Sinarlampung

Kategori: Headline

  • Lapor KPK, Lelang Proyek Rp22 Milyar Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Syarat KKN?

    Lapor KPK, Lelang Proyek Rp22 Milyar Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Syarat KKN?

    Bandar Lampung (SL)-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Freedom menduga lelang Proyek Rp22 Milyar di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung sarat dengan Korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN). Modusnya proyek dijual dengan ‘dil-dilan’ fee uang setoran dengan nominal persentase disesuaikan dengan nilai pagu proyek.

    Untuk itu pihaknya meminta pihak hukum seperti Kejaksaan, BPK, KPPU dan LKPP bahkan KPK melakukan langkah kongkrit, untuk menyelamatkan uang rakyat yang jumlahnya milyaran hilang begitu saja, Negara membayar pekerjaan dengan harga lebih mahal dari pada yang sesungguhnya. “Kerugian tersebut akibat adanya indikasi uang suap setoran proyek yang dibebankan ke dalam pagu anggaran proyek yang dikerjakan,” kata Ketua LSM Freedom Lampung, Ichwan, dalam pres komprens, Sabtu 27 Juni 2020.

    Ichean menyatakan adanya indikasi aroma dugaan KKN pada proses lelang proyek Peningkatan Jalan Mayor Jendral Ryacudu Bandar Lampung (Ling. 012.11.K) di Kota Bandar Lampung, yang dibiayai APBD tahun 2020 senilai RP22 milyar cukup kuat.

    “Dari hasil rekam lelang dan analisa berdasarkan peraturan yang ada terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurutnya jelas terlihat adanya unsur KKN. Modus yang digunakan terbilang sistematis, paket proyek yang dilelang diduga sudah diijon atau dijual dengan ‘dil-dilan’ fee uang setoran dengan nominal persentase disesuaikan dengan nilai pagu proyek,” katanya.

    Bahkan modus lainya, lelang diikuti beberapa perusahaan yang berada dalam satu kendali bersama-sama menjadi peserta lelang proyek dan melakukan penawaran dalam satu paket lelang yang sama saling bergantian menjadi pemenang tender di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung. “Ini menjadi dibuktikan adanya persekongkolan dalam tender,” katanya.

    Seluruh informasi proyek sudah dikuasai rekanan tertentu. Lelang terbuka memang tetap dilakukan sebagai syarat agar proyek berlangsung dan tidak menyalahi aturan dengan penunjukan langsung. Tetapi, ada kemungkinan hasil lelang sudah diatur dan dikondisikan bagi yang ingin mendapat proyek ada uang setoran-setoran awal berupa commitment fee” katanya.

    Lebih lanjut ia menuturkan, jika dilihat dari jumlah peserta dan peserta yang melakukan penawaran adalah perusahaan-perusahaan yang potensial dibidangnya serta nilai penawaran yang lebih menguntungkan negara. “Akan tetapi pihak penyelenggaran lelang justru memenangkan perusahaan dengan penawaran tertinggi,” ujarnya.

    Selain itu ia menduga ada dua perusahaan yang senantiasa berdampingan pada setiap lelang yang diikuti, keduanya secara bergiliran menjadi pemenang termasuk pada paket lelang tersebut. “Penawaran yang disampaikan dari kedua penyedia tersebut hampir sama mendekati HPS. Patut diduga adanya beban biaya lain (uang setoran) yang masuk dalam perhitungan nilai proyek” terang Ichwan dalam siaran jumpa Presnya.

    Diketahui pada lelang proyek Rp22 miliar untuk Jalan Ryacudu diikuti 75 perusahaan, namun yang menyampaikan penawaran hanya 10 perusahaan. Dari 10 perusahaan hanya 2 yang lolos ferivikasi yaitu, pada peringkat 6, PT Mulia Putra Pertama dengan harga penawaran Rp.21,247,412,000 milyar, turun hanya 3,74 persen. Dan pada peringkat 7, PT Djuri Teknik dengan harga penawaran Rp21.477.505.762 milyar, turun hanya 2,70 persen.

    Ichwan menjelaskan bahwa jika membuka riwayat lelang proyek lain pada satuan kerja yang sama dan diamati secara seksama, kedua perusahaan tersebut seperti sepasang perusahaan terafiliasi yang selalu berdampingan dan bergantian menjadi pemenang dengan harga penawaran yang senantiasa mendekati HPS.

    Terkait hal itu, Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, M.T belum memberikan keterangan. Dihubungi di kantornya sedang tidak ditempat. Dihubungi via phone belum merespon..(Red)

  • Arinal dan Dirut PT Pelindo II Panjang Bahas Exit Tol Pelabuhan di Lapangan Golf

    Arinal dan Dirut PT Pelindo II Panjang Bahas Exit Tol Pelabuhan di Lapangan Golf

    Bandar Lampung (SL)-Usulan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka exit tol menuju ke Pelabuhan Pelindo Internasional atau IPC Cabang Panjang disetujui. Hal ini akan makin memacu peningkatan ekspor Provinsi Lampung. Hal ini terungkap dalam audiensi Dirut PT Pelindo II atau IPC Cabang Panjang Arif Suhartono dengan Gubernur Arinal, di Lapangan Golf Sukarame, Bandar Lampung, Jum’at 26 Juni 2020.

    Pertemuan ini juga dalam rangka meningkatkan perekonomian Lampung, melalui peningkatan ekspor. Menurut Gubernur Arinal, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung sudah diresmikan. Tentunya dengan adanya jalan tol ini akan membawa perubahan yang sangat mendasar terkait ekspor dan impor di Provinsi Lampung.

