Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Kamis (12/6/2025). 

Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan menyelaraskan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dihadapan seluruh peserta Rapat yang dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mewakili 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini menjadi bagian yang penting bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai tim yang strategis dalam melakukan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. 

“Dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan kita harus sama-sama melakukan tahap kesepemahaman, bahwa tim ini perlu kerja-kerja yang tidak hanya bisnis as usual tetapi memang kerja cepat,” ungkap Jihan. 

Lebih lanjut, Jihan menuturkan bahwa kemiskinan di Provinsi Lampung memang mengalami penurunan secara bertahap, tetapi bukan angka yang bertahap jalannya pelan yang diinginkan, akan tetapi angka yang cepat untuk turun sampai angka kemiskinan ekstrem menjadi nol di Provinsi Lampung.

Kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan, diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran sehingga upaya yang dilakukan bisa semakin efektif, dan semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa koordinasi yang baik antara semua kabupaten dan kota dan juga Provinsi Lampung. 

“Karena itu kita perlu menyamakan arah dan langkah kita dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung agar Selaras dan tepat sasaran,” ucapnya. 

Jihan menegaskan bahwa angka kemiskinan yang masih ada harus menjadi pengingat bahwa perjalanan belum selesai dalam menuntaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat dan setiap program yang diluncurkan benar-benar harus menyentuh secara langsung masyarakat miskin dan memberi peluang untuk berkembang. (*)

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengajak seluruh pesantren di Provinsi Lampung untuk dapat menerapkan Gaya Hidup Sadar Sampah. 

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan Nurlela saat memberikan pengarahan pada kegiatan edukasi pengembangan bank sampah di lingkungan pesantren Provinsi Lampung, di Rumah Inspirasi Sahabat Gajah, Way Huwi, Jumat (13/6/2025). 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JPPPM) Lampung, Coca Cola Europacific Partners Indonesia dan Bank Sampah Sahabat Gajah. 

Menurut Wagub Jihan, Gaya Hidup Sadar Sampah dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan diri memilah sampah (sampah organik, sampah anorganik, sampah B3) sejak dari pesantren, memilih barang tanpa kemasan ketika berbelanja atau membawa wadah sendiri. 

Kemudian mengajak pengelola pesantren agar memberikan pengarahan bagi para santri untuk menghabiskan makanan serta mengomposkan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi. 

“Karena, data menunjukkan bahwa lebih dari 51 persen sampah di Lampung adalah sisa makanan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengatasi sampah organik dari limbah makanan,” ujar Wagub Jihan. 

Melalui kegiatan ini, Wagub Jihan juga berharap agar pesantren dapat melahirkan santri yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama dan berakhlak mulia, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung akan meluncurkan Platform Lampung-In, terobosan dalam digitalisasi pelayanan publik sebagai bentuk dukungan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. 

Menurut rencana, Peluncuran Platform Lampung-In akan dilaksanakan pada Minggu, 15 Juni 2025 pukul 06.30 WIB di PKOR Wayhalim dan akan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Platform Lampung-In dirancang untuk mengintegrasikan informasi pembangunan, layanan publik, dan kanal pengaduan masyarakat secara terpadu. 

Dengan adanya platform ini, masyarakat Lampung tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan aktif sebagai penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan platform ini guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi meluncurkan aplikasi layanan publik Lampung-In. Ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Fahira (Mirza-Jihan). 

Aplikasi ini menjadi langkah konkrit dalam mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. refleksi melalui kerja sama dengan Tim Jakarta Smart City (JSC) dan mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta, Lampung-In dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik di Provinsi Lampung. 

Fitur utamanya adalah saluran pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan keluhan secara real-time, lengkap dengan foto dan deskripsi lokasi. Setiap laporan akan ditambahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti, dijalankan, hingga dilaporkan kembali oleh Inspektorat Provinsi sebagai bahan evaluasi pelayanan.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menjelaskan bahwa proses pengembangan Lampung-In telah melalui serangkaian tahapan penting, termasuk penandatanganan MoU dengan Pemprov DKI Jakarta pada 15 April 2025, penyusunan regulasi, dan dua tahap uji coba pengguna (UAT) pada 29 April dan 16 Mei 2025. Aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store dan App Store sejak 19 Mei 2025.

