Sinarlampung

Kategori: Banten

  • Wajib Tahu Latar Belakang Septo Kalnadi Kandidat Terkuat Plt Sekda Banten

    Wajib Tahu Latar Belakang Septo Kalnadi Kandidat Terkuat Plt Sekda Banten

    Banten (SL)- Belakang beredar dua nama kuat sebagai kandidat Plt Sekda Banten, salah satunya ialah Septo Kalnadi. Meski namanya sebagai kandidat terkuat, nampaknya publik harus mengetahui profil dan latar belakang dari kadidat terkuat itu, berikut biodata yang berhasil dihimpun.

    Septo Kalnadi lahir pada 16 September 1968, memulai karirnya pada 1 April 1989 dengan menjadi CPNS. Setelah nasib baik menghampirinya menjadi seorang abdi negara. Merangkak dari staf di kelurahan, Septo Kalnadi mengabdi di empat pemerintahan yakni Pemkot Bandung, Pemkab Serang, Pemkot Cilegon, dan Pemprov Banten.

    Septo Kalnadi kemudian memulai jabatan sebagai Kasubsi Pembangunan dan Lingkungan, perjalanannya berlanjut menjadi Pemeriksa Pajak Itwil Pemkab Serang pada 1997. kemudian dirinya pindah tugas ke Kota Cilegon sebagai Kasubag TU Pimpinan dan Keuangan Bagian Umum Setda Pemkot Cilegon pada 1999.

    Dari sini karirnya melonjak, dengan ditunjuk menjadi Kabag Umum Setda Pemkot Cilegon pada 2003 dan dimutasi menjadi Kabag Keuangan Setda Pemkot Cilegon pada 2005.

    Dua tahun kemudian, Septo Kalnadi kembali dimutasi menjadi Kepala Bidang Pembiayaan Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) Cilegon. Tak sampai dua tahun, Septo Kalnadi ditunjuk menjadi Plt Kepala BPKD berganti nama menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Cilegon pada pada 2008.

    Sampai akhirnya didefinitifkan dan menjabat Kepala DPPKD Kota Cilegon sampai 2018, kemudian dimutasi menjadi Staf Ahli Wali Kota Cilegon 2013-2015. Dari sini Septo Kalnadi memutuskan untuk mengikuti lelang jabatan Sekretaris KPU Banten dan terpilih hingga pada 2015.

    Diketahui, Septo Kalnadi saat ini menjabat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Banten dan nasib abik itu nampaknya akan menghampirinya dengan namanya (Septo Kalnadi-Red) disebut-sebut satu dari tiga nama kandidat Plt Sekda Banten dan masuk dari dua nama terkuat, untuk menggantikan M Tranggono yang dikabarkan dievaluasi setelah 6 bulan menjabat.

    Biodata :

    Nama    : Septo Kalnadi

    Tanggal Lahir : 16 September 1968

    Istri : Dra. Hj. Teten Yeni

    Anak:

    1. Thariq Giyats Elnino

    2. Saefa Faris Setya

    Itulah profil biodata Septo Kalnadi, salah satu kandidat terkuat Plt Sekda Banten. (Suryadi/Red)

  • GANN Berikan Edukasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja Pada Siswa

    GANN Berikan Edukasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja Pada Siswa

    Pandeglang (SL)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten dan DPC Pandeglang Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja di SMK Negeri I Pandeglang. Jumat, 18 November 2022.

    Hadir dalam kegiatan, Ketua DPD GANN Provinsi Banten Durahman beserta Ketua Srikandi H. Euis, dan Seketaris Indra, Ketua DPC GANN Pandeglang M. Johan Saputra, para dewan guru, dan peserta didik SMKN Pandeglang yang jadi objek kegiatan tersebut.

    Ketua GANN Banten, Durahman mengatakan,
    pemberian edukasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja sangat penting dilakukan sedini mungkin. Hal itu guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

    “Para pelajar wajib diberikan pengetahuan atau edukasi tentang bahaya Narkoba agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak nanti nya jadi korban Narkoba,” kata Durahman.

