Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Makhrus Ali Ketua DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Provinsi Lampung menekankan pentingnya membangun sinergitas dan meningkatkan kualitas bagi anggota AGPAII.

Makhrus melanjutkan, bagi anggota mari kita bersinergi untuk memberikan ghiroh AGPAII untuk dunia pendidikan yang ada di wilayah provinsi Lampung sesuai AD-ART.

Dalam hal ini DPW AGPAII Lampung punya motto ”AGPAII Membangun Sinergitas Meningkatkan Kualitas GPAI dan PAI Demi Kejayaan NKRI”, dan ini sejalan dengan semboyan AGPAII ”AGPAII Jaya Guru Sejahtera,” kata Makhrus pada sinarlampung.co, Minggu, 16 Februari 2025.

Pada kesempatan ini juga, Makhrus menyampaikan maksud dan tujuan serta sejarah di bentuknya DPW AGPAI Lampung. ”AGPAII adalah organisasi secara hirarki, DPW AGPAII Lampung adalah bagian dari AGPAII Pusat yang ada di Jakarta,” ujarnya.

Menurut Makhrus, di Pusat/Jakarta bernama DPP, Provinsi bernama DPW, Kabupaten/Kota bernama DPD, Kecamatan bernama DPC.

Adapun ujuan dari terbentuknya DPW AGPAII Lampung tidak keluar dari AD-ART AGPAII yang dikeluarkan oleh DPP pasal 8, terwujudnya organisasi guru pendidikan agama lslam yang mandiri dan guru pendidikan agama lslam yang profesional, papar Mahkrus.

Kemudian, wadah kerjasama peningkatan mutu pendidikan agama lslam, nilai Pancasila sebagai dasar negara dan karakter bangsa, praktik pendidikan agama lslam berbasis nilai rahmatan lil ’alamin secara nasional, imbuh Makhrus.

Terakhir, terwujudnya organisasi sebagai wahana silaturrahmi, komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan advokasi, serta kesejahteraan anggota AGPAII. Terbentuk Kepengurusan DPW AGPAII Provinsi Lampung sejak tahun 2022, urai Makhrus.

Tak lupa, Makhrus menginformasikan program kerja, kendala yang dihadapi juga harapannya. Program DPW AGPAII Provinsi Lampung Masa Bhakti tahun 2022 – 2027. ”Program kerja meliputi bidang organisasi dan kelembagaan, seni dan budaya, kesejahteraan dan sosial; hukum, ham dan advokasi, kerja sama dengan pihak terkait, teknologi dan informatika, serta penelitian dan pengembangan’, ucap Makhrus.

Tak berhenti sampai disitu, Makhrus membeberkan beberapa kendala yang dihadapi, perbedaan jenjang pendidikan namun kendala tersebut tidak berarti untuk memajukan pendidikan di wilayah Provinsi Lampung.

Lalu, jarak tempuh GPAI yang berasal dari daerah. Selanjutnya, dana, kami berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mencari donasi sumber dana ini sehingga organisasi dapat berjalan, ungkap Makhrus.

”Mudah-mudahan DPW AGPAII Lampung dapat diterima sebagai organisasi yang berjuang untuk menegakkan Islam rahmatan lil ’alamin”, pungkas Makhrus.

Bidang Hukum, HAM dan Advokasi

Pada kesempatan yang berbeda Ridwan selaku koordinator Bidang Hukum, HAM dan Advokasi menambahkan, bidang ini memberikan pelayanan khususnya realisasi PPG bagi guru pendidikan agama Islam di Lampung.

DPW AGPAII Lampung menurut Ridwan pada tahun 2024 berhasil membersamai lebih kurang 600an Guru PAI yang sedang mengikuti PPG di beberapa LPTK diantaranya, LPTK UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Intan Lampung dan IAIN Jurai Siwo Metro Lampung.