    “Namun Jalan tol tersebut belum memiliki exit tol menuju ke pelabuhan Pelindo Internasional. Sehingga saya meminta pelaksana jalan tol untuk membuat exit tol menuju pelabuhan IPC II Cabang Panjang, dan alhamdulillah sudah disetujui,” ujar Gubernur Arinal.

    Dengan adanya Exit Tol ini, lanjut Gubernur Arinal, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan ekspor di Provinsi Lampung. “Exit tol ini juga akan terhubung dengan rencana pembangunan jembatan panjang yang akan terhubung ke tempat-tempat wisata, seperti Kiluan dan Pahawang,” jelas Gubernur Arinal.

    Gubernur Arinal juga menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki banyak potensi sumber daya alam (SDA) guna menunjang peningkatan ekspor. “Lampung memiliki sumber daya alam yang sangat bagus dan potensial. Lampung merupakan penghasil Komoditi pertanian tingkat nasional dan dunia, diantaranya kita penghasil singkong nomor 1 dunia, kopi nomor 1 Indonesia, Coklat Nomor 2 Indonesia, padi nomor 7 indonesia, dan jagung nomor 3 Indonesia,” ungkapnya.

    Gubernur Arinal menuturkan bahwa perlu adanya pelabuhan Pelindo di wilayah Pesisir Barat. Pasalnya, Pesisir Barat merupakan wilayah penghasil kopi, damar, dan memiliki potensi pertambangan. “Oleh karena itu kita perlu pelabuhan Pelindo di Pesisir Barat, agar ekspor komoditinya lancar,” jelas Gubernur.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC Arif Suhartono, menjelaskan bahwa IPC Cabang Panjang akan dijadikan sebagai pilot project (percontohan) pelabuhan, dengan harapan sistem di sini dapat ditiru di Pelabuhan Indonesia. “Yang terpenting dari seluruh stakeholder dari customer, membutuhkan dorongan dari pak Gubernur agar transportasinya lebih cepat. Dan kita bersyukur karena Gubernur Arinal sangat mendukung hal tersebut,” jelas Dirut Arif.

    Dirut Arif menuturkan bahwa adanya jalan tol akan mengubah perdagangan. “Dengan adanya jalan tol maka akan terjadi pergeseran mata perdagangan, khususnya internasional,” jelasnya.

    Dirut Arif juga mengungkapkan rasa senang karena Lampung memiliki potensi pertanian yang sangat potensial, mulai dari pertaniannya, perikanan, dan lainnya. “Intinya kami sangat support dan akan berkolaborasi guna meningkatkan potensi perdagangan,” jelasnya. (rls)

  • Vespa Mania Siap Berjuang Wujudkan ‘Bandar Lampung Baru’ Bersama Rycko Menoza

    Vespa Mania Siap Berjuang Wujudkan ‘Bandar Lampung Baru’ Bersama Rycko Menoza

    Bandar Lampung (SL)-Bakal calon walikota Rycko Menoza SZP menjadi anggota kehormatan Vespa Mania di Kota Bandar Lampung karena dianggap sebagai sosok yang perduli kepada pecinta motor klasik tersebut.

    “Bang Rycko menjadi orang yang pertama kali perduli dengan para vespa mania di Bandar Lampung,” kata Koordinator Vespa Mania, Syech Hud Ismail, saat acara keliling Bandar Lampung bersama Rycko Menoza SZP, di Bandar Lampung, Minggu 28 Juni 2020.

    Menurutnya, Rycko adalah sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin Bandar Lampung selanjutnya, dengan harapan dapat menampung aspirasi dan memfasilitasi kegiatan para scooter tersebut.

    Selama ini, lanjutnya, tidak ada sosok yang mengayomi, perduli akan keberadaan vespa mania termasuk pemerintah kota saat ini. Padahal jika diberdayakan para milenial ini dapat berperan aktif dalam pembangunan. “Kami kecewa, mau audensi dan mengadakan kegiatan-kegiatan saja susah,” kata dia.

    Oleh karena itu, kata dia, para vespa mania mendukung dan akan ikut berjuang bersama Rycko Menoza mewujudkan ‘Bandar Lampung Baru’ agar Kota Bandar Lampung lebih baik lagi. Menurutnya, masih banyak permasalahan di Bandar Lampung yang harus dibenahi seperti permasalahan sampah, banjir dan minimnya fasilitas publik untuk kegiatan kaum milenial seperti ruang terbuka hijau.

    Sementara itu, Rycko Menoza SZP mengatakan acara ini untuk mengisi hari libur dengan kegiatan-kegiatan positif setelah Kapolri mencabut maklumat larangan kerumunan masyarakat karena pandemi Covid-19.

    Acara ini kata dia, berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan safety riding selama acara tersebut berlangsung. Ia mengatakan, memang saat ini dirinya akan ikut berkompetisi dalan pilwakot dengan niat ingin membuat Kota bandar Lampung lebih maju, nyaman dan modern.

    Menurutnya, masih banyak hal yang harus dibenahi di Bandar Lampung seperti masalah banjir, sampah, masalah tata kota dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, pemerataan pembangunan di Bandar Lampung perlu dilakukan karena masih banyak daerah pinggiran kota yang belum tersentuh pembangunan. “Kita tidak alergi dengan fly over, tetapi bukan satu-satunya infrastruktur untuk mengatasi kemacetan,” kata Rycko.

