Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pelajar di Provinsi Lampung untuk aktif menyuarakan nilai-nilai antikorupsi melalui media sosial. Ajakan ini disampaikan dalam Legacy Camp 2025 yang digelar pada 3–5 Mei di Bapelkes Lampung, bekerja sama dengan Komunitas Integritas Universitas Lampung (Koin Unila)

Ketua Satgas Pendidikan Tinggi KPK, Masagung Dewanto, menekankan pentingnya memanfaatkan media digital untuk membangun budaya integritas di kalangan muda.

“Ada peluang besar untuk membuat konten antikorupsi. Media bisa menjadi bagian dari edukasi,” ujarnya.

Masagung mengutip data Kepios dan APJII yang menunjukkan dominasi Gen Z dan milenial dalam penggunaan internet dan media sosial. Menurutnya, jika generasi muda aktif menyuarakan kejujuran dan tanggung jawab, dampaknya akan sangat besar.

Dalam kegiatan ini, 110 pelajar dari 40 sekolah dibekali nilai-nilai integritas seperti jujur, mandiri, tanggung jawab, dan disiplin yang dirangkum dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK.

Masagung juga mengingatkan agar pelajar menjauhi perilaku koruptif di sekolah, seperti mencontek atau titip absen. “Integritas butuh pembiasaan dan dukungan dari lingkungan,” tegasnya.

Ketua Koin Unila, Muhammad Hafiz, berharap kegiatan ini mencetak pemimpin OSIS yang berkarakter. Ia juga mengapresiasi dukungan KPK dan kampus terhadap penguatan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar. (***)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kerusuhan mewarnai aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Senin, 5 Mei 2025, sekitar pukul 12.00 WIB.

Ratusan massa yang terdiri dari petani singkong, aliansi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan (OKP), memaksa masuk ke area kantor gubernur dengan membongkar kawat pengaman yang dipasang oleh aparat kepolisian. Mereka menilai pemasangan kawat tersebut sebagai bentuk prasangka negatif terhadap aksi mereka.

“Jangan anggap kami akan bertindak anarkis. Kami rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.

Ketegangan memuncak saat massa merengsek masuk ke halaman kantor. Aparat kepolisian terpaksa menyemprotkan air dari water cannon untuk membubarkan kerumunan. Tindakan itu justru menyulut emosi massa, sehingga terjadi aksi saling dorong. Beberapa pengunjuk rasa bahkan melempar batu ke arah aparat sebelum akhirnya situasi berhasil dikendalikan.

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes para petani singkong di Lampung, yang sebelumnya juga telah melakukan aksi besar-besaran menuntut kejelasan harga singkong. Mereka menilai harga saat ini sangat merugikan petani dan menuntut pemerintah segera menetapkan harga yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

Hingga pukul 13.09 WIB, unjuk rasa berangsur kondusif dan para peserta aksi mulai terlihat tenang. Mereka juga terus menyampaikan tuntutannya. (Red/Tama)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa dan daerah. Dalam Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-79 Muslimat NU Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya peran organisasi ini sebagai garda terdepan dalam menjaga moralitas, memperkuat pendidikan, serta mendorong kemandirian perempuan.

Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata Muslimat NU dalam pembangunan Lampung, dari desa hingga kota. “Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat hari lahir yang ke-79 kepada seluruh keluarga besar Muslimat NU, khususnya di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur saat memberikan sambutan di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur, Sabtu, 3 Mei 2025.

Ia menyoroti rekam jejak Muslimat NU dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur bangsa. “Saya keliling Lampung dan merasakan sendiri bagaimana saudara-saudari kita dari Muslimat NU tersebar. Bahkan, dengan sekitar 2.500 anak ranting, organisasi ini benar-benar hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Gubernur Mirza, Muslimat NU tidak hanya membina umat secara spiritual, tetapi juga telah menjadi benteng sosial dalam menjaga peradaban dan ketahanan budaya lokal. “Rasa persatuan inilah yang secara tidak langsung menjadi benteng pertahanan Provinsi Lampung selama ini, menjaga peradaban, kebudayaan, agama, dan generasi,” imbuhnya.

Ia juga menilai kegiatan rutin seperti pengajian dan pembelajaran yang dilakukan Muslimat NU sebagai wadah strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. “Semangat untuk menjaga keluarga dan memajukan diri sebagai wanita berdaulat dan mandiri menjadi ciri khas yang tidak ditemukan di organisasi wanita lain,” ujarnya.

Gubernur mengajak Muslimat NU terus bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam program strategis bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.

Senada dengan Gubernur, Sekretaris PWNU Lampung, Hidir Ibrahim yang mewakili Ketua PWNU, menyampaikan bahwa usia 79 tahun menunjukkan keteguhan Muslimat NU dalam memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan umat. Ia juga mengapresiasi komitmen organisasi ini dalam menjaga tradisi dan memperkuat peran sosial keagamaan.

Ketua PW Muslimat NU Lampung, Fita Nahdia, menegaskan bahwa Harlah kali ini menjadi momentum refleksi dan konsolidasi organisasi. Dengan 300.000 anggota yang tersebar di 15 pengurus cabang, lebih dari 2.300 ranting, serta ribuan lembaga pendidikan, koperasi, dan UMKM, Muslimat NU terus memperluas dampak positifnya.

Mengusung tema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban,” Muslimat NU Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan nasional, serta mendukung visi NU dalam menciptakan umat yang berakhlakul karimah, cerdas, dan mandiri.

Dalam rangkaian acara, juga diberikan santunan dan penghargaan kepada 15 pengurus cabang, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka.

