Kategori: Headline

Bandar Lampung (SL)-Forum Wartawan Online (Fortaline) Lampung membagikan 100 paket beras berisi 5 kg kepada wartawan online, dalam rangka peduli Covid-19. Rangkain Jum’at Berkah Fortaline peduli, di Kantor Redaksi sinarlampung.co, Telukbetung Bandar Lampung, Jum’at 17 Juli 2020 sore.

Penyerahan bantuan beras kepada wartawan Media Online, oleh Ketua Fortaline Lampung, Juniardi. “Bantuan ini titipan dari hamba allah untuk rekan rekan wartawan. Yang peduli kepada nasib wartawan, dan menitipkan kepada forum wartawan online Lampung,” kata Juniardi.

Menurut Juniardi, bantuan yang diterima Fortaline 100 karung beras berisi 5 kg atau setara dengan 5 kwintal beras. Dan bantuan beras langsung disalurkan ke para wartawan yang tergabung di Fortaline Lampung. “Alhamdulillah, bantuan yang masuk dari hamba allah ini langsung kita salurkan kepada wartawan, yang sejak pandemi covid-19 merasakan langsung dampaknya, dan kadang luput dari perhatian,” katanya.

Berdasarkan data Forum Wartawan Online, terdata ada 122 anggota. “Sebagian ada diluar daerah. Yang jauh tak terjangkau Ke Bandar Lampung, mereka menghibahkan untuk teman teman yang ada di Bandar Lampung,” kata Pimred Sinarlampung.co ini.

Juniardi mengatakan pandemi global yang terjadi ini hampir melumpuhkan ekonomi di Indonesia termasuk di Lampung. Dan masyarakat kelas bawah paling merasakan dampak tersebut karena tidak bergeraknya semua sektor.

“Selama ini kita lihat temen temen wartawan luput dari perhatian. Padahal mereka setiap hari meliput orang memberikan bantuan covid-19, tapi terlupakan besit dihati mereka, kapan mereka mendapatkan bantuan. Donasi kepada wartawan ini hanya titipan dari orang menyebut dirinya hamba allah, yang peduli terhadap wartawan,” katanya.

Juniardi menambahkan para pekerja di sektor informasi ini juga merasakan dampak tersebut mereka melaporkan dan memantau perkembangan Cpovid-19, bahkan meliput mereka yang menahan lapar karena tidak adanya kebutuhan pokok seperti beras untuk dikonsumsi selama pandemi. “Mudah mudah dengan bantuan yang tidak seberapa ini bermanfaat. Kita hanya menyalurkan bantuan. Tetap semangat, jaga jarak, patuhi protokol kesehata,” katanya.

Yusmu, wartawan Skalanews.com mengaku berterimkasih, dan senang mendapatkan bantuan sembako dari Fortaline. Dia mengaku sangat terbantu dengan pemberian sembako tersebut. “Alhamdulillah dan terimakasih atas bantuan ini dan. Masih ada yang peduli dengan wartawan. Bener juga tiap hari liputan tumpukan bantuan di Pemerintah Provinsi Lampung tapi cuma lihat. Ya mudah yang disana juga sampai seperti yang disini.” ucapnya. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Beredar PDIP mengeluarkan rekomendasi partai untuk Pilkada di dua daerah di Lampung, bersamaan dengan 48 daerah se-Indonesia. Dua daerah di Lampung itu jatuh kepada pasangan Pertahana Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyo Sumitro dan Ilyas Hayani Muda.

Kemudian rekomendasi untuk Pilkada Pesisir Barat untuk Pieter, kakak kandung Ketua PDIP Lampung Sudin yang berpasangan dengan Fahrurrozi. Fahrurrozi pernah menjadi Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat Lampung dan sempat ini digadang-gadang sebagai bakal calon wakil bupati.

Hal itu tertuang dalam Surat rekomn dari DPP PDI Perjuangan berikut nama-nama calon dari beberapa daerah yang akan diusung oleh partai berlambang banteng maju dalam kontestasi pilkada serentar 9 Desember mendatang.

Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Wakil Ketua Bidang Kehormatan, Kol. TNI. Purn Marzuki mengaku belum tahu soal rekomendasi tersebut. “Besok saja ke DPD. Saya tidak begitu paham soal itu. Yang jelas besok saja biar jelas dan tuntas,” kata dia.

Pasca keluarnya Rekomendasi PDIP untuk Lampung Tengah dan Pesisir Barat, ditambah Kota Metro, dan Lampung Selatan, berarti tinggal untuk Way Kanan, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, dan Lampung Timur.

Ketua DPD PDIP Lampung, Sudin, medio 18 Februari 2020 lalu menyatakan terkait rekomendasi untuk calon kepala daerah di Lampung diutamakan untuk daerah yang dijabat kader petahana. Untuk pilkada Kabupaten Way Kanan bisa saja PDIP memberikan rekomendasi kepada petahana yakni Raden Adipati Surya, asalkan menggandeng kader PDIP sebagai wakilnya. Untuk Lampung Timur, PDIP dengan raihan sembilan kursi di DPRD hampir pasti mendudukan, Joko Pramono sebagai bakal calon bupati. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten-kota di Provinsi Lampung, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandar Lampung, diterpa isu miring terkait penggelapan dana pembinaan partai politik (parpol).

Pasalnya, diduga pengambilan dana partai Perindo di Kota Bandarlampung tahun anggaran (TA) 2019 tidak prosedural. Padahal, sesuai Permendagri No 36 tahun 2018 mulai dari permohonan sampai dengan pelaporan, harus ada tandatangan bendahara dan sekratris partai. Dan hal ini pula baik Bendahara dan Sekretaris partai dari awal usulan sampai pengambilan dana pembinaan tidak, diikutsertakan dan tidak tahu menahu sama sekali.

Demikain, diungkapkan mantan Bendahara DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung, Rudi Darmawan, Kamis 16 Juli 2020. “Saya tidak tau sama sekali dana partai tersebut, karena dari awal pengajuan saya tidak diikutsertakan, seharusnya kalau prosedurnya ada tekenan Sekretaris dan Bendahara, tapi faktanya kami tidak tau sama sekali,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, dana pembinaan dari pemkot Bandarlampung tersebut sudah ada laporan pertanggungjawabannya. “Saya denger sudah ada Laporan pertanggungjawaban (Lpj) dana tersebut, untuk anggaran semester kedua 2019. Dan disini saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa saya tidak tahu menau, bukan saya yang terima dan bukan saya yang membuat Lpj, karena saya takutnya bukan dana partai saja, karena ini menyangkut dana APBD yang ada pemeriksaan dari BPK RI,” ungkapnya.

Soal Lpj dana partai tersebut, imbuhnya, ia tidak sama sekali mengetahui siapa yang membuat dan menandatanganinya. Karena dana itu diperoleh dari besaran suara partai, ini dana APBD Kota Bandarlampung. “Ini dana kan punya rakyat pemilih partai Perindo, dari APBD. Makanya saya jelaskan disini saya gak terlibat sama sekali, karena cakupanya luas ke BPK segala macem, makanya saya tekankan bukan yang teken,” terangnya, saat dihubungi.

Disinggung, berapa besaran dana pembinaan partai politik yang dinaungi Kesbangpol? “Total dana berapanya saya gak tau, yang jelas itu dana partai yang sekarang priode 2019 semester kedua dan 2020 semester pertama, karena saya gak kontak lagi sama ketua, saya gak pernah kontak sama sekali, termasuk pergantian saya pun saya gak tau sejauh yang saya ketahui tidak ada kesalahan fatal yang saya lakukan, tapi jika prosedur, kalau bawahan salah itu kan ditegur lah, klarifikasi,” bebernya.

