Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Kadis Kominfotik Lampung Buka Diskusi Publik JMSI

    Kadis Kominfotik Lampung Buka Diskusi Publik JMSI

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), JMSI Lampung gelar diskusi publik bertajuk “Sisi Gelap Medsos, Turunkan Produktivitas & Kecerdasan” dengan subtema Hindari Hoaks & Ujaran Kebencian. Acara yang berlangsung di Hotel Pop Bandar Lampung, selasa (25 Februari 2025).

    Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, SH., MH, dan menghadirkan dua narasumber, yakni dr. Zam Zanariah, Sp.N., M.Kes., serta Wirahadikusumah, SP., MM., dengan moderator Juniardi, SIP., SH.

    Acara juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, serta para Kepala Sekolah SMP dan SMA/SMK beserta Ketua OSIS.

    Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menyoroti maraknya penggunaan media sosial di kalangan generasi muda yang sering kali berdampak negatif. Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi sarana bagi anak muda untuk berkarya secara positif, bukan sebaliknya.

    JMSI juga fokus dengan kondisi Sekolah dan Desa yang sering merasa tidak nyaman dengan kehadiran oknum mengaku wartawan.

    “JMSI peduli dengan persoalan di sekolah dan desa, termasuk banyaknya kasus oknum wartawan yang mengganggu di lingkungan tersebut,” ujar Novriwan.

    Selain itu, Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, SH., MH., berharap para siswa dapat lebih produktif dalam memanfaatkan media sosial.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan referensi yang baik bagi siswa. Media sosial bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung kemungkinan media sosial menjadi bagian dari perkembangan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Sementara itu, Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Americo, SST., MH., Risna Intizam, SH., MH., menyatakan apresiasi terhadap diskusi publik ini.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para siswa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial,” katanya.

    Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan dampak media sosial serta pentingnya memilah informasi agar tidak terjebak dalam hoaks dan ujaran kebencian. (JMSI/FN)

  • Kapolda Lampung Luncurkan Program Pekarangan Pangan Lestari

    Kapolda Lampung Luncurkan Program Pekarangan Pangan Lestari

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika bersama Bhayangkari resmi meluncurkan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Lampung, Senin (24 Februari 2025).

    Program yang merupakan inisiasi langsung Ketua Umum Bhayangkari Pusat Ny. Juliati Sigit Prabowo itu, langkah nyata mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk Polda Lampung sendiri diketahui dipersiapkan lahan seluas 1.500 meter persegi, ditanami 500 bibit tomat, 500 bibit cabai, dan 500 bibit terong.

    Selain itu, terdapat empat rangkaian tumbuhan hidroponik modern untuk budidaya sayuran sehat serta penebaran 1.200 ekor bibit ikan lele untuk mendukung kebutuhan protein masyarakat.

    Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan arahan Kapolri dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah masyarakat.

    “Program Pekarangan Pangan Lestari ini tidak hanya menjadi contoh bagi lingkungan Polda Lampung tetapi juga diharapkan bisa ditiru masyarakat luas sebagai upaya menjaga kestabilan pangan dan ekonomi keluarga,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa sinergi dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait akan terus diperkuat.

    “Kami menggandeng pihak-pihak terkait untuk memberikan pendampingan teknis, mulai dari cara penanaman hingga pemanfaatan hasil panen, sehingga hasilnya benar-benar optimal,” tambah Helmy.

    Selain itu, Kapolda lampung Irjen Pol Helmy Santika Bersama Ketua Bhayangkari Daerah Lampung Ny. Lurie Helmy Santika mengungkapkan harapannya agar program ini memberikan manfaat jangka panjang.

    “Kami berharap, melalui program ini, anggota Polri dan masyarakat sekitar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” tegasnya.

    Ny. Lurie Helmy Santika juga sempat menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan program ini.

    “Keberhasilan program ini memerlukan keterlibatan seluruh elemen, baik dari Bhayangkari, personel Polda, maupun masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan,” terangnya.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh pengurus Bhayangkari yang turut aktif dalam proses penanaman, didukung penuh oleh Dinas Pertanian dan instansi terkait.

