Jakarta (SL)-Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan, pekerjaan buronan kelas kakap Djoko Tjandra saat ini adalah konsultan Bareskrim Polri. Karena itu, kata Neta, pantas saja Djoko Tjandra mendapatkan keistimewaan luar biasa dan ‘karpet merah’ oleh institusi Polri dengan memberinya surat jalan, sehingga bisa kabur ke luar negeri. Padahal, seharusnya Polri menangkap Djoko Tjandra.
“Dari penelusuran IPW, status Djoko Tjandra sebagai Konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Itu terungkap dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Covid 19 Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokkes Polri. Nomor Sket Covid – 19/1561/VI/2020/Setkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani Dr Hambektanuhita dari Pusdokkes,” kata Neta kepada wartawan, dilangsir Wartakotalive, Jumat 17 Juli 2020.
Menurutnya, sangat ironis seorang buronan yang paling dicari Bangsa Indonesia, bukannya ditangkap Bareskrim Polri, tapi malah dijadikan konsultan. Plus, berkantor juga di Kantor Bareskrim Polri di Jalan Turonojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Sungguh luar biasa kinerja Bareskrim Polri ini,” sindir Neta.
Dari informasi yang diperoleh IPW, kata Neta, saat ini Djoko Tjandra sudah berada di apartemennya di lantai 106 Apartement Exchange Kualalumpur, Malaysia. “Djoko Tjandra bersama dua orang lain kabur dengan jet pribadi yang diduga dari Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan langsung menuju Kuala Lumpur pada akhir Juni 2020 lalu,” ungkap Neta.
Saat hendak naik ke atas jet pribadi itu, ketiganya sempat berselfie ria dengan menunjukkan mereka lolos dari hukum kepada Bangsa Indonesia. Melihat Djoko Tjandra bebas lenggang kangkung di Indonesia, meski dia sebagai buronan kelas kakap, menurut Neta, hal ini bukanlah akibat ulah pribadi dari salah seorang oknum jenderal polisi di Bareskrim saja, seperti yang dikatakan Humas Polri.
“Tapi hal ini akibat dari persekongkolan jahat para jenderal polisi untuk melindungi dan memberi keistimewaan pada buronan kelas kakap yang paling dicari Bangsa Indonesia itu. “Apakah persekongkolan jahat ini bisa dibongkar dan diusut tuntas? IPW tidak yakin. Apalagi Presiden Jokowi saat ini hanya slow-slow saja melihat kasus Djoko Tjandra yang diberi keistimewaan dan karpet merah oleh para jenderal Polri ini,” katanya.
Sebelumnya, Djoko Tjandra, buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, ternyata mendapat surat jalan untuk bepergian di Indonesia, dari sebuah instansi. Hal itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Dalam surat jalan tersebut, kata Boyamin, Djoko Soegiarto Tjandra tertulis sebagai konsultan, dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak. Ia berangkat tanggal 19 Juni 2020 dan kembali tanggal 22 Juni 2020. Angkutan yang dipakai adalah pesawat.
“Foto tersebut belum dapat dipastikan asli atau palsu, namun kami dapat memastikan sumbernya adalah kredibel dan dapat dapat dipercaya. Serta kami berani mempertanggungjawabkan alurnya,” kata Boyamin lewat keterangan tertulis, pada Senin 13 Juli 2020.
Boyamin menuturkan, dalam surat jalan itu terdapat kop surat salah satu instansi, nomor surat jalan, hingga pejabat yang menandatangani surat, serta terdapat bubuhan stempel. “Namun, untuk asas praduga tidak bersalah dan mencegah fitnah, maka kami sengaja menutupnya,” paparnya.
Jika mengacu kepada foto surat jalan tersebut, kata Boyamin, maka hampir dapat dipastikan Djoko Tjandra masuk Indonesia melalui pintu Kalimantan (Pos Entikong) dari Kuala Lumpur (Malaysia), bukan Papua Nugini.
Boyamin menambahkan, temuan tersebut akan dijadikan data tambahan terhadap pelaporan sengkarut perkara Djoko Tjandra yang telah diadukan ke Ombudsman. “Untuk memastikan kebenaran surat jalan tersebut, kami akan mengadukannya kepada Ombudsman RI,” katanya.
Guna data tambahan sengkarut perkara Joko Tjandra selama berada di Indonesia mulai tanggal 12 Mei 2020 hingga 27 Juni 2020.” “Yang mana Joko Tjandra telah mendapat KTP elektronik, mendapat paspor baru, mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mendapat status bebas dan tidak dicekal, serta bisa masuk keluar Indonesia tanpa terdeteksi,” katanya. (Wartakotalive/Red)
Bandar Lampung (SL)-Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung, Susanti membantah soal dugaan penyimpangan anggaran Partai Politik di Parati Perindo. Susanti mengaku semua sudah dilakuksn sesuai prosedur, sesuai arahan Kesbang-Pol. Jika ada pihak pihak yang mempersoalkan silahkan.
“Saya itu sudah sesuai prosedur, sesuai arahan Kesbang-Pol, kalau ada pihak-pihak yang mempermasalahkan ya silahkan ya. Kalau kami sendiri, saya sendiri enggak salah itu nggak ada masalah penting, kami sudah sesuai dengan prosedur. Sebenarnya saya agak kecewa dengan kalian, karena kalian belum tau kebenarannya atau tidak,” kata Susanti, menanggapi protes pengurus soal uang Partai, saat di kantor DPRD Kota Bandar Lampung, Senin 20 Juli 2020.
Disinggung, soal tandatangan dalam pengajuan pencairan dana pembinaan parpol tersebut, Susanti kekeh menjawab tidak ada masalah. “Pokoknya nggak ada masalah gitu,” katanya.
Terkait Bendahara Rudi Darmawan mengaku tidak tandatangan berkas berkas keuangan bantuan, lagi lagi Susanti menyatakn sudah clear. “Itu kan menurut dia, kata dia kan, pokoknya udah clear lah. Pokonya kalau saya nggak mungkin memberi berkas tidak sesuai dengan arahan Kesbang-pol, kan sesuai persetujuan mereka,” katanya.
“Umpamanya tidak ada tandatangan dia, pasti ada arahan-arahan dari Kesbangpol, oh seperti ini, jadi begini, kan clear, kalau saya kayak Rudi, Yusi, Sekretaris saya yang kemarin, kalau sekarang sudah baru ya, ya silahkan saja, merek bicara seperti itu,” ungkapnya.
