Kategori: Bandarlampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Polisi membubarkan aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Sultan Agung tepatnya di bawah flyover Mal Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Kamis, 13 Maret 2025. Dalam pembubaran tersebut, polisi mengamankan 4 orang remaja berikut sebilah senjata tajam jenis celurit dan 2 buah gir bertali kain.

Adapun keempat remaja itu berinisial RT (17), HW (17), LA (16) dan RM (16). Mereka merupakan pelajar SMA di Bandar Lampung.

Saat dikonfirmasi, Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, membenarkan pengamanan tersebut.

“Benar, Kamis 13 Maret 2025 dini hari, tim patroli kami berhasil membubarkan aksi tawuran kelompok remaja. Kami juga amankan 4 orang dan barang bukti sajam di sekitar lokasi,” katanya.

Nila menjelaskan aksi tawuran itu berhasil digagalkan berawal Polisi yang sedang berpatroli mendengar beberapa kali suara letusan petasan dari para pelaku tawuran.

Petugas kemudian langsung melakukan penyisiran dan mendatangi lokasi untuk mencari sumber suara tersebut. “Saat itu petugas melihat puluhan sepeda motor berboncengan berjalan di mana beberapa pengendara terlihat membawa sejumlah senjata tajam,” ungkapnya.

“Saat itu petugas melihat puluhan sepeda motor berboncengan berjalan di mana beberapa pengendara terlihat membawa sejumlah senjata tajam,” ungkapnya.

Petugas yang berpatroli langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 4 orang remaja dan barang bukti sajam.

“Keempat orang dan barang bukti selanjutnya langsung di bawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna dilakukan pengusutan lebih lanjut,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co –Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Medical Check-up gratis sebagai hadiah ulang tahun masyarakat dari pemerintah. Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 10 Februari 2025, termasuk di Lampung.

Menanggapi ini, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, mendukung langkah pemerintah yang bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis.

“Cek kesehatan gratis di saat ulang tahun itu merupakan program yang sangat baik. Terlebih untuk masyarakat kita dikelas menengah ke bawah, pasti akan merasakan manfaatnya,” jelas Kostiana saat diwawancarai, Kamis, 13 Februari 2025.

Menurut Kostiana, kegiatan medical check-up membutuhkan biaya terlebih dalam BPJS tidak ada pelayanan cek kesehatan. Oleh karena itu program ini berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung itu berharap, melalui program ini masyarakat bisa mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan dan jenis-jenis penyakit yang mungkin dialami oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan kedepan masyarakat sudah bisa mendeteksi penyakitnya sejak dini, sehingga menunjang kesehatan masyarakat,” kata dia.

Ia menilai, program ini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat dan disambut dengan antusias.

“Pasti Puskesmas dan Dinkes melakukan sosialisasi. Terlebih sosmed hari ini membuat masyarakat lebih mudah mengetahui informasi nya,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Komisi Yudisial (KY) menyatakan keseriusannya untuk memantau kasus “Citizen Law Suit” pembangunan tugu Pagoda di Bandar Lampung yang prosesnya jalan di tempat.

“Hari ini juga kami akan pertanyakan kepada yang memantau sejauh mana proses persidangan Citizen Law Suit, di PN Tanjungkarang,” ucap perwakilan KY, Mulyadi, saat menerima data tambahan dari para penggugat di Kantor KY Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Februari 2025.

Diketahui, gugatan Citizen Law Suit bernomor 235/Pdt.G/2024/PN.Tjk perkara pendirian Tugu Pagoda sudah dua kali terjadi penundaan pembacaan putusan sela saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung.

Hal tersebut menjadi dasar para penggugat kembali mendatangi Komisi Yudisial. Mereka memberikan data tambahan perihal proses persidangan selama ini, seperti penundaan dan ketidakhadiran tergugat di saat mediasi.

Penundaan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim PN Tanjungkarang pertama kali terjadi pada Selasa, 4 Februari 2025. Alasan penundaan tersebut adalah karena Majelis Hakim yang dipimpin Samsuar belum menyelesaikan musyawarah.

Dari penundaan tersebut, maka pembacaan putusan sela akan dilaksanakan pada Selasa 11 Februari 2025. Namun pada waktu ditentukan, Majelis Hakim kembali menunda dengan alasan yang sama.

Karenanya pembacaan putusan sela diagendakan kembali pada Selasa (18 Februari 2025) yang akan di laksanakan secara E Litigasi, melalui upload e-court.

Beberapa kali penundaan pembacaan putusan sela ini mendapat tanggapan berbagai khalayak. “Ada apa sampai dua kali menunda,” ujar Destra Yudha, Ketua DPD Laskar Indonesia Bandarlampung.