    Program ini diharapkan mampu menjadi role model dalam pengelolaan pekarangan rumah untuk mendukung ketersediaan pangan yang sehat dan berkualitas. (Red)

  • BPKAD Provinsi Lampung Gerak Cepat Atasi Defisit, Fokus Tuntaskan Hutang

    BPKAD Provinsi Lampung Gerak Cepat Atasi Defisit, Fokus Tuntaskan Hutang

    Bandarlampung, Sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengambil langkah cepat dalam mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp1,4 triliun. Selain itu, Pemprov juga berupaya menyelesaikan tunggakan pembayaran proyek kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai Rp600 miliar.

     

    Sebagai respons terhadap kondisi keuangan ini, Pemprov Lampung menerapkan efisiensi anggaran sekitar Rp600 miliar dalam APBD 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1/2025 serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/2025.

     

    Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan identifikasi terhadap berbagai sektor yang dapat diefisienkan. Beberapa pos anggaran yang mengalami pengurangan signifikan di antaranya:

    Alat tulis kantor (ATK) hingga 90 %, belanja makan dan minum 80 %, biaya cetak 70 persen, perjalanan dinas 60 %, belanja pemeliharaan 75 %, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor 95 %, sewa gedung 95 %, honorarium dan biaya konsultan masing-masing 50 ¢, biaya sosialisasi dan pelatihan 50 %.

     

    Menurut Marindo, efisiensi ini dilakukan agar alokasi anggaran lebih optimal dalam menyelesaikan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga.

     

    Marindo menegaskan bahwa dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk membayar tunda bayar yang selama ini menjadi beban keuangan daerah. “Efisiensi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban pada pihak ketiga yang kemarin belum terbayar. Jadi, salah satunya untuk membayar tunda bayar,” ujarnya, Senin (24/02/2025).

     

    Selain menyelesaikan hutang, Pemprov Lampung juga memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat. “InsyaAllah, mengenai hutang sudah ada skema penyelesaiannya. Pembiayaan pembangunan selanjutnya tetap berjalan agar masyarakat tetap mendapat manfaat pembangunan,” tandasnya.

     

    Dengan langkah strategis ini, Pemprov Lampung menunjukkan komitmennya dalam menata keuangan daerah secara lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. (Wisnu/*)

  • Anggota DPRD Lampung Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Untuk PSU Pilkada Pesawaran

    Anggota DPRD Lampung Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Untuk PSU Pilkada Pesawaran

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Anggota DPRD Provinsi Lampung Syukron Muchtar, mengajak seluruh pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Kabupaten Pesawaran

    “Kita harus menghargai proses hukum yang berjalan dan menerima keputusan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam menyelesaikan sengketa pemilu,” kata Syukron, Senin, 24 Februari 2025.

    Anggota DPRD Lampung dari Dapil III meliputi Pesawaran, Pringsewu dan Metro ini meminta semua pihak baik Paslon 1 Aries Sandi dan Supriyanto, Paslon 2 Nanda Indira dan Antonius, partai politik, tim sukses, serta masyarakat Pesawaran, untuk menerima putusan ini dengan sikap terbuka dan penuh kebesaran hati.

     

    “Semua pihak harus bisa menerima keputusan ini dengan lapang dada,” tambah Anggota Fraksi PKS ini.

    Syukron juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif serta mempererat persatuan, terutama menjelang bulan suci Ramadan

    “Saya berharap masyarakat tetap rukun dan damai apalagi menjelang Bulan Ramadan. Seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat persaudaraan,” sambung dia.

    Syukron juga menilai putusan bahwa ijazah Aries Sandi tidak sah padahal dia pernah jadi Bupati Pesawaran, menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu harus lebih teliti dalam pemilu dan pilkada selanjutnya.

    “Validasi data serta pengecekan administrasi harus dilakukan secara ketat, jangan sampai hal ini terjadi lagi,” katanya.

    Dia berharap, PSU Pilkada Pesawaran dapat berjalan dengan baik, transparan, serta sesuai aturan, sehingga hasilnya sesuai harapan masyarakat. (*)

  • Pelayanan Kantor ATR/BPN Bandar Lampung Kinerja Beda Dengan Slogan

    Pelayanan Kantor ATR/BPN Bandar Lampung Kinerja Beda Dengan Slogan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Berpredikat Zona Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan mendapat penghargaan di bidang pelayanan terbaik, tapi nampaknya kantor ATR/BPN Bandar Lampung tidak menjalankan pelayanan kinerja yang baik sesuai prestasi yang sudah di raihnya.

