat identitas budaya dan memperluas nilai ekonomi dari sektor kreatif. Harapan kami, kegiatan ini terus berkelanjutan dan menjadi pemantik lahirnya inovasi dan jejaring baru antar pelaku,” lanjut Saluddin.

 

Lebih jauh, Saluddin menegaskan bahwa PAKSI diharapkan dapat menjadi obyek wisata unggulan yang mendukung langsung visi Gubernur Lampung, yaitu “Indonesia Maju, Berdaya Saing dan Berbudaya Tinggi” menuju cita-cita besar bangsa, Indonesia Emas Tahun 2045.

 

Dengan semangat kolaboratif dan keberlanjutan, UPTD Pengelolaan Obyek Wisata berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi ruang-ruang kreatif seperti PAKSI agar tumbuh sebagai bagian penting dari gerakan pembangunan ekonomi kreatif yang inklusif, progresif, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Lampung, pungkas Saluddin.

 

Pada kesempatan berbeda, Kemas Abdul Helmi selaku Kordinator PAKSI menambahkan, Gelar Karya ini dalam rangka mempromosikan produk PAKSI baik berupa ekraf dan seni pertunjukan. Juga penampilan bakat seni binaan pengampu dan masyarakat umum.

 

“Untuk hiburan bagi masyarakat serta seleksi penampil pertunjukan dibuatkan paket seni pertunjukan kolosal yang dijual ke turis domestik dan mancanegara”, tutup Kemas.

 

Diketahui, PAKSI merupakan relokasi sebagian seniman yang dahulu di Pasar Seni Saburai Enggal. PAKSI merupakan wujud kepedulian pemerintah provinsi Lampung akan seniman-seniman tersebut.

 

Pada acara ini yang akan tampil Indara Black Modeling, Tarian Tor-tor, Sanggar Srikandi, Abel dan Fidel, Sanggar Sangsaka, dan Sahrona Tapis. (Heny)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Dugaan pencaplokan lahan oleh PT Sugar Group Companies (SGC) dan anak-anak perusahaannya kembali mencuat. Perusahaan ini disinyalir menguasai lahan melebihi batas Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

 

Menyikapi persoalan tersebut, tiga lembaga swadaya masyarakat asal Lampung—yakni Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank)—menyuarakan aspirasi mereka ke DPR RI. Suara mereka akhirnya didengar melalui Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung DPR RI, Rabu (9/7/2025).

 

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah pengukuran ulang lahan PT SGC sebelum diambil tindakan lebih lanjut.

 

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR RI asal Lampung, Zulkifli Anwar, yang sejak awal konsisten memperjuangkan agar pengukuran ulang dilakukan demi menegakkan keadilan agraria di Provinsi Lampung.

 

“Biaya ukur ulang lahan PT SGC dapat ditanggung oleh Kementerian ATR/BPN karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak di Provinsi Lampung,” ujar Zulkifli Anwar.

 

Menanggapi respons DPR RI, Aliansi Tiga LSM menyampaikan apresiasi atas langkah nyata parlemen dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh PT SGC, yang dinilai merugikan negara dan masyarakat Lampung.

 

“Kami, tiga lembaga, sangat mengapresiasi kinerja DPR RI, di mana suara aspirasi pengaduan masalah HGU SGC didengar dan ditindaklanjuti secara tegas,” ujar Indra Musta’in, Ketua Akar Lampung, saat ditemui di kantornya, Rabu (9/7/2025).

 

Komisi II DPR RI dijadwalkan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 15 Juli 2025. RDPU ini akan melibatkan tiga LSM tersebut, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Lampung, dan pihak PT SGC guna membahas langkah tegas selanjutnya.

 

“Jika terjadi ukur ulang, harus dilakukan oleh tim independen sehingga benar-benar sesuai dengan HGU asli yang ditetapkan pemerintah. Tiga lembaga akan ikut turun langsung untuk mengawal proses pengukuran ulang tersebut,” tegas Romli, Ketua LSM Pematank.

 

Sebelumnya, RDPU serupa telah digelar pada 2 Juli 2025. Rapat itu diikuti oleh DPR RI, tiga LSM, Dirjen ATR/BPN, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat untuk menindaklanjuti persoalan HGU PT SGC secara serius. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Karang Indah Mall (KIM), yang baru sekitar delapan bulan beroperasi di Kota Bandarlampung, tengah menjadi sorotan setelah muncul sejumlah tudingan, mulai dari dugaan penahanan ijazah karyawan hingga persoalan perizinan produk. Dalam dua pekan terakhir, permasalahan ini telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kepolisian, hingga lembaga seperti Komnas HAM dan sejumlah LSM.

