Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Lampung Masuk Peta Musik Klasik Nusantara, Gabung Kompetisi Musik Klasik Terbesar

    Lampung Masuk Peta Musik Klasik Nusantara, Gabung Kompetisi Musik Klasik Terbesar

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pianis dan komponis Ananda Sukarlan menantangLampung untuk bergabung menyelenggarakan Kompetisi Piano Nusantara Plus (KPN+), kini kompetisi musik klasik terbesar di Indonesia. Tambahan “Plus” sejak 2024 kemarin menandakan bahwa kompetisi ini bukan hanya untuk piano, tapi juga untuk semua instrumen lainnya serta vokal klasik kategori Tembang Puitik.

    Kompetisi ini diselenggarakan di berbagai provinsi di Indonesia, Ananda mengajak Lampung untuk bergabung, mengingat sudah mulai banyaknya sekolah musik yang memberi pendidikan musik klasik sebagai dasar teknik bermain instrumen.

    Lampung kini dapat berbangga karena “tantangan” tersebut disambut oleh Amadeus Piano Course di Lampung pimpinan Lily Thung. Dengan adanya mitra lokal ini Lampung resmi bergabung dengan KPN+ yang tahun 2024 lalu diikuti oleh 477 peserta yang telah memecahkan rekor jumlah peserta kompetisi musik klasik di Indonesia.

    Bandar Lampung menjadi mitra dengan 10 kota lain penyelenggara KPN+ seperti Padang 2-3 Agustus sebagai bagian dari perayaan Ulang Tahun kota Padang ke-356. Medan 30-31 Agustus, Bandung 7 September, Bekasi 27-28 September, Tangerang 5 Oktober, Pontianak 24 Oktober, Palembang 1 November, Surabaya 23 November, Jogjakarta 29 November dan terakhir Jakarta 7 Desember.

    Para pemenang dari setiap kota itu berhak masuk grand final di Jakarta yang akan diadakan tanggal 13 & 14 Desember 2025.

    “Banyak institusi di berbagai propinsi menawarkan menjadi mitra penyelenggara KPN+. Juga banyak pianis muda yang baru lulus kuliah menawarkan menjadi juri. Kami sangat berterimakasih atas segala antusiasme untuk bekerjasama dengan kami, ini semua kami tampung dan diskusikan, kalau tidak untuk tahun ini, ya tahun depan,” kata Ananda pada sinarlampung.co. Minggu, 20 April 2025

    Pengaruh Ananda memang tak terbantahkan, ia membawa musik klasik Indonesia ke dunia sekaligus mencetak generasi penerus yang kompetitif lewat pendekatan unik yaitu membangun ekosistem musik klasik yang berkelanjutan melalui pendidikan dan eksposur bagi generasi muda.

    Sebagai penyandang Sindrom Asperger sejak lahir, Ananda Sukarlan selalu menekankan inklusivitas dan di Kompetisi Piano Nusantara Plus pun ia membuka kategori untuk para musikus berkebutuhan khusus.

    Di Bandar Lampung, KPN+ akan diadakan di Swiss Belhotel, jalan H.R. Rasuna Said no.18 pada tanggal 19 Oktober 2025. Ananda Sukarlan bertindak sebagai ketua juri di semua kota, dan di Lampung ia mengundang pianis muda Elizabeth Michelle Heryawan untuk mendampinginya. Elizabeth Michelle baru saja sukses besar dalam konsernya di Jakarta, 20 April lalu, tepatnya di Balai Resital Erlangga.

    Elizabeth adalah pianis pendamping oficial untuk pemain alat gesek dan juga vokalis (tembang puitik) di babak final Ananda Sukarlan Award 2025 yang akan berlangsung 12 & 13 Juli nanti di Jakarta.

    Pendaftaran dapat dilakukan melalui inbox Instagram @pianonusantaraplus (nasional) atau @amadeuspianocourse (region Lampung).

    Diketahui, Ananda Sukarlan dengan kisah hidup serta deretan prestasinya yang Panjang, ia dianugerahi penghargaan sipil tertinggi dari Kerajaan Spanyol “Real Orden de Isabel la Católica”. Ananda Sukarlan juga pernah dianugerahi gelar kesatriaan “Cavaliere Ordine della Stella d’Italia” oleh Presiden Italia Sergio Mattarella pada tahun 2020. Tidak banyak orang Indonesia yang memiliki gelar tertinggi kenegaraan dari dua negara, aktris Christine Hakim adalah contohnya.