    Pasalnya, salah satu warga asal Jakarta Rima Hutapea yang hendak mengurus adanya dugaan sertifikat ganda di lokasi tanah yang dimilikinya, nampak nya tidak berjalan mulus saat kepengurusan di kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung. dirinya meluapkan kegundahan hatinya terkait kinerja pelayanan khususnya di bagian petugas manajer loket.

    “Tempat tinggal saya jauh loh di Jakarta, Mas. Sudah 4 kali saya ke BPN sini dan selama disini bermalamnya di salah satu hotel yang berada di bandar lampung. Pagi berangkat dari hotel sampai di BPN sekitar jam 8:30 WIB, disuruh nunggu karena manajer loketnya lagi rapat. Saya nunggu sekitar 2 jam petugas manajer loket belum ada. Jadi itu slogan anti korupsinya dipertanyakan. Karena korupsi itu bukan hanya uang saja tapi bermain dengan jam kerja itu juga salah satu korupsi. Alangkah baiknya petugas mengajar loket itu standby. Ini di kasih penjelasan satpam katanya lagi rapat,” Ujarnya, senin (24 Februari 2025).

    Masih kata Rima Hutapea, Kantor BPN adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat kabupaten atau kotamadya. BPN adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang pertanahan. Dirinya membaca salah satu program BPN Kota Bandar Lampung yang berada di atas meja tepatnya di fasilitas bagi lansia, ibu hamil dan disibilitas. Lantaran dirinya yang merupakan masuk katagori lansia, program tersebut pun jadi pertanyaan.

    “Uni saya baca ada layanan super prioritas yang disiapkan BPN, lah kok saya gak di prioritaskan, usia saya ini 68 tahun loh Pak, liat tahun lahir saya di KTP jika tidak percaya. Jadi saya tanya mana itu program super prioritasnya. Tadi liat juga banyak yang baru datang langsung masuk kedalam, bukan ibu hamil atau lansia dan disabilitas, jika saya tidak di prioritaskan artinya program itu omong kosong, dan perlu tau ya, pak. Saya ini bawa cucu masih balita dan nunggu di mobil.” Papar Ibu Rima kepada pemohon lainnya.

    Berdasarkan pantauan, Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung, memperlakukan aturan bagi pemohon yang hendak mengurus administrasi di kantor setempat. Salah satu aturan itu, bagi pihak pemohon yang di kuasakan untuk pengurusannya, diwajibkan melakukan mendaftar secara online terlebih dahulu.

    Jika permasalahan atau adanya kendala tidak dapat diselesaikan oleh penjaga loket yang bertugas. Maka pemohon di arahkan ke manajer loket yang bertugas, karena posisi petugas manajer loket setiap minggu itu berganti petugasnya. Dan sebagai manajer loket bertanggung jawab dalam bidang pelayan yang ada di loket.

    Sedangkan Info yang diraih dari security BPN setempat, keberadaan petugas Manajer loket Rendi Oktaliando SP, sedang mengikuti rapat dengan Pimpinan BPN di lantai dua. Akhirnya setiba jam 10:46 WIB. Manajer loket baru masuk dan duduk di posisi meja kerjanya. Kemudian majulah salah satu pemohon dengan nomor urut pertama, Tak lama berselang setengah jam dari Rendi duduk dan sedang berbincang dengan salah satu pemohon urutan awal. Ibu Rima di hampiri keamanan kantor BPN bandar lampung, Taufik.

    Lantaran Ibu Rima selalu mempertanyakan pelayanan yang di berikan BPN. Akan tetapi, Taufik meminta agar kiranya bersabar diri. Karena posisi manajer loket baru saja selesai rapat dan saat ini ada pemohon yang sedang berkonsultas dan dimohon ikut sesuai antrian.

    “Sabar ya Bu sesuai nomor antrian , Kalo boleh tau Ibu antrian nomor berapa ya. Abis abang ini. Abang nomor urut dua di ganti posisinya boleh ya, Bang. Kasihan Ibu nya dari pagi. Tidak masalahkan, Bang. Jadi abang maju sesudah ibu ini maju.” Pinta Taufik, sambil memohon untuk sabar ke pemohon yang bertujuan hendak menemui petugas manajer loket yang sama.

    Di tempat terpisah selaku petugas manajer loket ATR/BPN setempat, Rendi Oktaliando SP berserta para pegawai BPN lainya, Berbicara di salah satu ruangan milik kantor BPN. Menyoal SOP layanan khusus nya pelayanan super prioritas yang diperuntukan bagi Lansia, Ibu Hamil dan Disabilitas.

