Sinarlampung

Kategori: Banten

  • Truk Terbakar di Dek Kapal Royce 1 Penumpang Panik Ada Melompat ke Laut

    Truk Terbakar di Dek Kapal Royce 1 Penumpang Panik Ada Melompat ke Laut

    Banten-Sebuah Truk terbakar di lantai dasar Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Royce 1 di jalur penyebrangan Merak-Bakauheni Lampung Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden Kapal yang mendekat Pelabuhan Merak itu, Sabtu 6 Mei 2023 sekira pukul 15.45 WIB.

    Penumpang panik, dan berhasil dievakuasi. Informasi Basarnas Banten belum memastikan ada atau tidak korban. Proses pemadaman apu masih berlangsung. “Kalau kejadian betul, kita masih pendataan,” kata Kasi Ops Basarnas Banten, Heru Amir saat dikonfirmasi, Sabtu 6 Mei 2023 sore.

    Peristiwa terbakarnya kapal feri terjadi sekitar pukul 15.20 WIB. Tim Basarnas Banten masih melakukan evakuasi di tengah laut. “Lagi evakuasi, info lain menyusul ya,” katanya.

    Video amatir warga yang merekam kejadian kebakaran kapal itu langsung tersebar di pesan singkat Whatsapp. Informasi dari penumpang Kapal menyebutkan penyebab kebakaran diduga berasal dari sebuah bus yang berada di deck KMP Royce 1.

    Bahkan dalam video tersebut diduga terdapat beberapa supir truk yang hendak memundurkan kendaraannya menjauhi mobil bus yang terbakar di sebelahnya.

    “Mundur guys mundur, ini mobil mundur dulu ini kebakaran tambah gede,” ujarnya salah seorang dalam video yang memperlihatkan mobil bus yang terbakar.

    Dalam video lain yang beredar, ratusan penumpang dari KMP Royce 1 mengenakan rompi penyelamat dan berada di deck atas kapal.

    Mereka menunggu kapal penyelamatan datang. Beberapa penumpang yang tak tahan menunggu nekat menceburkan diri ke laut dan diselamatkan oleh Tim SAR gabungan. (red)

  • Polri Bongkar Pabrik Produsen Oli Palsu di Tangerang Banten?

    Polri Bongkar Pabrik Produsen Oli Palsu di Tangerang Banten?

    Banten-Aparat gabungan Kepolisian dan Kementerian Perdagangan berhasil menggulung gudang produsen oli yang diduga palsu, di Gang Ambon Blok C, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Tim dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, bersama mantan petinggi KPK yang kini bertugas di Polri, Novel Baswedan, Senin 17 April 2023.

    Jerry Sambuaga mengatakan Gudang di Gang Ambon Blok C Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten diketahui telah menjadi tempat penyimpanan dari produk pelumas ilegal. “Ini luar biasa, menggunakan merek ternama, bahkan kemiripannya hampir 100%. Kasat mata sulit membedakan,” katanya usai melakukan penggrebekan.

    Jerry menyebut tindak kriminal pemalsuan pelumas palsu atau ilegal ini sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu. Temuan dan laporan awal dari terungkapnya tindak kriminal pemalsuan produk pelumas palsu atau ilegal ini berawal dari aduan masyarakat. “Kerugian negara mencapai Rp16,5 miliar,” katanya. (Suryadi)

  • Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan dan Keamanan Mudik di Pelabuhan Merak

    Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan dan Keamanan Mudik di Pelabuhan Merak

    Cilegon (SL)-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama lintas sektoral meninjau kesiapan Pelabuhan Merak jelang arus mudik dan balik Idul Fitri 2023. Tinjauan ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kementerian/lembaga hingga Polri untuk bergerak sejak dini demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    “Sesuai arahan Pak Presiden kami di bawah jajaran Menko PMK diminta untuk lebih awal melakukan pengecekan dan perencanaan bersama. Sehingga kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik tahun 2023 ini bisa lebih baik, karena memang ada peningkatan terhadap jumlah pemudik yang akan kembali,” kata Sigit di Pelabuhan Merak, Senin, 10 April 2023.

