Kategori: Headline

Bandar Lampung (SL)-Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi bersama Jurnalis Polda Lampung menyerahkan sejumlah bantuan untuk puluhan janda wartawan, dan wartawan yang sakit. Bantuan itu berupa sembako dan perlengkapan salat. Tercatat ada 25 janda wartawan dan dua wartawan yang sakit menerima bantuan tersebut, Jum’at 14 Agustus 2020.

Penyerahan dipimpin Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto. Bersama Ketua Jurnalis Polda Lampung Dra. Koesmawati Patahong. “Bantuan ini atas inisiatif jurnalis Polda Lampung dan Polda Lampung,” kata Koesmawati yang menyebut kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT RI ke-75.

Menurut Koesmawati sebelum pandemi Covid-19 jelang HUT RI, kerap ada lomba oleh raga bersama Polda Lampung. “Kebetulan ini ada pandemi. Jadi acaranya diganti dengan bakti sosial,” katanya.

Setelah di Polda Lampung para jurnalis juga berencana menggandeng Polresta Bandarlampung untuk menyerahkan sejumlah bantuan ke para janda-janda wartawan ini. (red)

Bandar Lampung (SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyiapkan lima nama yang akan ditugaskan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) bupati. Penyiapan nama Pjs tersebut izin cuti yang akan diajukan bupati yang mengikuti tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Total ada delapan Kabupaten-Kota yang menggelar Pilkada, lima diantaranya kepala daerah yang kembali maju mencalonkan diri.

Lima kepala daerah itu Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Sedangkan Bupati Pesawaran Dendy Ramadhona, posisi Pjs otomatis akan disisi Wakil Bupati Eriawan karena tidak maju dalam Pilkada.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengakatan berkas pengajuan cuti para petahana itu sudah masuk ke Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, yang kemudian Pemprov akan mengajukan nama-nama pejabat sebagai Pj kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. “Lima nama Pjs Bupati tersebut dikantong saya. Nanti kita sampaikan kepada Kemendagri,” kata Arinal Djunaidi, Kamis, 13 Agustus 2020.

Sementara Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung Nirlan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan berkas-berkas administrasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga lima orang Pjs Bupati tersebut bisa mendapatkan surat keputusan (SK) dari pusat.

Sementara untuk Plt Bupati Pesawaran cukup dengan SK Gubernur Lampung saja. “Kita disarankan untuk secepatnya mengusulkan nama pejabat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Saat ini berkas-berkas sedang kita siapkan,” kata Nirlan.

Istilah Pjs sesuai dengan turunan dari Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Kepala daerah dan wakil kepala yang maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye.

Sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, istilah Pjs dulunya Plt. Berdasarkan Permendagri 1/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 74/2016, kata Plt berganti menjadi Pjs. Hal ini bertujuan agar terdapat pembedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara.

Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Untuk pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September 2020, penetapan pasangan calon pada 23 September 2020.

“Dan masa kampanye 26 September-5 Desember 2020, pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2020 dan pelantikan dijadwalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara Akhir Masa Jabatan (AMJ) di 8 Kabupaten/Kota jatuh pada 17 Februari 2021,” katanya. (red)

Bandar Lampung (SL)-Advokat atau pengacara berperan penting dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan hak atas informasi bagi masyarakat. Terutama akses informasi publik, mulai dari mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik yang telah dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan informasi publik sangat penting, karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat,” kata Juniardi SIP, MH, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA), Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPW-APSI) Provinsi Lampung, Jum’at 14 Agustus 2020.

Menurut Ketua Komisi Informasi Priode pertama KI Provinsi Lampung itu jaminan Hak atas informasi tertuang dalam UU No 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi.

“Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi dan mewujudkan amanat dari Pasal 28f UUD 1945 mengenai hak atas informasi, pemerintah membentuk UU No 14/2008 Tentang KIP, meski sudah 10 tahun lebih masih banyak badan publik belum mematuhi, dan masyarakat belum tau tentang haknya,” kata Juniardi dihadapan puluhan advokat muda, di Lantai II Kantor APSI Lampung.