    Di tempat yang sama, Ketua GANN Pandeglang, M. Johan Saputra mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab bersama menjaga generasi muda terutama para pelajar agar terhindar terhadap hal-hal yang negatif.

    “Selain memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, kita juga mengimbau kepada para siswa agar tidak ikut-ikutan dengan aksi-aksi tawuran yang belakangan ini sering terjadi. Karena baik narkoba, tawuran atau hal apapun yang dilarang oleh hukum negara dan agama, pasti akan merugikan diri sendiri,” imbaunya.

    Ia menambahkan, para pelajar adalah calon-calon pemimpin dan generasi penerus bangsa. Maka itu,
    pelajar harus pandai-pandai menjaga semua hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Penting lagi, menjaga cita-cita sampai terwujud sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang banyak.

    “Jangan rusak cita-cita, sayangi orang tua kalian yang sudah berjibaku membiayai agar dapat sekolah guna mencapai cita-cita. Ikuti arahan guru, karena di sekolah menjadi tanggung jawab guru sebagai pengganti orang tua. Berikan prestasi yang terbaik untuk nama baik sekolah, daerah dan negaramu. Jadilah pelajar yang berakhlaktul kharimah yang di dambahkan orang tua, guru dan negara,” saran Johan. (Suryadi)

  • Bosan Dibohongi, Ratusan Nelayan Demo PT Gandasari Energy Minta Andi Wibowo dan David Rahardian Ditangkap Terkait Reklamasi Ilegal

    Bosan Dibohongi, Ratusan Nelayan Demo PT Gandasari Energy Minta Andi Wibowo dan David Rahardian Ditangkap Terkait Reklamasi Ilegal

    Bojonegara (SL)-Ratusan masyarakat nelayan dari desa Bojonegara, Karang Kepuh dan desa Margagiri menggelar aksi damai ke kantor PT Gandasari Energi dengan sejumlah tuntutan. Kamis, 17 November 2022.

    Dalam aksi damai, tampak masa gabungan para nelayan itu membentangkan spanduk bertuliskan “Tangkap dan adili reklamasi ilegal Andi Wibowo pecat dan singkirkan David Rahardian”. Selain itu mereka juga meminta reklamasi dikembalikan menjadi laut seperti sedia kala agar masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dapat mencari ikan.

    Nelayan yang datang melalui jalur laut dengan kapal nelayan dan berjalan kaki sepanjang 5 km itu merasa sedikit kecewa. Pasalnya, setibanya di kantor PT Gandasari Energi, tidak ada satupun pihak manajemen yang menemui mereka.

    Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi, yakni menuntut kompensasi sesuai dengan surat perjanjian antara PT Gandasari energi dengan para nelayan. Dikatakan, pihak perusahaan tersebut sudah sering berjanji namun tidak ditepati oleh pihak perusahaan. “Kami nelayan jangan di tipu. Tolong petinggi-petinggi PT Gandasari energi, uang kompensasi itu kecil kalian sudah ratusan miliar mengeruk hasil dari desa kami,” teriak pendemo.

    Masa juga mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dan akan menerjunkan lebih banyak masa lagi jika pihak PT Gandasari Energi tidak memenuhi janjinya kepada para nelayan. “Kami akan bawa anak istri agar pihak PT Gandasari melihat kesengsaraan kami akibat reklamasi yang dilakukan,” kata masyarakat nelayan di aksi demonya.

    “Kami dibohongi dan kami minta aparat penegak hukulh menangkap para petinggi PT Gandasari energi. Jangan menginjak-nginjak nelayan. Jangan mentang-mentang kami orang susah di bohongi terus. Kami nelayan se-Kabupaten Serang ada tiga ribu dan akan turun aksi demo di PT Gandasari energy di desa Bojonegara ini,” teriak mereka lagi.

    Hingga berita ini diturunkan, Direktur PT Gandasari Energi, David Rahardian tidak memberi tanggapan dan membalas pesan singkat media saat dimintai konfirmasi terkait tuntutan aksi demo tersebut.