    Usai tinjauannya, Sigit mengungkapkan  bahwa segala kesiapan telah dilakukan dengan baik. Mulai dari penambahan kapasitas rest area, tempat parkir dan pengaturan penggunaan Pelabuhan Ciwandan.

    Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif dari Pelabuhan Merak untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023.

    “Alhamdulillah tadi dari hasil pengecekan bersama, sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas Rest Area, kapasitas tempat parkir dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Sehingga kemudian ini bisa bermanfaat mengurangi beban terhadap risiko kepadatan yang terjadi,” ujar Sigit.

    Terkait operasional Pelabuhan Ciwandan, Sigit menginstruksikan kepada seluruh lintas sektoral serta jajarannya untuk melakukan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat. Ia juga menyatakan, personel kepolisian harus memasang rambu lalu lintas untuk masyarakat yang mengarah ke Pelabuhan Ciwandan.

    “Mungkin yang perlu saya sampaikan dan tambahkan agar terkait penggunaan Pelabuhan Ciwandan sebagai salah satu yang diaktifkan untuk kendaraan roda dua dan enam ini betul-betul disosialisasikan dari awal. Kemudian personel-personel disiapkan dengan lebih baik. Demikian juga rambu-rambu, sehingga masyarakat yang masih belum tahu arah Ciwandan kemana ini bisa tahu dan tidak terjadi crowded,” ucap Sigit.

    Disisi lain, Sigit juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bisa memilih alternatif perjalanan pada siang hari. Mengingat, pemudik yang pulang kampung melalui pelabuhan cenderung lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari.

    Meski begitu, Sigit menekankan, seluruh personel Polri telah diinstruksikan untuk melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan baik di Pulau Sumatera maupun Jawa, pada siang ataupun malam hari, demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “Tentunya kami dari Polri akan mengawal apabila ada kerawanan-kerawanan di sepanjang jalan. Karena perjalanan siang itu mungkin menjadi pilihan yang kemudian beberapa waktu lainnya dipilih karena masalah risiko keamanan di jalan. Maka kami dari Polri akan mempersiapkan pengawalan baik yang memilih siang atau malam. Sehingga di jalan tidak ada gangguan kejahatan khususnya di jalur setelah turun dari Bakauheni dan mengarah ke tujuan masing-masing,” papar Sigit.

    Selain itu, Sigit menyebut bahwa personel kepolisian juga akan melakukan pengecekan hingga pengamanan di seluruh jalur yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan lainnya agar tidak terjadi gangguan keamanan yang bisa menghambat perjalanan mudik.

    Demi mewujudkan mudik yang lebih baik, Sigit memastikan bahwa, pihaknya akan menyerap seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu, Sigit juga mengimbau kepada seluruh warga untuk bisa pro-aktif memberikan informasi-informasi terkait arus mudik dan balik Lebaran 2023.

    “Saya minta seluruh jajaran melaksanakan pengecekan terkait masalah kerawanan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Demikian juga kita harapkan juga masyarakat memberikan informasi. Sehingga kemudian terkait kerawanan apakah dari sisi ancaman pidana ataukah mungkin sisi jalur yang bisa diinformasikan ke kementerian terkait semuanya bisa terkendala,” tutur Sigit.

    “Yang jelas mulai saat akan masuk ke Ciwandan sampai dengan nanti setelah turun apakah memilih Panjang atau Bakauheni saya minta seluruh jajaran Polri untuk mengawal dan mengamankan,” tegas Sigit mengakhiri.(Red)

  • Reihana Siagakan 1400 Petugas Kesehatan di Seluruh Pos Pam Mudik 2023

    Reihana Siagakan 1400 Petugas Kesehatan di Seluruh Pos Pam Mudik 2023

    Bandar Lampung (SL)-Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Lampung mensiagakan 1.404 tenaga kesehatan (Nakes) untuk berjaga pada musim arus mudik Idul Fitri 2023. Para petugas kesehatan itu nanti juga ditempatkan di Pos PAM Lebaran yang ada di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

    Kepala Diskes Provinsi Lampung, Reihana, mengatakan nantinya untuk seluruh bertugas kesehatan bertugas dengan dibagi menjadi tiga shift. “Ada enam petugas di setiap posko mudik,” kata Reihana, Senin 3 April 2023.