Ditanya soal nilai anggaran Partai yang di Dapaat Parati Perindo, Susanti menyebut itu rahasi. “Berapa nilai dana pembinaan Partai Perindo sendiri, yang meraih dua kursi di legislatif DPRD Kota Bandar Lampung. Ya itu rahasia, pokoknya kalian bisa liat yang duduk hanya dua,” katanya.
“Bandingkan saja dengan partai lain, pasti kami sangat kecil lah. Kami partai baru, dah itu saja, pokoknya kami sudah sesuai prosedur, kalian tanya saja sama Kesbang Pol ya, nanti kalau saya ngomong lagi saya salah lagi,” katanya.
Berdasarkan Informasi di Kesbang Pol Kota Bandar Lampung , Partai Perindo Kota Bandar Lampung memperoleh dana pembinaan dari Kesbang-Pol sekitar Rp18 juta-an, diambil persemester.
Diberitakan sebelumnya, pengambilan dana partai Perindo di Kota Bandar Lampung tahun anggaran (TA) 2019 tidak prosedural, dan di kelola ketua sendiri. Padahal, sesuai Permendagri No.36 tahun 2018 mulai dari permohonan sampai dengan pelaporan, harus ada tandatangan Bendahara dan sekeratris.
Namun Bendahara Partai Perindo Kota Bandar Lampung Rudi Darmawan dan Sekretaris Yusi Antari, tidak dilibatkan sejak awal usulan sampai pengambilan dana pembinaan, kedua fungsional partai itu tidak, diikutsertakan dan tidak tahu menahu sama saol pencairan dan laporan pertanggungjawaban (Lpj) penggunaan dana parpol tersebut. (red)
Bandar Lampung (SL)-PT Hutama Karya mentargetkan penyelesaian beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dimana progress konstruksi sudah selesai dan siap dioperasikan. Hutama Karya terus berupaya memberikan upaya terbaiknya dalam membangun JTTS agar ruas-ruas yang masih dalam tahap konstruksi dapat rampung sesuai target.
Sesuai dengan arahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai regulator Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), PT Hutama Karya (Persero) juga telah melaksanakan proses Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan mulai dari seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utama-Dumai).
Sebelumnya, seksi 1 Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 KM juga telah dibuka secara fungsional pada bulan Mei lalu. “Kegiatan ULF dilakukan pada tanggao 17-19 Juni 2020 dan berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” Senior Executive Vice President (SEVP) Divisi Pengembangan Jalan Tol (PBJT) Hutama Karya, Agung Fajarwanto dalam rilis persnya, 25 Juni lalu.
“Jadi selama tiga hari tersebut, kami bersama beberapa stakeholder melakukan rangkaian ULF mulai dari pembukaan, peninjauan ke lapangan, hingga pembahasan atas temuan catatan dari kegiatan ULF ini,” tambahnya.
Ruas jalan tol lain yang masih dalam pengerjaan yakni ruas Sigli -Banda Aceh seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13,5 km dengan progress konstruksi telah mencapai 99%, serta terakhir ruas Medan-Binjai seksi 1 Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 6 km yang ditargetkan pertengahan tahun ini.
Untuk kelancaran proyek tahun 2020, Hutama Karya tahun mendapat suntikan yang akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp11 triliun. Hutama Karya, sebelumnyadapat suntikan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Hutama Karya pada tahun 2020 sebesar Rp3,5 Triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Hutama Karya menjadi salah satu BUMN yang masuk dalam prioritas penanganan dampak pandemi COVID-19, dalam program pemulihan ekonomi. Karena itu, Hutama Karya bertekad terus memberikan yang terbaiknya untuk mengejar pembangunan JTTS.
Kreteria pembangunan sesuai dengan kriteria yang disusun oleh pemerintah yakni, pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposur terhadap sistem keuangan, dan kepemilikan pemerintah serta total aset yang dimiliki.
“Hutama Karya dinilai telah mencapai kriteria sehingga Hutama Karya akan kembali menerima PMN sebesar Rp7,5 Triliun di 2020. Dengan begitu, total keseluruhan PMN yang akan diterima Hutama Karya di tahun 2020 menjadi Rp11 triliun,” kata Menteri Keuangan.
PMN ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Keseluruhan dana PMN yang diterima Hutama Karya akan digunakan perusahaan untuk melanjutkan pembangunan JTTS di beberapa ruas antara lain ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km Rp2 Triliun.
Lalu ruas Sp. Indralaya-Muara Enim sepanjang 119 km Rp3,2 Triliun, ruas Pekanbaru-Pangkalan sepanjang 95 km Rp 4,3 triliun, serta menutup pembiayaan untuk ruas tol yang telah selesai yaitu ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km Rp1,5 triliun.
Selain mengerjalan jalan tol, sejak tahun 2016, PT Hutama Karya sebagai BUMN juga diberikan kepercayaan menangani operasional Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) dari pintu Pondok Pinang (20+000) hingga pintu Kampung Rambutan (32+400).
Hal ini merupakan tindak-lanjut atas eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/PID/2001 tgl 11 Oktober 2001 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016. Dari pendapatan atas pengelolaan jalan tol JORR S ini, digunakan untuk mendukung perusahaan dalam membangun infrastruktur Indonesia yang diperlukan saat ini yang juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Kemandirian Ekonomi
Jalan Tol Trans Sumatera
Presiden Jokowi meminta agar dilakukan percepatan dalam penyelesaian JTTS, dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat Rapat Terbatas (Ratas) percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol Trans Sumatera.
“Percepatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra, sehingga akan terjadi efisiensi, waktu tempuh, dan meningkatkan fungsi multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap PDB,” kata Presiden, disampiakan Humas Kemensetneg.
Pembangunan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan provinsi paling atas hingga paling bawah di Pulau Sumatera, diharapkan mampu menumbuhkan simpul-simpul perekonomian yang baru. Kebermanfaatan infrastruktur dalam jangka pendek dan jangka panjang, akan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain mendukung kelancaran mobilitas dan konektivitas, infrastruktur juga akan menunjang produktivitas untuk kemajuan ekonomi masyarakat menuju Indonesia yang mandiri. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa.
“Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Pulau ini dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lainnya,” katanya.
Penyumbang PDB Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa. Karena itulah, infrastruktur di Sumatera juga terus dikejar untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan perekonomian di kawasan tersebut.
Beberapa sektor potensial yang bisa mendukung kemandirian ekonomi, seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga hasil tambang dan migas. Berdasarakan riset yang dipublikasikan Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 2014 yang didukung data BPS menunjukkan, sektor pertanian masih memberikan peranan yang cukup penting (22,27%) dalam struktur ekonomi wilayah Sumatera.