    Pantauan di lokasi, aksi masa terlihat dikawal aparat dari polsek Bojonegara dan tampak hadir ketua HNSI Kabupaten Serang Chaerul Chaniago beserta sektetaris HNSI Kabupaten Serang. (Red)

  • Tiga Pabrik Besar Diisukan Bakal Hengkang dari Banten, Moch Soleh: Cari Solusi Bukan Saling Menyalahkan

    Tiga Pabrik Besar Diisukan Bakal Hengkang dari Banten, Moch Soleh: Cari Solusi Bukan Saling Menyalahkan

    Banten (SL)-Publik Banten diramaikan terkait isu akan hengkangnya tiga pabrik besar di Provinsi Banten ke provinsi lain. Informasi yang belum jelas kebenarannya itu sempat ramai di media online baik lokal maupun nasional.

    Salah satu tokoh Banten, Moch Soleh menyoroti ramainya pemberitaan yang masih simpang siur itu. Dia menegaskan, terkait isu tiga pabrik besar di Banten yang dikabarkan akan mendirikan atau sudah mendirikan pabrik di Provinsi Jawa Tengah, menurutnya adalah hak progratif manajemen perusahan itu sendiri.

    “Adapun ramai di permasalahkannya pernyataan Kadisnaker provinsi banten, seharus kita sebagai masyarakat mencermati tata bahasanya. Dalam pernyataan kadisnaker itu mengatakan bahwa kalau pabrik-pabrik ini hengkang (pindah). Jadi menurut hemat saya itu menjadi suatu hal wajar, karena sebagai kepala dinas tenaga kerja beliau terlebih dahulu melakukan antisipasi,” kata dia. Rabu, 16 November 2022.

    Soleh menuturkan, sebagai masyarakat Serang, dirinya juga sepakat dengan sikap dan pernyataan Kadisker Banten. Karena menurutnya apa yang disampaikan Kadisker sebagaimana dimaksud, adalah sebagai upaya antisipasi dalam membantu masyarakat. “Yang dalam pepatah lama disebut sedia payung sebelum hujan,” imbuhnya.

    Terkait program pelatihan kerja dan menyiapkan lapangan pekerjaan yang direncanakan Disnaker, dikatakan soleh, sudah menjadi kewajiban dinas terkait untuk membantu masyarakatnya sesuai bidang.

    “Beliau tidak bilang hengkang (pindah) atau akan hengkang. Tapi kadisnaker bilang kalau hengkang maka angka pengangguran di provinsi banten akan bertambah. Makanya kadisnaker mengambil langkah cepat dan baik untuk membantu masyarakat Banten yaitu dengan melakukan pembinaan kerja dan usaha. Apabila terjadi atau hengkang, maka Banten tetap terjaga dari angka pengangguran yang cukup besar,” terangnya.

    Dia juga menilai, gagasan yang dikeluarkan Kadisnaker adalah hal yang bagus. “Menurut hemat saya sebagai masyarakat Banten, apa yang di gagas kadisnaker adalah gagasan yang sangat bagus demi masyarakar banten. ini menurut saya, Kan penilaian orang berbeda-beda,” ucap Soleh.

    Disamping itu, Moch soleh juga menyayangkan peryataan PJ Gubermur Banten Al Muktabar di media pada tanggal 15 November 2022 lalu yang terkesan memojokkan bawahannya.

    “Saya melihat kurang bijak, seorang pimpinan selalu melimpahkan kesalahan dan memojokan bawahan. Jika kesalahan itu ada pada pimpinan selalu saja dituduhkan ke bawahan. Mestinya sebagai pemimpin harus tegak lurus karena seburuk apapun bawahan tetap harus diayomi,” pesannya.

    Pria yang juga Ketua FBB itu juga menegaskan,
    mulai saat ini dan ke depan tidak ada lagi saling menyalahkan satu sama lain. Baik pimpinan maupun bawahan sudah saatnya intropeksi diri dan bersatu membangun Banten.

    Kemudian terkait siapa saja yang akan terpilih jadi PLT atau PLH Sekda Banten, sudah menjadi hak progratif Pj Gubernur Banten. Sebagai masyarakat hanya bisa melihat, menilai dan merasakam hasil kerjanya.