Mahasiswa PPG ini berasal dari kabupaten Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way kanan, Tulang Bawang, Mesuji dan Kota Metro, kata Ridwan.

Selain itu, bidang Advokasi juga akan menjalin kerjasama dengan beberapa APH. ”Harapannya guru bisa membantu para APH mensosialisasikan terkait aturan-aturan yang berlaku kepada seluruh murid-murid yang ada di sekolah tempat anggota AGPAII mengajar khususnya di wilayah provinsi Lampung,” tandas Ridwan. (Heny)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Aksi Thomas Americo yang baru sepekan menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung dengan mengganti 57 orang kepala SMA/SMK Negeri hari Jum’at (14/2/2025) lalu, dinilai anggota Komisi V DPRD Lampung, M. Junaidi sebagai langkah yang tepat.

“Saya sepakat dengan yang dilakukan kepala Disdikbud itu. Memang perlu rotasi untuk kepala SMA dan SMK Negeri,” kata M. Junaidi, Sabtu, 15 Februari 2025 malam melalui pesan WhatsApp.

Perlunya dilakukan rotasi terhadap kepala SMA/SMK Negeri, menurut legislator asal Partai Demokrat itu, karena selama ini banyak persoalan yang melilit dunia pendidikan menengah atas tersebut. Mulai dari dana PIP hingga uang komite yang dikaitkan dengan tertahannya ijazah siswa.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan itu berharap, para kepala sekolah yang dirotasi dalam kesempatan pertama bertugas di tempat baru dapat segera menginventarisir persoalan yang ada, utamanya terkait dana PIP dan ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah.

M. Junaidi meminta Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Americo, untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan merotasi puluhan kepala SMA/SMK Negeri itu, agar tidak menimbulkan berbagai persepsi yang justru kontraproduktif. Termasuk pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangannya.

“Sampaikan saja secara transparan, agar masyarakat memahami mengapa kebijakan tersebut diambil, out putnya apa, dan regulasi yang memayungi rotasi. Dengan demikian, tidak akan menimbulkan berbagai persepsi yang bisa merugikan dunia pendidikan di Lampung,” tutur M. Junaidi.

Sebelumnya diberitakan, langkah Thomas Americo yang mengganti 57 kepala SMA/SMK Negeri hanya sepekan setelah ia menjabat Kepala Disdikbud Lampung, menuai beragam pertanyaan.Salah satunya disampaikan oleh pengamat politik pemerintahan dari PUSKAP Wilayah Lampung, Gunawan Handoko.

“Apa urgensinya mengganti 57 kepala SMA/SMK Negeri dilakukan hanya dalam waktu seminggu setelah yang bersangkutan dilantik sebagai kepala Disdikbud. Tidaklah mungkin telah dilakukan evaluasi kepemimpinan atas 57 orang tersebut. Langkah ini justru menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada terganggunya suasana pendidikan tingkat menengah atas. Saya menilai, Thomas Americo telah salah langkah dalam memulai kepemimpinannya di Disdikbud Lampung,” kata Gunawan Handoko, Sabtu (15/2/2025) pagi.

Menurutnya, bila mengacu surat Mendagri tanggal 29 Maret 2024, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan pergantian kepala sekolah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Ketentuan ini berlaku hingga akhir masa jabatan kepala daerah.

“Bagi kepala daerah yang berstatus penjabat, proses rotasi atau mutasi kepala sekolah bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis dari BKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 116 Tahun 2022. Apakah ketentuan peraturan ini telah dipenuhi hingga dilakukannya pergantian 57 orang kepala sekolah tersebut. Jika belum, maka diduga telah terjadi mal administrasi. Dan ini menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Thomas Americo di Disdikbud Lampung,” urai mantan birokrat itu.

Gunawan mengaku, banyak spekulasi yang beredar bahwa pergantian 57 kepala SMA/SMK Negeri oleh Thomas Americo yang baru satu minggu menjadi Kepala Disdikbud Lampung hanyalah melanjutkan kebijakan Sulpakar.