    Sementara itu, Rycko Menoza SZP bersama Vespa mania berkendara berkeliling melewati jalan-jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Ratusan vespa mania mengawali start dari depan Mahan Agung Jalan dr Susilo dan berakhir di Taman Kartini, Boemi Kedaton Resort. Acara diakhiri dengan bincang-bincang santai dan menikmati kopi antara para vespa mania dengan Rycko Menoza di taman tersebut. (red)

  • Alzier Dianis Thabrani Minta Atensi Penegak Hukum Usut Dana Bansos Covid-19 Pemprov Lampung dan Tulang Bawang

    Alzier Dianis Thabrani Minta Atensi Penegak Hukum Usut Dana Bansos Covid-19 Pemprov Lampung dan Tulang Bawang

    Bandar Lampung (SL)-Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie meminta penegak hukum, terutama Kejati dan Polda Lampung memberikan atensi untuk mengusut kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial Covid-19 di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang.

    “Kami sendiri akan melaporkan secara tertulis masalah ini ke aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian. Sekarang kami sedang siapkan bahan penyimpangan bansos baik yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dan di Biro Kesra Pemprov Lampung,” kata Alzier, yang juga Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pengawasan Pembangunan Provinsi Lampung, kepada sinarlampung.co melalui pesan tertulis, Senin, 29 Juni 2020.

    Menurut Alzier, rakyat kini sedang susah karena pandemi Covid-19. “Karenanya jangan sampai ada disituasi seperti ini, malah ada pihak yang memanfaatkan dengan maling duit bantuan untuk rakyat. Untuk itu saya harap penegak hukum tegas mengusut. Jika memang terbukti hukum seberat-beratnya,” pinta Alzier.

    Menurut Alzier, menjadi sorotan publik, mencuatnya kasus dugaan penggelembungan harga penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19 berlogo BMW Bupati Tulang Bawang (Tuba), Hj. Winarti serta di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Lampung bernilai miliaran rupiah.

    Informasi di Tulang Bawang, kata Alzier, Kejari Tuba akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) menyikapi polemik penyaluran bansos Covid-19 berlogo BMW Bupati Tuba, Hj. Winarti. Dimana diduga ada kejanggalan di pengadaan bansos senilai Rp4 miliar lebih. Mulai dari satuan harga, kualitas beras buruk hingga dugaan pengurangan tonase beras.

    Kejari Tulang Bawang Pulbuket

    Kepala Kejari Tuba Dyah Ambarwati melalui Kasi Intelijen (kasintel), Raden Akmal mengaku telah menerima laporan soal pengadaan bansos warga terdampak virus corona. Karenanya pihaknya menerjunkan tim guna melakukan pulbaket.

    Pendalaman dilakukan, terkait aroma dugaan markup satuan harga hingga persoalan lain yang dinilai janggal. Penelusuran dilakukan mulai dari Dinas Sosial Pemkab Tuba, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) hingga PT. Mubarokah Jaya Makmur, selaku pihak ketiga yang ditunjuk.

    “Kita menilai ada kejanggalan di penyaluran Bansos berlogo BMW Bupati Tuba Hj. Winarti yang melibatkan pihak ketiga. Tahap awal kita lakukan pengumpulan data. Lalu kita lanjutkan jika ditemukan indikasi penyimpangan,” kata Akmal, belum lama ini,

    Penyalur PT Mubarok Jaya Makmur

    Pengacara Hukum PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM), Ketut Istra Eli, S.H., menyatakan bahwa penyaluran bansos sesuai kesepakatan Pemkab Tuba melalui Dinas Sosial dan PT. MJM selaku pihak ketiga. Kontrak kerja dilakukan sesuai kesepakatan harga distributor yang di buat BPBJ Pemkab. “Terkait pembuatan kontrak kerja itu di BPBJ. Ini sesuai pengajuan dan kesepakatan. Jika ada indikasi kelebihan pagu anggaran pengadaan bansos sembako silahkan tanya langsung ke Dinsos,” ujar Ketut kepada wartawan.

    Pemkab Tuba melalui Dinsos dan BPBJ menunjuk PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM) selaku pihak ketiga pengadaan 27 ribu paket sembako Covid-19 dengan pagu anggran Rp4.050 miliar. Bansos di bagikan ke warga terdampak virus corona di 15 kecamatan yang tersebar di empat kelurahan dan 147 kampung di Tuba.

    Mark-up Harga?

    Dari penelusuran wartawan, didapat satuan harga jual warung berbagai paket sembako. Dari berbagai sumber didapat harga susu cap enak Rp10 ribu, gula pasir 1 kg Rp15 ribu, sabun mandi merk GIV Rp2 ribu, terigu mila 1 bungkus Rp8,500 dan minyak goreng satu botol 900 ml Rp11 ribu. Sedangkan paket sembako berisi susu cap enak 2 kaleng, minyak goreng kemasan 900 ml satu botol, sabun mandi merek GIV 3 buah, gula pasir 1 kg, dan terigu mila 1 bungkus. Lima jenis sembako ini jika di total per paket Rp60.500.

    Jumlah harga per paket sembako tersebut jika dikalikan 27.000 paket sembako maka dana yang digunakan sebesar Rp1.633.500.000, ditambah pajak PPH dan PPN sebesar 11,5 % Rp296.635.000. Untuk itu total belanja plus pajak sebesar Rp1.930.135.0000. Indikasi penggelembungan harga ini menguat berdasarkan kontrak kerja dua jenis pengadaan bantuan sosial sebesar Rp4.050.0000.0000.

    Dua pengadaan itu terdiri dari bansos paket sembako Rp2.578.500.000 dan paket beras berlogo BMW sebesar Rp1.471.500.000. Jika dibandingkan dari pagu pengadaan bansos sembako sebesar Rp2.578.l,5 miliar, maka terdapat sisa dana sebesar Rp648.365.000.

    Sementara pengadaan beras yang diadakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan jumlah tonase 135 ton dengan harga per kilogram Rp.10.900 X 5 kg, maka beras per paket Rp.54.500. “Selain timbangan kurang, beras 5 kg yang dikemas dalam karung berlogo BMW itu kualitasnya sangat buruk,” ujar salah satu penerima yang minta namanya tidak disebutkan.