    “Mudah-mudahan yang terpilih, figurnya pas dan dapat membantu PJ Gubernur membangun dan mensejahterakan masyarakat Banten. Dan terpenting bisa mengayomi bawahan yaitu OPD yang ada. Sehingga suasana Provinsi Banten menjadi nyaman dan aman,” tutup Moch Soleh.(Red)

  • Carut Marut Dana Kompensasi Nelayan HNSI Kabupaten Serang Ancam Cabut Dukungan PT Gandasari Energy

    Carut Marut Dana Kompensasi Nelayan HNSI Kabupaten Serang Ancam Cabut Dukungan PT Gandasari Energy

    Serang (SL)- Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Serang Haerul Chaniago meminta Owner dan Direktur PT Gandasari Energy bertanggung jawab atas beredarnya pemberitaan beberapa hari yang lalu terkait kompensasi kepada masyarakat nelayan.

    Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Serang, Haerul Chaniago mengatakan ramainya pemberitaan pemberian konpensasi ke masyarakat nelayan oleh PT Gandasari Energy membuat suasana semakin tidak jelas.

    Sebab dengan adanya pemberitaan yang ditayangkan oleh media online tersebut yang mana, David Kahardian sebagai Direktur dan Andi Wibowo selaku owner PT Gandasari Energy diduga membuat suatu opini yang berdampak kerugian terhadap masyarakat nelayan setempat.

    “Atas beredarnya pemberitaan tersebut, owner dan Direktur PT Gandasari Energy harus bertanggung jawab atas kabar pemberian konpensasi terhadap masyarakat nelayan,” kata Haerul Chaniago, saat memimpin rapat pengurus HNSI Kabupaten Serang, Senen 14 November 2022.

    Menurut Haerul Chaniago, berdasarkan hasil rapat Senen 14 November 2022, maka dengan adanya isu serta ketidak jelasan dari PT Gandasari Energy terhadap hak masyarakat nelayan, dan carut marutnya dana kompensasi dari PT Gandasari Enegy untuk masyarakat Nelayan di Bojonegara, Desa Margagiri dan Desa Karang Kepuh di kabupaten Serang itu, membuat masyarakat nelayan akan melakukan pencabutan semua dukungan kepada PT Gandasari Energy.,” katanya.

    “Pemcabutan dukungan ke PT Gandasari Energy itu karena PT Gandasari Energy tidak menepati surat Peryataan bersama antara masyarakat nelayan bersama PT Gandasari Energy yang sudah di sepakati baik itu dana konpensasi untuk nelayan, dana kesejahteraan bulanan nelayan serta pembuatan tempat pelelangan ikan ( TPI ) di tiga desa tersebut.” lanjut Haerul Chaniago.

    Haerul Chaniago didampingi pengurus HNSI Kabupaten Serang dan pengurus ranting HNSI Bojonegara mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat kami pengurus HNSI,dengan adanya carut marut serta banyaknya keluhan dari masyarakat nelayan. “Semua  yang ada dalam surat peryataan bersama antara PT Gandasari Energy dan masyarakat nelayan tidak ada yang tetealisasi. Artinya pihak PT Gandasari Energy sudah wan prestasi,” katanya.

    Jadi, lanjut Haerul Chaniago, disimpulkan keputusan bahwa pengurus HNSI Kabupaten dan Ranting, dewan HNSI dan Rukun Nelayan Desa karang Kepuh serta advokad HNSI Ranting Bojonegara serta desa Margagiri bersama masyarakat Nelayan, akan mencabut semua dukungan yang telah di berikan ke PT Gandasari Energy.