    Menurut Reihana, enam petugas kesehatan  terdiri dari sopir ambulans, perawat, bidan, dokter, promosi kesehatan (promkes), hingga surveilans.

    Reihana menyebutkan ada 78 posko yang didirikan oleh Diskes untuk melayani para pemudik yang tersebar di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. “Seluruh posko tersebut baru beroperasi pada tanggal 16-30 April 2023,” katanya.

    Tugas dari petugas kesehatan adalah nantinya melayani pemudik yang singgah. Mulai dari periksa, sosialisasi, hingga pelayanan kesehatan lainnya. “Selain itu layanan vaksinasi di kabupaten/kota juga disediakan vaksin dosis ketiga (booster),” jelasnya.

    Sementara itu, 78 posko yang disediakan antara lain di Bandarlampung sebanyak 9, Pesawaran 8, dan Lampung Selatan 13, Kota Metro 1, Lampung Tengah 7, Lampung Utara 3.

    Lalu, Lampung Barat 4, Pesisir Barat 8, dan Tulang Bawang Barat 8. Berikutnya, Mesuji 1, Tulang Bawang 4, Tanggamus 2, Pringsewu 3, Lampung Timur 5, dan Waykanan 2. (Red)

  • Jalur Pemudik Motor Tujuan Sumatera Idul Fitri 1444 H Dialihkan

    Jalur Pemudik Motor Tujuan Sumatera Idul Fitri 1444 H Dialihkan

    Serang (SL)-Pemerintah berencana mengalihkan jalur penyebrangan khusus Pemudik motor tujuan Sumatera ke Pelabuhan Ciwandan Bogor menuju Pelabuhan Panjang Lampung. Artinya, mudik Idul Fitri tahun 2023 ini para pemudik tak lagi melalui Pelabuhan Merak seperti biasanya.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo menyebutkan rencana pengalihan khusus Pemudik motor tujuan Sumatera tersebut, pihaknya masih menunggu kebijakan teknis dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI.

    Pada arus mudik Lebaran tahun ini, Kemenhub juga melakukan perubahan perjalanan kereta api menuju Pelabuhan Merak. Mulai H-7 Lebaran, perjalanan kereta api tidak lagi sampai ke Stasiun Pelabuhan Merak. Pemberhentian terakhir adalah di Stasiun Kota Cilegon. Para penumpang kereta api akan diangkut ke Pelabuhan Merak menggunakan mobil.

    “Tujuannya menghindari penumpukan kendaraan di perlintasan kereta api di gerbang Pelabuhan Merak,” ujarnya.

    Menurut Kepala Dishub Banten itu, jumlah pemudik pada Idul Fitri 1444 H diperkirakan meningkat sekitar 6 persen. Dishub mengantisipasi kemungkinan terjadi kemacetan di sejumlah titik di sepanjang jalur mudik di Provinsi Banten. (Red)

  • Layak Diusulkan Kembali, Ini Hasil Kinerja Al Muktabar Selama Jadi Pj Gubernur Banten

    Layak Diusulkan Kembali, Ini Hasil Kinerja Al Muktabar Selama Jadi Pj Gubernur Banten

    Banten (SL)-Tersiarnya surat Kemendagri terkait usulan Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang baru masih menjadi perbincangan hangat segala lini terutama publik Banten. Tentunya, Pj Gubernur yang akan diusulkan mempunyai harapan besar bagi masyarakat Banten ke depan.

    Seperti diketahui, saat ini Pj Gubernur Banten masih dijabat Al Muktabar yang hampir 10 bulan menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah Pusat.

    Bahwa sebagai Pj Gubernur, Pemerintah Pusat tentunya juga mengamanatkan tugas tugas utama apa saja yg harus dicapai oleh seorang Pj. Gubernur.

    Oleh karena itu, Kemendagri menyampaikan pencapaian dari tugas yang diamanahkan kepada Al Muktabar dalam kurun 10 bulan menjabat. Adapun tugas dan pencapaian Al Muktabar selama menjabat Pj Gubernur Banten sebagai berikut :

    Menjaga stabilitas pemerintah, menjaga lingkungan politik tetap stabil meski akan ada Dinamika, hanya saja relatif terkendali.