Wakil Ketua Bidang Pembelaan wartawan PWI Lampung itu menyatakan jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menuju kesejateraan masyarakat.

“Salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi, sistem negara yang demokratis (democratic state), dan good governance, merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya, yang dapat mendorong keterbukaan informasi publik.” katanya.

Lalu dimana peran Advokat, peranya adalah mendampingi masyarakat yang ingin mendapatkan akses informasi publik, melakukan gugatan terhadap badan badan publik, yang mengabaikan UU KIP. “Sesuai tugasnya menjadi bagian dari penegak hukum, dan meluruskan proses penagakan hukum, advokad bisa ikut menjamin hak atas informasi bagi masyarakat,” katanya.

Angkatan ke IV APSI Lampung

Ketua APSI Lampung, Hermawan, SHI, MH mengatakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dan oleh karenanya, setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Hukum dan Pemerintahan.

“Juga mempunyai hak untuk memperoleh keadilan, perlakuan dan perlindungan hukum yang sama, serta berhak pula menuntut keadilan dan kebenaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa pembedakan berdasarkan suku, agama, ketuhanan, kedudukan, dan golongan,” kata Hermawan.

Bahwa, lanjut Hermawan Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) adalah salah satu untur penegak hukum yang mengabdi kepada bangsa dan Negara untuk memberikan bantuan dan pelayanan hukum demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kenbenaran.

“Serta demi menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk upaya memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental di hadapan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

APSI kata Hermawan, adalah kumpulan pengacara, khususnya sarjana syari’ah (Hukum Islam) dalam satu wadah organisasi pengacara yang mandiri dan mampu berperan aktif untuk tegaknya supremasi hukum dan sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk berserikat dan berorganisasi, “Ini angkatan ke empat, kita juga sudah banyak melahirkan advokad muda yang sudah tersebar di Lampung,” kata Hermawan.

Advokad APSI, kata Hermawan terus berpartisipasi secara aktif dalam menyuluhkan hukum dan pembinaan budaya hukum masyarakat serta memberikan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan.

“Sesuai UU, kita menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia demi terwujudnya Negara hukum. Termasuk penyuluhan hukum hingga pedesaan, bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk hari ini pendidikan pelatihan profesi advokat,” katanya. (Indah)

Bandar Lampung (SL)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung bersama Polda Lampung akan menindak dan menelusuri maraknya rentenir dan depkolektor, termasuk Investasi bodong hingga pinjaman online yang merugikan dan meresahkan masyarakat dan marak di Lampung.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi dan pemaparan Kinerja OJK kepada media Provinsi Lampung, Kamis 13 Agustus 2020, di Bandar Lampung. “Soal rentenir, itu juga menjadi perhatian OJK sejak sutu tahun lalu. Dan kita juga sudah mendata solusi dengan bank. Bagaimana masyarakat petani, nelayan, dan yang lainnya jika kesulitan dana, bisa mendapat pinjaman lunak, tanpa jaminan, hingga tanpa bunga untuk peningkaran ekonomi masyarakat,” kata Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto,

Bambang menjelaskan rentenir atau sering juga disebut tengkulak terutama di pedesaan adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli.

“Sejatinya istilah rentenir berasal dari bahasa Belanda, yakni rente yang artinya meminjamkan. Mereka yang suka meminjamkan ini disebut rentenir. Bagi sebagian orang, rentenir sudah menjadi profesi dengan cara membungakan uang atau tukang riba.” urai Bambang.

Menurut Bambang, mereka yang berhubungan dengan rentenir dipastikan bakal susah di kemudian hari. “Betul, mereka menolong di saat lagi kepepet butuh duit, tapi di hari esok malah menjerat. Ada yang bertugas sebagai marketing atau mencari orang yang lagi kesulitan uang sampai debt collector tukang tagih.

“Makanya kita juga harus ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pinjam dengan rentenir itu tidak seperti saat kita mengajukan pinjaman modal atau kredit kepada bank yang memiliki sistem bunga yang jelas. Rentenir dapat menentukan bunga sesuai dengan apa yang mereka mau. Banyak kasus bunga yang harus bayar bisa lebih besar dari jumlah uang yang Anda pinjam,” katanya.

