Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan setelah data menunjukkan angka 73,13 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan IPM terendah di Sumatra. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menilai rendahnya IPM efek dari kemiskinan.

 

“Bagaimana mungkin suatu daerah yang dekat dengan Jakarta, yang semua sinyal masuk, yang jalan ke semua tempat itu ada, akses ke sekolah itu bagus. Ini adalah buah dari kemiskinan,” ujar Gubernur dalam Rapat Koordinasi bersama Forkopimda, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung di Hotel Akar, Rabu (16/7/2025).

 

Berdasarkan data, angka kemiskinan Lampung saat ini masih berada di angka 10,69 persen, dengan dominasi penduduk miskin berasal dari wilayah perdesaan. Situasi ini menjadi ironi tersendiri mengingat Lampung dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional, dengan hasil pertanian unggulan seperti beras, jagung, singkong, kopi, cokelat, hingga nanas.

 

Padahal dari sisi ekonomi, Lampung justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 4,57 persen tertinggi di wilayah Sumatra. Bahkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung mencapai Rp483 triliun di tahun 2024.

 

Menyikapi tantangan ini, Gubernur Rahmat tidak tinggal diam. Sejumlah strategi telah digulirkan, terutama melalui percepatan hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

 

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan mencakup kebijakan penetapan harga gabah dan ubi kayu, pengendalian distribusi gabah, serta pemberian berbagai bantuan pertanian seperti dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit, hingga pembangunan silo di desa-desa.

 

“Kita akan melakukan hilirisasi, memberikan nilai tambah di desa. Dengan bantuan dryer di desa-desa, ada 1,5 triliun uang yang tadinya di kota, pindah ke desa, karena nilai tambah itu ada di desa,” jelas Gubernur.

 

Tak hanya sektor ekonomi, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Gubernur Lampung telah menghapus pungutan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri se-Provinsi Lampung. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan IPM melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

 

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil, sehingga tak ada lagi anak Lampung yang tertinggal karena alasan biaya.

 

Menutup pertemuan, Gubernur Mirza mengajak seluruh jajaran Forkopimda, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

 

“Kita tidak bisa mengatur Lampung sendiri, kita harus kolaborasi. Mari sama-sama kita melangkah, saya mohon bantuannya,” tutupnya. (***)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terus menggenjot program swasembada pangan. Setelah membahas Provinsi Lampung masuk lima wilayah utama di Indonesia sebagai target swasembada pangan nasional, kini Brigade Pangan Provinsi dan empat kabupaten berkoordinasi tentang masalah tersebut bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov), Marindo Kurniawan.

 

Mereka diterima Sekdaprov Marindo di Ruang Kerja Sekretariat Daerah, Kompleks Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (15/7/2025).

 

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung Adi Destriadi Sutisna, selaku penanggung jawab Brigade Pangan Provinsi Lampung, bersama jajaran dari Brigade Pangan Kabupaten Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Mereka membahas sinergi daerah dalam mendukung percepatan tanam dan peningkatan produktivitas pangan strategis, terutama beras dan jagung.

 

Kepala Bapeltan menyampaikan bahwa peran Brigade Pangan kini tidak hanya sebatas pendamping, tetapi menjadi ujung tombak regenerasi petani muda, optimalisasi alat dan mesin pertanian, serta perluasan tanam hingga ke lahan-lahan potensial non-produktif. Dalam program tahun 2024, sebanyak 28 ribu hektare lahan akan dioptimalkan melalui keterlibatan aktif petani milenial.

 

“Brigade Pangan adalah kekuatan baru pertanian Lampung. Dengan sinergi antardaerah dan dukungan penuh Pemprov, kita optimistis Lampung akan menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya.

 

Saat ini, terdapat 140 Brigade Pangan yang tersebar di empat kabupaten prioritas, yaitu Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Masing-masing brigade beranggotakan 15 orang petani milenial yang telah mendapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung aktivitas lapangan.

 

Marindo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi menyambut baik inisiatif yang dibawa oleh Bapeltan dan para petani milenial. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung penuh program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

 

“Inti dari pertemuan ini adalah silaturahmi dan sinergi. Kami harap Balai Pelatihan Pertanian terus menjadi garda terdepan dalam peningkatan kompetensi penyuluh dan regenerasi petani muda,” ujar Sekda.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Taaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung turut menyampaikan perlunya perluasan anggaran untuk mendukung program tanam hortikultura, terutama di kawasan lahan rawa yang menjadi target optimalisasi (Oplah).