    “Disebabkan PT Gandasari Energy sudah membohongi masyarakat nelayan,masyarakat nelayan hanya di berikan janji-janji manis saja namun semua janjinya tidak terealisasi,” Tegasnya

    Konpensasi berdasarkan surat peryataan bersama masyarakat nelayan dengan PT Gandasari Energy pada tanggal 12 April 2022 tertuang senilai besaran Desa karang Kepuh Rp.170 juta, Margagiri sebeaar Rp200 juta. Sedangkan
    Bojonegara 300 juta. “Adapun kekurangannya yaitu Rp180 juta desa Pangsoran, untuk desa Karang Kepuh Rp102 jutam dan desa Margagiri Rp110 juta,” katanya, (Suryadi)

  • Geram Ruminah Tak Tersentuh Program Bantuan Pemerintah, Aktivis dan DPRD Minta Kinerja Dinsos Pandeglang Dievaluasi

    Geram Ruminah Tak Tersentuh Program Bantuan Pemerintah, Aktivis dan DPRD Minta Kinerja Dinsos Pandeglang Dievaluasi

    Pandeglang (SL)-Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat geram dengan adanya warga yang mengalami kelumpuhan yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bahkan tidak tersentuh oleh bantuan dari pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Saya sangat kecewa, untuk itu kinerja Dinas sosial harus di evaluasi. Mulai dari perangkat di lapangan juga harus di evaluasi, TKSK juga pasti tau kondisi masyarakat mana yang benar-benar harus mejadi prioritas,” kata Habibi, Senin 14 November 2022.

    Menurut dia, warga miskin seperti Ruminah sudah seharusnya menjadi prioritas, karena selain bantuan sosial, bersangkutan juga membutuhkan pelayanan kesehatan dari pemerintah.

    “Tim dari Dinsos harus segera turun ke lapangan, untuk memastikan persyaratan administrasi kependudukannya. Kalau belum punya ya harus dibantu. Persyaratan Administrasi harus lengkap, agar berbagai bantuan pemerintah bisa didapatkan. Karena warga semacam harus menjadi prioritas. Tidak ada alasan lagi, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah,” tutur Habibi.

    Sementara itu, Aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Lik menduga adanya kasus semacam ini di Kecamatan Cikedal membuktikan bahwa kinerja para petugas TKSK lemah. Padahal sudah jelas Ruminah mengalami lumpuh sejak kecil, harusnya ia sudah terdata dengan rapi di Dinas Sosial kabupaten, provinsi bahkan sampai pusat.

    Sangat disesalkan warga seperti Ruminah yang sepatutnya menjadi sasaran pendataan program bantuan pemerintah. Namun hal ini tidak terjadi, malah ditemukan oleh para wartawan bukan petugas dari pemerintah. “Saya harap kerja TKSK di masing-masing kecamatan di evaluasi jangan hanya mendata bantuan-bantuan yang menguntungkan saja,” tegasnya.

    Terpisah, Plt TKSK Kecamatan Cikedal, Ahmad Suari membantah kalau selama ini kinerja petugas TKSK lemah. Dia mengaku dirinya di Kecamatan Cikedal baru satu tahun. Adapun kasus Ruminah ini bukan baru terdata, hasil penelusuran ibu tersebut sudah masuk dalam DTKS dan pernah dapat bantuan sosial saat covid 19 dan saat ini juga dalam proses pengajuan.

    “Setiap turun kelapangan selalu saya sarankan kepada kesra di Desa agar melakukan pendataan. Terkait Ruminah ini, saya yakin oleh petugas TKSK sebelum saya sudah didata dan diajukan namun kalau bantuan itu tentukannya oleh pusat,” ujarnya saat dihubungi.

    Diberitakan sebelumnya, Ruminah (31) warga Kampung Cingenge RT 014, RW 005, Desa Padahayu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, yang mengalami kondisi lumpuh sejak kecil tak tersentuh dan belum mendapat bantuan pemerintah baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH). (Iman)

  • Ruminah Penderita Lumpuh di Cikedal Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah Padahal Sudah Diajukan

    Ruminah Penderita Lumpuh di Cikedal Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah Padahal Sudah Diajukan

    Pandeglang (SL)-Ruminah (31) yang kondisinya mengalami kelumpuhan sejak kecil warga Kampung Cingenge RT 014, RW 005 Desa Padahayu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang tak tersentuh bantuan pemerintah baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Progam Keluarga Harapan (PKH).

    “Belum pernah dapet bantuan dari pemerintah, baik bantuan beras maupun bantua yang lainnya. Padahal katanya warga yang lain mah suka mendapatkan bantuan beras telor, bahkan ada yang dapat bantuan uang juga,” kata Ruminah. Minggu, 13 November 2022.