“Setelah peluncuran, kami akan memasuki tahap pemantauan dan evaluasi menyeluruh. Pengembangan fitur baru akan dihentikan sementara untuk memastikan sistem yang benar-benar berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Elvira di Bandar Lampung, Kamis (22/5/2025).

Aplikasi Lampung-In tidak hanya memfasilitasi pengaduan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, e-Samsat, Lampung Berita, dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung. Terdapat penambahan fitur layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, informasi pariwisata, hingga perpustakaan keliling.

Gubernur Mirza menekankan bahwa Lampung-In merupakan pintu masuk menuju kolaborasi yang lebih luas dalam digitalisasi layanan publik dan penguatan ekonomi rakyat. “Aplikasi ini menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan layanan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang modern dan responsif,” jelas Gubernur 

Dengan diluncurkannya aplikasi ini, Pemprov Lampung berharap Lampung-In menjadi etalase digital pelayanan publik yang mendorong reformasi birokrasi dan membawa Lampung lebih dekat menuju visi Indonesia Emas. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (16/06/2025).

Sebelum membahas terkait inflasi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan terkait perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI (Minggu III Juni 2025), yaitu Program Makan Bergizi Gratis, Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Program Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Berkaitan dengan sejumlah program unggulan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir mengintruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan berbagai program prioritas tersebut untuk segera melaksanakan program tersebut di daerahnya masing-masing.

“Kami mohon untuk atensinya, program ini diprioritaskan Bapak Presiden, memiliki dampak hukum atau sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Ini sudah Minggu ke-3, tinggal satu minggu lagi yang belum direkomendasikan. Nanti masing-masing kepala daerah akan kita undang khusus untuk mempertanggungjawabkannya, menjelaskan kenapa tidak atau tidak menyarankan,” tegasnya.

Terkait inflasi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir juga menegaskan bahwa pemerintah akan fokus dalam penurunan harga di sejumlah komoditas yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga.

“Kalau telur dan ayam ras itu masih dalam batas toleransi. Yang utamanya adalah beras, minyak kita, cabai merah dan cabai rawit. Oleh karena itu, kita fokus pada empat jenis barang tersebut supaya bisa dalam waktu singkat harganya akan lebih baik atau menurun,” lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini dalam peparannya menyampaikan bahwa pada momen hari raya Idul Adha tahun 2021-2023 secara umum terjadi inflasi. Akan tetapi, pada hari raya Idul Adha tahun 2024 terjadi deflasi.

Pudji Ismartini juga melanjutkan bahwa secara historis tahun 2021-2024, tingkat inflasi pada momen hari raya Idul Adha biasanya lebih rendah dibandingkan momen ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Kecuali pada tahun 2022, tingkat inflasi momen hari raya Idul Adha lebih tinggi dibandingkan momen hari raya Idul Fitri.

Apabila dilihat dari komoditas penyumbang andil inflasi pada momen hari raya Idul Adha, komoditas pada komponen bergejolak dominan memberikan andil inflasi.

Cabai rawit dan cabai merah dominan memberikan andil inflasi terbesar pada momen hari raya Idul Adha tahun 2021-2024

Pada bulan Mei 2025, komoditas pada komponen bergejolak yang mencakup andil inflasi antara lain: tomat, beras dan ketimun. Terkait Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-2 Juni 2025 berdasarkan data SP2KP-pencatatan sampai dengan 13 Juni 2025, Pudji menjelaskan bahwa pada Minggu ke-2 Juni 2025, terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. 

Adapun Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah beras dan daging ayam ras. (*)

Jakarta, sinarlampung.co –Pemerintah Provinsi Lampung ikut ambil bagian dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tahun 2025 yang digelar pada 16-17 Juni di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Forum yang diikuti 10 provinsi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas daerah guna menghadapi tantangan pembangunan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.  

Adapun 10 provinsi anggota FKD-MPU, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta.

Pada Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2025 dibahas lima prioritas kerja sama, yaitu :  

1. Ketahanan Pangan.

2. Pariwisata. 

3. Perlindungan Khusus Kelompok Rentan (PKKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

4. Kebencanaan.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain fokus utama kelima, dibahas juga peraturan Perda dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), serta penyusunan Kebijakan Bersama untuk menyelaraskan langkah-langkah pembangunan di seluruh daerah anggota. (*)

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025, bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Kinerja untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, dan dilaksanakan mulai dari tanggal 08 Mei – 17 September 2025 dengan metode Blended Learning yang diikuti oleh 41 orang peserta. 