    Kemendagri menilai sebagai Pj Gubernur, Al Muktabar telah melaksanakan tugas utama ini dengan baik. Selama hampir 1 tahun ini, Mendagri menganggap situasi politik Banten relatif terkendali. Meski masih terjadi pro dan kontra, tetapi relatif terkendali.

    Selain itu, kebebasan berpendapat selama ini terjaga yg dibuktikan dengan adanya dinamika pandangan publik yg berbeda pada kinerja Pj Gubernur Banten selama ini. Hal ini menjadi cermin bahwa kehidupan demokrasi di Banten berjalan dengan baik.

    Tentu saja geliat publik tersebut perlu dimaknai sebagai fenomena yg menggembirakan, bahwa iklim demokrasi di Banten berlangsung dengan suasana stabilitas politik yg kondusif serta penuh semangat dan gotong royong.

    Selanjutnya arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, tugas utama lainnya adalah Pengendalian Inflasi.

    Pengendalian Inflasi

    Kemendagri mengungkapkan di masa Pj Gubernur Al Muktabar, terhitung mulai Mei 2022 sampai Agustus 2022, Banten masuk 10 besar kategori provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi. Sehingga pemerintah pusat memberi hadiah berupa dana insentif sebesar Rp10,3 miliar.

    Masih dalam pengendalian inflasi, pada akhir tahun 2022 Banten berada di peringkat ke-5 Nasional untuk inflasi tahun ke tahun dengan angka 4,56 persen, lebih rendah dari Inflasi nasional sebesar 5,51 persen.

    Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrim dan Stunting

    Berdasarkan pernyataan Menko PMK RI bahwa salah satu praktik baik percepatan penurunan stunting salah satunya adalah Provinsi Banten.

    Berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) bahwa prevelensi stunting di Banten tahun 2021 adalah sebesar 24,5 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 20 persen hingga 4,5 persen.

    Sementara kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten rata-rata sudah di bawah satu persen dan angka tersebut sudah sangat rendah.

    Pengelolaan APBD

    Di masa Al Muktabar sebagai Pj Gubernur, Provinsi Banten berhasil meraih tiga penghargaan dalam pengelolaan keuangan, dalam satu tahun anggaran yakni,
    1. Kinerja Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) TA. 2022
    2. Pengelolaan fiskal tertinggi TA. 2022
    3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2022

    Diketahui, penghargaan tersebut diberikan Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Banten.

    Di luar pencapaian tugas utama Pj Gubernur tersebut, Provinsi Banten di era Al Muktabar pernah mendapat penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Pusat dan Pembenahan Bank Banten sebagai provinsi terinformatif di Indonesia.

    Bahwa berdasarkan evaluasi Kemendagri terhadap kinerja Pj Gubernur pada Desember 2022 Pj Gubernur Banten berpredikat Cukup. Bukti faktual tentang kinerja Pj Gubernur ini, membuktikan Al Muktabar telah bekerja dengan keras selama ini.

    Sementara itu, terkait capaian Pj Gubernur yang belum terpublikasikan, Kemendagri memakluminya. Justru kekhawatiran timbul dari pihak-pihak yang berniat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai gendut kekurangan.

    Dengan kinerja yang selama ini diperbuat, maka Kemendagri merekomendasikan Al Muktabar sebagai salah satu nama yang diusulkan untuk Pj Gubernur Banten periode 1 tahun mendatang.

    Rekomendasi Kemendagri tersebut perlu dipertimbangkan, mengingat program kerja dan APBD tahun 2023 yang disusun bersama DPRD Banten sebelumnya di saat Al Muktabar menjabat Pj Gubernur Banten. (Suryadi)

  • Surat Usulan Calon Pj Gubernur Banten Beredar ke Publik, Al Muktabar Dianggap Paling Layak

    Surat Usulan Calon Pj Gubernur Banten Beredar ke Publik, Al Muktabar Dianggap Paling Layak

    Banten (SL)-Publik Banten dihangatkan dengan berita beredarnya Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023, perihal usul nama calon Penjabat (Pj) Gubernur.