    Kata dia, dengan kondisinya tersebut susah untuk beraktivitas, bahkan sulit untuk buang air besar dan kecil. Soalnya, di rumahnya tidak memiliki MCK, sehingga harus ke kali ketika mau buang air besar dan kecil.

    “Jarak ke kali sekitar 20 meter, apalagi kalau musim penghujan seperti ini sangat susah. Kalau harapan sih, pengen punya MCK di dalam rumah biar tidak susah ketika ke buang air besar atau kecil, apalagi saya punya anak yang baru berumur 5 tahun setengah,” tuturnya.

    Sementara itu Rakman (34) suami Ruminah mengatakan, bukan tidak mau membuatkan MCK di rumahnya. Tetapi karena tidak memiliki biaya, jangankan memperbaiki rumah untuk kebutuhan makan sehari-hari saja kesulitan.

    “Kerja saya juga hanya mengambil kelapa muda, itu pun kalau ada yang ngajak. Kalau kondisi seperti ini (musim penghujan) sudah tidak bisa mengambil kelapa muda, sehingga tidak ada kerjaan lain,” tuturnya.

    Sementara itu kepala Desa Padahayu, Eman Rajudin membenarkan kalau Ruminah tidak mendapatkan bantuan BPNT ataupun PKH. Untuk itu, pihaknya akan memasukan Ruminah agar bisa mendapatkan bantuan BLT DD.

    “Kami juga sudah ajukan agar bisa mendapatkan bantuan BPNT atau PKH. Tetapi kita juga tidak tahu kenapa sampai sekarang belum menerima bantuan tersebut. Selain itu, kita juga sudah masukan agar bisa mendapatkan bantuan BLT Covid dari provinsi. Tapi kayanya belum keluar juga bantuannya. Kalau tahun depan mah bisa masuk dari desa juga,” ujarnya. (Suryadi)

  • Unjuk Rasa di KP3B Ratusan Masa Pemuda Pancasila Banten Tuntut Oknum DPRD dan Pejabat PRKP Banten Diberhentikan

    Unjuk Rasa di KP3B Ratusan Masa Pemuda Pancasila Banten Tuntut Oknum DPRD dan Pejabat PRKP Banten Diberhentikan

    Banten (SL)- Ormas Pemuda Pancasila wilayah Provinsi Banten melakukan aksi damai ke kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Pemukiman (PRKP) Provinsi Banten di kawasan KP3B, kamis 10 November 2022.

    Kedatangan ratusan masa ormas pemuda pancasila dari MPW Provinsi Banten tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat Banten yang mengkritik dan mengutuk keras atas adanya dugaan kongkalingkong pejabat PRKP Banten dengan salah satu oknum pimpinan DPRD Provinsi Banten didalam mengelola anggaran pemerintah Provinsi Banten.

    Nurjaya Ibo koordinator aksi ormas MPW Pemuda Pancasila Banten dalan orasinya mengqtakan bahwa kami ormas pemuda pancasila sengaja datang ke kantor Dinas PRKP ini dalam rangka memberikan peringatan keras kepada pejabat PRKP ,”Kami mengutuk keras perilaku atas adanya dugaan kongkalingkong dalam mengelola anggaran antara pejabat perkim dengan salah satu oknum pimpinan DPRD Banten,”ujar Nurjaya Ibo dalam orasinya.

    Menurut Nurjaya ibo yang menjadi koordinator aksi damai ormas Pemuda Pancasila di kantor Dinas Perkim KP3B itu, apa yang terjadi merupakan bentuk penghianatan terhadap masyarakat Banten.

    “Anggota DPRD seharusnya melakukan kerja sesuai fungsinya yaitu sebagai pengawasan terhadap kinerja dan jalannya roda pemerintahan provinsi Banten termasuk pengelolaan anggaran hal ini agar menjadikan masyarakat Banten sejahtera, bukannya ikut serta melacurkan diri untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,”kata Nurjaya.