    Saat disinggung terkait adanya pihak keamanan meminta salah satu pemohon untuk mundur dari nomor antriannya agar mengutamakan Lansia. Lantas dimana pelayanan super prioritas itu.

    “Petugas manajer loket hanya satu, tapi memang, biasanya ada orang yang membantu di meja sebelah, Nah kebetulan orang bantu lagi tidak ada. Super prioritas itu masih berjalan, bukan tidak berjalan, Hanya saja untuk hari ini orang nya tidak ada.” Jawab rekan kerja Rendi sembari di amini pegawai BPN lainnya yang berada di rungan tersebut.

    Lebih lanjut saat ditanya dimana keberadaan pegawai yang biasa membantu petugas manajer loket, malah dijawab tidak ada orangnya sembari tertawa menutup pembicaraan. (Red/Rules)

  • Mahmakamah Konstituti Diskualifikasi Pasangan Aries Sandi Darma Putra

    Mahmakamah Konstituti Diskualifikasi Pasangan Aries Sandi Darma Putra

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Mahkamah Konstitusi RI memutuskan mendiskualifikasi SK KPU tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang telah menetapkan Aries Sandi Darma Putra-Supriyanto sebagai kada terpilih. Demikian putusan sidang sengketa PHPU Pilkada Pesawaran dengan Pemohon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali, pada sidang putusan MK, Senin 24 Februari 2025.

    Dalam amar putusannya yang dibacakan hakim Suhartoyo, MK menyatakan batal SK 1635 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Pesawaran 3 Desember 2024. “Menyatakan diskualifikasi dari calon bupati pasangan urut nomor I H Aries Sandi Darma Putra dari kepesertaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024,” ucap Suhartoyo seperti dikutip dari youtube MK RI Senin 24 Februari 2025.

    Aries Sandi secara sah terbukti tidak meliki ijazah SMA, yang menjadi syarat calon pencalonan kepala daerah. “Berdasarkan fakta persidangan permohonan pemohon sah berlandaskan hukum,” ujar majelis hakim.

    Dalam putusannya, MK berpendapat Arisandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf j angka 1 undang-undang 10 2016. “Sehingga pesertanya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal,” ujar majelis.

    Namun karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024.

    Maka dalam posisinya sebagai pengadilan terakhir terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal surat keputusan KPU nomor 1635 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2004. “Dan menyatakan diskualifikasi atas pihak terkait atau Pasangan calon nomor urut 1,” katanya. (Red)

  • Gamapela: Retret, Momen Kepala Daerah Menyelaraskan Program Pembangunan Lampung

    Gamapela: Retret, Momen Kepala Daerah Menyelaraskan Program Pembangunan Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Program retret pembekalan kepala daerah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, maupun bupati dan wakil bupati.

    Dukungan terhadap program ini datang dari LSM Gamapela. Saat ditemui awak media pada Sabtu malam, 22 Februari 2025, di Jalan Pulau Sebesi, depan Kantor Dinas PUPR Kota Bandar Lampung, Ketua Umum LSM Gamapela, Tonny Bakri, bersama Sekretaris Umum, Johan Alamsyah, SE, menekankan pentingnya program ini bagi pembangunan daerah.

    “Retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri atas inisiatif Presiden Prabowo merupakan hal yang sangat positif bagi kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota dapat bersinergi dalam membangun Provinsi Lampung,” ujar Tonny Bakri, didampingi Johan Alamsyah.

    Johan Alamsyah menambahkan bahwa retret ini merupakan ajang pelatihan bagi kepala daerah agar dapat menyatukan visi dan misi serta bekerja sama tanpa ego sektoral.

    Kita mengetahui bahwa gubernur, wali kota, dan bupati terpilih berasal dari berbagai latar belakang. Setelah mengikuti retret, mereka menjadi satu tim yang harus saling percaya. Retret ini mencetak pemimpin yang berkarakter, disiplin, tegas, dan antikorupsi. Presiden Prabowo berulang kali menekankan bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat, mengelola anggaran secara transparan, serta memahami konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru, jelasnya.

    Lebih lanjut, Tonny Bakri menekankan pentingnya sinergi antara gubernur dan wali kota, terutama dalam menangani permasalahan seperti banjir dan infrastruktur yang rusak.