Penentuan komoditas unggulan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa komoditas unggulan. Antara lain sektor pertanian unggulan di wilayah Sumatera pada subsektor tanaman pangan adalah padi, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, dan Ubi Jalar.
Dengan wilayah potensial meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Hortikultura yang unggul terdiri dari Alpukat, Duku/Langsat, Durian, Jambu Biji, Mangga, Manggis, Pepaya, Rambutan dan Sawo.
Hampir seluruh wilayah di Sumatera unggul untuk pengembangan hortikultura kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Perkebunan yang unggul meliputi Karet, Kelapa, Kopi, dan Tembakau dengan wilayah unggulan meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Riau.
Hutan yang unggul adalah hutan lindung, dan hutan suaka alam dan peletarian alam dengan wilayah unggulan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Bengkulu. Subsektor peternakan yang unggul meliputi Ayam Pedaging, Sapi, dan Kambing dengan wilayahunggulan Aceh dan Sumatera Utara.
Subsektor Perikanan dengan komoditas unggulanmeliputi perikanan laut, budidaya laut, kolam dan sawah dengan wilayah unggulan terdiri dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampungdan Kepulauan Riau.Kata Kunci : Basis, Non Basis, Pertanian.
Komoditi lain yang juga andalan yakni kelapa sawit. Misalnya Sumatera Utara yang menjadi salah satu daerah penghasil terbesar komoditi Kelapa Sawit (Alaeis) dimana pertumbuhan luas areal selama 4 (empat) tahun terakhir mencapai 1,49 % per tahun.
Menurut data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, luas areal kelapa sawit pada tahun 2015 mencapai 1.206.166,76 hektar dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 1.260.080,95 hektar. Selain itu, potensi besar kelapa sawit Sumatera Utara untuk daya saing Indonesia.
“Dengan akses jalan dan transportasi logistik yang makin mendukung, tentu akan meningkatkan daya saing komoditi tersebut. Secara operasional dengan adanya jalan tol, juga berdampak positif terhadap transportasi logistik dan Supply Chain dan pengiriman barang juga menjadi lebih cepat,” kata Presiden.
Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan jalan tol terpanjang kedua di Indonesia, mulai dari Pelabuhan Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Kabupaten Lampung Tengah) dengan panjang 140 Km.
Tol Terbanggi Besar terbagi menjadi empat seksi yakni Seksi 1 Bakauheni-Sidomulyo, Seksi 2 Sidomulyo-Kotabaru, Seksi 3 Kotabaru-Metro) dan Seksi 4 Metro-Terbanggi Besar. Tol yang memiliki nilai investasi sebesar Rp 16,7 Triliun ini telah resmi dioperasikan pada Maret 2019.
Berperasinya jalan tol ini memangkas waktu tempuh. Bakauheni hingga Kayu Agung yang hanya sekitar 5,4 jam dengan asumsi kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. Sementara jika melalui jalan biasa, waktu tempuhnya bisa mencapai 12 jam hingga 15 jam. Sementara sebagian mengguna jalan hanya butuh waktu 3,5 jam.
Selain waktu tempuh, keberadaan jalan tol juga bakal menghindarkan pengemudi kendaraan dari gangguan keamanan dan praktik pungutan liar (pungli). Pembangunan JTTS ini juga disinergikan dengan industri dan pariwisata, sehingga juga bisa menjadi daya dukung pengembangan objek-obyek wisata dan industry yang ada di Pulau Sumatera.
Dalam pelaksanaannya, proyek tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini juga menyerap banyak tenaga kerja hingga ribuan orang, untuk tenaga konstruksi maupun tenaga operasi. Pemerintah melalui Hutama Karya juga tengah membangun Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat untuk mempermudah akses dari Medan ke Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.
Jalan tol sepanjang 143,5 km ini masih merupakan bagian dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan menjadi lanjutan dari Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sepanjang 61,72 km.
Sebelumnya, jalan tol MKTT yang dibangun oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Jasa Marga), tersebut telah rampung dan beroperasi penuh pada tahun 2019 serta terhubung dengan Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Balmera).
Dilangsir laman bpjt.pu.go.id, menyebutkan pembangunan jalan tol ini ditugaskan kepada Hutama Karya selaku BUMN bersama 2 (dua) BUMN lainnya, yaitu Jasa Marga dan anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., yaitu PT Waskita Toll Road (WTR).
Ketiganya membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), khusus untuk pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Hamawas menargetkan tol akan beroperasi penuh di tahun 2020 dengan masa konsesi selama 40 tahun, dengan pembangunan membutuhkan biaya investasi sekitar Rp13,4 Triliun, termasuk biaya konstruksi sebesar Rp 9,6 triliun.
Direktur Utama Hamawas, Wikumurti, mengatakan setelah terhubung, jarak dari kota Medan menuju Danau Toba dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam. Tak hanya efisiensi waktu tempuh, hadirnya tol ini akan memperbanyak aksesibilitas ke destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh para turis saat berlibur di Sumatra Utara.
Sehingga mereka mempunyai banyak pilihan jalur transportasi mulai dari moda transportasi udara, laut, hingga darat. “Jalan tol ini juga strategis untuk angkutan logistik Pelabuhan Kuala Tanjung dan penghubung lokasi Wisata Danau Toba untuk daya tarik wisatawan maupun Investor untuk pengembangan kawasan sekitar Jalan Tol.” kata Wiku Murti dalam rilis persnya 19 Juni 2020 lalu.
Menurutnya Ruas tol lain yang cukup startegis, misalnya Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api yang merupakan ruas strategis yang menjadi penghubung utama bagi arus kendaraan yang mengangkut orang maupun barang dari Palembang menuju KEK Tanjung Api-api yang kini sedang dikembangkan. Kawasan KEK Tanjung Api-api ini merupakan sentra industri kelapa sawit dan industri pengolahan ekspor.
Begitu pula sejumlah ruas tol lain, seperti tol Pekanbaru-Dumai (Permai) sepanjang 131 km. Tol ini akan berperan penting pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dimana akan menjadi Hub ekonomi Sumatera-Asean. Dampaknya akan sangat tinggi terutama bagi para pengusaha lokal dan warga setempat, ekonomi akan tumbuh signifikan.
Memajukan Pariwisata
Tol JTTS akan memicu daerah yang menjanjikan untuk investasi maupun berwisata. Para asosiasi pengusaha menyambut baik Jalan Tol karena akan berdampak pada pergerakan ekonomi dan mempermudah arus pergadagan, termasuk di Dumai yang akan menjadi pintu masuk bagi 48% pedagang dunia melalui Selat Malaka.