    Ketua Gapoktan Hairul Anom yang juga menjabat Kepala Kampung Hargo Rejo, Kecamatan Rawajitu Selatan berdalih harga beras sudah termasuk karung. Dimana dia juga menyediakan karung plastik berlogo BMW milik Bupati Tuba Hj. Winarti dengan harga Rp1475.00 per karung. Belanja karung itu diduga berdampak pada pengurangan kualitas dan tonase beras berlogo BMW yang disalurkan. Sehingga paket sembako yang seharusnya 5 kg perpaket itu terpaksa dikurangi.

    Namun keterangan berbeda disampaikan sejumlah pedagang beras. Para pedagang yang meminta namanya tak disebutkan mengaku jika karung beras tidak berpengaruh harga. Pasalnya, setiap pembelian beras baik dengan distributor maupun pengecer harga beras sudah termasuk karung. “Setau saya kalau beli beras, harga sudah termasuk karung. Gak ada pengaruh kok. Masak pembeli bawa karung sendiri, kan agak janggal,” ujar sejumlah pedagang.

    Menyikapi permasalahan ini DPRD Tuba melalui Komisi IV, telah beberapa kali melakukan hearing dengan pihak terkait. Tujuannya mengklarikasi dan mengcroscek kebenaran adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan penyaluran bansos Covid 19 berlogo BMW Bupati Tuba, Hj. Winarti yang menghabiskan dana Rp4 miliar lebih itu.

    Biro Kesra Provisni Lampung

    Tak hanya di Kabupaten Tuba. Kasus dugaan korupsi modus penggelembungan (mark’up) dana bansos Covid -19 juga diduga terjadi di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Lampung. Adapun dana yang dianggarkan mencapai Rp9,8 miliar.

    Untuk diketahui Biro Kesra Pemrov Lampung mendapat dana proyek pengadaan bantuan sembako covid-19 tahun 2020 senilai Rp9.8 miliar, untuk bantuan sembako ke sekitar 98 ribu warga yang tersebar di 14 kabupaten/kota se Lampung. Dari anggaran Rp 9,8 Miliar Biro Kesra sudah mencairkan dana sekitar Rp4,9 miliar, dengan peruntukan sembako kepada 49 ribu warga yang sudah disalurkan sejak Bulan Mei-Juni 2020.

    Barang yang dibeli ada enam item yakni; beras, minyak goreng, gula, kecap, teh kotak, minyak goreng dan plastik kemasaan untuk membungkus sembako. Dan patut diduga semua harga barang yang dibeli harganya diatas harga standar pasaran. Berdasarkan data daftar harga paket bantuan sembako Covid-19 Biro Kesra rinciannya, beras sebayak 5, kg dengan harga Rp9.775 per Kg, minyak goreng 1 liter seharga Rp11.000, Gula pasir 1 kg seharga Rp17.975, Teh 1 kotak Rp5.800, kecap 1 botol Rp7.100, dan plastik/packing 1 buah seharga Rp9.250.

    Dari anggaran itu ditemukan fakta, untuk Beras medium 5 kg dibelanjakan beras merk kepala cap Kembang Ramos Setra dengan harga Rp48.875 ribu untuk 5 kg, padahal harga beras medium dengan merek sejenis pasarannya hanya sekitar Rp9.000/kg. Dan jika membeli dalam partai besar masih ada potongan harga. Artinya dari item barang beras saja Biro Kesra sudah ada selisih harga dan keuntungan dari diskon yang diperoleh. Mirisnya lagi dari ratusan ton beras yang dibelanjakan tersebut ditemukan sejumlah beras busuk di daerah Lampung Tengah sehingga dikembaikan oleh warga.

    Lebih mengagetkan lagi pada pembelian packing plastik pembungkus paket sembako bantuan covid, yang dianggarkan Rp9.250 hanya untuk satu plastik. Sementara plastik yang dibeli kualitasnya buruk dan hargnya pun jauh dari harga di pasaran.

    Dari hasil temuan fakta wartawan, plastik/packing yang dibeli tak ubahanya seperti plastik kresek.  Bedanya hanya dilabeli tulisan paket bantuan sembako covid 19 ditambah logo Pemprov Lampung. Padahal hasil penelusuran wartawan dipasaran packing /plastik sejenis harganya berkisar Rp6.500-Rp10 ribu per /pack dengan isi 100 unit.

    Artinya ada selisih yang cukup mencolok dari item pembelian packing tersebut. Belum lagi markup pada pembelian gula dan minyak goreng, kesemuanya jauh dari harga di pasaran. “Kalau saya lihat harganya sih jauh di atas harga pasaran. Apalagi kalau beli banyak pasti dapat diskon. Kita sama-sama tahu ajalah,” ujar Indra pedagang sembako di daerah Pasir Gintung, Rabu 10 Juni 2020.

    Fakta lain hasil temuan wartawan terkait item barang- barang paket bantuan sembako covid 19 yang dibeli biro Kesra lainnya yakni Minyak Goreng 1 liter merek fortune, Gula pasir 1 kg merek PSMI, Teh 1 kotak Merek sari wangi, dan Kecap 1 botol. (rls/ed)

  • Ditanya Soal Pemeriksaan di Polda Sekretaris DPRD Lampura No Coment

    Ditanya Soal Pemeriksaan di Polda Sekretaris DPRD Lampura No Coment

    Lampung Utara (SL)-Sekretaris DPRD Lampura, Adrie, enggan memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya di Krimsus Polda Lampung, terkait dugaan penyimpangan anggaran Tahun 2018-2019 di DPRD Lampung Utara. Kepada wartawan Andrea menyatakan no coment dulu. 