    Selain itu, seniman Indonesia pertama yang diundang Portugal tepat setelah hubungan diplomatik Indonesia dan Portugal pada tahun 2000, dianugerahi banyak pengakuan swasta seperti Prix Nadia Boulanger dari Orleans, Perancis.

    Ananda Sukarlan adalah salah satu dari 32 tokoh dalam buku “Heroes Amongst Us (Pahlawan di Antara Kita)” yang ditulis oleh Dr. Amit Nagpal yang diterbitkan di India. Ananda juga masuk sebagai salah satu dari 100 “Asia’s Most Influential” atau “Orang Asia Paling Berpengaruh” di dunia seni tahun 2020 oleh Majalah Tatler Asia.

    Ananda Sukarlan lulus dari SMA Kolese Kanisius di Jakarta pada tahun 1986 dan kemudian melanjutkan studi di Koninklijk Conservatorium (Royal Conservatory of Music) di Den Haag, Belanda, di mana ia kemudian lulus dengan predikat Summa CumLaude.

    Karya terbarunya akan diluncurkan bulan Mei ini oleh Warner Classics yaitu “The Springs of Vincent”, berdasarkan empat lukisan tentang musim semi Vincent Van Gogh yang dibawakan oleh pemain flute Eduard Sanchez dan pianis Enrique Bagaria. (Heny)

  • Samsat Digital Drive Thru jadi Solusi Percepatan Perbaikan Jalan di Lampung

    Samsat Digital Drive Thru jadi Solusi Percepatan Perbaikan Jalan di Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Layanan Samsat Digital Drive Thru resmi diluncurkan di Bandar Lampung pada Senin, 21 April 2025. Selain mempermudah layanan administrasi bagi masyarakat, inovasi ini juga menjadi strategi percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Lampung melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa layanan drive thru ini lahir dari kegelisahan terhadap kondisi jalan yang belum memadai. Perbandingan dengan provinsi lain menjadi titik tolaknya.

    “Kondisi jalan mantap di Lampung mencapai 78%, sedangkan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan (94%) dan Banten (96%). Saya menilai dari APBD kita dengan kedua provinsi ini sangat jauh berbeda, sehingga berpengaruh terhadap anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalannya,” ujar Gubernur Mirza.

    Ia menambahkan bahwa masyarakat lebih memperhatikan hasil akhir dibandingkan proses anggaran.

    “Masyarakat tidak melihat dari mana anggaran kita berasal. Yang mereka lihat adalah jalan di provinsi lain bagus, sementara di Lampung kondisinya berbeda,” sambungnya.

    Sebagai solusinya, pemerintah melihat potensi besar dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih rendah, yakni hanya 38% dari sekitar dua juta kendaraan yang terdata.

    “Saya cek lagi kenapa kok masyarakat tidak bayar pajak? Ternyata beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak, di antaranya kondisi ekonomi masyarakat petani, jangkauan layanan yang terlalu jauh, dan sistem pelayanan yang belum optimal,” ungkap Gubernur.

    Untuk itu, Samsat Digital Drive Thru dihadirkan sebagai solusi. Proses perpanjangan STNK lima tahunan kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 15–20 menit, tanpa perlu turun dari kendaraan.

    “Samsat Digital Drive Thru ini adalah simbol wujud kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kepolisian, Jasa Raharja, Perbankan, dan semua instrumen yang berkaitan untuk berkolaborasi mencapai satu misi. Kita ingin melayani masyarakat Lampung dengan baik, lebih cepat, dan efisien,” ujar Gubernur Mirza.

    Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Hari ini, kita menyaksikan satu langkah maju melalui pelayanan Samsat baru yang berbasis digital untuk perpanjangan STNK lima tahunan… Ini adalah bentuk nyata Polri yang presisi dan adaptif terhadap kebutuhan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Selain layanan drive thru, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah menyiapkan aplikasi terintegrasi bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Aplikasi ini diharapkan dapat terkoneksi dengan SIGNAL, aplikasi resmi dari Polri.

