Pesisir Barat, sinarlampung.co-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalihkan Rekening Kas Desa (RKD) dari Bank Lampung KCP Krui ke Bank Negara Indonesia (BNI). Selain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, hal itu dilakukan menyusul banyak keluhan dan buruknya pelayanan Bank Lampung.
Keputusan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa dan masyarakat, yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam pencairan dana desa. Para kepala desa (Peratin) mengungkapkan bahwa pencairan dana desa sering tertunda tanpa kepastian karena alasan ketersediaan kas yang tidak menentu.
Keluhan tersebut kemudian disampaikan kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pesisir Barat, yang lantas mengadukannya ke pemerintah daerah. “Setiap kali kami ingin mencairkan dana, selalu ada alasan kas tidak tersedia. Hal ini sangat menghambat jalannya program pembangunan desa yang sangat bergantung pada dana tepat waktu,” ujar salah satu peratin.
Ketua APDESI Pesisir Barat, Mustapiri mengatakan, peralihan rekening kas desa ini berawal dari kegelisahan para Peratin tentang pelayanan Bank di Lampung. “Sebenarnya masalah ini sudah lama bukan baru bahkan dari tahun sebelumnya,” Ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan yang dimaksud yakni terkait pelayanan, bahkan saat ingin mencairkan kas desa terkadang berhari-hari tidak bisa diambil. Pihaknya mengadukan permasalahan tersebut kepada Pemkab Pesisir Barat sejak tahun 2024 yang lalu. “Alhamdulillah sekarang rekening kas desa sudah beralih ke Bank BNI, Mudah-mudahan keluhan dan kegelisahan rekan- rekan Peratin selama ini tidak akan terulang kembali,” ujarnya.
Menurutnya, sebelumnya pernah dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Jon Edwar Pesisir Barat pada 22 Oktober 2024. Namun tidak menghasilkan solusi yang memadai dari pihak Bank Lampung. Upaya Bank Lampung menawarkan solusi berupa pengubahan rekening menjadi rekening giro pada 12 Februari 2025 pun dinilai tidak efektif oleh pemerintah dan masyarakat.
Setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), saat ini Pemkab Pesisir Barat melalui kepemimpinan Dedi Irawan akhirnya memilih BNI sebagai mitra baru dalam pengelolaan RKD. Pemilihan BNI didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, termasuk pengelolaan Rekening Kas Negara oleh BNI, yang memungkinkan pencairan dana lebih cepat dan tepat waktu. Selain itu, sistem perbankan BNI yang lebih modern dan efisien mendukung transparansi keuangan desa serta meminimalkan kendala yang selama ini terjadi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Pesisir Barat, Henri Dunan, menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang demi kepentingan masyarakat desa. “Kami berharap dengan peralihan ini, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik dan tentu saja mendukung percepatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Henri saat memberikan keterangan di Lobby Dinas PMP, Kamis 13 Maret 2025.
Proses perpindahan rekening kini sedang berlangsung di Bank BNI KCP Krui. Pemerintah, pihak bank, dan masyarakat desa diharapkan dapat bekerja sama agar transisi ini berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat pekon di Pesisir Barat. Dengan langkah ini, Henri berharap pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih cepat dan efisien, membawa Pesisir Barat menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.
Selain itu, ujar Hendri Dunan, bahwa keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan dan kehati-hatian. “Kami berharap dengan peralihan ini, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik, dan tentu saja mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Kasus pengalihan dana desa Pesisir Barat di Bank Lampung itu juga viral di akun tiktok. Nitizen beramai ramain menyebutkan buruknya pelayanan Bank Lampung tidak hanya di Pesisir Barat, tetapi juga terjadi di seluruh daerah. Tidak sedikit para nitizen melontakan umpatan dan pengalaman mereka saat berurusan dengan Bank Lampung.
Berikut cuitan Nitizen di vidio Tiktok di unggah akun @catatan Bangsal
@ready_gooo menulis “pelayanan bank Lampung di daerah kabupaten lain jga buruk, harusnya pegawainya belajar lagi SOP pelayanan nasabah seperti bank BCA atau bank2 swasta lain…
@ranie “bank Lampung kacau duit gw ilang.. masa duit di bank bisa ilang lucu banget 😂
@Rose “Emang bener bank lampung ga recomended..