    “Saat terjadi musibah banjir beberapa hari ini, gubernur dan wali kota harus dapat bersinergi dalam merencanakan solusi. Penyelarasan program kerja antara gubernur, wali kota, dan bupati, termasuk dalam hal berbagi anggaran, sangatlah penting. Jika ini berjalan dengan baik selama lima tahun ke depan, Provinsi Lampung akan berkembang menjadi daerah yang maju dan modern,” tutupnya. (*)

  • Ruwahan Bulan Syaban

    Ruwahan Bulan Syaban

    Ruwahan di bulan Syaban pada penanggalan Hijriyah dan Ruwah pada penanggalan Jawa lazim dirayakan di Indonesia. Ruwahan asal katanya ruwah, bahasa Arab “arwah”, kata ini merupakan jamak taksir dari “ruh”. Masyarakat Indonesia biasa menyebut dengan roh.

    Dilansir dari republika.co.id, ruh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Ruh juga sesuatu yang halus, bersih, dan bebas dari pengaruh hawa nafsu yang merupakan rahasia Allah SWT yang hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu setelah Allah SWT memberikan kasyf (gambar yang terbayang) kepadanya.

    Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia serta kaya budaya dan adat istiadat. Umumnya banyak tradisi keagamaan yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.

    Diatara tradisi tersebut yaitu Ruwah atau Ruwahan merupakan tradisi adat Jawa yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Awalnya, sebelum lslam datang acara ini sudah dilakukan. Setelah lslam datang disesuaikan dengan syariat Islam, kata lainnya di-lslamkan.

    Intinya, pada acara ini dilakukan do’a bersama untuk para arwah yang telah meninggal dunia juga keselamatan dan keberkahan bagi keluarga serta umat Islam lainnya.

    Ruwahan dipadukan dengan tahlilan dan sedekah, ini merupakan ajang silaturrahmi dan berbagi. Acara ini bisa dilakukan pada siang hari atau malamnya. Ruwahan bisa dilakukan oleh satu keluarga atau kolektif di lingkungan sekitarnya.

    Amalan Menjelang Bulan Ramadhan 

    Dikutip dari baznaz.go.id, selain membaca doa bulan Sya’ban menjelang Ramadhan, terdapat empat amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, puasa Sunah, berpuasa di bulan ini merupakan cara efektif untuk membersihkan hati dan meningkatkan kualitas diri sebelum memasuki Ramadan.

    Kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Dengan memperbanyak istighfar, kita bisa mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu, ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Menyambut Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbaiki hubungan sosial, seperti bersilaturahmi, membantu sesama, dan memperbanyak sedekah. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis menjelang bulan suci.

    Terakhir, keempat, membiasakan tilawah al-qur’an. Membaca Al-Qur’an di bulan Syaban dapat menjadi latihan untuk konsisten melakukannya di bulan Ramadan. Dengan demikian, kita lebih siap menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah.

  • WALHI Nilai Banjir di Bandar Lampung Bukti Gagalnya Pengelolaan Lingkungan

    WALHI Nilai Banjir di Bandar Lampung Bukti Gagalnya Pengelolaan Lingkungan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Banjir yang melanda Kota Bandar Lampung pada 22-23 Februari 2025, menyebabkan 9 kecamatan di Kota Bandar Lampung terdampak, menimbulkan kerugian besar baik materiil maupun non-materiil bagi warga.

    Peristiwa ini bukanlah kejadian baru, melainkan bencana berulang yang menunjukkan minimnya perubahan signifikan dalam penanganannya. Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai kurang serius dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kota, dan pengelolaan lingkungan, sehingga meningkatkan risiko bencana ekologis yang terus mengancam masyarakat.

    Pada tahun 2025, setidaknya telah terjadi dua kali banjir besar, selain banjir yang kerap muncul setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, menandakan bahwa sistem pengelolaan lingkungan dan infrastruktur drainase masih belum optimal dalam mengantisipasi dampak curah hujan yang tinggi.

    Berdasarkan hasil peninjauan WALHI Lampung dan informasi yang dihimpun, terdapat setidaknya 23 titik banjir di Kota Bandar Lampung, dengan lokasi terparah berada di Tanjung Senang, Kali Balau, dan Sepang Jaya.

    Hingga saat ini, jumlah kerugian akibat banjir belum dapat dipastikan, namun bencana ini telah menyebabkan tiga korban jiwa, yakni satu orang terseret arus di Kecamatan Sukabumi dan dua orang lainnya meninggal akibat tertimpa tembok pagar yang runtuh.