Mengapa begitu? “Karena untuk mendapatkan persetujuan teknis dari BKN tentu membutuhkan waktu. Agak diragukan bila hanya dalam satu minggu Thomas Americo sudah bisa mendapat persetujuan teknis dari BKN sebagaimana ketentuan yang berlaku,” jelas Gunawan Handoko seraya mempertanyakan ke-57 kepala sekolah yang dimutasi tersebut kedepan posisinya sebagai apa, apakah guru biasa atau pejabat struktural. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, meresmikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Siger milenial di area Masjid Al Furqon Islamic Center, Jumat, 14 Februari 2025.

Kadis PU Kota Bandar Lampung Dedi Sutiyoso dalam laporannya menyampaikan bahwa jembatan penyeberangan orang atau JPO Siger Milenial Bandar Lampung ini dengan panjang 156,85 m dan lebar 3 m dengan anggaran sebagai berikut pembangunan ini dilaksanakan dengan dua tahap, tahap pertama senilai 7,9 miliar pada tahun 2023 tahap kedua di APBD murni tahun 2024 sebesar 11,7 milyar dan dilanjutkan dengan di APBD perubahan tahun 2024 sebesar 900 juta, total anggaran yang diserap untuk pembangunan Jembatan JPO Siger milenial Rp. 20,5 miliar.

Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana dalam sambutannya menyampaikan pada hari ini kita akan meresmikan jembatan JPO Siger milenial yang akan dimanfaatkan oleh warga Bandar Lampung. kita bersyukur pembangunan JPO Siger milenial yang mulai pada bulan Juli tahun 2023 pada hari ini dapat diresmikan penggunaannya oleh seluruh warga masyarakat kota Bandar Lampung.

Dan ditambah lagi Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Insya Allah tahun 2025, nantinya kita juga Mohon doanya kita semua sekarang lagi diskusi dengan PU kita akan membangun flyover baru nanti tinggal kita lihat anggaran kita apakah nanti dua atau satu bulan ini dan mudah-mudahan ini bisa terealisasi.

Eva Dwiana juga menyampaikan soal rencananya ke depan. Ia akan membangun underpass dan flyover di Way Halim guna mengatasi kemacetan. Bahkan Eva menyebut Kota Bandar Lampung bakal ada kereta gantung ke depannya.

“Kita akan membangun kereta gantung yang ada di Bandar Lampung pertama kali. Kereta gantung ini kita akan bangun di rumah Wali Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Eva menjelaskan, kereta gantung menjadi destinasi wisata baru yang rencananya memanfaatkan lahan area rumah dinas Wali Kota Bandar Lampung seluas 2 hektar lebih.

“Kita manfaatkan untuk pariwisata keunggulan dari kota Bandar Lampung Kalau yang ada di genting Thaif yang ada di Singapura itu memang besar kapasitasnya 10 sampai 8 kalau Kota Bandar Lampung insya Allah nanti kereta gantung yang akan kita bangun ini 6 orang.  Nanti kita bisa melihat keindahan yang ada di kota Bandar Lampung dari rumah Walikota Bandar Lampung dari pesisir pantai Ujung pesisir pantai Teluk Lampung Nanti sekitar 2 kilo menuju tengah lautan,” jelasnya.

Eva menambahkan bahwa rencana pembangunan kereta gantung ini masih dalam tahap pengajuan izin ke Kementerian Kelautan.

“Harapan kita moga direstui mudah-mudahan ini bisa terealisasi untuk warga kota Bandar Lampung dan ini untuk pertama kali di kabupaten kota di indonesia,” harapnya.

“Semoga kereta gantung untuk warga kota Bandar Lampung dan juga pariwisata yang ada di kota Bandar Lampung. Bunda Eva atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga forkopimda, bunda Mohon doanya mudah-mudahan pembangunan ini kita bisa laksanakan segera,” tutup Eva Dwiana. (*)