Semua, lanjut Rudi, apa yang dia hendel semasa Pemilu, rekapan laporan terakhir semua saya kerjakan dan clear. “Baiknya dikasih tau dong apa kesalahan saya, tapi ini nggak, main ganti ganti saja, bahkan saya dikasih tau temen dari Group kalau saya sudah diganti, tapi ini sudah keputusan dan SK yang teken Ketua Umum Perindo mau diapakan lagi,” kata Rudi.

“Sekarang yang menjabat Sekretaris DPD Perindo Eka Tiara dan Bendahara Nisfu Apriana. Kalau saya lihat sih gara-gara yang begini yang agak bahaya, karena ini tahun politik 2020 ini, agak bahaya karena Dana APBD ada hal datail yang dipertanggubgjawabkan, dan ini bukan saya yang teken,” tandasnya.

Sementara, senada dengan yang diungkapkan, mantan Sekretaris Perindo Kota Bandar Lampung, Yusi Antari, jika dirinya pun tidak dilibatkan sama sekali, bahkan pemberhentiannya sebagai sekretaris partai pun tidak prosedural dan tanpa ada alasan yang jelas.

“Saya nggak tau sama sekali soal pengambilan dana parpol tersebut, dari awal pengajuan sampai pengambilan dana, makanya saya nggak tau berapa totalnya, karena saya dan bendahara tidak dilibatkan sama sekali, mungkin karena masalah kami pertanyakan ini, makanya saya diganti,” kata dia

Termasuk pemberhentian pihaknya pun dinilai tidak prosedural mekanisme partai. “Tau-tau saya sudah diganti, kalau dikasih tau alasan pemecatan saya ini kita bisa jelaskan, saya diberhentikan sekitar bulan Juni, ini partai mau dibawa kemana kalau semua yang dilakukan ketua partai tidak transparan,” katanya.

“Jika ketua partai keluar uang itu wajar, ini partai politik, semua orang politik juga mengetahuinya. Ini gak, pengambilan dana partai dilakukan Ketua Susanti sendiri, tadinya saya sekteraris, mungkin karena ada kasus ini makanya saya diberhentikan,” paparnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung, Susanti hingga saat ini tidak bisa dihubungi, untuk di konfirmasi meski telpon genggamnya dalam keadaan aktif, namun tidak dijawab, pesan WhatsApp yang dikirim untuk konformasi masalah pengambilan dana tersebut pun tidak dijawab olehnya. (red)

Bandar Lampung (SL)-Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pengembangan kasus suap fee proyek infrastruktur dengan terpidana mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Selain Nanang, juga diperiksa Kepala Dinas PUPR Syahroni, dan beberapa ASN, dengan tersangka Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Hermansyah Hamidi, Kamis 16 Juli 2020.

Baca: Lanjutan Kasus Zainuddin Hasan KPK Kembali Geledah Kantor Bupati Lampung Selatan Bawa Dua Koper Berkas, Ada Pejabat Termasuk Kadis PUPR Diangkut?

Nanang Ermanto dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Lampung Selatan itu diperiksa Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan meminjam Mako Brimob Polda Lampung di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Rawa Laut, sejak Kamis pagi hingga sore.

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri,  membenarkan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK terkait dengan ditetapkannya Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi, sebagai tersangka. “Ya benar, tim penyidik KPK masih memeriksa beberapa pihak dari unsur ASN terkait penyidikan pengembangan perkara suap fee proyek infrastruktur di Lampung Selatan,” kata Ali Fikri.

Ali Fikri membenarkan, bahwa Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Kadis PUPR Lamsel Syahroni ikut menjalani pemeriksaan terkait pengembangan peyidikan perkara fee proyek infrastruktur tersebut. “Yang diperiksa beberapa ASN dilingkungan Pemkab Lampung Selatan termasuk Bupati Lampung Selatan,” kata .

Kasus suap fee proyek Infrastruktur seblumnya dengan terpidana mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp66 miliar.