    Hal tersebut pun mendapatkan sorotan dari Moch Ojat Sudrajat, di mana menurutnya surat tersebut seharusnya hanya untuk kepentingan Internal saja, akan tetapi disayangkan beredar secara utuh di publik.

    Ojat pun mengungkapkan, hal yang menarik dari surat ini adalah terkait mekanisme usulan Pj Gubernur Banten dilakukan melalui DPRD Banten, seperti di DKI Jakarta, yang berbeda dengan saat pertama kali dilakukan di bulan Mei 2022 yang lalu.

    “Kemendagri meminta 3 nama dan 3 nama itu bisa orang yang sama atau orang yang berbeda. Maka pendapat saya orang yang sama pada Surat Kemendagri itu adalah Pj Gubernur Banten yang saat ini menjabat (Al Muktabar, red),” kata Moch Ojat.

    Dengan demikian menurutnya, Pj. Gubernur Banten yang saat ini menjabat memiliki peluang untuk diusulkan oleh DPRD Banten, “Oleh karena itu hal ini juga disampaikan ke publik. Terlepas dari ada yang suka atau tidak suka dari gaya kepemimpinan Pj Gubernur Banten saat ini” katanya.

    Moch Ojat Sudrajat pun mengutarakan beberapa alasan, yang menjadi pertimbangan layaknya Pj. Gubernur Banten saat ini diusulkan kembali oleh DPRD Banten, adapun alasan objektif-nya adalah :

    1. Pj. Gubernur Banten saat ini adalah Pejabat Eselon I di Pemprov Banten.

    2. Pj. Gubernur Banten saat ini yang tahu situasi dan kondisi baik ekonomi, sosial, politik dan lain lain di Provinsi Banten saat ini.

    3. APBD Banten 2023 disusun dan disahkan di era Pj. Gubernur Banten menjabat sehingga sangat memahami program kerja yang harusnya dilakukan.

    4. Mengingat pasca Idul Fitri tahun 2023 ini tensi politik akan menghangat bahkan cenderung akan memanas menjelang Pemilu Serentak 2024 nanti.

    “Sedangkan untuk 2 nama lainnya, mungkin dapat dipertimbangkan dari Pejabat Kementerian dan Kepolisian atau TNI yang memenuhi syarat formal, dan yang mengenal betul karakter Provinsi Banten,” pungkasnya. (Suryadi)

  • Pegawai Rutan Jambe Tangerang Terlibat Peredaran Narkoba Kongsi Dengan Napi

    Pegawai Rutan Jambe Tangerang Terlibat Peredaran Narkoba Kongsi Dengan Napi

    SERANG (SL)-Oknum pegawai Keamanan Rumah Tahanan (Rutan)Kelas I Tangerang, Jambe, Kabupaten Tangerang berinisal IC (25) diduga terlibat peredaran narkoba melibatkan Narapidana. Dia ditangkap Tim Direktorat Narkoba Polda Banten terkait peredaran narkoba jenis ganja, Minggu, 26 Maret 2023.

    Baca: Pelapor Kasus Penipuan Modus Penerimaan AKPOL Rp1,8 Miliar Dapat Teror Orang Mengaku Jenderal Mantan Kapolda Lampung?

    Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Suhermanto membenarkan hal tersebut. Oknum pegawai Rutan inisial IC itu sebagai perantara jual beli narkotika golongan I jenis ganja untuk seseorang narapidana berinsial, BI yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO). “IC yang berperan sebagai perantara jual beli narkotika golongan I jenis ganja untuk BI (DPO),” kata Suhermanto dalam keterangannya, Minggu, 26 Maret 2023.

    Menurut Suhermanto penangkapan bermula dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang dikirim melalui paket ekspedisi JNT.

    Atas dasar laporan itu, pihaknya melakukan penyelidikan ke rumah yang bakal dikirimkan paket tersebut. “Tim opsnal melakukan pengecekan dan penggeledahan di TKP rumah IC dan ditemukan paket dengan bungkus warna kuning yang diduga berisi ganja di atas meja ruang tamu yang disimpan oleh HN (istri terduga pelaku),” ucapnya.

    HN, istri IC menerangkan bahwa paket tersebut milik suaminya yaitu IC yang pada saat penggeledahan sedang melaksanakan tugas jaga di Rutan Kelas I Tangerang.