@Yola 🐣”aku juga ga rekomendasi klo bank Lampung,, aku kemarin pertama kali nya buka rekening eh lama nya antri an di serobot2,.
@Resti Febriyanti “kayaknya bukan hanya dikrui aja, dikabupaten lain juga begitu
@Hidayat Ranau @karena mereka mersa ga butuh nasabah, ada dana apbd yg pasti markir di rek bank daerah, flat merah biasa gt merasa jd tuan
@Ikhwan Amirudin “Betul : pengalaman ambil uang dipersulit mau transfer online katanya Gag bisa padahal uang kita sendiri
@dinno21 “bener banget bank lampung cabang krui emang lelet banget
@Rinaa “Betul ribet banget ap lagi mau bikin lampung online harus inget no terdahulu sedangkn no nya udh ilang ya gmn mau inget”
@Dedi “Pelayanan Bank Lampung smua daerah sama aja”
@Suara Dari Langit “betul sekali, makanya ASN pada ngutang ke bank Eka lebih cepat,GK berbelit ²
@idha_zubet “beneeer bangeet ..
@rini “rekrutmen pegawainya dibenahi dan manajemen nya, kl ditinggal byk nasabah kan rugi,
Kasus KUR KCP Krui Tahun 2023
Sebelumnya Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krui di Kabupaten Pesisir Barat diduga tabrak aturan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disubsidi pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena dalam menyalurkan KUR masih meminta agunan tambahan, hingga endapat orotan OJK Lampung, Rabu 01 Februari 2023.
Hal itu diketahui setelah beberapa calon debitur yang ingin mengajukan pinjaman KUR serta debitur pengguna program KUR mengeluhkan adanya keharusan bagi debitur KUR untuk memberikan agunan tambahan sebagai jaminan untuk pengusulan KUR kepada Bank Lampung KCP Krui di Pesisir Barat.
Padahal berdasarkan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 menyebutkan :
KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut. Namun nyatanya pihak KCP Bank Lampung di Pesisir Barat dalam penyaluran dana KUR kepada debitur malah mengharuskan debitur memberikan agunan tambahan untuk penjamin dalam pinjaman dana KUR.
Menurut narasumber yang bersentuhan langsung dengan program KUR yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa, akibat kebijakan semena-mena yang tidak berlandaskan aturan yang berlaku yang dilakukan Bank Lampung KCP Krui di Pesisir Barat menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM kesulitan untuk mendapatkan KUR di Bank Lampung.
Karena kesulitan tersebut masyarakat pelaku UMKM terjebak kedalam pinjaman PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar) dengan bunga yang tinggi yaitu sebesar 25% karena tidak mempunyai pilihan lain untuk mendukung modal usaha mereka.
Padahal menurutnya, pihak Bank Lampung KCP Krui di Pesisir Barat dalam sosialisasinya mengatakan secara tegas bahwa pinjaman KUR bagi pelaku UMKM tidak perlu memakai agunan tambahan karena kebijakan itu merupakan strategi pemerintah dalam menyediakan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan dana pinjaman sebagai landasan mengembangkan ataupun membangun usahanya.
Pernyataan tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, bahkan pelaku UMKM di Pesibar lebih banyak menggunakan PNM Mekar daripada menggunakan KUR karena tidak mempunyai agunan tambahan untuk dijaminkan kepada pihak Bank Lampung.
Masyarakat lainnya juga menyebutkan bahwa pengajuan pinjaman KUR di Bank Lampung KCP Krui saat diajukan kepada staf Bank Lampung diterima dengan baik, namun saat proses persetujuan dari Kepala Bank Lampung KCP Krui pengajuan itu malah ditolak dengan alasan tidak melampirkan agunan tambahan untuk jaminan pinjaman KUR, alhasil pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman kepada Bank Lampung KCP Krui kebanyakan tidak mendapatkan pinjaman KUR untuk tambahan modal usaha. (Red)