    Selain itu, hingga 23 Februari, beberapa wilayah masih tergenang banjir, seperti Kecamatan Sukarame dan Tajung Senang, dengan air yang belum surut dan terus merendam sebagian rumah warga.

    Irfan Tri Musri, Direktur WALHI Lampung, menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas bencana banjir yang melanda Kota Bandar Lampung. Ia menegaskan bahwa banjir ini tidak terlepas dari buruknya kondisi dan pengelolaan lingkungan di kota Bandar Lampung.

    Faktor-faktor seperti minimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, tata kelola kota yang kurang baik, sistem drainase yang buruk, serta pengelolaan sungai dan sampah yang tidak optimal turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

    Jika tata kelola lingkungan tidak segera diperbaiki dan langkah-langkah mitigasi tidak diambil, bencana banjir seperti ini akan terus berulang dan semakin sulit untuk dihindari. Pemerintah ke depan harusnya lebih sadar dan tanggap, bukan hanya sebatas memberikan bantuan dan respon setelah terjadinya banjir tetapi persoalan banjir ini persoalan struktural yang harus segera ditangani oleh pemerintah kota bandar lampung.

    Berdasarkan hal ini juga WALHI Lampung meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera sadar dalam pengelolaan lingkungan, karena selama 1 periode kepemimpinan ke belakang tidak ada upaya serius dalam penanggulangan banjir.

    Selain itu harusnya Walikota 2 periode yang baru saja di lantik malu untuk melanjutkan kepemimpinan jika ke depan tidak ada upaya serius dalam penanggulangan banjir. Justru dalam kepemimpinan yang lalu dan wacana ke depan walikota bandar lampung malah melakukan kegiatan pembangunan fisik yang dianggap banyak pihak tidak memiliki urgensi dan menghabiskan anggaran.

    Jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup serta masyarakat kelas menengah ke bawah selalu menjadi korban dari pembangunan yang rakus ruang dan tidak berkelanjutan. Pengabaian terhadap permasalahan lingkungan dalam pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan pelanggaran serius yang telah menghilangkan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang seharusnya dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

    Selama ini, Wali Kota menunjukkan tata kelola dan perencanaan pembangunan yang buruk dengan lebih memprioritaskan proyek-proyek yang tidak memiliki urgensi, sementara kebutuhan mendesak seperti infrastruktur pengendalian banjir justru diabaikan. Pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan hanya akan memperparah dampak bencana, sehingga diperlukan perubahan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

  • Polda Lampung Jamin Keamanan Rumah Warga Terdampak Banjir

    Polda Lampung Jamin Keamanan Rumah Warga Terdampak Banjir

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Polda Lampung memastikan keamanan rumah warga yang terdampak banjir di Kota Bandar Lampung tetap terjamin.

    Kepolisian bersama instansi terkait terus berjaga dan melakukan patroli di lingkungan permukiman yang ditinggalkan penghuninya guna mencegah potensi tindakan kriminal.

    Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyatakan bahwa langkah pengamanan ini merupakan bentuk nyata pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

    “Kami menempatkan personel di lokasi-lokasi strategis dan melakukan patroli rutin untuk memastikan rumah-rumah yang ditinggalkan warga dalam kondisi aman,” ujar Kombes Yuni, Sabtu (22/2/2025).

    Selain pengamanan langsung, Polda Lampung juga berkoordinasi dengan pamong setempat untuk meningkatkan pengawasan di daerah rawan.

    “Kami bekerja sama dengan aparat desa dan kelurahan untuk mendeteksi lebih awal potensi gangguan keamanan. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor jika melihat hal-hal mencurigakan,” tambahnya.

    Untuk meminimalkan risiko tindak kriminal, pihak kepolisian mengintensifkan patroli malam hari.

    “Kami tidak hanya berfokus pada siang hari. Patroli malam juga kami lakukan untuk memastikan rumah-rumah warga tetap aman, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” jelas Kombes Yuni.

    Kombes Yuni juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri saat menghadapi banjir.

    “Keselamatan jiwa adalah yang utama. Jika harus mengungsi, pastikan pintu dan jendela rumah terkunci dengan baik. Serahkan pengamanan lingkungan kepada petugas di lapangan,” tutupnya.

    Dengan pengawasan ketat dan koordinasi yang baik, Polda Lampung berharap masyarakat tidak perlu khawatir akan keamanan rumahnya saat harus meninggalkan tempat tinggal akibat banjir. (*)