 

Menanggapi berbagai isu yang berkembang, pihak KIM menggelar konferensi pers pada Selasa (8/7/2025) di kawasan pusat bisnis mereka, Jalan Radin Intan No.73, Tanjungkarang Pusat.

 

Tim legal KIM yang terdiri dari A Rilo Budiman, SH, MH; M. Abyan Zhafran, SH, MH; dan Muhammad Axel F, SH, MH dari Kota Palembang menjelaskan bahwa polemik ini bermula dari pengunduran diri dua karyawan yang diduga terlibat perbuatan tidak pantas di lingkungan kerja.

 

“Kita ini orang timur, selain itu, apa yang dilakukan kedua karyawan (pria dan wanita) berbuat asusila di dalam kantor pada jam kerja tentu tak bisa ditolerir karena bisa berpengaruh terhadap jalannya usaha dan nilai-nilai yang kita harus junjung bersama,” ujar Rilo.

 

Karyawan yang bersangkutan, lanjut Rilo, telah mengundurkan diri secara tertulis dengan dokumen bermaterai. Namun setelahnya, persoalan ini berkembang ke ranah hukum dan menjadi konsumsi publik di berbagai platform media serta LSM.

 

Terkait isu penahanan ijazah, pihak perusahaan membantah adanya permintaan tebusan sebagaimana yang diberitakan.

 

“Tak benar pihaknya meminta tebusan sekitar Rp4 juta untuk pengembalian ijazah karyawan yang sudah mengundurkan diri bekerja saat masih dalam kontrak di KIM. Pihak perusahaan harus mengaudit lebih dulu area tanggung jawab sang karyawan,” jelas Rilo.

 

Menurutnya, proses pengambilan ijazah harus melalui tahapan audit internal. Jika tidak ditemukan masalah, maka dokumen pribadi tersebut akan diserahkan kembali kepada pemiliknya.

 

“Sebelum pengambil ijazah, karyawan memiliki hak dan kewajiban. Yang mana kewajibannya, yaitu hasil dari perhitungan audit, barulah nanti administrasinya diselesaikan,” tambahnya.

 

Rilo menegaskan bahwa perusahaan juga telah menyampaikan kesiapan untuk menyerahkan ijazah kepada Disnaker Provinsi Lampung dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis. Namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan disebut belum menemukan titik temu.

 

Menanggapi adanya laporan ke kepolisian, pihak KIM menyatakan menghormati proses hukum.

 

“Kami menghormati hak setiap warga negara ke aparat penegak hukum, tapi kami juga punya bukti rekaman CCTV serta saksi dari pihak keamanan KIM perbuatan asusila tersebut,” katanya.

 

Terkait dengan label BPOM dan halal, KIM mengklaim telah melakukan verifikasi terhadap seluruh produk dari para pelaku usaha yang tergabung di dalamnya. Mereka juga membuka diri jika ada pihak berwenang yang ingin melakukan verifikasi lanjutan.

 

“KIM yang baru memulai usaha telah diposisinya seolah-olah zolim terhadap karyawan dan hal tersebut sangat merugikan perusahaan karena setiap langkah perusahaan selalu taat hukum dan aturan,” ujar Rilo, menyatakan keprihatinannya.

 

Meskipun diterpa sejumlah masalah, pihak KIM menyatakan tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan, sembari menghargai kontribusi para mantan karyawan yang turut membantu perusahaan di masa awal.

 

“Kami ingin terlibat juga menjadikan Kota Bandarlampung yang sudah menuju metropolitan dan pariwisata,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. 

 

Hal ini disampaikan Gubernur Mirza dalam pengarahan kepada Kepala Satuan Pendidikan SMAN, SMKN, dan SLBN se-Provinsi Lampung di Aula SMAN 2 Bandar Lampung, Kamis (5/6/2025).  

 

“Kalau kita tidak memperkuat SDM, kita tidak akan bisa menjadi pondasi untuk mengangkat kemajuan Indonesia. Kalau masyarakat Lampung tidak mampu, maka akan digantikan (oleh SDM) dari luar daerah. Untuk mengungkit ini, kita perlu SDM. SDM-nya mana, SDM-nya sekarang lagi sekolah di tempat bapak ibu sekalian,” tegas Gubernur Mirza.  

 

Gubernur kemudian mengungkapkan fakta bahwa dari 352 SMAN/SMKN di Lampung, hanya 20 sekolah yang siswanya lulus Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk seleksi masuk perguruan tinggi pada 2025. Sementara itu, 30 sekolah tidak memiliki satupun lulusan yang diterima melalui jalur UTBK, dan 49 sekolah bahkan tidak lolos di semua jalur penerimaan perguruan tinggi tahun ini.  