    Pada akhirnya, layanan ini tidak hanya menjawab keluhan masyarakat soal layanan pajak, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur secara berkelanjutan, berbasis data, teknologi, dan kepercayaan publik. (***)

  • Gubernur Akan Tindak Tegas Tambang Ilegal Perusak Lingkungan di Lampung

    Gubernur Akan Tindak Tegas Tambang Ilegal Perusak Lingkungan di Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi ke daerah harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengambil tindakan tegas terhadap proyek-proyek pembangunan yang tidak memenuhi kelengkapan perizinan, terutama yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan memperburuk banjir.

    Menurut Mirza, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam. “Pembangunan itu tentu kita ingin ekonomi tumbuh, investasi berkembang, dan pendapatan masyarakat meningkat. Tapi jangan sampai pertumbuhan itu hanya dirasakan di masa kepemimpinan saya, atau wali kota dan bupati. Kita ingin pertumbuhan itu bisa terus berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Mirza, Rabu, 16 April 2025.

    Mirza menyampaikan hal itu dalam konteks penataan ulang sistem pembangunan di wilayah perkotaan yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keseimbangan tata ruang dan daya dukung lingkungan, khususnya di Kota Bandar Lampung, yang terjadi banjir yang terus terjadi dari tahun ke tahun yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan jangka pendek.

    “Masalah banjir ini bukan karena hari ini atau bulan kemarin, tapi sudah berlangsung puluhan tahun. Maka kita ingin semua yang sudah ada ditata ulang dengan lebih baik. Salah satu aksinya, tentu dengan masukan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terutama dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung,” jelasnya.

    Dan dalam hal tambang-tambang dan pembangunan yang merusak lingkungan, maka akan ada tindakan tegas terhadap proyek-proyek pembangunan yang tidak memenuhi kelengkapan perizinan, terutama yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan memperburuk banjir. “Kita ingin pengendalian banjir dilakukan sesegera mungkin. Jika ada perizinan yang tidak sesuai atau tidak lengkap, kita akan tindaklanjuti dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyegel tambang batu andesit milik PT Membangun Sarana Bangsa yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

    Kepala Bidang Penaatan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Lampung, Yulia Mustika Sari, mengatakan penyegelan dilakukan berdasarkan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas pengerukan bukit di wilayah Way Laga,” ujarnya, Sabtu, 12 April 2025.

    Yulia menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), yang merupakan syarat wajib bagi kegiatan usaha tertentu untuk memperoleh izin lingkungan.

    “Sebelum dilakukan penyegelan, kami telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan kini telah dipasang plang penyegelan. Setelah plang terpasang, tidak boleh ada aktivitas apapun di lokasi tersebut,” tegasnya.

    Yulia menambahkan, PT Membangun Sarana Bangsa sebelumnya telah mengantongi SIPB yang diterbitkan pada 2022, namun izin tersebut telah berakhir pada Maret 2025. Luasan lahan tambang mencapai 6 hektare. “Kegiatan pertambangan dihentikan dan izinnya tidak diperpanjang. Kecuali ada aktivitas lain di luar kegiatan penambangan,” katanya.

    Berdasarkan laporan masyarakat, aktivitas tambang perusahaan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda wilayah setempat. “Salah satu penyebab banjir adalah pengerukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami terus melakukan pemantauan untuk memastikan dampaknya,” jelasnya.

    DLH Provinsi Lampung juga memberikan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut. Sementara untuk kemungkinan sanksi pidana, menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH). “Ada beberapa poin yang harus dipatuhi perusahaan. Jika ketidaktaatan telah diperbaiki, sanksi administratif bisa dicabut,” kata Yulia. (Red)

  • Gubernur Lampung Tegaskan TNBBS Tak Boleh Alih Fungsi

    Gubernur Lampung Tegaskan TNBBS Tak Boleh Alih Fungsi

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan bahwa kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak boleh dialihfungsikan menjadi areal perkebunan maupun pemukiman. Pasalnya TNBBS merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO yang wajib dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

    Baca: Germasi Laporkan Mafia Tanah dan Kerusakan Alih Fungsi Lahan TNBBS, Libatkan Pejabat Daerah dan Pusat?