    Dalam orasinya juga Nurjaya ibo menyampaikan bahwa pejabat-pejabat yang berprilaku korup tak pernah habis dan akan merajalela menduduki jabatan-jabatan strategis di Pemerintah Provinsi Banten ini, “Praktek-Praktek Korup terlihat jelas didalam berbagai kegiatan proyek di lingkungan Dinas Perkim Provinsi Banten,terutama di dalam pekerjaan yang diberikan tanpa proses lelqng atau penunjukan langsung,”ujar korlap aksi pemuda pancasila di atas mobil komando pemuda Pancasila Banten.

    “Mereka,Oknum Pejabat Perkim bersama dengan oknum pimpinan DPRD Banten diduga melakukan praktek dengan sistim setoran untuk pengusaha yang ingin mendaoatkan paket pekerjaan di Dinas Perkim,”Tutur Korlap aksi.

    Senada dengan Nurjaya,irvan herdiana menegaskan bahwa pemuda pancasila provinsi Banten sebagai perwujudan pancasila yang berjalan di atas tanah negeri para jawara ini mengecam keras praktek-Praktek korup di Dinas Perkim,”dalam kesempatan ini menegaskan bahwa pemuda Pancasila menuntut agar kepala Dinas Perkim Provinsi Banten untuk segera di pecat dan oknum pimpinan DPRD yang sudah melacur dengan koruptor juga harus di berhentikan,”kata Irvan Herdiana drai pemuda pancasila.

    Irvan herdiana pun menambahkan bahwa jika tuntutan pemuda pancasila tidak di dengar oleh pejabat terkait,maka MPW Pemuda pancasila Banten akan mengerahkan semua anggota pemuda pancasila untuk melakukan aksi damai demi bumi jawara yang kita cintai ini,”Kita Lorengkan KP3B,”Ancam Irvan Hidayat saat orasi di aksi damai di KP3B.

    Ratusan masa ormas Pemuda Pancasila yang menuju kantor Dinas Perkim di kawasan KP3B sempat di halau aparat kepolisian di gerbang KP3B,namun akhirnya masa pemuda pancasila bisa masuk ke dinas perkim provinsi Banten. (Red)

  • Front Banten Bersatu Berharap Sosok Pj Sekda Banten Harus Proporsional, Profesional, Faham Birokrasi Serta Banten

    Front Banten Bersatu Berharap Sosok Pj Sekda Banten Harus Proporsional, Profesional, Faham Birokrasi Serta Banten

    Banten (SL)- Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang diemban M Tranggono akan berakhir pada tanggal 23 November 2022 mendatang, kini beredar tiga nama kandidat Pj Sekda Banten menjadi perbincangan publik.

    Diantaranya, Rina Dewiyanti yang menjabat sebagai Kepala BPKAD, Deni Hermawan menjabat Asisten Daerah 3 dan Septo Kalnadi menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan.  Menyikapi itu berbagai elemen masyarakat Banten mengutarakan pandangannya, salah satunya dari Ketua Umum Front Banten Bersatu (FBB) H. Moch Soleh.

    Menurut Moch Soleh dalam rangka pergantian Pj Sekda Provinsi Banten yang tidak lama lagi itu,  memang ranahnya dan hak Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang di restui oleh Kemendagri, namun menurut hemat nya sebagai masyarakat Banten berharap Al Muktabar sebagai Gubernur harus berhati-hati dalam memilih pengganti Sekda Banten.

    “Adanya rencana pergantian Seretaris Daerah Provinsi Banten yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, harapan kita, sebagai masyarakat tentu agar tidak ada gunjingan, kesalahan dan kesalahpahaman diluaran dan di birokrasi Provinsi Banten, maka kami berharap, pak Pj Gubernur, Al Muktabar, harus hati hati memilih pengganti,”kata Moch Soleh melalui pesan Singkat WhatsApp pada Sabtu 5 November 2022.

    Lanjutnya, penggati itu harus proporsional dan profesional, jangan asal comot atau asal tunjuk, harus masuk kriteria dan sesuai poksinya, karena menurut Moch Soleh tugas Plt atau Plh yang akan di emban oleh pengganti terpilih, harus selaras, sejalan, proposional tegak lurus dan memahahi aturan.