    Baca: Krimsus Polda Lampung Telusuri Dugaan Penyimpangan Anggaran DPRD Lampung Utara Tahun 2018-2019

    “Saya belum bisa memberikan keterangan untuk masalah itu. ‘No comment dululah, ya. Saya sekarang sudah ditunggu untuk rapat internal,” kata Adrie, saat ditemui awak media sinarlampung.co, Senin, 29 Juni 2020, di gedung DPRD . Andrie dengan terburu-buru langsung menuju ruang rapat meski dicecar pertanyaan. “Maaf, saya belum bisa memberikan keterangan apapun saat ini,” ujar Adrie.

    Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, melalui Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menyelidiki kasus dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Lampung Utara tahun 2018-2019, dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Temuan itu ada dianggaran perjalanan dinas hingga tunjangan komunikasi, insentif, dan reses pimpinan dewan.

    Penyidik Polda Lampung telah memanggil dan memeriksa Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Utara (Lampura), Adrie, yang dijadwalkan pemeriksaan pada Kamis 25 Juni 2020. Adrie dipanggil untuk dimintai keterangannya dan dokumen terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kantor tahun anggaran 2018-2019 di Sekretariat DPRD Lampura. (ardi)

  • Viral Ketua KPK Naik Helikopter Swasta Tuai Sorotan Hingga Pengaduan ke Dewas

    Viral Ketua KPK Naik Helikopter Swasta Tuai Sorotan Hingga Pengaduan ke Dewas

    Jakarta (SL)-Perjalanan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menggunakan helikopter ke Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Sabtu (20/6) pekan lalu, terus menjadi sorotan publik.  Helikopter berwarna hitam dengan kode PK-JTO yang ditumpangi mantan Kapolda Sumatera Selatan ini di soal, lantaran berpotensi terjadinya dugaan gratifikasi dan melanggar kode etik terkait larangan aparat hukum bergaya hidup mewah.

    Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman bahkan melaporkan Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu 24 Juni 2020 lalu. MAKI menilai Firli melanggar kode etik lantaran menunjukkan gaya hidup mewah saat melakukan kunjungan pribadi menggunakan helikopter yang diduga difasilitasi oleh pengusaha.

    Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan turut menyoroti dugaan gratifikasi dan pelanggaran kode etik perjalanan Firli Bahuri tersebut. ICW juga meminta Dewas KPK untuk tidak lagi ragu memanggil Firli dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

    “Siapa pihak yang memberikan fasilitas helikopter kepada Komjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK? Apa motif dari pihak tersebut memberikan fasilitas itu? Apakah pihak yang memberikan fasilitas sedang berperkara di KPK?” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran persnya beberapa hari lalu.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pesawat helikopter yang digunakan ketuanya di lembaga antirasuah itu membayar dengan uang pribadinya. “Kabarnya naik helikopter, dan itu memang bayar,” kata Alexander.

    Menyoal helikopter, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie Ling Piao pun turut menyoroti hal tersebut. Ia menyatakan harga sewa helikopter jenis itu biayanya sekitar 2.500 dolar AS per jam.

    Sebab menurut Alvin Lie, hampir semua biaya sewa helikopter harganya premium. “Hanya orang-orang kaya yang punya duit yang bisa sewa helikopter. Itu alat transportasi yang mewah,” kata Alvin Lie.

    Kata Abraham Samad

    Mantan Ketua KPK Abraham Samad turut bersuara terkait polemik perjalanan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menggunakan helikopter ke Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

    Menurut Abraham apa yang dilakukan Firli tersebut bukan hanya melanggar kode etik, tapi juga telah memenuhi unsur korupsi dalam hal ini gratifikasi.“Jika ini benar, tidak hanya pelanggaran kode etik berat, conflict of intrest, tapi juga memenuhi unsur gratifikasi,” kata Abraham dikutip dari akun Twitter pribadinya, Sabtu 27 Juni 2020 dengan menautkan link berita koran salah satu media nasional berjudul “Ongkos Premium Helikopter Firli”.

    Dewas Panggil Firli

    Sementara Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk dimintai klarifikasi soal laporan naik helikopter mewah saat kunjungan ke Baturaja, Sumatera Selatan. Dewas mengaku juga akan memanggil saksi-saksi yang mengetahui atau menerima informasi terkait peristiwa Firli naik helikopter mewah.

    “Dewas masih akan terus kumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang tahu, mendengar, melihat, dan/atau memiliki info terkait isu tersebut,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada wartawan, Minggu 28 Juni 2020.

    Namun Syamsuddin tidak menjelaskan siapa pihak yang akan dipanggil. “Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik, tentu tidak cukup didasarkan keterangan satu orang,” sebutnya.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku sudah berkomunikasi dengn Firli soal kabar heboh naik helikopter mewah itu. Alex menyebut Firli menyewa helikopter tersebut untuk efisiensi waktu perjalanan. “Ya disampaikan saja, kemarin itu memang yang bersangkutan cuti ke Baturaja,” kata Alex kepada wartawan seusai kegiatan pembagian masker di Stasiun Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

    “Dia kabarnya kan yang bersangkutan naik helikopter dan itu memang bayar, karena kan pertimbangannya dari Palembang ke kampung dia kalau naik mobil berapa itu 7 jam atau berapa,” lanjut Alex.

    Alex tak menyebutkan secara detail di Baturaja sebelah mana titik tujuan Firli tersebut. Namun apabila dicek menggunakan dua titik ‘Palembang’ ke ‘Baturaja’, jarak kedua titik tersebut 203 km dan bisa ditempuh 4 jam melalui kendaraan roda empat. (rmol/red)

  • Perangkat Desa Baturaja Way Lima Potong BLT DD Rp800 Ribu PerKK Saat Pencairan di BRI?