    Kemudian, setelah dari rumah IC, kata Suhermanto, petugas bersama HN ke Rutan Jambe, Kabupaten Tangerang. Tujuannya untuk menangkap terduga pelaku. “IC ditangkap, kemudian menurut keterangan terduga IC bahwa paket ganja tersebut adalah pesanan Sdr. BI yaitu Warga Binaan di Rutan Kelas I Tangerang,” ujarnya.

    IC dan barang bukti telah di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. “Di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten guna dilakukan proses lanjut,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tangerang, Akhmad Zaenal Fikri mengatakan pihaknya akan menindak tegas oknum pegawainya yang terlibat peredaran Narkoba. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam memberantas narkoba. “Siapapun yang terbukti terlibat baik menggunakana atau mengedarkan narkoba akan diberikan tindakan tegas, baik secara administratif maupun hukum,” kata Fikri.

    Fikri menyampaikkan siap bekerjasama dengan kepolisian untuk mengungkap dan mendukung kasus ini. Ia juga mengaku akan memgevaluasi terkait keamanan di tempatnya, agar tidak ada lagi kejadian serupa.

    “Sekali lagi ini adalah bukti komitmen kami tidak main-main dan sangat mendukung dan melaksanakan segala Tindakan pemberantasan narkoba dan juga mengevaluasi dan semakin memperketat keamanan dan lalu lintas petugas maupun pengunjung yang memasuki area Rutan Kelas I Tangerang,” tutupnya. (red)

  • Dirjen Bina Keuda Kemendagri Lakukan Monev Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi di Cilegon

    Dirjen Bina Keuda Kemendagri Lakukan Monev Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi di Cilegon

    Cilegon (SL)-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong dan memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi sejak awal tahun. Upaya itu dilakukan salah satunya dengan menurunkan tim ke Kota Cilegon untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

    Tim Kemendagri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon di Hotel Aston Boutique Cilegon, Banten, Sabtu 18 Maret 2023. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan tim teknis dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri.

    Dalam sambutannya, Fatoni mengungkapkan tujuan kunjungannya kali ini dalam rangka mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun. Selain itu juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya.

    Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 diketahui di posisi paling rendah dibandingkan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya juga berada di urutan ke-17 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar.

    Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon juga berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.

    “Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fatoni.

    Fatoni juga mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon berada di urutan tertinggi secara nasional.

    “Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional,” ucap Fatoni.

    Menurutnya, keberhasilan pencapaian realisasi APBD juga sangat bergantung pada leadership. Hal ini baik leadership dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja.

    “Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi,” kata Fatoni.

    Selain itu, Fatoni menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggejot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan.

    Lebih lanjut, Fatoni menyebut, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi.

    “Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkas Fatoni.

    Sebagai informasi, hadir pada kegiatan tersebut Wali Kota Cilegon, Asisten Setda Kota Cilegon, Staf Ahli Wali Kota Cilegon, seluruh Kepala SKPD Kota Cilegon, Sekretaris OPD, jajaran pejabat Kota Cilegon, serta Camat dan Lurah se-Kota Cilegon. (Red)

  • Kejati Tahan Tiga Pegawai Jaksa Keuangan Kejari Bandar Lampung

    Kejati Tahan Tiga Pegawai Jaksa Keuangan Kejari Bandar Lampung

    Bandar Lampung (SL)-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung akhirnya menahan tiga PNS Kejari Bandar Lampung dalam dugaan kasus korupsi markup tunjangan kinerja (Tukin) pegawai Kejari Bandar Lampung tahun 2021-2022. Mereka yang ditahan adalah Bendahara Pengeluaran LN, Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNBP Kejaksaan BR, serta Operator SIMAK BMN berinisial SR.

    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin mengatakan, ketiganya ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung, Way Huwi, Lampung Selatan. “Suka tidak suka. Mau tidak mau, kami harus segera melakukan penahanan pada ketiganya,” ujar Hutamrin, Selasa 14 Maret 2023.