Acara Harlah ke-79 ini dihadiri para tokoh masyarakat, perwakilan organisasi keagamaan, serta ribuan anggota Muslimat NU dari berbagai wilayah di Lampung, menegaskan bahwa organisasi ini terus menjadi elemen penting dalam membangun masa depan bangsa. (***)

Bandarlampung, Sinarlampung.co – Upaya Reforma Agraria di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, dinilai gagal mencapai tujuan keadilan pengelolaan lahan, terutama bagi masyarakat adat. Salah satu bukti kegagalan tersebut tercermin dalam pengabaian hak Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (MBPPI) Negara Batin di Way Kanan, yang tanah adatnya kini menjadi bagian dari kawasan Hutan Register di bawah pengelolaan PT. Inhutani V.

Pakar hukum dan penasihat masyarakat adat MBPPI, Gindha Ansori Wayka, menyoroti perubahan fungsi hutan yang sejak 1940 diserahkan oleh tokoh adat MBPPI sebagai hutan larangan atau lindung, namun berubah menjadi hutan produksi dalam bentuk Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak tahun 1996. Perubahan ini dilakukan melalui keputusan Menteri Kehutanan No. 398/Kpts-II/1996, yang memberikan hak pengusahaan seluas ±55.157 hektar kepada PT. Inhutani V.

“Sejak awal, pengelolaan oleh PT. Inhutani V tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat adat MBPPI. Bahkan dua kawasan register—Register 44 Sungai Muara Dua dan Register 46 Way Hanakau—yang dikelola perusahaan, justru banyak ditempati oleh pihak luar, bukan warga adat,” ungkap Gindha saat ditemui di Bandar Lampung.

Ia juga menyoroti tidak adanya tindak lanjut dari surat Menteri Kehutanan tahun 2001 yang meminta pengembalian tanah ulayat MBPPI dan mendorong kemitraan antara masyarakat adat dengan PT. Inhutani V serta PT. BLS. Menurutnya, implementasi surat tersebut tidak pernah terealisasi.

“Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah dengan masyarakat adat pemilik tanah, bukan dengan para pendatang yang saat ini tinggal di kawasan register,” tegas dosen hukum ini.

Gindha juga mengungkap dugaan kerugian negara dalam pengelolaan kawasan ini. Ia menilai bahwa kompensasi dari pihak-pihak yang menggarap lahan di kawasan tersebut hanya berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hektar per tahun. Menurutnya, angka ini sangat tidak sebanding dengan potensi ekonomi kawasan hutan seluas puluhan ribu hektar.

“Negara seharusnya meninjau ulang izin konsesi PT. Inhutani V. Jika memang terbukti tidak optimal dan merugikan masyarakat adat serta negara, maka pencabutan izin menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan serius,” tambah mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Pidana FH Unila ini.

Menanggapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan oleh Presiden Prabowo Subianto, Gindha menilai kebijakan ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola hutan. Namun ia menilai regulasi ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.

“Perpres ini memang fokus pada penertiban, tetapi belum cukup berpihak pada masyarakat adat sebagai pemilik historis kawasan. Pemerintah perlu menggandeng mereka dalam proses negosiasi dengan para perambah,” pungkasnya.

Desakan pencabutan izin pengelolaan kawasan hutan yang dinilai tak berkeadilan ini diprediksi akan terus menguat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat adat atas hak-hak historis mereka yang selama ini terabaikan. (Wagiman/*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Dalam rangka menyambut hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025, PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (BTB Toll) bersama PT Hakaaston (HKA) melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh karyawan Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar (Bakter), Kamis, 1 Mei 2025.

Pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan di empat titik, yaitu di Kantor Gerbang Tol Kalianda untuk karyawan Ranting 1 Tol Bakter, Kantor Gerbang Tol Kotabaru untuk karyawan Ranting 2, Kantor Gerbang Tol Terbanggi Besar untuk karyawan Ranting 3, serta Kantor Asphalt Mixing Plant (AMP) HKA Lematang.

Project Manager Tol Bakter Riadiano Muhammad mengatakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi karyawan, selain untuk memperingati Hari Buruh Nasional 2025, juga merupakan upaya untuk membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

“Hal ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan juga langkah nyata dalam upaya membentuk budaya hidup sehat di tempat kerja, kami juga memberikan coklat kepada para pekerja sebagai simbol cinta kasih dan perhatian kami di momen Hari Buruh tahun ini,” imbuh Riadiano.

Riadiano menjelaskan, selain memperoleh pemeriksaan menyeluruh, para karyawan juga mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Hal ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem kerja yang mendukung produktivitas berkelanjutan. Menurutnya, upaya preventif sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara performa kerja dan kesejahteraan karyawan.

“Secara rutin kami menghadirkan program kesehatan preventif untuk karyawan sebelum bekerja, khususnya tim Layanan Jalan Tol (LJT). Namun, bertepatan dengan Hari Buruh tahun ini, kami perluas dengan pemeriksaan kesehatan serentak dan menyeluruh,” ujar Riadiano.

Sementara itu Kepala Shift LJT Ranting 2 Andriansyah mengungkapkan terimakasihnya kepada perusahaan karena telah mengapresiasi karyawan dengan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis Hari Buruh tahun ini secara menyeluruh.

“Ini langkah bagus yang dilaksanakan perusahaan, kami sebagai karyawan sangat mengapresiasi, pemeriksaan kesehatan gratis ini selain sebagi menumbuhkan budaya sehat dan produktif, juga sebagai langkah preventif untuk tetap mempertahankan peforma maksimal para pekerja” tutupnya.

PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll terus mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, berkendara di kecepatan maksimal 100 km/jam, mengecek kondisi kendaraan sebelum mengemudi, memastikan berkendara dalam kondisi prima dan tidak mengemudi dalam kondisi mengantuk, serta selalu SETUJU bahwa keselamatan adalah nomor satu. (Red/*)