    Perangkat Desa Baturaja Way Lima Potong BLT DD Rp800 Ribu PerKK Saat Pencairan di BRI?

    Pesawaran (SL)-Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di desa Baturaja, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, diduga sarat penyimpangan dan tidak sesuai aturan pemerintah. Pasalnya, pencairan untuk dua bulan di bagi tiga kepada para pemegang buku rekening tidak memiliki kartu ATM.

    Nilai yang harusnya Rp1,2 juta, namun sampai di Bank BRI hanya terima Rp400 ribu, karena diporong Rp800 atas perintah aparat desa, dengan alasannya akan dibagi rata oleh Kepala Desa. Ironisnya lagi, buku rekeing tabungan dan ATM warga penerima BLT di pegang aparat dewa, warga hanya pegang fotocopian.

    “Iya warga banyak lapor kesaya soal bantuan BLT. Kasian mereka pada nangis, yang seharusnya mereka dapat Rp1,2 juta untuk dua bulan kemaren. Di depan Bank BRI lansung di potong Rp800 ribu perorang oleh aparat desa Baturaja. Tolong di angkat kasus ini dek, kasian warga,” kata tokoh masyarakat Way Lima kepada sinarlampung.co, Minggu 28 Juni 2020.

    Informasi itu dibenarkan oleh warga Batu Raja, Way Lima, penerima BLT DD. Menurut warga yang tidak mau disebut identitasnya itu menyatakan dirinya telah mengambil bantuan BLT DD di bank BRI Gedong Tataan, pada hari Jum’at 26 Juni 2020 kemarin sebayak Rp.1,2 juta. “Usai pengambilan di Bank BRI, minta oleh kadus Tapi saya tolak. di potong Rp800 ribu setelah pengambilan di bank BRI dengan alasan akan di bagi ratakan oleh kepala desa,” katanya.

    Menurutnya, hingga saat ini dia tidak memiliki atau memegang kartu ATM termasuk buku rekening BLT DD, karena di kuasai oleh aparatur desa. ”Saya hanya pegang copynya saja karena buku rekening BLT DD di minta kembali oleh aparatur desa,” katanya.

    Untuk di bagikan kepada siapa uang potongan Rp800 ribu itu, dia mengaku tidak tahu. ”Saat saya tanya akan di bagi ratakan kepada siapa di jawab aparatur desa, itu nanti kepala desa yang mengaturnya,” katanya kesal.

    Terkait dugaan itu, Kepala Desa Baturaja Amrullah belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut.

    Sebelumnya Kepala Desa Baturaja, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran menyerahkan BLT Dana Desa kepada 164 warga Gedong Dalom, terdampak Covid-19, Kamis 25 Juni 2020. Hadir dalam acara ini Camat Way Lima, Dinas PMD Pesawaran, BRI, BPD, Babinsa, Babinkantibmas, Tenaga Ahli P3MD dan Pendamping Desa.

    Camat Way Lima, A.syukur Saliak menyampaikan dampak yang muncul akibat wabah covid-19 ini bukan hanya menyerang aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menuruhkan perekonomian warga masyarakat. Untuk itulah, pemerintah memberikan stimulus bagi warga yang terdampak Covid-19. “BLT Dana Desa ini diberikan ke warga, sebagai dampak virus corona yang sedang melanda kita semua. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga yang menerimanya dan dipergunakan tepat guna,” ujarnya

    Bantuan ini diberikan untuk kebutuhan pangan keluarga. Meski jumlahnya tidak seberapa, tetapi harapannya dengan bantuan yang diterima setidaknya dapat meringankan beban di tengah pandemi Covid-19. “Saya pun berharap pada warga yang mendapatkan BLT Dana Desa agar dapat menggunakannya dengan tepat,” kata Syukur, dilangsir Informasi Pembangunan Desa Kabupaten Pesawaran, website inovasidesa.pesawarankab.go.id.

    Kepala Desa Baturaja, Amrullah menjelaskan, bahwa untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa tersebut dilakukan dengan proses cukup panjang, Bahkan telah mengalami perubahan selama kali. “Awalnya hasil pendataan dan Musyawarah Desa Khusus telah menetapkan 164 Kepala Keluarga sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” katanya

    Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Zuriadi, mengatakan Pemerintah desa se-Pesawaran melakukan pendataan terhadap warga yang terkena dampak pandemi virus Corona untuk mendapat bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggarkan melalui dana desa (DD).

    Menurut Zuriadi masyarakat yang menjadi penerima BLT sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga adalah mereka yang bukan penerima PKH dan bantuan pangan non tunai atau bantuan pemerintah lainnya. “Pemerintah pusat memperbolehkan dana desa digunakan untuk membantu warga yang terkena dampak corona. Salah satunya memberikan bantuan langsung tunai,” ucapnya.

    Batas anggaran yang boleh dialokasikan oleh desa adalah 25 persen dari dana desa bagi yang anggarannya mencapai Rp800 juta. Kemudian anggaran dana desa sebesar Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar, maksimal 30 persen dan anggaran dana desa dari Rp 1,2 miliar lebih dapat menganggarkan BLT maksimal 35 persen dari DD.

    “Secepatnya refocusing APBDes kita tunggu untuk segera direalisasikan sejak April selama tiga bulan. Termasuk instruksi Menteri Desa agar menyiapkan fasilitas ruang isolasi bagi warga yang pulang dari wilayah pandemi virus Corona. Ini sudah kita berikan surat edaran,” katanya Selasa 21 April 2020 lalu. (Red)

  • Warga Sirah Pulau Padang Tewas Setelah Santroni Mapolres OKI dan Serang Polisi?