 

Seperti diketahui, Provinsi Lampung menargetkan perluasan lahan tanam mencapai lebih dari 1 juta hektare dengan indeks pertanaman ditingkatkan menjadi 2–3 kali dalam setahun. Upaya ini disertai dengan penguatan sistem irigasi, distribusi pupuk, serta pengembangan varietas unggul demi memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah dinamika iklim dan ekonomi global. (***)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan silaturahmi Komandan Pangkalan TNI AU Pangeran M. Bun Yamin (Lanud BNY) yang baru Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.M beserta jajarannya di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (15/7/25).

 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diemban dengan harapan kolaborasi yang masif dalam berbagai sektor khususnya di sektor pangan yang saat ini sedang digenjot oleh Pemerintah Pusat. 

 

“Selamat atas jabatan barunya untuk Pak Danlanud, mungkin ke depan sebagaimana amanat Presiden akan kita lakukan kerjasama dan kolaborasi masif yang fokusnya untuk menjaga keutuhan pangan,” ujar Mirza.

 

Lahan lahan yang saat ini, lanjut Gubernur Mirza, tersedia baik milik provinsi maupun yang menjadi milik Lanud. “Nanti kita kolaborasikan untuk kita tanami pisang, singkong, padi, semangka dan lainnya sesuai kontur dan karakter lahan yang ada,” ujar Mirza. 

 

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa untuk tindak lanjut dalam kolaborasi tersebut nantinya akan mengikutsertakan pihak pihak swasta dan perusahaan perusahaan yang ada di Lampung. Dengan demikian dari proses hingga output yang dihasilkan akan maksimal. 

 

“Nanti saya hubungi perusahaan perusahaan di Lampung ini untuk ikut berkontribusi dalam agenda ini, karena tujuannya tidak lain dan tidak bukan ya untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

 

Danlanud Oktavianus menyambut baik agenda yang dicanangkan oleh Gubernur Mirza tersebut. 

 

“Terimakasih atas waktunya Pak Gubernur, pada intinya kami siap apapun itu untuk berkolaborasi bersama, dan setiap perintah dari Pak Gubernur nantinya akan kita laksanakan sesuai prosesur yang ada dalam mendukung kebijakan nasional,” ujar Oktavianus. (***)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Tokoh Adat Lampung Irjen Pol (Purn) Dr. H. Ike Edwin. Sik. SH. MH. atau yang akrab dipanggil Dang Ike gelar Suttan Raja Diraja Lampung menginisiasi digelarnya Pertemuan Silaturahmi Pemangku Adat Lampung Pesisir dan Pepadun Adat Budaya sebagai Pemersatu Orang Lampung.

 

Dikonfirmasi, Dang Ike mengatakan tujuan silaturahmi merawat, melestarikan adat istiadat Lampung. Untuk bisa nantinya juga bisa bermanfaat untuk generasi kita sekarang dan generasi yang akan datang.

 

“Sebagai sarana sosial, sarana komunikasi, sarana adat budaya sebagai pemersatu baik itu orang Lampung maupun masyarakat yang mendatangi juga menjadi masyarakat Lampung sekarang. Jangan sampai perkembangan ekonomi, budaya, teknologi dan pengetahuan budaya adat bangsa ini tidak ada di dalamnya atau tertinggal di belakangnya. Adat itu alat pemersatu, kebetulan masing-masing di daerah punya adat dan adat yang ada di daerah termasuk di Lampung tidak ada adat yang merugikan atau merusak. Terlebih akan berbuat dosa, justru adat istiadat itu alat pemersatu untuk bangsa karena kita saling menghormati, saling menerima saling menghormati. Sebagai alat pemersatu baik di satu daerah maupun antardaerah,” kata Dang Ike Edwin diwawancarai Charta.id.

 

Dang Ike berharap acara Silaturahmi Pemangku Adat Lampung Pesisir dan Pepadun ini, agar kita semua menyadari bahwa kita juga ada masanya. “Kita nggak bisa begini terus, oleh karenanya menjelang generasi mendatang, kami-kami ini membuat sesuatu karya, bahwa setelah kami nggak ada, maka generasi mendatang yang akan meneruskan adat budaya Lampung ini. Apa yang mau diteruskan, ya itu tadi adat budaya sebagai pemersatu, adat yang bermoral agama, kita jelaskan ke depan jangan sampai generasi ini hanya tau hanya pengetahuan saja. Kalau ada orang pintar, cerdas tapi dia tidak punya sopan santun dan tata Krama maka nggak bagus. Yang susah kalau orang yang bagus dan pintar tapi nggak punya tata Krama,” terangnya.