 

Oleh karenanya, Gubernur meminta agar seluruh stakeholder terkait bekerja keras meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Secara khusus, Gubernur juga meminta para guru untuk mengajar dengan ikhlas, penuh kasih sayang, dan sungguh-sungguh.

 

Guna memperbaiki dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Lampung, Gubernur Mirza akan mengambil beberapa kebijakan. Diantaranya, akan mengeluarkan Peraturan terkait Uang Komite Sekolah. 

 

“Kita akan membuat Peraturan Gubernur, tidak boleh menarik uang komite sepeserpun dari anak-anak murid SMA lagi sekarang. Berapa kebutuhan sekolah, saya bantu anggarannya nanti. Bapak Ibu bantu saya juga, kita sama-sama perbaiki pendidikan,” ujar Gubernur. 

 

Selain itu, Gubernur juga akan membuat 35 sekolah unggulan, menambah satu mata pelajaran untuk kelas 3 SMA (pelajaran bahasa jepang, korea dan arab), serta meminta seluruh CSR Perusahaan yang ada di Provinsi Lampung agar difokuskan pada sektor pendidikan. .  

 

Gubernur selanjutnya menetapkan tiga tolok ukur keberhasilan Kepala Sekolah yaitu tingkat kelulusan ke Perguruan Tinggi, penyerapan di dunia kerja, serta jumlah lulusan yang mampu berwirausaha mandiri.  

 

“Saya ucapkan terima kasih, Saya titipkan pendidikan SMA SMK SLB di Provinsi Lampung kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan perjuangan masa depan Provinsi Lampung kepada bapak ibu sekalian. Saya titipkan visi misi Indonesia emas 2045 kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan doa-doa seluruh masyarakat Lampung kepada Bapak Ibu sekalian,” ucap Gubernur kepada seluruh Kepala Sekolah yang hadir. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuatnya terhadap kesehatan masyarakat dengan mendukung penuh perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Hari Bidan Internasional. Perayaan ini ditandai dengan pelepasan peserta Fun Run di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Minggu (8/06/ 2025). 

 

Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras para bidan, khususnya di Provinsi Lampung. Peran bidan dianggap sangat penting dan tidak tergantikan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, yang merupakan pondasi masa depan bangsa. 

 

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa profesi bidan bukanlah pekerjaan yang mudah. 

 

“Menjadi bidan itu bukan hanya pekerjaan yang mudah, harus siaga kapan saja, harus tangguh, dan harus selalu mengedepankan hati dalam setiap tindakan,” ujarnya. 

 

Gubernur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh bidan di Lampung dan seluruh Indonesia. 

 

Gubernur juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme peserta Fun Run, yang mencapai lebih dari 850 orang dari berbagai kalangan, termasuk bidan, mahasiswa kesehatan, hingga masyarakat umum, serta anggota kepolisian muda. 

 

“Ini bukti bahwa semangat hidup sehat dan solidaritas antarprofesi di Lampung sangat luar biasa,” tambahnya. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung para bidan. 

 

“Kita ingin para bidan mendapat kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan menjalankan tugasnya dengan baik, di lingkungan yang sehat dan mendukung,” tegas Gubernur. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung, Mery Destiaty, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. 

 

“Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Cuaca cerah, semangat juga cerah,” ujarnya. 

 

Mery Destiaty menjelaskan bahwa tema HUT IBI ke-74 dan Hari Bidan Internasional tahun ini adalah “Peran Strategis Bidan dalam Memenuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Setiap Kondisi Krisis, Menuju Indonesia Emas.” 

 

Kolaborasi dengan komunitas “Kawan Lari” dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Stikes Adila Bandar Lampung, Universitas Asia Pringsewu, Universitas Wirabuana Metro, dan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, memungkinkan acara ini terlaksana dengan sukses. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung berharap acara ini tidak hanya memupuk semangat kebersamaan dan kesehatan, tetapi juga semakin mendekatkan profesi bidan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan Provinsi Lampung dan mewujudkan Indonesia Emas di masa depan. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah jabatan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/06/2025).

 

Prosesi pelantikan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas wafatnya Bupati Way Kanan sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-2366 Tahun 2025, Ayu Asalasiyah, S.Ked., secara resmi dilantik sebagai Bupati Way Kanan oleh Gubernur Lampung. Untuk diketahui, Ayu Asalasiyah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu. 

 

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Gubernur mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukan semata-mata kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi masyarakat.

 

“Menjadi kepala daerah bukan hanya soal jabatan dan kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Tanggung jawab sebagai Bupati mencakup tugas-tugas penting, Semua itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Gubernur.

