Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Proses digitalisasi pelayanan publik atau proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan publik, menjadi salah satu program unggulan Pemerintahan Provinsi Lampung. Salah satunya kegunaannya adalah membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik di era digitalisasi, menuju Lampung Maju.

“Komunikasi yang transparan, terbuka, dan responsif adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik di era digitalisasi, saat ini. Itu juga menjadi program Gubernur Lampung Mirza-Jihan,” kata Kepala BPKAD Provinsi Lampung Dr Marindo Kurniawan, saat menerima perwakilan Pemred Club, Juniardi, diruang kerjanya, Selasa 22 April 2025 pagi.

Menurut Marindo, dalam mewujudkan itu, tentunya melibatkan penggunaan berbagai platform online, aplikasi, dan teknologi informasi lainnya untuk menyediakan layanan pemerintahan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan efisien, termasuk SDM yang memadai.

“Kita sepakat bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum. Pelayanan publik mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, dan lain-lain,” kata Marindo didampingi Anang Risgiyanto, dan staf BPKAD.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,” katanya.

Sementara Juniardi menyatakan bahwa tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar mereka. Sehingga, dialektika pelayanan publik harus bermuara kepada kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Pelayanan publik di era digitalisasi mencipatakan perubahan yang signifikan dalam perspektif ilmu komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, mempengaruhi dinamika komunikasi, serta memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kebijakan publik,” katanya.

Menurut Juniardi, dalam perspektif ilmu komunikasi, pelayanan publik di era digitalisasi memiliki peran yang sangat penting. Digitalisasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam menyampaikan pelayanan publik. “Melaluiplatform digital, pemerintah dapat menyediakan informasi dan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat,” katanya.

Dan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik era digitalisasi adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menerapkan model komunikasi interaktif, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Pemerintah juga dapat merespon dengan lebih baik terhadap masukan dan keluhan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” katanya. (Tari Pratama/Red)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Abung Mamasa, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung periode 2025-2028. Tepat pada pukul 11.00 WIB, Abung mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan sejumlah dokumen administratif sebagai syarat pencalonan, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Kehadiran Abung disambut langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana Budi Bowo Laksono bersama tim yang terdiri dari Bayumi Ardinata, Septiani, Siti Khoiriyah, Agung Darma Wijaya, dan Rikman Rasyid. Mereka menerima berkas pendaftaran dengan antusias dan menyatakan bahwa proses berjalan lancar sesuai ketentuan.

Dalam keterangannya, Abung menyampaikan motivasinya untuk maju sebagai Ketua IJP Lampung. Ia menekankan pentingnya memperkuat eksistensi IJP sebagai organisasi yang tidak hanya aktif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi anggotanya, khususnya para jurnalis yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Abung membawa visi besar untuk membangun IJP sebagai wadah yang “profesional, independen, dan solid dalam memperjuangkan integritas, kompetensi, serta kesejahteraan jurnalis di lingkungan Pemerintah Provinsi.” Ia meyakini bahwa jurnalis yang bekerja di sektor pemerintahan membutuhkan ruang yang lebih kuat dalam menjunjung etika profesi, menjaga marwah jurnalistik, sekaligus memiliki dukungan organisasi yang berpihak kepada peningkatan kapasitas dan perlindungan profesi.

Dalam penjabaran visinya tersebut, Abung juga menyampaikan lima misi strategis yang menjadi landasan gerakannya ke depan, jika terpilih memimpin IJP Lampung, yakni meningkatkan profesionalisme dan kompetensi anggota melalui berbagai program pelatihan, seminar, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, pers, dan organisasi jurnalis lainnya.

“Kita juga ingin menjaga independensi dan etika jurnalistik, terutama dalam peliputan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, agar informasi yang disampaikan tetap objektif, akurat, dan bertanggung jawab,” ujar Abung, Selasa (22/4).

Selanjutnya, memperkuat solidaritas dan kekompakan antar anggota IJP dengan menginisiasi kegiatan internal yang produktif, kolaboratif, dan mempererat hubungan antar sesama jurnalis di lingkup Pemprov Lampung.

“Saya juga siap memperjuangkan hak dan kesejahteraan jurnalis, baik secara personal maupun kolektif, melalui advokasi terhadap isu-isu ketenagakerjaan, perlindungan hukum, dan dialog konstruktif dengan pihak-pihak terkait,” kata Pimred Harian Kandidat ini.

Tambah Abung, IJP ke depan juga harus menjadi mitra strategis Pemprov Lampung dalam menyampaikan informasi publik yang transparan, edukatif, dan membangun, tanpa menghilangkan daya kritis jurnalis terhadap kebijakan pemerintah maupun kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Abung menegaskan bahwa sinergi dengan Pemprov bukan berarti kehilangan fungsi kontrol sosial. “Justru, sebagai jurnalis kita tetap harus menjadi penyambung lidah publik, menyampaikan kebenaran, dan menghadirkan informasi yang jernih. Tapi kita juga harus mampu berdialog dan membangun hubungan kerja yang sehat dengan pemerintah,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada aspek teknis dan struktural organisasi, Abung juga menyuarakan pentingnya regenerasi dalam tubuh IJP. Menurutnya, IJP harus menjadi ruang terbuka bagi jurnalis muda untuk tumbuh dan belajar. “Saya berharap organisasi ini mampu menghadirkan suasana yang inklusif dan merangkul keberagaman latar belakang media,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Bowo Laksono mengatakan bahwa pendaftaran masih dibuka untuk kandidat lain hingga batas waktu yang telah ditentukan. “Proses pemilihan Ketua IJP Lampung dijadwalkan berlangsung dalam tiga hari ke depan, tepatnya tanggal 22-25 April 2025 dengan sejumlah tahapan verifikasi dan juga penyampaian visi misi,” ujar Bowo. (***)