 

Terkait pada undangan Silaturahmi Dang Ike memakai gelar Adat Suttan Raja Diraja Lampung apakah gelar adat itu dari Sekala Brakk, Dang Ike menyatakan gelar Suttan Raja Diraja Lampung itu dari Way Kanan. “Bukan dari Sekala Brak, itu (Suttan Raja Diraja Lampung) dari Way Kanan. Saya pakai yang ada Suttan-nya. Kan itu boleh, namanya juga dalam Piil Pesinggiri namanya Bejuluk Beadok ya kan. Saya juga dapat gelar bukan hanya di Lampung, dari Sulawesi, Bugis, Mandar, Makassar, Banjarmasin dikasih gelar juga. Kita kan bangsa yang saling menghormati,” kata Dang.

 

Berikut Undangan Rencana Silaturahmi Pemangku Adat Lampung :

 

Rencana Pertemuan Silaturahmi

Pemangku Adat Lampung Pesisir dan Pepadun

Adat Budaya sebagai Pemersatu Orang Lampung

 

Assalamualaikum w w

Tabik Pun!

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan adat dan budaya yang sangat beragam. Dua entitas utama dalam struktur adat masyarakat Lampung adalah kelompok adat Pesisir dan Pepadun.

Keduanya memiliki ciri khas, nilai-nilai, dan tradisi yang telah berkembang selama berabad-abad dan menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat di daerah ini. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, nilai-nilai adat dan budaya Lampung mengalami degradasi yang cukup signifikan.

Pengaruh globalisasi, urbanisasi, serta kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah turut berperan dalam melemahnya eksistensi budaya lokal ini.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dirancanglah pertemuan silaturahmi antara pemangku adat Lampung Pesisir dan Pepadun.

Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyatukan visi dan misi pelestarian adat budaya, memperkuat jati diri masyarakat adat Lampung, serta merumuskan langkah-langkah konkret guna memastikan keberlangsungan warisan budaya yang luhur ini bagi generasi mendatang.

 

Kondisi aktual menunjukkan bahwa perhatian terhadap pelestarian budaya Lampung semakin menurun. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, cenderung memberikan perhatian yang terbatas terhadap program pelestarian adat dan budaya lokal. Hal ini dapat terlihat dari minimnya alokasi anggaran, ketiadaan program strategis berkelanjutan, serta lemahnya dokumentasi dan pendidikan budaya di lembaga-lembaga formal. Akibatnya, budaya lokal kian tergeser oleh budaya luar yang lebih dominan secara visual maupun narasi.

Salah satu indikator nyata dari pergeseran ini adalah menurunnya jumlah penduduk asli Lampung yang saat ini diperkirakan hanya tinggal sekitar 30% dari total populasi di provinsi ini.

Penyusutan jumlah penduduk asli ini bukan hanya disebabkan oleh migrasi penduduk, tetapi juga oleh melemahnya identitas budaya yang menyebabkan asimilasi tanpa pelestarian nilai-nilai lokal. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dalam dua generasi ke depan, masyarakat Lampung berisiko kehilangan jati dirinya secara total.

 

Adat dan budaya bukan hanya merupakan simbol kebanggaan, tetapi juga menjadi sistem nilai dan perekat sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Lampung. Baik kelompok adat Pesisir maupun Pepadun memiliki prinsip-prinsip adat seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sembayan yang selama ini menjadi pedoman dalam interaksi sosial, penyelesaian konflik, hingga tata pemerintahan adat.

Nilai-nilai ini sejatinya bersifat universal dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern, sehingga seharusnya menjadi jembatan pemersatu di tengah perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan politik.

Oleh karena itu, pertemuan silaturahmi antara pemangku adat dua kelompok besar ini menjadi sangat penting, karena melalui pertemuan ini dapat dibangun kembali kesadaran kolektif tentang peran strategis adat budaya sebagai alat pemersatu sekaligus penjaga identitas kultural.

 

Salah satu tantangan utama dalam pelestarian budaya Lampung adalah minimnya manuskrip kuno atau dokumentasi tertulis yang dapat dijadikan panduan atau referensi dalam pembelajaran dan pelestarian budaya.

Banyak pengetahuan adat yang bersifat lisan dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Akibatnya, ketika generasi tua mulai menua atau meninggal dunia, maka pengetahuan tersebut ikut hilang.

Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya inisiatif institusional dalam upaya pendokumentasian, baik dalam bentuk tulisan, rekaman audio-visual, maupun kurikulum pendidikan.

Padahal, dokumentasi budaya merupakan fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa yang berbasis kearifan lokal. Tanpa dokumentasi yang memadai, regenerasi pemahaman budaya menjadi sulit dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

 

Dalam konteks ini, para pemangku adat memiliki peran yang sangat strategis. Mereka adalah penjaga nilai-nilai luhur, pelestari tradisi, sekaligus pemimpin moral dalam komunitas adatnya masing-masing. Oleh karena itu, pertemuan silaturahmi ini menjadi momentum yang tepat untuk menyatukan langkah, memperkuat jaringan, dan memperluas pengaruh positif dalam pelestarian budaya.

Para pemangku adat diharapkan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi motor penggerak revitalisasi adat dan tradisi melalui pendekatan yang adaptif dan inklusif. Mereka juga perlu mendorong terciptanya kolaborasi dengan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, serta komunitas kreatif untuk bersama-sama membangun ekosistem pelestarian budaya yang dinamis dan berkelanjutan.

 

Adapun agenda utama dalam pertemuan silaturahmi ini meliputi:

1. Dialog Budaya antara pemangku adat Pesisir dan Pepadun untuk menggali persamaan dan perbedaan sebagai dasar sinergi.

2. Penyusunan Rencana Kerja Bersama dalam bentuk program pelestarian budaya, dokumentasi adat, dan pendidikan budaya.

3. Deklarasi Komitmen Bersama dalam menjaga jati diri masyarakat Lampung melalui adat dan budaya.

4. Usulan kepada Pemerintah untuk mendukung kebijakan yang berorientasi pada pelestarian dan penguatan budaya lokal.

 

Pertemuan silaturahmi ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah pelestarian budaya Lampung. Beberapa harapan yang ingin dicapai antara lain:

1. Terbentuknya Ikatan Pemangku adat Pesisir dan Pepadun Propinsi Lampung.

2. Tersusunnya dokumen strategis rencana pelestarian budaya Lampung.

3. Terjalinnya kerja sama lintas sektor dalam dokumentasi dan pendidikan budaya.

4. Meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian adat dan budaya.

 

Pelestarian adat dan budaya bukan sekadar upaya mempertahankan masa lalu, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun masa depan yang berakar pada jati diri dan kearifan lokal.

Dalam konteks masyarakat Lampung, pertemuan silaturahmi pemangku adat Pesisir dan Pepadun adalah simbol persatuan yang menjadi awal dari gerakan kolektif menyelamatkan warisan budaya.

Dengan komitmen bersama, dukungan berbagai pihak, serta semangat kebersamaan, diharapkan budaya Lampung dapat terus hidup, berkembang, dan menginspirasi generasi penerus sebagai identitas yang membanggakan dan tak tergantikan. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak kepada segenap pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Provinsi Lampung untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan menjadi motor penggerak perempuan di bidang olahraga.

 

“Kita hidup di era baru, di mana gaya hidup sehat bukan hanya tren, tapi kebutuhan. di tingkat daerah, kita masih punya pekerjaan rumah. Masih banyak potensi yang belum tergarap. Masih banyak talenta yang belum diberi panggung. Nah, di akhir peran PERWOSI menjadi penting, sebagai penggerak motor sekaligus pelindung api semangat perempuan dalam olahraga,” ucapnya.

 

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung dalam Berbagai tertulis yang dibaca oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Lampung, M. Firsada pada kegiatan Pelantikan Pengurus Perwosi Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2029 di Balai Keratun lt. III Kantor Gubernur, Selasa (15/07/2025).

 

Selain sebagai motor penggerak pembangunan bidang olah raga, Gubernur menyatakan bahwa PERWOSI juga dapat menjadi wadah bagi para atlet wanita untuk mengukir prestasi.

 

“Kita sudah melihat bagaimana atlet-atlet perempuan Indonesia, seperti Greysia Polii, Apriyani Rahayu, hingga Lindswell Kwok, mampu mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Mereka adalah bukti bahwa perempuan bisa jadi juara, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pionir perubahan. PERWOSI adalah wadah emas untuk melahirkan lebih banyak Greysia dan Apriyani dari Lampung. Melalui program-program yang inovatif dan tepat sasaran,” tegasnya.

 

Gubernur berharap pelantikan ini bukan sekedar seremonial melainkan tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati.