    Baca: Lapor Pak Kapolda, Enam Bulan Kasus Kepala Balai TNBBS Yang Dilaporkan Lecehkan Staf Belum Diproses? 

    Baca: Dandim Lampung Barat Kaget Ada SPPT PBB di Lahan Hutan TNBBS wila BNS

    “TNBBS itu adalah warisan dunia, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya,” ujar Gubernur, usai menerima Audensi pihak TNBBS di Kantor Gubernur, Senin 14 April 2025.

    Gubernur menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menerima berbagai laporan dari pihak TNBBS mengenai persoalan yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. Karena itu Dia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam upaya mitigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

    Menurut Gubernur persoalan di TNBBS sangat kompleks, mulai dari konflik agraria, pembayaran pajak, hingga keberadaan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di dalam kawasan. Pemerintah saat ini sedang mendalami asal-usul para perambah yang disebut berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Semendo, Banten, dan Bengkulu. “Kalau warga Lampung asli yang sudah hidup turun-temurun di sana, mereka justru tahu bagaimana hidup berdampingan dengan gajah dan harimau tanpa saling mengganggu. Mereka menghormati alam,” ucap Mirza.

    Gubernur menyatakan bahwa yang menjadi persoalan besar adalah adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pendatang. “Warga lokal sudah paham kawasan ini tidak boleh diganggu, karena merupakan kawasan konservasi dunia,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBBS, Ismanto, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang kini tinggal dan beraktivitas di dalam kawasan TNBBS merupakan perambah. Tipologi masyarakat pun beragam—ada yang berasal dari Lampung Barat dan ada pula yang dari luar daerah.

    “Beberapa bahkan mengklaim telah membayar pajak dan menolak keluar dari kawasan. Padahal, berdasarkan aturan, tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ujar Ismanto, yang juga sempat dilaporkan ke Polda Lampung karena kasus dugaan pelecehan.

    Menurut Ismanto, berdasarkan citra satelit yang diterima pihaknya, terdapat sekitar 21 ribu hektare lahan dalam kawasan TNBBS yang terdampak aktivitas manusia. Dari luasan tersebut, teridentifikasi sekitar 1.962 gubuk yang tersebar di dalam kawasan. Saat ini, pihak Balai Besar tengah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan fisik gubuk-gubuk tersebut.

    Terkait pengawasan, Ismanto mengakui bahwa keterbatasan jumlah personel membuat pengawasan tidak bisa dilakukan selama 24 jam penuh. Meski demikian, patroli rutin tetap dilakukan dengan melibatkan TNI dan pihak terkait lainnya.

    Terkait Harimau, Ismanto menyatakan sebagian besar insiden tersebut terjadi di dalam kawasan taman nasional. “Kami terus menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, agar tidak terjadi lagi, terutama di wilayah penyangga. Karena kawasan ini adalah bagian dari situs warisan dunia, kami sangat berharap dukungan semua pihak untuk menjaga kelestariannya,” katanya. (Red)

  • Noverisman Subing Bantah Dipecat, Tapi Mengundurkan Diri Karena Ketua PKB Semena-mena?

    Noverisman Subing Bantah Dipecat, Tapi Mengundurkan Diri Karena Ketua PKB Semena-mena?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Mantan anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Priode sebelumnya, Noverisman Subing membantah dirinya dipecat sebagai kader PKB Lampung pada 20 November 2025 lalu. Nover mengaku mengundurkan diri karena tak lagi sejalan dengan arah kepemimpinan partai, terlebih dengan Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik).

    “Saya bukan dipecat PKB. Saya sudah mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya tidak lagi sejalan dengan Nunik,” ujar Noverisman, Kamis 17 April 2025.

    Noverisman menyoroti proses penentuan calon legislatif (caleg) di internal PKB yang menurutnya tidak lagi mengedepankan kader berpengalaman. Bahkan, lebih mengutamakan kepentingan keluarga Nunik.
    “Keluarga Nunik mendapat posisi strategis dalam pencalegan, mulai dari nomor urut 1 hingga 2, di beberapa daerah seperti di DPR RI dan Lampung 2. Keluarganya semua dimasukkan,” ujarnya.