Dengan angkutan logistik yang makin lancar, potensi ekonomi dan sumber daya yang ada, tentu bisa lebih dioptimalkan menuju kemandirian ekonomi nasional. Dengan kata lain, ketersediaan infrastruktur yang memadai, juga akan mendukung bidang ketahanan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.
Pola pikir kemandirian ekonomi seperti ini, harus konsisten dibangun untuk generasi mendatang. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi yang pro-rakyat, seperti melalui kosisteni membangun infrastruktur, seperti jalan tol yang kini sedang digalakkan pemerintah, sangatlah tepat.
“Itulah makanya sesuai tema HUT tahun ini yaitu “Menghubungkan Kebaikan untuk Indonesia Maju”, Hutama Karya melalui proyek yang dikerjakan, terus menebar kebaikan untuk masyarakat luas. Sejak pendiriannya di tahun 1961 hingga hari ini, Hutama Karya tak pernah berhenti berkontribusi membangun bangsa melalui karya-karya konstruksinya yang inovatif dan bermutu tinggi,” kata Senior Executive Vice President Hutama Karya, Muhammad Fauzan.
Menurut Fauzan, dengan hadirnya jalan tol yang menghubungkan antar wilayah di Sumatera, selain sebagai sarana konektivitas dan mobilitas pengguna jalan, juga ikut menggiatkan ekonomi masyarakat. Mulai dari aktivitas perdagangan, mobilitas orang dan distribusi barang hasil perkebunan, pertanian dari pedesaan ke pusat perdagangan, pasar, bahkan juga untuk tujuan ekspor makin mudah.
Hal ini sejalan dengan hasil riset mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2020 bertajuk “Dampak Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap kesejahteraan Masyarakat ” dengan sampel masyarakat di Lampung Selatan-Sumatera Selatan. Secara umum, meskipun pekerjaan dan pendapatan mereka belum banyak yang berubah, namun masyarakat optimistis dampak positif bagi ekonomi jangka panjangnya.
“Dalam mengembangkan sejumlah ruas JTTS agar tetap lebih bernilai dari sisi ekonomi, Hutama Harya juga akan mengembangkan Value Capture dan Value Creation dari jalan tol. Value Capture dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang mendukung pembiayaan pembangunan JTTS selanjutnya. Begitu juga Value Creation untuk melaksanakan pengusahaan JTTS agar menghasilkan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat/pengguna JTTS,” ujar Muhammad Fauzan, .
Selain itu, setelah tol selesai dibangun, Hutama Karya juga akan mengembangkan Kawasan Industri, Residensial, Pariwisata, dan Mix-Use Area. Sehingga hadirnya tol juga akan membuka lapangan kerja dan konektivitas baru daerah sekitar. Saat pembangunan saja sudah puluhan tenaga kerja lokal yang diberdayakan, apalagi nanti saat sudah operasional.
“Sebagai salah satu program utama dalam visi dan misi pemerintah, pembangunan dan pengembangan sektor infrastruktur jalan tol, bisa jadi pondasi untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Infrastruktur dapat dikatakan sebagai bagian yang penting bagi sebuah negara, terutama di Indonesia yang merupakan negara kepulauan,” katanya.
Pengaruh infrastruktur pada perekonomian negara dapat dilihat pada publikasi yang berjudul World Development Report. Publikasi ini dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa kenaikan infrastruktur sebesar satu persen saja dapat menyebabkan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 7% sampai 44%, kisaran angka yang sangat signifikan jika dapat dimaksimalkan.
Peningkatan tersebut terjadi karena turunnya biaya logistik, terbangunnya fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya, penciptaan lapangan kerja, hingga terhubungnya konektivitas darat, laut, hingga udara adalah sebagian potret efek dari pembangunan infrastruktur.
Kepedulian Hutama Karya Melalui CSR dan UMKM
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya salurkan CSR. Dok/HK)
Infrastruktur, termasuk jalan tol memiliki arti yang besar yang bisa menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik, menciptakan lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat menuju kemandirian yang merupakan hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.
Karena itu, tak berlebihan jika selama 59 tahun berkiprah, Hutama Karya juga tidak sekedar membangun, namun turut hadir dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Termasuk melalui program-program bantuan seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta Corporate Social Responsibility (CSR). Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“PT. Hutama Karya (Persero) menjalankan program tanggung-jawab sosial perusahaan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,” jelasnya.
Di tengah pandemi Covid-19, PT Hutama Karya (Persero) juga menyalurkan bantuan serentak berupa uang tunai dan paket sembako kepada masyarakat yang tedampak serta beberapa lembaga yang berkontribusi aktif dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
Penyaluran bantuan ini sejalan dengan arahan konkrit Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk melakukan realokasi Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 Direksi dan Dewan Komisaris Hutama Karya baik di kantor pusat, anak perusahaan, hingga afiliasi untuk kegiatan dan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19.
Tak hanya itu, secara sukarela, seluruh direksi baik di kantor pusat, anak perusahaa, dan afiliasi; hingga seluruh pegawai Hutama Karya menyisihkan sebagian dari gaji bulanan mereka selama 3 bulan yang dimulai sejak bulan April hingga Juni. Melalui program penggalangan dana Hutama Karya Menghubungkan Kebaikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Insan Hutama Karya pada pencegahan Covid-19.
Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 mulai dari kalangan pegawai, warga sekitar kantor pusat Hutama Karya, hingga masyarakat di sekitar proyek yang dikerjakan Hutama Karya di seluruh Indonesia. Terutama di proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
“Total bantuan tahap pertama senilai Rp5,2 Miliar disalurkan kedalam bentuk uang tunai dan paket sembako kepada lebih dari 3000 anggota masyarakat serta kepada lebih dari 100 lembaga seperti rumah sakit, puskesmas, pondok pesantren, posko tanggap darurat, yayasan yatim piatu, hingga tempat ibadah,” ujar Muhammad Fauzan.
Tentu tak hanya ini, sebelumnya perusahaan juga telah banyak menyalurkan berbagai bantuan serupa, termasuk bagi kemitraan dalam program PKBL. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerja dan proyek Hutama Karya.
Bentuk program yang dilakukan adalah memberikan pinjaman modal kerja untuk meningkatkan produksi/pemasaran/lainnya. Selain pinjaman, Hutama Karya selaku BUMN Pembina juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan/pembinaan para Mitra Binaan agar semakin mengikuti perkembangan dunia usaha.