 

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

 

“Perencanaan pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung, guna mendukung tercapainya visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.

 

Visi tersebut mencakup tiga arah besar : pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; kedua, memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; serta ketiga, membangun masyarakat yang beradab, adil, dan berkelanjutan.

 

Kemudian terkait peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Mirza menyampaikan tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di kabupaten/kota, termasuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Gubernur juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi yang aktif antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat, agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif.

 

Dalam hal manajemen aparatur sipil negara (ASN), Gubernur mengingatkan bahwa Bupati Way Kanan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab dalam membina ASN berdasarkan sistem meritokrasi. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat struktural dalam enam bulan pertama masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

 

“Maka dari itu, saya harapkan Ibu Bupati tidak terburu-buru melakukan rotasi jabatan. Lakukan pembinaan yang tepat, ciptakan suasana birokrasi yang harmonis dan produktif,” imbau Gubernur. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada membuka Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2025, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Rabu (11/6/2025). 

 

Politik yang stabil ditandai dengan diimplementasikannya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang terstruktur guna membangun nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Indonesia memiliki statistik demokrasi sendiri, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur menurut provinsi, 

 

IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana kehidupan berdemokrasi yang terjadi di masing-masing provinsi. Pengukuran IDI telah dilakukan sejak tahun 2009, dan pada penghitungan IDI tahun 2021 telah dilakukan penyempurnaan konsepnya dengan melibatkan indikator-indikator dalam bidang ekonomi, sehingga demokrasi yang diukur tidak hanya dalam bidang sosial politik saja. 

 

Metode dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun dengan total 22 indikator, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. hal. Sekdaprov M. Firsada mengungkapkan, nilai IDI Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 78,32 poin, menunjukkan bahwa demokrasi di Lampung masuk dalam kategori “sedang”.

 

“Kita berusaha menjaga 3 variabel ini jangan sampai turun. Oleh karena itu semua pihak yang bertanggung jawab tidak hanya mata TNI/Polri, pemerintah daerah, harus semua, partai politik, unsur agama, unsur ormas, LSM, semuanya menjaga ini. Sehingga tidak ada yang menilai Provinsi Lampung, ternyata politik di Lampung sangat kondusif,” ujar Pj. Sekdaprov. 

 

hal. Sekdaprov dalam kesempatannya berharap dukungan seluruh elemen masyarakat serta sinergi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan nilai IDI Provinsi Lampung. 

 

“Ketika kita moderat dalam beragama, kita menjaga indeks demokrasi. Ketika kita menjaga suhu kita sesuai budaya lampung piil pesenggiri, kita berarti mewujudkan demokrasi. Dari ormas kita, tidak egois tapi membangun komunikasi dengan ormas lain, berarti kita mewujudkan demokrasi,” kata Pj. Sekdaprov. 

 

hal. Sekdaprov juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2025, IDI akan menjadi Indikator Kerja Utama (IKU) Wajib bagi seluruh Gubernur, yang pelaksanaannya akan diawasi dan dinilai oleh Pemerintah Pusat. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, yang hadir menjadi narasumber dalam silaturahmi bersama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Lampung. 

 

Kegiatan yang mengusung tema “Dari Kampus untuk Negeri: Sinergi Inovasi, Talenta dan Budaya Ilmiah untuk Indonesia Emas” ini diselenggarakan di Gedung Mahligai Agung Universitas Bandar Lampung pada Kamis (12/06/2025). 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, serta berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas. 

 

Dalam pemaparannya, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan menyoroti pentingnya perubahan paradigma di lingkungan perguruan tinggi. 

 

“Perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi ‘menara gading’ yang sulit dijangkau. Kehadiran perguruan tinggi harus memberikan manfaat, mampu menjawab permasalahan masyarakat, dan mengurangi beban penderitaan masyarakat,” tegas Fauzan. 

 

Ia menekankan konsep “Pendidikan Tinggi Berdampak” sebagai kunci utama, di mana inovasi dan kolaborasi menjadi pendorong utama kemajuan. “UBL adalah contoh nyata bagaimana perguruan tinggi swasta dapat menjadi pusat inovasi dan siap berkolaborasi untuk maju bersama,” ucapnya.

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. 

 

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung memahami bahwa pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu strategis, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.

 

Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjembatani ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Lampung, menghadapi persaingan antar PTS, dan mengatasi minat masyarakat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di luar Provinsi Lampung. 

 

“Kebersamaan dan optimisme adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lampung, guna mewujudkan Visi masyarakat Lampung dan cita-cita pembangunan nasional,” ujar Wagub. (*)