    Selain itu, Noverisman juga menyoroti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Lampung Yus Bariah yang merupakan istri mantan Bupati Lampung Timur. Yus Bariah mestinya digantikan oleh pemilik suara terbanyak di bawahnya yakni Binti Amanah. Tetapi Binti juga dipecat tanpa komunikasi yang layak.

    Noverisman sebagai pemilih suara terbanyak di bawah Binti juga disebut PKB dipecat. Sehingga Yus Bariah digantikan okeh Abdul Aziz yang hanya memperoleh 4.000-an suara di Dapil Lampung 8 Lampung Timur. “Mbak Binti menghubungi saya karena kaget. Ia tidak pernah diajak bicara sebelumnya. Pemecatan harusnya melalui proses dialog,” kata Noverisman.

    Nover menilai, proses pemberhentian Binti terkesan tergesa-gesa. Harusnya, setiap kader yang diberhentikan diberi waktu untuk menyampaikan keberatan. “Tapi ini belum sempat, sudah dirancang untuk diganti lewat mekanisme PAW,” tambahnya.

    Nover menyatakan dirinya telah resmi mundur dari PKB sejak 6 Agustus 2004 dan menolak disebut sebagai kader partai tersebut. “Saya sudah tidak sejalan dengan kepemimpinan yang otoriter dan cenderung mengutamakan keluarga,” kata Nover yang kini kembali ke Golkar.

    Binti Amanah Dipecat Sepihak

    Binti Amanah, salah satu kader yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Yus Bariah, justru mempertanyakan proses internal partai yang dinilainya tertutup dan minim transparansi. Pasalnya dalam keputusan PAW tersebut, nama Abdul Aziz ditetapkan sebagai pengganti Yus Bariah.

    Padahal, dari sisi perolehan suara pada Pemilu 2024, Binti Amanah dan Noverisman Subing justru menempati posisi lebih tinggi dari Abdul Aziz. Yus Bariah (pemilik kursi kedua Dapil 8) merupakan istri mantan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo memperoleh 18.661 suara di Pemilu 2024.

    Lalu, peraih suara terbanyak ketiga dan keempat adalah petahana DPRD Lampung Periode 2019-2024. Binti Amanah dengan 17.886 suara Noverisman Subing dengan 17.004 suara. Sementara Abdul Aziz hanya memperoleh 4.146 suara. Abdul Aziz disebut-sebut merupakan kerabat dari Ketua PKB Lampung Chusnunia Chalim (Nunik)

    “Saya baru tahu soal pemberhentian saya justru dari media, setelah muncul SK PAW atas nama Ibu Yus Bariah. Tidak pernah ada kabar atau surat pemberitahuan dari partai,” kata Binti, dikutip RMOLLampung, Minggu 20 April 2025.

    Binti mengaku kaget karena tidak pernah mendapatkan teguran, pemanggilan, apalagi klarifikasi dari internal partai terkait posisinya. Ia pun mempertanyakan keputusan tersebut karena merasa tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. “Saya tentu bertanya-tanya, salah saya apa? Kalau memang ada alasan pemberhentian, setidaknya saya dipanggil dulu. Ini tidak pernah ada proses apa pun,” ujarnya.

    Binti bahkan telah menemui Ketua Dewan Syuro PKB Lampung, KH Syakroni, untuk mencari penjelasan. Namun, menurut pengakuannya, KH Syakroni juga mengaku tidak mengetahui adanya pemberhentian terhadap dirinya. “Saya silaturahmi ke beliau dan bertanya langsung. Jawabannya, beliau tidak diajak bicara soal ini. Saya makin bingung,” ungkapnya.

    Upaya klarifikasi juga telah dilakukan Binti kepada Ketua PKB Lampung, Chusnunia Chalim, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan. “Saya WhatsApp ke Bu Nunik, belum ada respons sampai sekarang,” ucapnya.

    Sebagai kader partai, Binti menegaskan bahwa dirinya hanya menginginkan kejelasan dan penghormatan atas hak yang seharusnya diterima. “Kalau saya diberhentikan, setidaknya diberi tahu secara resmi. Saya masih menunggu surat resminya. Saya rasa itu adalah hak dasar saya sebagai kader partai,” ujar Binti.