Destra yang sempat menggelar aksi penolakan pendirian Tugu Pagoda, yang dilaksanakan depan Kantor Walikota, Jl. Soesilo, Telukbetung Utara, menyatakan agar Mejelis Hakim bersikap netral dan jangan lebih condong kepada pihak penguasa.

“Kami sadar bahwa perjuangan ini tidak mudah. Butuh keberanian, kegigihan, kecermatan, ketegaran, dan tekat yang tinggi. Namun bukan berarti kami akan diam jika dalam proses persidangan kejanggalan”, ungkap Destra.

Sosok low profil namun tegas dan tidak kompromi terhadap ketidak adilan ini, mengatakan akan kembali menggelar aksi apabila ada ketimpangan dan terindikasi ada ketidak adilan selama jalannya persidangan.

Sedangkan penggugat, K.H. Anshori, mengharapkan agar Majelis Hakim tidak lagi menunda pembacaan putusan sela, pada Selasa (18 Februari 2025).

“Kenapa sampa belum ada kemufakatan para Mejlis Hakim, untuk kemudian menyatakan persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya,” ujar Sekretaris Dewan Dakwah Provinsi Lampung ini

Lebih lanjut, ulama kharismatik ini berseloroh bahwa gugatan tidaklah sulit dipenuhi, karena hanya meminta nama Tugu Pagoda diganti menjadi Tugu Krakatau, dan bangunannya disesuaikan dengan Tugu Krakataunya, bukan sebagai Pagoda.

Sementara itu, menurut salah seorang Penasihat Hukum (PH) para penggugat, Gunawan Pharrikesit, kehadirannya kembali ke KY, untuk memberikan tambahan informasi terakit jalannya proses persidangan.

“Kita ketahui gugatan Citizen Law Suit, ini baru pertama kali dilaksanakan di PN Tanjungkarang, sehingga banyak yang gagal paham tidak mengerti seperti apa idealnya proses persidangan,” ungkap Gunawan Pharriksekit yang juga berkantor di Jakarta ini.

Advokat yang beberapa kali memenangkan peradilan Tata Usaha Negara (TUN), perdata , serta pidana ini, menyayangkan apabila justru nantinya Majelis Hakim mengindahkan tangkisan pihak tergugat terhadap gugatan para penggugat dengan menyatakan perkara tidak
layak disidangkan di pengadilan negri.

“Alasan pihak tergugat karena persoalan lingkungan hidup harus ke PTUN, sedangkan tergugat lalai kalau perkara Citizen Law Suit, merupakan perkara yang merujuk peradilan perdata”.

Sedangkan untuk Majelis Hakimnya sendiri, lanjut Gunawan Pharrikesit, dalam persidangan sebelumnya menyampaikan memiliki kewenangan, kompetensi serta sudah memiliki sertifikasi perihal lingkungan hidup.

“Oleh karena itu, tidak seharusnya Majelis Hakim belum selesai bermusyawarah dan belum siap untuk membacakan putusan sela,” tegasnya. (*)

Lampung Timur, Sinarlampung.co – Polemik tambang pasir silika di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, terus bergulir. Dugaan pelanggaran aturan, izin yang abu-abu, serta pejabat yang memilih bungkam semakin memperkuat kecurigaan adanya permainan di balik operasi tambang ini.

Sorotan tajam datang dari Sekretaris DPW PEKAT IB Lampung, Ansora Hanafi alias Bang Acong. Ia secara tegas menantang aparat dan pejabat terkait untuk segera bertindak.

“Ini tambang siluman! Mustahil beroperasi tanpa restu dari oknum-oknum tertentu! Kalau memang izin mereka sah, kenapa Dishub tidak tahu soal Andalalin? Andalalin itu wajib! Kalau tidak ada, maka ini ilegal!” tegasnya.

Bang Acong juga mendesak pemerintah untuk turun tangan dan membongkar siapa saja yang bermain di balik tambang ini.

“Jangan biarkan Lampung Timur jadi sarang mafia tambang! Jangan sampai aparat dan pejabat malah jadi bagian dari permainan ini! Kalau mereka diam, berarti mereka ikut menikmati hasilnya!” lanjutnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur mengakui tidak mengetahui adanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari tambang tersebut.

“Kami dari Dishub seharusnya dilibatkan dalam pembahasan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi. Seingat kami, belum pernah ada rakor terkait tambang ini,” ujar Zainal, salah satu staf Dishub, Selasa, 11 Februari 2025.

Menurutnya, kewenangan Dishub hanya sebatas mereview Andalalin. Namun, hingga kini pihaknya belum pernah menerima permohonan atau undangan resmi terkait tambang tersebut.

Di tengah kontroversi ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung, Intizam, memilih diam. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pesan terbaca, namun tak ada balasan.