Pemeriksaan Nanang, adalah pemeriksaan kedua oleh KPK terkait kasus suap di Dinas PUPR Lampung Selatan yang melibatkan mantan  Bupati Zainudin Hasan. Saat menjadi wakil Bupati, 30 Juli 2018 lalu. Saat itu Nanang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka (mantan) Bupati Zainudin Hasan. Selain memeriksa Nanang, pada 29 Juli 2018 KPK juga menggeledah rumah dinas Nanang Ermanto.

Sebelumnya, Tim penyidik KPK menggeledah Kantor Bupati dan Dinas PUPR Lampung Selatan pada Senin (13/7/2020) siang lalu, KPK kemudian menetapkan Hermansyah Hamidi, sebagai tersangka, dengan penetapan tersangka berdasarkan SPDP Nomor B/176/DIK00/230/07/2020 KPK pada tanggal 30 Juni 2020.

Pada kasus “jilid pertama”, Zainudin Hasan telah terbukti menerima Rp72.742.792.145 melalui Hermansyah Hamidi, Anjar Asmara, Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni. Hermansyah Hamidi yang berdomisili di Jl. Cut Nyak Dien No.122, Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, menurut kerabatnya, sudah berada di Jakarta, Senin 13 Juli 2020. Sebelum jadi kepala Dinas PUPR, Hermansyah Hamidi menjabat kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Lampung Selatan.

Sarjana S-2 Teknik tersebut diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan menggantikan Anjar Asmara yang ditangkap KPK sejak Senin 6 Agustus. Di zaman kepemimpinan Bupati  Lamsel Wendy Melfa dan Bupati Lamsel Rycko Menoza Hamidi juga pernah menduduki  posisi  jabatan sebagai kepala Dinas PU Lampung Selatan.

Dalam SPDP yang ditandatangani penyidik KPK Brigjen Seto Budiyanto tanggal 1 Juli 2020, Hermansyah Hamidi disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi karena telah menerima fee pengerjaan proyek infrastruktur Pemkab Lampung Selatan bersama terpidana mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam berkendara dan persiapan New Normal di Lampung, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung akan menggelar Operasi Patuh Krakatau 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung, Kombes Pol Donny Sabardi Halomoan Damanik mengatakan, kegiatan operasi akan menerapkan tiga pendekatan yakni preemtif (edukasi) 40 persen, preventif (pencegahan) 40 persen, dan represif (penindakan) 20 persen.

“Kami juga akan melakukan kegiatan pemantauan di angkutan umum, pakai masker atau tidak. Penumpang tidak lebih dari 50 persen dan tetap jaga jarak,” kata Dirlantas, saat silahturahmi dengan media di Direktorat Lantas Polda Lampung.

Menurut Donny, Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang masuk Sumatera berpotensi menimbulkan permasalahan. “Banyak masalah dipintu masuk gerbang Sumatera khususnya lalu lintas. Ditambah lagi kurang disiplinnya masyarakat terhadap kepatuhan berkendara,” katanya, Rabu 15 Juli 2020.

Dengan adanya operasi Patuh Krakatau yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 nanti, Donny berharap ada kepatuhan masyarakat terhadap tertib lalu lintas yang dibarengi dengan adaptasi kebiasaan baru yakni dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 14 hari ini akan berbeda dengan kegiatan operasi patuh sebelumnya. Karena saat ini situasi pandemi, jadi operasi ini juga bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Meski Lampung bukan wilayah PSBB tapi kita harus waspada,” ucapnya.

Pelanggaran yang akan ditindak adalah pelanggaran yang dilihat dari evaluasi angka pelanggaran yang sering terjadi. Karena itu, Donny mengingatkan kepada masyarakat yang memanfaatkan jalan untuk kegiatan agar bisa melakukan koordinasi. “Pelanggaran yang kerap terjadi diantaranya surat menyurat SIM dan STNK, helm dan lawan arus,” katanya. (Red)