    Sementara Ketua PKB Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik seperti biasa jika terkait kasus atau masalah, selalu enggan di konfirmasi. Mulai sejak urusan di KPK, hingga kusutnya urusan di PKB Nunik memilih bungkam.

    Sebelum awak media bertanya, dia sudah lebih dulu melambaikan tangan. Saat berusaha dimintai keterangan mengenai acara halal bihalal dan proses PAW Yus Bariah, Nunik langsung masuk ke mobilnya dan berlalu begitu saja.

    Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Fatikhatul Khoiriyah menegaskan bahwa pemecatan dan proses PAW Yus Bariah dilakukan karena tidak patuh dengan perintah partai. “Mekanisme sudah dilakukan dari internal dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam organisasi, wajar ada prinsip reward and punishment,” kata mantan Ketua Bawaslu Lampung dua periode ini.

    Diketahui, pada Pemilu 2024, PKB mendapatkan 2 kursi DPRD Lampung dari daerah pemilihan (Dapil) 8 Lampung Timur. Suara terbanyak pertama adalah Sasa Chalim (adik Ketua PKB Lampung Chusnunia Chalim) dengan 30.070 suara dan suara kedua Yus Bariah yang merupakan istri mantan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo dengan 18.661 suara.

    Lalu, peraih suara terbanyak ketiga adalah Binti Amanah dengan 17.886 suara dan terbanyak keempat adalah petahana Noverisman Subing dengan 17.004 suara. Keduanya telah dipecat sebagai Anggota PKB pada 20 November 2024. (Red)

  • Kakak-Adik Sebatang Kara Tewas Terseret Arus Banjir di Panjang

    Kakak-Adik Sebatang Kara Tewas Terseret Arus Banjir di Panjang

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Banjir kembali melanda sebagian wilayah Kota Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang, pada Senin dini hari, 21 April 2025.

    Dua warga Kelurahan Panjang Utara, yang diketahui merupakan kakak beradik, yakni Udin (40) dan Supian (32), dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus banjir luapan Sungai Bako.

    Berdasarkan informasi yang diterima sinarlampung.co, kedua korban dinyatakan hilang saat banjir melanda wilayah tersebut. Tim SAR gabungan langsung melakukan upaya pencarian dan berhasil menemukan keduanya sekitar pukul 06.00 WIB.

    Setelah dievakuasi, jenazah keduanya dibawa ke RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung, untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut, mengingat korban diketahui tidak memiliki sanak saudara.

    Informasi lebih lanjut terkait peristiwa ini, termasuk perkembangan penanganan banjir, masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. (***)

  • Skandal Anggaran di BPBD Lampung: Proyek Raksasa, Dugaan Korupsi Menganga

    Skandal Anggaran di BPBD Lampung: Proyek Raksasa, Dugaan Korupsi Menganga

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung menggelontorkan anggaran cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11,7 miliar, namun realisasinya kini diduga sarat dengan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Anggaran fantastis tersebut mencakup berbagai proyek, antara lain:

    1. Pemasangan Baliho Informasi Penanggulangan Bencana (termasuk sewa tiang baliho, banner, spanduk, dan backdrop) sebanyak 15 unit senilai Rp1.220.300.000.

    2. Pengadaan Alat Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) sebanyak 74 unit sebesar Rp5.827.500.000.

    3. Penyediaan Fasilitas Air Bersih di Lampung Tengah dan Pringsewu sebesar Rp220.000.000.

    4. Proyek Pencegahan Bencana Sungai Way Belebuk di Totoharjo, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan (242,6 meter) senilai Rp3.507.268.200.

    5. Pencegahan Bencana Sungai Way Buatan di Kelapa Tiga, Lampung Selatan sebesar Rp1.019.048.000.

    Berdasarkan hasil investigasi media ini dan data yang diperoleh dari narasumber, sejumlah proyek yang dibiayai APBD tersebut diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak. Selain itu, kualitas hasil pekerjaan pun dinilai buruk.

    Dugaan menguat bahwa pihak ketiga diminta menyetor “fee proyek” kepada oknum di BPBD Lampung, dengan nominal antara 15% hingga 20% dari nilai pekerjaan. Setoran ini ditengarai mempengaruhi mutu proyek yang dilaksanakan.

    Menurut keterangan narasumber yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, ada indikasi bahwa pengelolaan anggaran di BPBD Lampung dilakukan secara tidak transparan dan sarat manipulasi.