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. 

“Salah satu langkah strategis yang kita tempuh adalah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat administrator. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut,” ucapnya.

Menurut Gubernur Mirza, Sebagai pejabat struktural, para administrator dituntut tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni, serta berjiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja yang optimal.

Kualitas pelayanan publik adalah cermin dari keberhasilan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan untuk bergerak cepat, adaptif, dan senantiasa mengejar standar kinerja terbaik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital yang kian cepat, diperlukan penyesuaian cara kerja, dimana birokrasi masa depan adalah birokrasi yang efisien, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada hasil. 

“Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, kita harus fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan iklim pelayanan dan investasi yang kondusif,” ungkapnya. 

Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung visi tersebut melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, penataan kelembagaan yang dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang responsif dan inklusif. 

“Saya minta agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat perubahan,” ucapnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Bank Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah daerah, kehadiran Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada tugas pengendalian moneter, tetapi juga telah menjadi motor penggerak dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan yang inklusif di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (24/06/2025).

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Lampung atas kontribusi nyata dan sinergi yang terus terjalin dalam mendukung pembangunan daerah,” ucap Wagub.

Menurut Wagub Jihan, salah satu peran penting yang dirasakan secara langsung adalah dukungan BI dalam penyediaan data dan analisis ekonomi yang komprehensif. Informasi yang disampaikan melalui laporan perekonomian regional, outlook inflasi, hingga kajian komoditas unggulan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Lebih jauh, melalui sinergi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia juga aktif memberikan asistensi teknis, analisis, dan strategi pengendalian harga, terutama untuk komoditas pangan strategis.

“Upaya ini sangat membantu kami, pemerintah daerah, dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi di tengah berbagai tantangan global maupun domestik,” ungkap Wagub.

Tak hanya itu, Wagub Jihan juga mengapresiasi peran BI dalam mendorong digitalisasi ekonomi, mendukung UMKM naik kelas, serta memperluas akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kehadiran QRIS dan edukasi digital keuangan hingga ke pelosok desa adalah bukti nyata komitmen BI dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, kolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk penguatan halal value chain dan pemberdayaan ekonomi pesantren, juga menunjukkan bagaimana BI berperan dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan spiritualitas.

“Jika melihat Sumatera, baju muslimnya (acuannya) itu biasanya ada di Aceh, namun pada kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025, Lampung sebagai perwakilan Sumatera dipercaya sebagai tuan rumah, semoga ini menjadi stimulus yang baik terhadap ekonomi syariah kita,” ucap Wagub.

Diakhir sambutannya Wakil Gubernur mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan yang telah dilantik dan kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Direktur Eksekutif Dept Komunikasi BI.

Tidak lupa, Wakil Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang baru Bimo Epyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bimo, mungkin tidak ada waktu untuk beradaptasi, tapi langsung bekerja dan memberikan energi terbaik untuk Provinsi Lampung, sedangkan untuk Pak Junanto selamat atas jabatan barunya semoga tetap menorehkan prestasi yang baik,” pungkas Wagub.

Sementara itu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan di Bank Indonesia adalah hal yang biasa, hal ini dilakukan agar para regulator BI dapat menguasai tidak hanya Booksmart tapi juga Street smart, hal inilah yang kemudian mempengaruhi keberhasilan dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam implementasi TPID dan TP2DD.

Menurut Destry Damayanti, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung sebelumnya yakni Junanto Herdiawan telah memberikan legacy yang baik terhadap pembangunan di Provinsi Lampung, oleh karenanya dirinya berharap agar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung yang baru dapat melanjutkan legacy tersebut.

“Kami berharap Pk Bimo bisa terus proaktive, visioning, cari peluang, dan cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian karena dalam kondisi sekarang ini tidak ada yang pasti kecuali perubahan atau ketidak pastian itu sendiri,” ucapnya.

“Kami juga tentunya berharap Pak Bimo untuk dapat mengoptimalkan seluruh informasi, tadi Bu Wagub katanya kami butuh masukan, analisa dan sebagainya, gunakan analisa yang ada dipusat, tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi di daerah, dan tentunya kita tidak bisa bekerja sendirian, kita harus bekerja sama, kita harus KIS antar satu dengan yang lain, KIS itu adalah Konsistensi, Inovasi, Sinergi,” tutupnya. (*)