    Warga Sirah Pulau Padang Tewas Setelah Santroni Mapolres OKI dan Serang Polisi?

    Kayu Agung (SL)-Indra Oktomi (35) warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, tewas di Markas Polres OKI, Sumater Selatan, Minggu 28 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB. Menurut Polisi, Indra, mendatangi Polres dengan cara menabrakkan mobil miliknya ke pintu pagar sebelah barat Mapolres, dan menyerang seorang anggota polisi hingga terluka.

    Peristiwa itu menggegerkan petugas Polres Oki, saat satu unit mobil jenis Honda Mobilio warna putih Nopol BG-1088-KD, tiba-tiba menabrak pintu pagar sebelah barat Mapolres OKI, hingga roboh. Pelaku langsung menuju parkiran belakang Mapolres OKI sambil berteriak “Mano Polisi, Mano Polisi,” dan kemudian terlibat perkelahian dengan anggota Polisi yang sedang melaksanakan Piket Jaga. Hingga Aipda M Nur mengalami luka tusuk pada bagian tangan setelah terkena sabetan benda tajam jenis pipa suling berang.

    Pimpinan Pawas Jawa Ipda Afif dan Ipda Jendri, alarm stelling mako, dan sempat melakukan negosiasi kepada pelaku dengan memintanya agar membuang senjata dan menyerahkan diri. Namun hal itu tidak digubris pelaku tetap nekat melakukan perlawanan, dan menyerang petugas. Petugas sempat memberikan tembakan peringatan dan akhirnya melumpuhkan pelaku dengan menembakkan peluru ke kaki. Pelaku kemudian dilarikan ke RSUD Kayu Agung untuk dibeikan pengobatan, namun tak tertolong.

    Kapolres OKI, AKBP Alamsyah Pelupessy mengatakan kasus penyerangan ke Markas Polres OKI, oleh pelaku Indra Oktomi (35), warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, pada Minggu dini hari 28 Juni 2020 ternyata dilatari motif dendam pelaku usai diamankan polisi karena kasus penganiayaan yang ia lakukan.

    Dihadapan wartawan, saat menggelar rilis, Minggu 28 Juni 2020 Sorem Kapolres OKI juga menjelaskan pihaknya telah melakukan prosedur tetap dalam menangani kasus tersebut. “Motifnya adalah dendam karena tersangka pernah diamankan polisi. Dan yang bersangkutan adalah residivis kasus penganiayaan, dan telah divonis 10 bulan penjara. Setelah bebas menyusul dengan adanya kejadian ini,” jelas Alamsyah Pelupessy.

    Menurut Kapolres, pelaku Indra Oktomi, warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, OKI, tiba-tiba menabrakkan mobil Honda Mobilio yang dikemudikannya ke pintu pagar sebelah barat Mapolres hingga roboh, pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.30 WIB. Pelaku selanjutnya mencari polisi dan melakukan penyerangan kepada anggota Polisi yang sedang melaksanakan Piket Jaga Mako

    Anggota pun mengalami luka tusuk pada bagian tangan setelah terkena sabetan benda tajam jenis pipa suling berang. “Selanjutnya pelaku terus melakukan pengejaran kepada anggota jaga lainnya. Petugas Pawas sempat melakukan negosiasi kepada pelaku dengan memintanya agar membuang senjata dan menyerahkan diri, namun hal itu tidak diindahkan,” katanya.

    Petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Honda Mobilio nomor polisi BG 1088 KD, senapan angin beserta dua peluru karet, gunting, senjata tajam jenis pipa suling beras, dompet berisi kartu identitas, ponsel, serta 1 buah dompet berisi KTP, ATM, Kartu Perbakin, dan 1 buah tas gendong berwarna Coklat. “Jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga, situasi saat ini sudah kondusif,” katanya. (Red)

  • Ditinggal Suami Sholat Jum’at Agen ATM BRI Link di Santroni Pria Bersenjata Badik Dan Lukai Indah

    Ditinggal Suami Sholat Jum’at Agen ATM BRI Link di Santroni Pria Bersenjata Badik Dan Lukai Indah

    Lampung Tengah (SL)-Seorang ibu rumah tangga agen ATM BRILink, Kampung Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, disantroni rampok. Selain menggasak uang Rp6 juta milik Indah, pelaku juga melukai tangan korban dengan senjata tajam, Jum’at 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.30.

    Peristiwa siang bolong itu terjadi, saat Yuda, suaminya sedang pergi keluar melaksanakan sholat Jum’at. Selang beberapa menit Yuda pergi, muncul pelaku menggunakan sepeda motor Honda Revo. Pelaku turun dan menghampiri korban, dan langsung melukai pergelangan tangan kiri mengunakan senjata tajam jenis badik, sambil berkata ”Saya mau uang, cepat serahkan uang,” bentak pelaku.

    Ironisnya saat kejadian, masih banyak warga yang beraktifitas, meski korban berteriak minta tolong, tidak ada satupun warga yang datang menolong. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar enam juta rupiah. Korban didampingi Abud salah seorang rekan sesama bisnis ATM BRI Link melaporkan kasus itu ke Polsek Padang Ratu.

    Informasi di Polres Lampung Tengah membenarkan kabar adanya aksi dugaan pencurian dengan kekerasan di wilayah Padang ratu. Dan kasus tersebut kini ditangani Sat Reskrim Polsek Padang Ratu, dan back-up Polres Lampung Tengah. (irsan/Red).

  • Ngaku Buser Dan Todong Pistol Oknum Wartawan Garap PSK Dibawah Umur Gratisan Ya Ditangkap?

    Ngaku Buser Dan Todong Pistol Oknum Wartawan Garap PSK Dibawah Umur Gratisan Ya Ditangkap?