Sementara Subdit II Direktorat Krimsus Polda Lampung Kompol Zulkarnen yang juga menjadi pembicara dalam acara OJK menyebutkan bahwa kasus marak rentenir juga menjadi perhatian Kepolisian Polda Lampung. “Rentenir sudah jelas melanggar hukum, tapi harus ada korban. Kebanyakan korban jarang melapor, jadi jangan takut melapor jika menjadi korban rentenir,” kata Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnen, para rentenir ini juga sudah melek hukum. Artinya, mereka bisa menjerat para korbannya dengan pasal-pasal yang berlaku. Contoh kuitansi yang mereka berikan kepada para peminjam. Kebanyakan rentenir tak menyebutkan nominal di kuitansi itu peruntukannya sebagai pinjaman, tapi titipan.

“Para rentenir lebih suka pakai istilah uang titipan daripada pinjaman. Kenapa? Karena dengan istilah itu, duit milik rentenir seolah-olah ‘dititipkan’ kepada peminjam. Lantaran statusnya sebagai ‘duit titipan’, maka bila si peminjam gagal membayar bisa diperkarakan secara hukum sebagai penggelapan,” katanya.

Sedangkan, lanjut Zulkarnaen, besaran bunga yang dikutip rentenir hanya disebut secara lisan saja alias tidak tertulis dalam kuitansi atau surat perjanjian antara rentenir dengan peminjam. “Sudah banyak kasus rentenir yang mengancam korbannya yang gagal bayar ke polisi dengan tuduhan penggelapan. Bahkan dari sekian kasus ini sudah ada yang disidangkan ke meja hijau,” katanya.

Kalau begitu, bagaimana sebaliknya apakah rentenir bisa dibalik dilaporkan para korbannya, menurut Zulkarnaen, kasus akan menjadi beda jika rentenir sudah melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap peminjam. Misalnya saja melakukan teror sampai ancaman kepada pihak peminjam.

“Dari segi hukum, aksi-aksi kekerasan itu bisa dilaporkan ke polisi karena merugikan dan mengganggu kenyamanan. Pelaku kekerasan bisa dijerat hukum misal tentang perbuatan tak menyenangkan.  Jika si rentenir balik mengancam? Sebenarnya tak perlu risau. Gunakan saja kelemahan istilah ‘uang titipan’ yang biasanya rentenir sebut dalam kuitansi,” katanya.

Karena, kata dia, pasti berbeda definisi ‘uang titipan’ dan pinjaman. Jika di kuitansi menggunakan istilah uang titip maka secara otomatis tak bisa menuntut bunga dari peminjam. “Kan disebutnya uang titip. Beda kasus kalau dalam kuitansi itu disebut sebagai pinjaman yang bisa dikenai bunga. Kelemahan kedua adalah, pengenaan bunga biasanya dilakukan secara lisan alias tak tertulis. Lantaran lisan maka dasar hukumnya tak kuat,” katanya.

Deputi Direktur Pengawasan OJK Lampung Aprianus John Risnad menambahkan bagaimana lepas dari jeratan rentenir, menurutnya adaalaah cara termudah adalah menjauhi diri meminjam dana dari mereka. “Karena saat ini sudah banyak pilihan mencari pinjaman yang legal dalam hal ini perbankan, pegadaian, maupun lembaga keuangan lain. Tapi memang masih tetap saja ada kebiasaan masyarakat memilih rentenir,” kata Jhon.

Menurut Jhon, kebanyakan masyarakat beralasan mengajukan pinjaman ke perbankan merepotkan dan khawatir dikenai bunga yang tinggi. Padahal sebenarnya bunga pinjaman melalui perbankan lebih ringan di banding seorang rentenir. Banyak orang melakukan pengajuan pinjaman dana untuk keperluan usaha.