    “Fantastisnya anggaran BPBD Lampung hingga Rp11,7 miliar sangat mencurigakan. Ini terkesan tidak masuk akal dan mengarah pada dugaan mark-up serta manipulasi data yang bisa menjadi pintu masuk terjadinya KKN,” ujarnya.

    Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengadaan baliho informasi penanggulangan bencana yang menyedot anggaran lebih dari Rp1,2 miliar. Narasumber menilai kegiatan ini sebagai bentuk pemborosan dan tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

    “Diduga terjadi mark-up dalam pembelian material dan pelaksanaan teknis, bahkan pengurangan volume pekerjaan pun tampak jelas,” tambahnya.

    Seharusnya, permasalahan seperti ini bisa dicegah apabila proses pengawasan oleh konsultan maupun internal BPBD berjalan sebagaimana mestinya. Namun kenyataannya, proyek-proyek tersebut tetap lolos dari pengawasan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa berbagai pihak seperti PPK, PPTK, konsultan pengawas, hingga kontraktor, telah berkolusi dan membiarkan pelanggaran terjadi.

    Dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mencuat, di mana terlihat tidak adanya koordinasi yang jelas antara kontraktor dan pengawas proyek.

    Apabila dugaan ini terbukti, maka dapat dikenakan sanksi hukum baik secara administratif, pidana, maupun perdata. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi atau penggelapan anggaran dapat dihukum penjara dan denda yang besar.

    “Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini sangat merugikan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan fasilitas yang dibangun. Kami mendesak pihak berwenang segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh agar persoalan ini dapat ditangani secara transparan,” tegasnya.

    Adanya indikasi penyimpangan ini turut menggerus kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan segera turun tangan untuk memastikan proyek ini dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat.

    Ke depan, semua pihak yang terlibat dalam proyek-proyek dengan dana publik harus lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan.

    Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPBD Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan ini. (Red/*)

  • Hari Raya Waisak Dalam Aksi Nyata: Umat Buddha Lampung Lakukan Gerakan Eco Theologi

    Hari Raya Waisak Dalam Aksi Nyata: Umat Buddha Lampung Lakukan Gerakan Eco Theologi

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Menyambut Hari Raya Waisak 2569 BE/2025, Majelis Tridharma Indonesia bersama Vihara Suci Mulia menggelar kegiatan bertajuk Gerakan Eco Theologi, Minggu (20 April 2025).

    Kegiatan yang berlangsung di halaman Vihara Suci Mulia itu mengusung semangat pelestarian alam dengan tema “Vesakha Sananda” dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan.

    Hadir dalam kegiatan, Ketua Majelis Tridharma Indonesia DPW Lampung, Lie Yuliadi, beserta jajaran pengurus Vihara Suci Mulia, serta Pembimas Buddha Kanwil Kemenag RI Provinsi Lampung, Sariyono, S.Ag., M.Si, bersama rombongan.

    Dalam sambutannya, Lie Yuliadi menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari pihak Pembimas Buddha.

    Ia menuturkan bahwa selama ini sinergi yang terjalin telah memberikan banyak manfaat, khususnya bagi generasi muda di lingkungan Vihara Suci Mulia.

    “Pembimas Kanwil Kemenag lampung telah banyak membantu program-program vihara. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut untuk membangun karakter umat, terutama anak-anak muda agar peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.

    Sementara itu, Sariyono Pembimas Budha Kanwil Kemenag RI prov Lampung menjelaskan bahwa Gerakan Eco Theologi bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan panggilan moral bagi umat Buddha untuk turut berperan aktif menjaga alam sekitar.

    “Sebagai umat beragama, kita memiliki tanggung jawab spiritual untuk merawat bumi. Gerakan ini menjadi refleksi dari ajaran Buddha yang menekankan kasih sayang terhadap semua makhluk dan alam,” kata Sariyono.

    Sebagai bentuk simbolik dari kepedulian pada hari raya waisak tersebut, dilakukan penanaman pohon Matoa oleh Ketua Majelis Tridharma Indonesia DPW Lampung dan Pembimas Buddha Kanwil Kemenag Lampung.