Tercatat dana kemitraan pada tahun 2018 Hutama Karya mencapai Rp 25,8 miliar, tahun 2019 hingga semester II naik 21,85% menjadi Rp31,4 miliar. Begitu juga untuk dana dalam program Bina Lingkungan, tahun 2018 mencapai Rp 28,1 miliar, tahun 2019 hingga semester II naik menjadi Rp 46,1 miliar.
Peduli Covid-19
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyerahkan bantuan APD sesuai standar ke beberapa rumah sakit untuk penanganan Corona. Puluhan set APD lengkap dan juga ratusan kotak masker kesehatan disalurkan Hutama Karya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan dan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R Said Sukanto, pada Kamis 9 Februari 2020. foto/dok/hk)
Muhammad Fauzan mengungkapkan, selama pandemik berlangsung hingga saat ini, Hutama Karya telah menyalurkan sebanyak Rp1,7 miliar kepada UMKM. Total UMKM yang dibantu ada sebanyak 7 usaha yang tersebar di Jabodetabek dan Sumatera Utara.
Selain untuk mendorong produksi UMKM dan mitra binaan, dana bergulir dalam program kemitraan Hutama Karya juga dimaksudkan agar kondisi para mitra binaan tidak tertekan akibat pandemi Covid-19. “Ketika Hutama Karya memutuskan untuk mengelola mitra binaan, maka kita memiliki tanggung jawab untuk terus hadir bagi mereka termasuk dalam kondisi seperti saat ini. Seperti APD, masker, dan lainnya yang kami salurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19, diproduksi oleh mitra binaan kami,” ujarnya.
PT Hutama Karya ikut andil menumbuhkan titik- titik ekonomi baru di sekitar proyek yang juga berdampak luas bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Semakin besar laba yang diterima oleh Hutama Karya, setiap tahun perusahaan juga mengalokasikan dana lebih besar, seperti dana kemitraan untuk mendukung permodalan bagi para pelaku UMKM agar bisa makin berdaya saing dan bisa mendukung bagi upaya mewujud kemandirian ekonomi masyarakat di Tanah Air Indonesia. (Juniardi)
Bandar Lampung (SL)-Oknum Pendampingi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur, Dian Ansori, tersangka tindakan asusila terhadap anak di bawah umur korban kekerasan seksual mengakui sudah empat kali mencabuli korban. Pelaku juga menyebut ada orang lain yang melakukan tindakan asusila kepada korban.
Kali terakhir menyetubuhi korban pada Minggu, 28 Juni 2020, saat tersangka menginap di rumah korban. Dian Ansori berdalih saat itu pelaku menginap karena akan meminjamkan uang ke korban dan membantu mengurus pendaftaran sekolah. “Saya melakukannya empat kali. Saya dibolehin orang tuanya (minep) karena bantu mengurus nanti kalau bolak-balik pulang jauh,” kata pelaku saat menjalani pemeriksaan lanjutan, di Polda Lampung.
Meski tidak punya ketrampilan khusus dalaam hal pendampingan, Dian Ansori mengaku ditunjuk sebagai anggota P2TP2A Lampung Timur karena sebelumnya kerap menjadi sukarelawan pendampingan anak. Dia ditunjuk menjadi anggota P2TP2A berdasarkan SK Bupati Lampung Timur 2016. “Kalau riwayat pendidikan soal pendampingan anak saya enggak ada, tapi kalau pelatihan, saya pernah ikut pada 2017,” kata Dian Ansori.
Dian Ansori mengakui bahwa awalnya NF adalah korban asusila oleh Pamannya sendiri dan pelaku sudah divonis 13 tahun. Kemudian dia menjadi pendamping korban. Seain dirinya ada juga beberapa orang yang menyetubuhi korban.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan Penyidik Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Lampung telah menyusun berkas perkara kasus asusila tersebut. “Berkas perkara sudah diajukan dan pelimpahan tahap pertamanya ke JPU,” kata Padra.
Menurut Pandra, dalam kasus ini, penyidik memeriksa total 12 saksi, baik dari pelaku, korban, kerabat korban maupun saksi lainnya. Korban NF saat ini masih di rumah aman Dinas PPA Pemprov Lampung dan dilindungki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Total 12 saksi sudah diperiksa,” katanya.
Soal dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga juga dilakukan pelaku, menurut Padra, hal itu masih ditelusuri dan pendalaman serta pengembangan oleh penyidik, termasuk keterangan saksi-saksi lainnya, dan keterangan tambahan dari korban.
Informasi lain menyebutkan, kuat dugaan korban Dian Ansori tidak hanya satu, ada korban lain yang juga mengalami hal yang sama, namun enggan melapor. Bahkan korban kerap di jadikan umpan menjalin hubungan dengan orang lain, lalu kemudian diakali dengan modus penggerebekan lalu didamaikan dengan sejumlah uang.
Pelaku dijerat dengan pasal 76 jo pasal 81 ayat (3) UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. (Red)
Mesuji (SL)-Ketua Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Provinsi Lampung, Romzy Hermansyah menyayangkan tindakan Dinas Sosial Mesuji, yang melaporkan media ke Polisi karena tidak terima diberitakan terkait bansos Covid-19. Seharusnya pihak Dinas Sosial Kabupaten Mesuji menggunakan hak haknya sesuai UU Pers, karena menyamkut produk jurnalistik. Bukan melaporkan dengan dalih tudingan pencemaran nama baik.
“Pihak Dinsos, teruntuk Kadis Gunarso, harusnya cerdas dan bijak menghadapi persoalan terkait sebuah pemberitaan, tidak gegabah melaporkan seorang jurnalis ke jalur hukum karena berita,” kata Romzy saat dihubungi wartawan, Minggu 20 Juli 2020.
Prihal pemberitaan, dijelaskan Romzy, jika pihak Dinas Sosial Mesuji merasa keberatan dan merugikan, maka tempuh jalur hak jawab sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Semisal pemberitaan yang dianggap ngawur, maka tempuh jalur hak jawab atau klarifikasikan.
Seorang jurnalis pastinya mengarah pada keprofesionalan sudah pasti menjunjung tinggi marwah sebagaimana amanat UU Pokok Pers No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Artinya, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.
“Bagi para pemangku Pemerintahan, Badan Perusahaan Swasta ataupun milik Negara dan sebagainya, jangan alergi dengan jurnalis dan seorang jurnalis juga tentunya menjalankan tugas kejurnalistikan harus menjunjung tinggi ketentuan yang berlaku pada profesi,” pungkas Romzy.