    Jakarta (SL)-Ada ada saja ulah oknum wartawan satu ini, Hendra Suari, mengaku sebagai wartawan, dan harus berurusan dengan aparat Polsek Koja, Jakarta Utara, karena tidak mau membayar uang jasa PSK yang ternyata masih di bawah umur. Ironisnya lagi sempat meminta tambahan servis oral seks, dan mengaku anggota buser sambil pamer senjata air soft gun.

    Hendra ditangkap petugas atas laporan VR (14), yang melapor ke Polsek, usai melayani Hendra, di sebuah kamar Pondok Idaman Simpang Lima Semper Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu 27 Juni 2020. Perkenalan Hendra dan Vr melalui melalui aplikasi MiChat. Setelah harga disepakati, mereka ke lokasi yang di sepakati dan kencan. Namun Hendra datang ngaku anggota buser dan minta jasa tambahan dan tak bayar.

    Petugas Polsek Koja mengamankan barang bukti airsoft gun, kartu pers, kendaraan yang digunakan, dan alat kontrasepsi. Ada pula baju warna cokelat, mirip seragam polisi dengan emblem ‘Buser’. “Dari fakta dan bukti yang ditemukan, pelaku memegang kartu pers dan senjata (airsoft gun) secara ilegal yang digunakan untuk mengintimidasi korban,”kata Kapolsek Koja Kompol Cahyo, kepada wartawan di Mapolsek Koja, Jakarta Utara, Sabtu 27 Juni 2020.

    Cahyo mengatakan, pihaknya masih mendalami kepemilikan kartu identitas wartawan yang dimiliki pelaku. Pelaku merupakan wartawan dengan wilayah kerja di daerah Cirebon. “Dia mengakunya wartawan Cirebon,” katanya.

    Terkait kepemilikan airsoft gun, Cahyo menjelaskan, pelaku mengaku pernah menjadi anggota klub menembak. Namun, setelah diperiksa polisi, surat izin tersebut ternyata sudah mati. “Soft gun didapatkan dari mana? Dia ngaku anggota shooting club, di mana memang klub itu diperbolehkan memiliki (airsoft gun). Namun izin ketika kita periksa sudah mati,” jelas Cahyo.

    Dalam aksinya, pelaku membawa sebuah mobil yang ditempeli stiker ‘Investigasi’. Pelaku sendiri sehari-hari bekerja sebagai mekanik. “Kalau soal kendaraan yang menyerupai anggota itu, kendaraannya kita lihat STNK asli ada, tapi BPKB ngakunya masih di leasing. Pas kita periksa, nyatanya dia ini pekerjaan aslinya mekanik dan sudah berkeluarga juga,” katanya.

    Korban dan pelaku saling kenal via aplikasi chatting. Awal mula korban dihubungi pelaku melalui aplikasi jejaring pesan berantai pada smartphone (MiChat). “Jadi kenal di situ, dan bertransaksi untuk ketemu dengan imbalan Rp300 ribu di tempat kos di daerah Koja,” ujar Kapolsek.

    Setelah keduanya bertemu di tempat yang telah ditentukan, pelaku kemudian mengeluarkan senjata airsoft gun dan mengaku sebagai anggota Buser (Buru Sergap). Korban merasa ketakutan hingga kemudian disetubuhi oleh pelaku.

    “Setelah mereka bertemu di tempat kos, pelaku kemudian mengeluarkan senjata airsoft gun ini sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Buser, anggota Buser dan punya kewenangan untuk menangkap korban. Dengan ancaman itu, korban ketakutan dan kemudian disetubuhi,” terang Cahyo.

    Meski sempat ada transaksi soal uang, Cahyo menyebutkan pelaku pada kenyataannya tidak memberikan uang kepada korban. Pelaku justru mengeluarkan airsoft gun mirip pistol dan mengancam korban. Pelaku ditangkap polisi pada Jumat 26 Juni 2020 dini hari dengan barang bukti mobil ‘Buser’ hingga seragam warna cokelat menyerupai seragam Polri dan kartu pers.

    Kapolsek menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dari VR (14) peristiwa terjadi di sebuah kamar Pondok Idaman Simpang Lima Semper Tugu Selatan, Koja. “Pelaku sempat mengaku sebagai buser dan ketika kami lakukan penangkapan ada kartu Pers. Bahkan usai memakai paket jasa yang disepakati, pelaku meminta tambahan oral seks. ngaku dari buser. Sepertinya itu agar pelaku tidak bayar,” ujar Kapolsek.

    Cahyono membenarkan Vr masih dibawah umur. VR masih berstatus pelajar yang berprofesi sebagai PSK. “Korban mengaku salah pergaulan. Kami mengimbau, orangtua untuk mengawasi putra-putrinya didalam menggunakan aplikasi,” jelas Kapolsek.

    Kepada petugas, Hendra mengaku tidak mengetahui kalau korban masih anak di bawah umur. Hendra mengatakan, sebelum kencan berjalan, korban dan pelaku sempat terlibat tawar menawar harga. Korban minta Rp300 ribu. “Saya tawar Rp 250 ribu saja. ngakunya berumur 21 memang badannya bongsor. Posisi saya ada di Dewan Redaksi dan merangkap wartawan,” ujarnya saat ditanya kebenarannya sebagai wartawan.

    Dari tangan Hendra, polisi mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata air soft gun warna hitam merk Baretta, satu buah magazin, 16 butir ball bulet yang terbuat dari logam, satu buah buku identitas pemilik senjata dan kartu anggota Satria Shooting Club.

    Hendra dijerat Pasal 81 ayat 1 junto Pasal 76D UU RI Nompr 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Peelindungan Anak dan Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 12 tahun 1951 tentang UU Darurat dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. (red)