    Penanaman ini dilanjutkan dengan aksi menanam tanaman apotek hidup oleh para pengurus vihara, umat, dan anak-anak Sekolah Minggu Buddha Suci Mulia.

    Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk perayaan Waisak yang bermakna, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran ekologis sejak dini dalam diri umat Buddha, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat luas akan pentingnya menjaga lingkungan. (Red)

     

    Media Siber Lampung

  • Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Hadiri Resepsi Pernikahan Kiki dan Iis: Selamat Menempuh Hidup Baru!

    Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Hadiri Resepsi Pernikahan Kiki dan Iis: Selamat Menempuh Hidup Baru!

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela menghadiri resepsi pernikahan Rizky Wahyu Ramadhan dan Isnaeni Rahmayani (Kiki & Iis), yang digelar di Perumahan Glora Persada, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, pada Minggu, 20 April 2025.

    Kehadiran dua pejabat utama Provinsi Lampung ini menambah kesan istimewa dalam momen bahagia keluarga besar mempelai, khususnya bagi keluarga Amiruddin Sormin, Pimpinan Media Lampungpro, yang merupakan ayah dari mempelai pria. Keduanya menjadi pusat perhatian para tamu undangan yang antusias mengajak berfoto bersama, meski Gubernur Mirza tiba lebih awal dari Wakil Gubernur Jihan.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa bagi kedua mempelai agar menjadi keluarga yang harmonis dan penuh berkah.

    “Selamat menempuh hidup baru untuk Kiki dan Iis. Semoga segera dikaruniai momongan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta membanggakan kedua orang tua. Kami berharap mereka dapat melanjutkan perjuangan Bang Amir,” tutur Mirza.

    Usai menyampaikan sambutan singkat, Gubernur Mirza menyempatkan diri naik ke pelaminan untuk berfoto bersama kedua mempelai. Ia juga menyapa para jurnalis senior yang hadir dan turut menikmati hidangan bersama mereka. Kehangatan serupa juga ditunjukkan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, yang disambut hangat oleh keluarga besar kedua mempelai.

    Selain Gubernur dan Wakil Gubernur, resepsi yang penuh kebahagiaan ini juga turut dihadiri para jurnalis, pejabat Pemprov Lampung, serta tokoh masyarakat dari Kota Bandar Lampung. Diketahui sebelumnya, Kiki dan Iis telah melangsungkan akad nikah di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 25 Januari 2025. (Tama)

  • Pernikahan Putra Amiruddin Sormin Berlangsung Mewah, Jadi Ajang Silaturahmi Wartawan dan Pejabat

    Pernikahan Putra Amiruddin Sormin Berlangsung Mewah, Jadi Ajang Silaturahmi Wartawan dan Pejabat

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Resepsi pernikahan Rizky Wahyu Ramadhan dan Isnaeni Rahmayani (Kiki & Iis) berlangsung meriah dan penuh kemewahan. Acara sakral tersebut digelar di kediaman keluarga besar mempelai pria, yang berlokasi di Perumahan Glora Persada, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, pada Minggu, 20 April 2025.

    Momen istimewa ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi hangat antara keluarga besar, tamu undangan, rekan sejawat, serta kalangan jurnalis dan pejabat. Sejumlah wartawan senior seperti Herman Batin Mangku (HBM), Elka, dan Juniardi tampak hadir, tersenyum sumringah saat bertemu dan berjabat tangan dengan para pejabat yang turut memenuhi undangan.

    Suasana kekeluargaan begitu terasa ketika para jurnalis yang telah lama tidak berjumpa akhirnya dapat berkumpul kembali, saling berbagi cerita dan tawa dalam kehangatan. Kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang duduk bersama para wartawan senior sekaligus pimpinan media, semakin menambah keakraban dalam acara tersebut.

    Selain Gubernur Lampung, acara ini juga dihadiri para pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah tak ketinggalan hadir dalam acara tersebut.

    Sebagai informasi, pasangan Kiki dan Iis telah melangsungkan akad nikah di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 25 Januari 2025 lalu. Resepsi di Bandar Lampung ini turut dimeriahkan dengan penampilan Widi Enterprise Band Romantic Music Acoustic, yang semakin menambah nuansa harmoni dan romantis dalam pesta pernikahan tersebut. (Tama)