“Tentu saja untuk merintis usaha bukan hal yang mudah. Butuh waktu dan proses yang panjang. Ketika Anda memperoleh pinjaman dari rentenir jalanan untuk keperluan usaha Anda, Anda tidak akan bisa lagi fokus penuh ke usaha Anda. Fokus Anda akan terbagi untuk memikirkan cara membayar pinjaman Anda,” katanya. (juniardi)

Bandar Lampung (SL)-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI menyelidiki kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran Covid-19 di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Timur (Lamtim), Bahkan dalam kasus yang menjadi atensi Jaksa Agung RI Sanitiar (ST) Burhanuddin itu, penyidik sudah meminta keterangan Sekda Lampung Timur Syahrudin Putra.

Sekretaris Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera membenarkan bahwa dirinya telah dimintai keterangan Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Lampung terkait percepatan penangangan covid-19. Syahrudin, mengaku dirinya dimintai keterangan tim dari Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabupaten Lamtim.

“Saya diperiksa sebagai Sekda dan pengalokasian anggaran percepatan penanganan covid-19 di Lampung Timur telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Saya telah menjelaskan terkait dasar hukum pengalokasian anggaran untuk percepatan penanganan covid-19,” kata Syahrudin Kamis 13 Agustus 2020.

Syahrudin menjelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19 di Lampung Timur ditangani oleh satuan kerja. Antara lain, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana. “Pelaksanaan kegiatan juga mendapat pengawasan dari tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19, ujar Syahrudin.

Sebelumnya, Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) telah turun ke Lampung Timur, pada 7 Agustus 2020, dan memeriksa Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahrudin Putra yang diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, beberapa hari pasca turunnya Jampidsus ke Lampung Timur. “Ya ada, dan pemeriksaannya juga di Kejati Lampung,” kata Burhanuddin, saat mengunjungi Kejati Lampung, Kamis 13 Agustus 2020.

Kepada wartawan Burhanuddin menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus dugaan korupsi dana Covid-19 itu. Dan kini pihaknya masih melakukan penyelidikan, dan terus akan melakukan pendampingan, “Apabila sudah dilakukan pendampingan. Kemudian ada terjadi kesalahan. Pun kesalahan itu bersifat administrasi. Kami tak ada masalah. Namun kalau ada niatan untuk mengambil korupsi, ya kita akan tindaklanjuti,” ungkapnya.

Menurut Burhanuddin, dalam penyelidikan ini, pihaknya sedang mencari beberapa barang bukti yang mengarah ke kasus korupsi. “Apakah dalam pelaksanaan ada niat jahatnya ada tidak. Jika tak ada niatnya yang kita tutup. Apabila ada kejahatannya, kedepan harus dilakukan penindakan. Utamanya adalah apakah dalam pelaksanaan tugas ini sesuai aturan? Atau tidak? Kemudian ada enggak tujuannya yang tercapai,” katanya.

Jaksa Agung juga memastikan akan proses kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada Dinas di Lampung Timur. “Perkara sudah sampai di Kejaksaan Tinggi dan dilakukan penyelidikan. Tim dari Jaksa Agung muda pidana khusus (Jampidsus) telah turun ke Lampung Timur sejak 7 Agustus 2020. Namanya penyelidikan, ini kan mencari. Itu ada informasi kita untuk tindaklanjuti,” katanya.

Bupati Dukung Langkah Hukum

Sementaara Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori mengatakan pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendukung langkah hukum yang dilakukan Kejagung, dan akan proaktif terkait penyelidikan penggunaan anggaran penanganan covid-19 di Lampung Timur.

Zaiful menjelaskan, pihaknya sangat menghormati upaya supremasi hukum terkait penangan covid -19. “Kami menghormati upaya penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Agung dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat,” kata Zaiful Bokhari usai paripurna di DPRD Lamtim, Jumat 14 Agustus 2020.

Menurut Zaiful bahwa pelaksanaan penanganan covid-19 sesuai aturan perundangan yang berlaku. Selain itu, berkat kerjasama para pihak, Lampung Timur kini masuk zona hijau covid-19. “Kami siap memberikan laporan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi kepada pihak Kejaksaan Agung. Masyarakat juga berhak mengetahui penggunaan anggaran penanganan covid-19,” kata Zaiful yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lamtim. (Red)