    “Dan yang paling terpenting bisa mengayomi OPD yang ada, hingga sejalan dengan Pj Gubernur dan OPD yang lainnya, untuk bertekad memajukan banten dan mensejahterakan masyaratan Banten,”tutur H. Moch. Soleh (Suryadi/Red)

  • Hantoni Menilai Oligarki Perlu Memahami, Bukan Mendikte

    Hantoni Menilai Oligarki Perlu Memahami, Bukan Mendikte

    Bandar Lampung (SL)- Bakal calon Gubernur Lampung, Hantoni Hasan memenuhi janji untuk bersilaturahmi ke Rumah Siber Lampung -Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung. Hantoni Hasan datang bersama tim diantaranya Fahmi Sasmita, Awal dan Hendro, Kamis 27 Oktober 2022.

    Dalam diskusi bersama ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan, Ketua Dewan Pakar Herman Batin Mangku, Sekretaris Bukhori Muzamil, Bendahara H. Barusman, Wakil Ketua Jauhari, Ketua JMSI Lampung Peduli H. Syahronie Yusuf. Hadir juga Sekretaris Pengcab JMSI Tulangbawang Barat Suwardi Joyo.

    Mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung fraksi PKS tersebut menyampaikan bahwa kedatangannya di JMSI Lampung tidak mengatasnamakan partai.

    Dikatakannya bahwa dirinya ingin banyak menyerap aspirasi dari banyak pihak menyusul niatnya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung pada Pemilu 2024 mendatang. “Lampung dari sisi apapun sangat luar biasa. Dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Lampung,” tutur Hantoni.

    Salah Kebijakan

    Menurut Hantoni, program pemerintah selama ini tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat asli (ber-KTP) Lampung. “Penduduk asli Lampung ketinggalan akibat dampak salah kebijakan dalam pembangunan, ini fokus yang akan dibenahi kedepan kelak saya diberi amanah oleh rakyat Lampung,” kata dia.

    Hantoni berharap kiprahnya sebagai anggota legislatif selama tiga periode, masayarakat Bandarlampung dan Provinsi Lampung tahu akan kiprah dirinya dalam menentukan kebijakan.

    “Masalahnya, pemimpin daerah hari ini mengejar status saja. Tidak berfikir tentang legacy. Apa yang akan dia tinggalkan kelak setelah menjabat. Karena gak berfikir kebijakan yang ditinggalkan, akhirnya arah pembangunan gak jelas. Makanya pemimpin itu harus punya visi kesejahteraan rakyat,” urainya.

    Ditambahkan, fenomena model kepemimpinan yang salah kaprah. Pada saat seseorang memimpin dia menjadi pemimpin rakyat, bukan lagi petugas partai. “Tenaganya sudah menjadi milik negara sebagai negarawan. Bukan lagi petugas partai. Insya’allah, kelak saya menjadi gubernur menjadi gubernur masyarakat Lampung,” ujarnya lagi.

    Harmoni Sosial

    Hantoni menyatakan, dirinya memiliki program yang diberi nama program harmoni sosial, yakni perlakuan adil. “Perbedaan bukan sumber masalah tetapi sumber peluang untuk bekerjasama,” tambahnya.

    Oligarki dalam pandangannya merupakan aset, namun harus dikendalikan, Siapapun yang merasa sebagai masyarakat Lampung maka wajib diberdayakan. “Prinsip dalam bekerjasama adalah Kapasitas dan kepercayaan,” ucapnya.

    Hantoni ingin memposisikan semua orang sama dan tidak akan pernah memberikan pernyataan yang ambigu. Menurut dia pemimpin yang memberikan pernyataan ambigu berarti yang bersangkutan telah mempersiapkan aksi tipu-tipu.

    Lajutkan Kotabaru

    Menjawab pertanyaan mengenai jurus pengelolaan Anggaran Daerah yang sehat. Hantoni mengatakan, “Selama kepala daerah tidak main-main pasti tidak akan ada masalah”.

    Hantoni Hasan bertekad akan melanjutkan pembangunan Kota Baru sebagai bagian rencananya membangun Lampung. Dia juga memastikan mempunyai program sebelum dan sesudah jika terpilih sebagai Gubernur. (Red)