Bahkan DPRD Kabupaten Mesuji juga menyesalkan sikap Kadis Sosial Gunarso dalam menyikapi adanya pemberitaan terkait adanya bantuan Covid-19 yang diduga tidak layak konsumsi. “Melaporkan salah satu media yang memberitakan itu terlalu terburu-buru, cara terbaik menyelesaikan adalah komunikasi, ada hak jawab dan klarifikasi,” kata Ketua Komisi II DPRD Mesuji Fraksi PKB, Jhon Tanara.
Dalam hal ini, dirinya meminta pihak Inspektorat segera menyelesaikan penyelidikan terkait laporan atas dugaan permasalahan anggaran Bansos Covid-19. Tentu akan ada opini negatif terhadap pihak Dinsos, jika dugaan itu tidak ditelusuri.
Jhon menilai sikap yang dilakukan Kadisos, menurutnya adalah tindakan gegabah. “Contoh saja, ada orang dituduh maling, kemudian yang dituduh itu melaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Harusnya mendahulukan pidana mencurinya dulu, kalau memang tidak terbukti silahkan dia melaporkan pencemaran nama baik,” ujarnya.
Namun dari semua itu, harus memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik seperti yang dimaksud. Terlebih, pemberitaan oleh media, ada tahapan yang sudah diatur dalam UU No. 40 tentang Pers, yaitu hak jawab dan atau klarifikasi. “Diingat kembali bahwa peran dan keterlibatan media, membantu Pemerintah dalam penanganan dan penyaluran bantuan Covid-19,” tegas Jhon. (*)
Bandar Lampung (SL)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang terus mendalami kelanjutan penyidikan perkara mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto dan Dinas PUPR Lampung Selatan, dan melanjutkan pemeriksaan terhadap Bupati Nanang dan sejumlah PNS Pemkab Lampung Selatan.
Direktur LBH Bandar Lampung, Candra Muliawan, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah KPK mengusut kembali kasus yang telah menyeret mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan dkk, bahkan mendorong KPK mengusut tuntas semua yang terlibat. “Usut tuntas siapa-siapa saja yang terlibat dalam pusaran korupsi di Lampung Selatan 2017/2018, yang sudah menjebloskan Zainudin Hasan ke penjara,” kata Candra, kepada sinarlampung Minggu 19 Juli 2020.
Menurut Candra, dalam putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, sudah dijelaskan bahwa masih banyak pihak-pihak yang disebutkan menerima aliran dana, namun tidak dijadikan tersangka. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, jelas pihak-pihak yang tersebut dalam fakta persidangan. Putusan dalam perkara Zainudin Hasan juga sudah berkekuatan hukum tetap, artinya fakta-fakta persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi dan kesesuaian alat bukti yang lain perlu di tindak-lanjuti oleh KPK,” kata Candra.
Candra berharap kepada KPK untuk segera mempublikasikan siapa-siapa saja yang turut terlibat dan menikmati uang negara yang menyeret Zainudin Hasan. Dalam amar putusan Pengadilan disebutkan banyak pihak-pihak yang mendapat paket pekerjaan atau proyek di Lampung Selatan.
Darai data yang ada, terdapat daftar nama pihak-pihak yang mendapat paket pekerjaan proyek di jaman kepemimpinan Zainudin Hasan dan nilai paket pekerjaan yang diberikan berdasarkan bunyi dalam amar putusan pengadilan, mereka diantaranya?.
Bobby Zulhaidir Rp79 miliar, Gilang Ramadhan Rp50 miliar, Nanang Ermanto Rp10 miliar, Hendri Rosyadi Rp10 miliar, Anggota DPRD Lampung Selatan Rp18 miliar, Cik Ali Rp21 miliar, Rusman Efendi Rp10 miliar, serta Wahyu Lesmono Rp7,5 miliar.
Kemudian ada nama Agung Rp1 miliar, Boy Rp1 miliar, Ray Rp1 miliar, Rudi Topan Rp1 miliar, Harus Rp500 juta, Wawan Rp500 juta, Ansor Rp700 juta, Firman Rp1 miliar, Fikri Rp1 miliar, Ruslando Rp700 juta, Pipin Rp2 miliar, Rahman Rp500 juta, beberapa LSM sebesar Rp3,7 miliar, hingga wartawan sebesar Rp1,5 miliar.
Sebelumnya, dalam kelanjutan kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka. “Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait pengembangan perkara dugaan suap yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur di Lampung Selatan yang sebelumnya KPK telah pula menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap di antaranya Zainudin Hasan dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
“Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” jelas Ali Fikri. (Red)
Lampung Timur (SL)-Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menilai potensi sektor perikanan Lampung luar biasa. Karena itu Edhy Prabowo akan membangun sektor perikanan di wilayah Lampung. Hal itu disampaikan Edhy Prabowo saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Pantai dan TPI di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Minggu 19 Juli 2020.
“Potensi sektor perikanan Lampung luar biasa. Kami siap membangun sektor perikanan di wilayah Lampung. Tugas Menteri melayani rakyat, kami siap membangun Lampung. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Gubernur yang memang selalu luar biasa. ,” kata Edhy Prabowo.
Menteri Edhy menilai Provinsi Lampung memiliki pelabuhan perikanan pantai yang luar biasa. “Saya melihat langsung Kabupaten Lampung Timur dengan pelabuhan perikanan pantainya yang sangat luar biasa. Pelabuhan ini layak untuk ditingkatkan dan diperbesar,” katanya,
Untuk itu, Edhy juga akan membangun komunikasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di pelabuhan tersebut. “Kita akan komunikasikan kepada Kementerian PUPR terkait infrastruktur jalannya, apalagi Bapak Gubernur sudah hadir langsung,” ujarnya, dihadapanKetua Komisi IV DPR RI Sudin dan Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari..
Edhy menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan selalu hadir bersama-sama masyarakat. “Masalah nelayan, fasilitas apa pun yang disini, saya minta kepada Dirjen tolong dilihat apa yang bisa kita perbuat,” kata Edhy, yang didampingi Gubernur sempat mengunjungi lokasi panen udang di tambak binaan CP Prima, dan menanaman mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai dan berdialog dengan masyarakat.
Dihadapan Edhy Prabowo, Gubernur Arinal mengatakan meski di tengah pandemi covid-19, volume ekspor perikanan Lampung semester pertama 2020 sebesar 8.492,5 ton naik 18% dibandingkan semester pertama tahun 2019.