Sikap bungkam pejabat semakin memunculkan tanda tanya besar. Apakah ada permainan di balik izin tambang ini? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Sementara polemik terus berlanjut, masyarakat menunggu tindakan nyata dari pemerintah dan aparat hukum. (Wisnu/*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pj. Gubernur Lampung Samsudin melaksanakan silaturahmi bersama Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran dan diikuti jajaran Forkopimda dan ASN di Aula Kantor Bupati Pesawaran, Rabu (12/02/2025).

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin juga meninjau fasilitas kesehatan dan mengajak seluruh ASN menjaga keharmonisan di Kabupaten Pesawaran.

Samsudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung baru saja menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Dia mengapresiasi seluruh ASN di Kabupaten Pesawaran  yang telah menunjukkan sikap profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya selama proses Pilkada berlangsung.

“Saya yakin ASN di Pesawaran tetap menjaga netralitasnya dan terus bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Samsudin.

Pj. Gubernur Samsudin juga mengajak semua pihak di Pesawaran bergandengan tangan, melupakan gesekan-gesekan yang mungkin muncul selama proses Pilkada, dan kembali bersatu demi membangun Pesawaran.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyambut baik kehadiran Pj. Gubernur Samsudin beserta jajaran di Bumi Andan Jejama.

Dia mengucapkan terima kasih yang dalam karena di tengah kesibukannya berkenan meluangkan waktu untuk berkunjung ke Kabupaten Pesawaran dan meninjau fasilitas kesehatan di Kabupaten Pesawaran.

“Suatu kehormatan bagi kami atas kunjungan ini dan semoga kunjungan ini bisa memberikan manfaat luas kepada kita semua khususnya bagi jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat Pesawaran,” ujarnya.

Dendi Romadhona menjelaskan, bahwa sebagai langkah nyata, Pemkab Pesawaran akan terus memperkuat sistem kesehatan, memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan.

Melalui kunjungan ini, Dendi berharap perhatian dan dukungan yang telah diberikan, dapat menambah motivasi untuk melakukan lompatan-lompatan pembangunan untuk meningkatkan sinergitas guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Usai acara silaturahmi, Pj. Gubernur Samsudin meninjau fasilitas kesehatan Puskesmas Rawat Inap Gedong Tataan. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy membuka Sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) guna mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak (lokal), di Ballroom Hotel Golden Tulip, Rabu (12/2/2025).

Program Komunitas untuk Iklim di Provinsi Lampung ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Pendanaan Result Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation (REDD+) GCF Ouput 2 Provinsi Lampung Tahun 2025.

Membacakan sambutan Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Fredy mengatakan bahwa sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat tapak.

“Melalui ProKlim diharapkan upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak,” ujarnya.

Fredy menyampaikan bahwa Program Kampung Iklim mulai dari tahun 2023 bertransformasi menjadi program yang berbasis komunitas.

Ia melanjutkan selama ini masyarakat mengenal Proklim sebagai program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi untuk mendukung target penurunan emisi GRK.

“Serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim tidak hanya berbasis tapak atau administratif tetapi saat ini mencakup berbagai aksi yang dilakukan berbagai komunitas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Penuruan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai Indikator Kinerja Utama Daerah dalam bidang lingkungan.

Target penurunan Emisi GRK yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung di tahun 2025 adalah (62,79 %) dan sasaran di 2045 adalah (93,17 %).

Fredy menegaskan hal ini menjadi tugas bersama melalui sektor energi, industri, pertanian, kehutanan dan lahan serta sektor limbah-persampahan agar bersama-sama berkomitmen dalam mendukung aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung.

Di Provinsi Lampung sendiri, saat ini ketercapaian proklim dari target 664 Kampung Iklim di tahun 2024, telah terbentuk 68 Kampung Iklim tahun 2023, dan 332 Kampung Iklim Tahun 2024 dengan total hingga saat ini terbentuk 400 Kampung Iklim Tahun 2025.

Fredy mengatakan bahwa hal ini menandakan upaya bersama untuk mendukung mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Ia mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, Peraih Proklim Utama, Penggiat Proklim di tingkat tapak, para pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang memungkinkan acara ini terselenggara dengan baik,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Lampung menggelar diskusi dan bedah buku Inovasi Pengawasan Pemilu 2024 dan Refleksi Pilkada Lampung karya Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty. Kegiatan berlangsung di D’jaya House Cafe, Kedaton, Bandarlampung, Rabu, 12 Februari 2025.

Acara ini menghadirkan berbagai perspektif mengenai inovasi dalam pengawasan pemilu serta refleksi terhadap dinamika Pilkada di Lampung, dengan menyoroti peran perempuan dalam pengawasan pemilu dan politik.

Hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar, S.H, M.H., Pengurus FJPI Lampung Faiza Ukhti Annisa, S.Sos., dan Aktivis Perempuan Ana Yunita Pratiwi. Dengan moderator Santika Yuni Safitri, S.Pd.CPS.