    Diketahui, ketiga ASN diduga melakukan mark up besaran Tukin beberapa pegawai Kejari Bandar Lampung. Setelah uang masuk ke rekening pegawai, lalu uang ditarik secara otomatis berdasarkan surat permintaan penarikan/pengembalian kepada pihak bank yang masuk ke rekening pribadi LN. Kemudian, secara sistematis mengajukan tunjangan kinerja ke rekening bank yang sudah tidak digunakan lagi untuk menerima tukin.

    Sebelumnya tunjangan dibayarkan melalui rekening BNI, namun sejak Maret 2022, tujangan dibayarkan ke Bank Mandiri. Namun pengajuan ke rekening BRI tetap dilakukan (double klaim). Kemudian mereka mengajukan tunjangan Kinerja ke bill BRI yang tidak digunakan untuk menerima pembayaran tukin, melainkan untuk menerima pembayaran gaji .

    Dari hasil audit oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung,terdapat kerugian negara mencapai Rp4.124.352.470. Rinciannya, LN menikmati Rp3.171.872.638, kemudian BR Rp313.812.300, dan SR Rp586.752.300. “Sudah ada pengembalian kerugian negra sekitar Rp960 juta, dan ada beberapa pegawai yang sukarela memulangkan,” kata Hutamrin.

    Para terdakwa disangkakan  pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

    Ditetapkan Tersangka

    Sebelumnya, tiga pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung ditetapkan tersangka korupsi dana tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp1,8 miliar sejak tahun 2021 hingga 2022. “Setelah kami lakukan gelar perkara, kami meningkatkan penyidikan perkara ini ke penyidikan khusus serta menetapkan tiga tersangka, yakni LN, BR, dan SR,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung, Hutamrin di Bandar Lampung, Senin 20 Februari 2023 lalu.

    Hutamrin membeberkan status ketiganya di Kejari Bandar Lampung yakni, LN sebagai bendahara pengeluaran, BR sebagai kaur kepegawaian, keuangan, dan PNBP, serta SR sebagai operator SIMAK BMN yang diperbantukan sebagai pembuat daftar gaji. Dalam tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) tersebut, lanjut dia, negara mengalami kerugian sebesar Rp4.124.352.470 dengan rincian tersangka LN merugikan negara sebesar Rp3.171.872.638, BR Rp313.812.300, dan SR Rp586.752.300.

    “Perbuatan ketiga tersangka ini melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata dia.

    Hutamrin menambahkan pada perkara tersebut, ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Untuk tersangka LN berperan melakukan penggelembungan dana tukin pegawai Kejari Bandar Lampung yang dikirimkan ke rekening dan kembali menariknya untuk dimasukkan ke rekening pribadinya.

    Sedangkan tersangka BR berperan mengajukan pembayaran tukin yang semula melalui rekening Bank BNI ke Bank Mandiri sehingga ada pembayaran dobel, sedangkan tersangka SR mengajukan dana tukin ke Bank BRI.

    Sebelumnya, Kejati Lampung telah memeriksa seluruh pegawai dan jaksa di Kejari Bandar Lampung mengecek kebenaran pernyataan pelaku yang mengaku sempat tidak menarik dari rekening jaksa dan pegawai. Pemeriksaan tukin ke rekening setiap jaksa dan pegawai Kejari Bandar Lampung kisaran Rp3 juta hingga puluhan juta rupiah.

    Tiga oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung diduga telah melakukan tindak pidana korupsi tunjangan kinerja (tukin) atau remunerasi pegawai senilai Rp1,8 miliar. Indikasi tindak pidana korupsi di Kejari Bandar Lampung itu sendiri berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) bidang pengawasan terkait pemotongan tukin atau remunerasi pegawai Kejari Bandar Lampung yang dilakukan pegawai bagian keuangan Kejari Bandar Lampung.

    Modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi tersebut dengan cara penggelembungan besaran tukin beberapa pegawai Kejari Bandar Lampung. Setelah uang gaji tersebut masuk ke rekening pegawai yang dimaksud, kemudian langsung dilakukan penarikan atau pendebetan secara otomatis pada hari yang sama berdasarkan surat permintaan penarikan atau pengembalian kepada pihak bank yang dibuat kaur keuangan dengan mengatasnamakan Kepala Kejari Bandar Lampung. (Red)