Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung merazia dua tempat karaoke di kawasan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Sabtu 26 April 2025 malam. Sebanyak 30 orang Karyawan termasuk pengunjung dilakukan tes Urine dengan hasil negatif.

Operasi yang dimulai pukul 23.00 Wib, dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan BNNP Lampung Kombes Pol Karyoto dengan melibatkan sebanyak 24 personil serta unit K9, dan menyasar dua tempat karaoke Venos dan New Dwipa di Jalan Ikan Tembakang, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras.

Selain melakukan pemeriksaan tes urine terhadap pengunjung yang ada di tempat secara acak, pemeriksaan juga dilakukan terhadap beberapa ruangan karaoke, kantor, dan loker pegawai di dua tempat karaoke tersebut.

Di dua lokasi tersebut, baik karyawan maupun tamu tidak ada yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika. Kegiatan razia yang dilakukan BNNP Lampung ini merupakan patroli penegakan dan pengawasan tempat hiburan malam di wilayah Provinsi Lampung serta untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika.

“Ya benar, semalam kami menggelar razia di dua tempat karaoke Venos dan New Dwipa di wilayah Sukaraja. Di dua tempat itu tidak ada kami temukan adanya penyalahgunaan narkotika. Total yang kami lakukan tes urine sebanyak 30 orang,” kata Kasi Intel BNNP Lampung, Aryo, Minggu, 27 April 2025.

BNNP Lampung akan terus mengimbau dan menertibkan seluruh tempat hiburan malam di Provinsi Lampung yang diduga atau terindikasi sebagai tempat peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika.

“Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan kesadaran dan kepedulian bagi seluruh masyarakat khususnya pengunjung tempat hiburan malam untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” pesannya.

“Ini juga bagian dari upaya berkelanjutan pencegahan, mengingat tempat hiburan malam rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Ini bagian komitmen kami menciptakan Provinsi Lampung yang bersinar (bersih narkoba),” katanya. (Red)

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung masih terus melakukan pendalaman terhadap korupsi Proyek jalan tol tahun anggaran 2017 hingga 2019 menelan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun, dengan kerugian negara Rp66 miliar. Penyidik mengincar tersangka baru dari kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung itu.

Baca: Dua Pejabat BUMN PT Waskita Karya Ditahan Kejati Lampung Amankan Uang Rp2 Miliar

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya menjelaskan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan pengembangan perkara ini, dan mengungkapkan akan menetapkan tersangka lain. Menurut pihaknya masih berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan bukti tambahan. “Penyidikan masih terus berlanjut dan terus dikembangkan. Insya Allah akan ada tersangka lainnya. Hal ini agar kerugian negara bisa dipulihkan,” kata Armen Rabu 23 April 2025.

Sebelumnya Pidsus Kejati Lampung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Jalan Tol yang berlangsung pada tahun anggaran 2017 hingga 2019 dengan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun, yaitu yakni Widodo (WM alias WDD), Kasir Divisi V PT Waskita Karya, dan Juanta Ginting (TG alias TWT), Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi yang sama.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang mengungkap dugaan penyimpangan dana melalui skema vendor fiktif. Dalam temuan awal, penyidik mendapati kejanggalan dalam dokumen pembayaran dan tidak adanya aktivitas nyata dari sejumlah rekanan proyek yang tercatat menerima dana.

Kejati Lampung kembali menyita uang terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka). Total uang yang telah diamankan kini mencapai Rp2 miliar. Penyitaan pertama dilakukan pada Rabu, 16 April 2025, sebesar Rp1,6 miliar. Tambahan sebesar Rp400 juta disita pada Senin malam, 21 April 2025. Hingga total Rp4 Miliar.

Untuk diketahui PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah terlibat dalam beberapa kasus korupsi, termasuk kasus pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) telah menetapkan tiga pegawai Waskita Karya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga Tersangka adalah pegawai Waskita Karya, termasuk Kepala Divisi II. Modunya markup dalam kontrak pekerjaan perencanaan, serta aliran dana berupa suap/gratifikasi senilai Rp25,6 miliar.

Di Kejaksaan Agung RI, juga menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono, sebagai tersangka perkara dugaan korupsi. Destiawan menjadi tersangka perkara penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh Waskita Karya dan anak usahanya, PT Waskita Beton Precast Tbk.

Korupsi Tahun 2022

Pada tahun 2022, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan terhadap ketiganya langsung dilakukan penahanan. “Adapun tiga orang tersangka tersebut yaitu, THK selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode Juli 2020 – Juli 2022, HG selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode Mei 2018 – Juni 2020, dan NM selaku Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya,” kata Sumedana dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Kamis 15 Desember 2022.

Ketiga tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023.

Dalam perkara itu, tersangka HG dan THK telah secara melawan hukum bersama-sama dengan tersangka BR (yang telah ditahan sebelumnya) menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

Untuk menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif. Sementara tersangka NM telah secara melawan hukum menampung aliran dana hasil pencairan SCF dengan cover pekerjaan fiktif dan selanjutnya menarik secara tunai. (Red)

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi LSM Restorasi untuk kebijakan (Rubik) dan Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) meminta Kejati Lampung mengusut usut dugaan penyalahgunaan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Kepala Cabang Bank DKI Syariah Lampung, Kamis 24 April 2025.

Puluhan massa melakukan orasi di depan kantor Bank DKI Syariah, di Jalan Raden Intan, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Kepala Cabang Bank DKI Syariah Lampung.