 

“Ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah yang jika dijalankan dengan hati, akan menjadi sedikit perubahan positif bagi perempuan-perempuan Lampung yang ingin bergerak, berkarya, dan bersinar di dunia olahraga,” tegasnya.

 

Dalam kegiatan tersebut, Irene Fransisca Giri dilantik sebagai Ketua PERWOSI Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2029 bersama pengurus lainnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PERWOSI Nomor : 03 Tahun 2025 tentang Susunan Personalia Pengurus Provinsi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Lampung Masa Bakti Tahun 2025-2029.

 

Pelantikan Pengurus Perwosi Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2029 dilakukan oleh Ketua Koni Provinsi Lampung yang diserahkan oleh Wakil Ketua Umum II KONI Provinsi Lampung, Riagus Ria dan disaksikan langsung oleh Ketua pelindung PERWOSI (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia) Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza. (***)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung.

 

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (05/05/2025). Rapat koordinasi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat.

 

Pj. Sekdaprov, M. Firsada, dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai respon cepat, Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses survei dan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial. 

 

“Kita harus bekerja luar biasa untuk mempercepat semua persyaratan dan jemput bola ke Lampung Selatan. Keputusan tergantung pada kecepatan dokumen yang kita buat.” ujar Pj. Sekdaprov. 

 

Dua lokasi strategis telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini, yaitu di Kota Baru Lampung Selatan dan Sulusuban Lampung Tengah. Sementara itu menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota memiliki semangat yang sama untuk merealisasikan program ini. 

 

“Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan dua titik lokasi di Lampung Tengah dan di area Kota Baru,” jelasnya. Lokasi di Kota Baru, yang berdekatan dengan Taman Kehati, dinilai sangat potensial karena aksesibilitas dan ketersediaan utilitas yang memadai. 

 

Program Sekolah Rakyat ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Lampung dan merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia, diharapkan program ini dapat memutus mata rantai kemiskinan. “Perhatian Bapak Gubernur luar biasa sekali dengan sekolah rakyat ini, program ini adalah program unggulan dari bapak presiden,” ungkap Aswarodi. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat dimulai pada bulan Juli. Untuk itu, koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten Lampung Selatan terus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis. (*)

Metro, sinarlampung.co –Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara resmi telah di luncurkan oleh Gubernur Lampung, yang berlaku di seluruh Kantor Pelayanan Samsat di Wilayah Provinsi Lampung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai 31 Juli 2025.

 

Untuk memastikan pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan berjalan dengan baik hingga menjangkau masyarakat di daerah, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melakukan peninjauan secara langsung pelaksanaan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 di UPTD Wilayah III Samsat Metro dan UPTD Wilayah V Samsat Lampung Timur, Senin (5/5/2025).

 

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan masih mendapati sejumlah kendala yang ditemukan dilapangan, seperti potensi antrian panjang terutama di loket informasi dan pelayanan cek fisik kendaraan, untuk itu Wagub Jihan meminta agar dilakukan penambahan petugas tambahan untuk membantu mengantisipasi masalah di kedua loket tersebut.

 

“Saya tadi lihat tempat bagaimana teman-teman melayani untuk bisa diberikan pengarahan kepada wajib pajak dan saya minta ada tambahan 2 petugas. Saya khawatir tidak terhandle masyarakat yang datang dengan banyak pertanyaan,” ujarnya.

 

Wagub Jihan juga ingin memastikan bahwa pelayanan di loket-loket lain berjalan lancar dan terkendali.

 

Untuk diketahui, berrbagai kemudahan ditawarkan dalam program pemutihan Pajak kendaraan bermotor Tahun 2025, antara lain pembayaran tunggakan PKB hanya untuk tahun berjalan, pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan penghapusan pajak progresif.

 

Wagub Jihan menegaskan bahwa program pemutihan pajak ini hanya berlaku untuk penghapusan denda keterlambatan bayar, bukan pokok pajak.

 

“Yang digratiskan mungkin banyak yang belum paham. Yang digratiskan itu adaah denda pajak selama tunda bayar. Misalnya ada yang tunda bayar 5 tahun, maka dendanya dihapuskan, hanya dibayarkan pokok tahun berjalan,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Jihan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan pemutihan pajak kendaraan dengan sebaik-baiknya.

 

“Untuk seluruh warga dapat memanfaatkan fasilitas yang diadakan pemerintah. Insya Allah akan diberikan fasilitas terbaik di sini dan pelayanannya juga terbaik. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan laporkan,” pungkasnya. (*)