Ketua FJPI Provinsi Lampung, Vina Octavia mengatakan, kegiatan diskusi ini berawal dari inisiatif mandiri untuk menghidupkan ruang-ruang diskusi. Kemudian datang tawaran untuk membuat acara bedah buku dan diskusi atau refleksi soal pilkada Lampung.

Berawal dari itu, maka dilaksanakan lah kegiatan diskusi ini sebagai bentuk apresiasi terhadap lahirnya sebuah buku yang ditulis oleh seorang perempuan yang menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu RI. “Ini bukan tentang siapa yang menulis, tapi bahwa buku ini menjadi bukti bahwa perempuan dapat berkiprah dan berkarya jika diberikan ruang dan kesempatan yang luas,” ujar Jurnalis Kompas ini.

Dalam sesi diskusi, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti, yang hadir melalui Zoom, menyampaikan apresiasi atas partisipasi dalam bedah buku ini. “Buku ini merupakan refleksi perjalanan pengawasan pemilu 2024. “Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif,” kata satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Anggota Bawaslu RI.

Sementara itu, Faiza mencatat ada beberapa hal menarik yang diungkap dari buku “Inovasi Pengawasan Pemilu 2024” karya Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty. Seperti soal pengawasan partisipatif, kerawanan pemilu, politik uang, serta netralitas ASN.

“Kemudian di Bab IV membahas soal Bawaslu dan isu perempuan adalah bagian spesial, bab IV ini menceritakan sendiri pengalaman Bu Loly sebagai anggota KPU,” kata dia.

Jurnalis Rmollampung.com ini juga mengatakan keunggulan buku ini sangat lengkap. Karena, menceritakan dari awal sampai akhir peraturan apa, programnya apa, dan evaluasinya apa.

“Sangat lengkap dan sangat cocok untuk menjadi pembelajaran. Kaya data, karena penulisnya orang dalam (KPU), memberi insight baru buat kita. Gaya penulisan masih teks book apalagi di awal,tapi semakin dibaca semakin menarik memberi pengetahuan dan pengalaman sekaligus,” bebernya.

Aktivis Perempuan Lampung, Ana Yunita Pratiwi, menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pengawasan pemilu. “Ditengah berbagai peran yang kita jalani, kita harus tetap menyempatkan membaca, bahkan luar biasa jika bisa menciptakan inovasi seperti buku ini. Buku ini juga menggambarkan dinamika dan tantangan pengawas perempuan, yang perlu kita refleksikan di Lampung, mengingat jumlah pengawas perempuan masih kurang,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam tanggapannya menyoroti bagaimana afirmasi bagi perempuan dalam pengawasan pemilu perlu lebih diperhatikan. “Pembangunan bukan hanya soal yang terlihat seperti pembangunan insfrastruktur, tetapi juga afirmasi jiwa yang membangun untuk bergerak bersama mendukung kaum perempuan didunia politik. Bawaslu Lampung terus mendukung peran perempuan, baik dalam struktur kelembagaan maupun di ranah publik,” jelasnya.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses demokrasi. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pendampingan aksesibilitas bagi kelompok rentan, yang menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diperjuangkan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, diharapkan ke depan Bawaslu dapat menjalin kerja sama lebih erat dengan FJPI dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu.

Acara ini dihadiri oleh komunitas, jurnalis, dan mahasiswa yang turut serta dalam diskusi mengenai inovasi dan refleksi pengawasan pemilu di Indonesia. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co –Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Leadership Education Program selama tiga hari dari hari ini sampai Jumat, 14 Februari 2025. Peserta adalah pegiat organisasi kemahasiswaan kampus setempat. Peserta akan bermalam di kampus dari hari ini sampai perhelatan selesai.

Pembukaan dilakukan hari ini dengan kuliah umum oleh Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar SE MBA. Pembukaaan dilakukan Giri dan Wakil Rektor Dr H Mahathir Muhammad SE MM. Keduanya memukul alat musik khas Lampung, cetik atau gamolan pekhing.

Giri kemudian menyampaikan materinya terkait dengan tugas dewan dan dukungan untuk pencapaian Indonesia Emas 2045.

Giri menuturkan tiga fungsi utama dewan, yakni membuat undang-undang atau peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran (bujet), dan peran pengawasan terhadap eksekutif.

Giri mengatakan, peran-peran ini menyesuaikan juga dengan target nasional Presiden Prabowo Subianto. Misalnya dalam ketahanan pangan.

Giri mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ekstra agar Lampung tetap bertahan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, banyak komoditas pertanian dan perkebunan Lampung yang juga menyumbang terbanyak, misalnya kopi, jagung, singkong, dan lainnya.

Giri juga menekankan peran generasi muda. Ia mengatakan, mahasiswa Teknokrat mesti ambil peran dalam perubahan dan selalu melakukan inovasi.

ia juga mendorong mahasiswa untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif. (*)