Ketua RUBIK Lampung, Feriyunizar, dalam orasinya mengatakan penyaluran KUR di bank tersebut diduga tidak melalui proses validasi data penerima secara objektif. Menurutnya, fakta integritas yang dibuat hanya menjadi formalitas semata dan membuka celah bagi praktik persekongkolan.

“Temuan investigasi kami menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan. Mulai dari penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran, manipulasi data penerima, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak bank,” ujar Feriyunizar saat orasinya di depan Kantor Bank DKI Syariah Lampung.

Feri mengungkapkan salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pembentukan Asosiasi Pondok Pesantren Ziarah Provinsi Lampung. Asosiasi ini diduga digunakan untuk mengumpulkan dana KUR guna membeli tiga unit bus PO Jasa Nusantara.

Bus tersebut kemudian dijalankan sebagai usaha tour dan travel, namun beban kredit tetap ditanggung oleh pondok pesantren. “Ini jelas bentuk penyimpangan. Dana negara semestinya digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, bukan dijadikan skema bisnis terselubung oleh pengusaha,” tegasnya.

Didepan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung. Mereka mendesak OJK agar segera melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana KUR oleh pihak bank. Adapun enam tuntutan yang diajukan RUBIK meliputi:

Pertama, adalah segera dilakukan pemecatan Kepala Cabang Bank DKI Syariah Lampung. Audit menyeluruh oleh OJK dan Komite Audit Bank DKI. Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU).

Kemudian lakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas Bank DKI Syariah. Perbaikan sistem penyaluran KUR agar tepat sasaran. Dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. “Bank DKI, sebagai penyalur dana negara, harus bertanggung jawab atas penyimpangan ini. Kami tidak ingin program pro-rakyat seperti KUR justru dikorbankan demi kepentingan segelintir elit,” ujar Feriyunizar.

Massa yang dikawal Ratusan Personil Polresta Bandar Lampung itu kemudian melakukan konvoi dan melanjutkan orasi di depan kantor Kejati Lampung. Usai berorasi di depan kantor Kejati Lampung, sekitar pukul 13.00 WIB, massa aksi membubarkan diri. (Red)

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Polda Lampung me rolling Kasat Reskrim dan sejumlah Kapolsek Polresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim kini dijabat AKP Dhedi Ardi Putra menggantikan Kompol Enrico Donald Sidauruk yang kini menjadi Kanit 1 Subdit VIP Ditpamobvit Polda Lampung.

Mutasi yang tertuang melalui Surat Telegram Nomor: ST/223/IV/KEP/2025 tertanggal 24 April 2025, bersama 274 perwira dan bintara yang pindah tugas dalam mutasi Polri Polda Lampung yang terbit April 2025.

Penggantinya Kompol Enrico adalah AKP Dhedi Ardi Putra yang sebelumnya menjabat Kapolsek Teluk Betung Selatan. Dhedi Ardi Putra juga naik pangkat menjadi Komisaris Polisi. Jabatan Kapolsek Teluk Betung Selatan kini diisi Galih Ramadhan Hariomursid.

Kapolsek Kedaton AKP Budi Harto kini menjadi definitif. Jabatan Kapolsek Teluk Betung Timur diisi oleh AKP Toni Apriadi yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud Polresta Bandar Lampung.

Jabatan Kasat Polairud Polresta Bandar Lampung diisi oleh AKP Basuki Rahmat. Sebelumnya menjabat Paur Subbagminopsnal Bagbinopsnal Ditpolairud Polda Lampung. Kapolsek Kemiling Iptu Sutomo menjadi Pama Polresta Bandar Lampung. Jabatan Kapolsek Kemiling diisi oleh Iptu R Ayu Miya Ratih Ardhya Garini. Sebelumnya menjabat PS Panit 1 Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung. (Red) 

Bandar Lampung, sinarlampung.co-DPRD Provinsi Lampung meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap dana bantuan hibah APBD baik kepala organisasi, termasuk KPU dan Bawaslu yang ada di Provinsi Lampung. Hal itu dilakukan agar penggunaan dana hibah dapat digunakan secara tepat sasaran, tersebut digunakan sesuai peruntukan dan diawasi secara ketat, termasuk yang dialokasikan kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengatakan bahwa dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak. Ia meminta agar tidak ada manipulasi maupun pelanggaran aturan dalam penggunaannya.

“Saya berharap seluruh jajaran di Provinsi Lampung, baik KPU maupun Bawaslu, dapat menggunakan dana hibah ini sesuai peruntukannya. Transparansi sangat penting, karena dana yang digelontorkan cukup besar dan harus digunakan secara tepat guna,” ujar Budiman, Rabu 24 April 2025.

Pernyataan Budiman, menyusul penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mesuji di kantor Bawaslu Mesuji, terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah Pilkada 2023–2024 senilai Rp11,2 miliar.

Selain KPU dan Bawaslu, Budiman juga mendorong agar BPK juga melakukan audit terhadap seluruh organisasi yang menerima dana hibah, baik tingkat provinsi dan Kabupaten Kota. “Audit terhadap Organisasi biasanya dilakukan oleh BPK. Kita percayakan pemeriksaan BPK berjalan transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Apalagi, kata Budiman bahwa para penerima hibah juga punya kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi Hibah. “Setiap penggunaan harus jelas dan sesuai dengan yang diajukan. Jika terjadi penyimpangan, tentu ada aturan dan sanksi yang mengikat,” ucapnya. (Red)