Arinal Djunaidi mengatakan Lampung memiliki potensi kelautan perikanan yang cukup besar. “Produksi perikanan tahun 2019 sebesar 338 ribu ton dimana produksi perikanan tangkap 157 ribu ton dan perikanan budidaya 181 ribu ton,” ujar Gubernur Arinal.
Untuk komoditas rajungan, Lampung memiliki kebijakan pengelolaan berkelanjutan bekerja sama dengan NGO nasional dan internasional (Starling, CTC,EDF) dengan lokasi Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang dan Lampung Tengah. “Rajungan Lampung menyumbang 10-15 % volume ekspor nasional dengan nilai ekspor Rp.490 milyar/tahun,” katanya.
Arinal menyebutkan Provinsi Lampung juga telah memiliki PERDA nomor 01 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K). “Lampung merupakan Provinsi yang pertama di Sumatera dan ke delapan di Indonesia yang memiliki Perda RZWP3K,” ujarnya.
Gubernur Arinal juga menyerahkan sertifikat lahan hibah Pemerintah Provinsi Lampung seluas 12 Ha untuk pembangunan Kampus Politeknik Kelautan Perikanan Lampung di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo. (rls/red)
Tulang Bawang Barat (SL)-Hilang dari zona hijau Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena satu warganya kembali positi covid -19, seluruh lokasi wisata yang ada di 10 Tiyuh (desa,Red) di Kecamatan Lambukibang, ditutup sementara. Hal tersebut disampaikan Camat Lambukibang, Haderiansyah menyikapi munculnya kasus satu pasien positif dan satu pasien reaktif Covid-19 di kecamatan Lmbu Kibang, Sabtu, 18 Juli 2020.
Hade menjelaskan SK (42), warga Kibang Yektijaya yang ditetapkan menjadi pasien covid-19, merupakan pasien perdana untuk lima kecamatan di wilayah utara kabupaten Tubaba. “Kita sama-sama berdoa semoga EK (49) yang dinyatakan reaktif rapid test bisa negatif covid-19, dan SK (42) menjadi pasien perdana dan terakhir untuk wilayah utara kabupaten Tubaba,” kata Haderiansyah.
Menurut Haderiansyah, Tim gugus tugas sudah mengimbau sepuluh Kepala Tiyuh dan aparatur Tiyuh di Kecamatan Lumbu Kibang untuk aktif mensosialisasikan kepada warga agat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.
“Untuk menjaga hal-hal tidak diinginkan. Untuk sementara, semua taman tiyuh dan lokasi wisata kita tutup sampai 14 hari kedepan. Ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Bahkan, semua tiyuh merapkan wajib memakai masker untuk warga yang keluar rumah serta jaga jarak,” kata dia.
Selaku ketua tim gugus tugas di kecamatan Lumbu Kibang,Haderiansyah meminta Kepalo Tiyuh memantau dan melaporkan warganya yang keluar dan masuk dari luar kota kepada gugus tugas kecamatan melalui petugas kesehatan ditingkat tiyuh.
“Warga yang terjangkit virus Covid-19 di kecamatan Lumbukibang merupakan warga yang pulang merantau dari bekerja di Jakarta. Artinya, warga yang datang dari daerah zona merah covid-19 harus dipantau ketat. Jika masuk tiyuh wajib diisolasi 14 hari dan diperiksa kesehatannya,” ujarnya,
Untuk memutus mata rantai penyebaran, tim gugus tugas kabupaten dan kecamatan sudah melakukan tracking dan skrening terhadap 20 warga yakni keluarga, tenaga kesehatan dan tetangga sekitar yang memiliki riwayat kontak dengan pasien tersebut. “Dari tracking ini kita juga meminta keluarga dan yang pernah kontak dengan pasien positif covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri dirumah selama 14 hari,” kata dia.
Bagi tiyuh yang warganya terkena covid19, lanjutnya apartur tiyuh akan melakukan penyemprotan desinfektan di rumah dan tetangga disekitar. “Penyemprotan desifektan ini akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Penyemprotan diutamakan di lingkungan sekitar rumah pasien covid-19,” katanya. (Angga/red)
Bulukumba (SL)-Tak bayar hutang gaji sopir selama dua tahun, H Ahmad Jayadi (53), Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Andi Sultan Daeng Radja, tewas dianiaya oleh mantan supir pribadinya, saat berada di perempatan Teko, Jalan Abd Azis, Kelurahan Tanah, Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Kamis 16 Juli 2020 sekitar pukul 05.45 Wita.
Korban mengalami luka robek pada bagian kepala, punggung, dan tangan kanan, akibat sayatan benda tajam parang dan badik pelaku. Korban sempat dilarikan ke RSUD H Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, namun korban tidak tertolong dan meninggal dunia 2 jam setelah kejadian.
Informasi dilokasi kejadian menyebutkan, pagi itu H Ahmad Jayadi (53) menemani istrinya berbelanja di Pasar Cekkeng Kasuara. Saat akan persiapan pulang, tiba tiba Syafruddin alias Randi (53), warga Jalan Pahlawan Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujungbulu, datang dari belakang langsung menarik dan menganiaya korban menggunakan parang.
“Kejadian berawal saat korban, H Ahmad Jayadi menemani istrinya berbelanja di Pasar Cekkeng Kasuara, setelah hendak beranjak pulang, tiba-tiba saja pelaku yang belakangan diketahui bernama Syafruddin alias Randi, datang dari belakang menarik dan kemudian menganiaya korban menggunakan parang,” kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Berry Juana Putra, kepada wartawan.
Menurut Berry, korban sempat dilarikan ke RSUD H Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, namun naas korban tidak mampu terselamatkan dan meninggal dunia 2 jam setelah kejadian. “Korban mengalami luka robek pada bagian kepala, punggung, dan tangan kanan, yang diduga akibat sayatan benda tajam yang digunakan olek pelaku,” urai Berry.
Sementara kata Berry, pelaku sudah diamankan bersama barang bukti berupa sebilah badik, dan sebilah parang, di Mapolres Bulukumba. Pelaku diketahui merupakan mantan supir pribadi korban sendiri. Berdasarkan keterangan awal motif dari kasus itu dilatarbelakangi karena pelaku merasa kesal lantaran gajinya sebagai supir pribadi sudah dua tahun tidak dibayarkan oleh korban.
Kasat menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait latar belakang dari permasalahan tersebut. “Pelaku akan dijerat dengan pasal pembunuhan 338 subsider 351 ayat 3 dengan acaman penjara selama 15 tahun,” katanya.
H Ahmad Jayadi merupakan Staf Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD H Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. Kabag Umum dan Kepegawaian, Andi Ulul Azmi, atasan langsung korban menyebutkan semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai sosok yang disiplin, rajin, dan teliti dalam bekerja.
“Dalam hal ini saya sebagai atasan langsung Alm. Ahmad Jayadi. Tetapi selama ini saya menganggap beliau bukan sebagai staf, tapi bapak skaligus guru, keseharian beliau rajin dan teliti apalagi tentang tupoksi beliau,” kenangnya.
Andi Ulul Azmi, mengungkapkan bahwa kemarin Rabu 15 Juli 2020, ia sempat bersama korban masih sempat bercengkrama. Ahmad Jayadi dikebumikan di Ponre, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. “Duka mendalam, karena kemarin sampai sore masih sama-sama ka,” ujarnya. (Red)
Sulawesi Selatan (SL)-Banjir Bandang di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, menelan puluhan korban jiwa tewas dan hilang. Sekitar 14.483 jiwa dari tiga kecamatan kini mengungsi dan ditampung di Posko pengungsian. Tim gabungan Search and Rescue (SAR) hingga hari ketujuh masih terus melakukan pencarian.
Pada hari kelima Tim SAR kembali menemukan tiga jasad, hingga total ditemukan 36 orang tewas, korban luka 30 orang, dan 40-an orang belum ditemukan. “Kami laporkan hasil operasi gabungan SAR, data sementara korban meninggal dunia sebanyak 36 orang, dalam pencarian 16 orang,” sebut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar, Mustari, Jumat 17 Juli 2020, dilangsir antara.
Menurut Mustari, dari 36 orang korban tersebut, 10 jenazah diantaranya belum teridentifikasi, sementara sisanya sudah teridentifikasi. Namun demikian, pihaknya berharap, 10 jenazah itu termasuk orang dalam pencarian dari 16 orang yang masih dinyatakan hilang. “Mudah-mudah dari 16 orang dalam pencarian ini, termasuk 10 orang itu, sehingga tinggal enam orang yang masih dicari,” tuturnya.
Mustari juga melaporkan kondisi cuaca di Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam keadaan cerah berawan sehingga memudahkan tim melakukan pencarian. Selain itu, sebanyak 10 alat berat dikerahkan untuk membantu pencarian korban.
Dari hasil pencarian Tim Gabungan SAR diantaranya Basarnas, TNI-Polri, Damkar, relawan dan Potensi SAR, pada hari kelima pencarian, korban pertama ditemukan di berjenis kelamin laki-laki di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas Baebunta.
Berselang dua jam kemudian, korban kedua berjenis kelamin perempuan juga ditemukan di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma, Kota Masamba.
Dan korban ketiga ditemukan berjenis kelamin perempuan di Desa Meli, Kecamatan Baebunta. Jenazahnya langsung dievakuasi ke RSUD Andi Djemma, Kota Masamba. Untuk status data korban sementara, pukul 17.00 WITA, jumlah korban sebanyak 1.594 orang, selamat 1.542 orang, meninggal dunia 36 orang, dan dalam pencarian 16 orang.
Sebelumnya, bencana banjir bandang air disertai lumpur dan pasir terjadi pada Senin, 13 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 WITA. Dampak bencana teridentifikasi di lima kecamatan, yakni Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Malangke dan Malangke Barat.
Data sementara dari BPBD setempat tercatat sebanyak 14.438 jiwa dari total 3.627 kepala keluarga (KK) mengungsi. Sebanyak 4.202 unit rumah warga ikut terdampak, sembilan unit sekolah, 13 unit rumah ibadah terdiri atas 12 masjid dan satu gereja.
“Semua warga terdampak bencana banjir bandang ditampung posko pengungsian dan ada juga menginap di rumah keluarganya,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lutra, Muslim Muhtar, Kamis 16 Juli 2020.
Sementara sampai hari ini laporan yang masuk ke Posko Induk BPBD Lutra terkait data korban yakni pengungsi Kecamatan Masamba berjumlah 7.748 jiwa, Baebunta 5.808 jiwa dan Kecamatan Sabbang berjumlah 927 jiwa. “Kami masih terus berkoordinasi dengan pihak Basarnas untuk terus meng-update data terbaru korban banjir bandang,” ujarnya.
Bantuan terus mengalir dari desa, kabupaten-kabupaten, organisasi-organisasi kepemudaan, keagamaan, dan lain-lain, serta juga dari provinsi, PMI Pusat, dalam hal ini dari mantan Wakil Presiden Yusuf kalla.
Dengan bantuan yang berdatangan sudah tiga hari ini, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani memberikan ucapan tak terhingga atas bantuan-bantuan yang masih berdatangan dan atensi yang sangat luar biasa dari para pejuang kemanusiaan dan solidaritas penderitaan yang dialami Lutra.
Masyarakat yang terdampak banjir bandang itu mengungsi dalam empat hari ini terakhir karena banyaknya rumah warga mengalami rusak berat dan ada yang tertimbun lumpur. Korban banjir itu tersebar di kecamatan-kecamatan terdekat dan di rumah keluarga mereka.
“Kami mengutamakan penyaluran bantuan makanan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar agar tidak menimbulkan kerawanan pangan dan serangan penyakit menular,” ujar Muslim Muhtar Kepala BPBD Lutra.
Menurut dia, banjir bandang bercampu lumpur menggenangi rumah-rumah warga yang lebih parah terjadi di Kecamatan Masamba dan di Kecamatan Baebunta Desa Radda, Petambua karena lokasinya dekat dengan sungai. BPBD bekerja sama dengan TNI, Basarnas, Polri, dan relawan-relawan serta Karang Taruna agar penanganan bencana cepat sehingga dapat mengurangi risiko kebencanaan.
Selain itu, pihaknya menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang tinggal di posko-posko pengungsian dan dirumah keluarga berupa beras, minyak, gula, mi instan, makanan, makanan camilan, pakaian, selimut, dan susu bayi.
Bupati juga mengapresiasi kepedulian berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, media cetak dan online, asosiasi, dan masyarakat umum yang menyalurkan bantuan kepada warga korban bencana alam tersebut.
Korban bencana itu sudah tidak memiliki barang-barang, termasuk pakaian dan beras, perabot rumah tangga akibat diterjang banjir bandang. “Kami berharap warga yang tinggal di pengungsian agar menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan agar tidak menimbulkan penyakit,” kata Indah. (ant/red)
