Kategori: Headline

  • Jelang Munas JMSI Gelar Lomba Puisi Wartawan Secara Virtual

    Jelang Munas JMSI Gelar Lomba Puisi Wartawan Secara Virtual

    Jakarta (SL)-Menjelang perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) I, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar perhelatan istimewa: lomba baca puisi secara virtual yang diikuti oleh wartawan-penyair seluruh Indonesia. Sejumlah wartawan-penyair dari negeri jiran Malaysia yang tergabung dalam Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) juga akan ikut serta.

    Selain itu, sejumlah bintang tamu juga direncanakan ikut memeriahkan panggung puisi JMSI. Lomba baca puisi akan diselenggarakan pada hari Minggu (28/6), pukul 15.00 sampai 17.00 WIB menggunakan aplikasi Zoom. Dua wartawan senior yang juga dikenal sebagai penyair, H, Dheni Kurnia dari Provinsi Riau, dan Ramon Domora dari Kepulauan Riau, dipercaya penyelenggara duduk sebagai Dewan Juri.

    Pelaksana Tugas Ketua Umum JMSI, Mahmud Marhaba, dalam penjelasannya mengatakan, lomba baca puisi ini adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian Munas I JMSI yang sudah dimulai sejak tanggal 16 Juni lalu. “Puncak dari pelaksanaan Munas I JMSI adalah pada hari Senin, 29 Juni 2020. Awalnya kami rencanakan Munas akan diselenggarakan di Pakanbaru, Riau. Namun karena situasi pandemi Covid-19, kami sepakat untuk menggelar Munas secara virtual,” ujar Mahmud Marhaba.

    Mahmud mengatakan, walau digelar secara virtual, JMSI Riau tetap menjadi panitia pelaksana jalannya Munas I JMSI ini. Menurutnya lomba baca puisi ini menjadi semacam relaksasi sebelum pengurus JMSI memasuki ruang musyawarah virtual. Disebut relaksasi karena dalam rangkaian kegiatan Munas I JMSI sebelumnya, pengurus JMSI telah mengikuti sejumlah kegiatan diskusi dengan materi yang “cukup berat”.

    Pada tanggal 16 Juni, JMSI menggelar diskusi virtual dengan Dutabesar RI di Republik Rakyat China, Djauhari Oratmangun, untuk membahas penanganan Covid-19 dan strategi China memasuki situasi normal baru. Pada tanggal 18 Juni diskusi dengan tema yang kurang lebih sama digelar dengan menghadirkan Dutabesar RI untuk Republik Korea atau Korea Selatan, Umar Hadi.

    Lalu pada tanggal 20 Juni, JMSI menggelar diskusi virtual dengan Dutabesar RI di Vietnam Ibnu Hadi, juga untuk membahas penanganan Covid-19 di Vietnam yang terbilang berhasil mengatasi pandemi. Adapun pembukaan rangkaian Munas I JMSI diselenggarakan pada tanggal 23 Juni oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menjelaskan strategi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, dalam menghadapi situasi normal baru.

    Selain diskusi bertema penanggulangan Covid-19 dan strategi memasuki new normal, JMSI juga menggelar diskusi vitual mengenai tantangan baru yang dihadapi perusahaan media siber di era pandemi. Diskusi dengan tema itu digelar pada tanggal 25 Juni dengan menghadirkan dua pembicara yakni pendiri CekNRicek Ilham Bintang dan pendiri Jagaters Joko Intarto.

    “Rangkaian kegiatan menuju puncak Munas I JMSI ini memang luar biasa. Jadi lomba puisi ini dapatlah kita sebut sebagai relaksasi,” ujar Mahmud Marhaba lagi.

    Dia juga mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pendiri Museum Rekor Indonesia-Dunia (MURI), Jaya Suprana. “Pak Jaya Suprana sangat mengapresiasi kegiatan ini. Alhamdulillah, kegiatan ini akan dicatat sebagai sebuah rekor oleh MURI,” demikian Mahmud Marhaba. (rls/red)

  • Bandar Lampung Tak Lagi Zona Merah

    Bandar Lampung Tak Lagi Zona Merah

    Bandar Lampung (SL)-Status pandemi di Kota Bandar Lampung membaik tak lagi zona merah,  tapi kini menjadi zona oranye. Data zona hijau Lampung juga bertambah menjadi lima daerah, yaitu Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur.

    Data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, Kamis 25 Juni 2020 menyebutkan untuk 9 wilayah lainnya masih status zona kuning yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, Metro, Way Kanan, dan Pesisir Barat.

    Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung Reihana mengatakan, perubahan zona merah Bandar Lampung menjadi orange adalah buah dari gotong royong pemerintah dan masyarakat. Karena itu Lampung akan tetap memperketat protokol kesehatan di berbagai sektor. “Penerapan protokol secara ketat yang dilakukan secara konsisten akan mampu menghentikan penyebaran virus Covid-19,” kata Reihana.

    Lima Tenaga Medis Positif Covid-19

    Semenjak pandemi covid-19, sudah lima tenaga medis kesehatan di Bandar Lampung yang terkonfirmasi positif covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Edwin Rusli mengatakan, kelima tenaga kesehatan itu dalam kondisi sehat atau orang tanpa gejala. “Ya sejak pandemi cpvid-19, ada lima tenaga kesehatan yang terkonfirmasi covid-19. Tapi mereka semua sudah sembuh dan sekarang baik-baik saja setelah isolasi mandiri. Lagian itu kasusnya sudah lama,” kata Edwin, Minggu 28 Juni 2020.

    Menurutnya, kelima tenaga kesehatan itu terdiri dari dokter satu sisanya ada perawat, analis dan juga bidan. Saat ini Bandar Lampung memiliki confirmasi positif covid-19 sebanyak 91 orang. Dari jumlah tersebut 57 telah dinyatakan sembuh, yang meninggal dunia 7, sementara 27 lain masih dalam perawatan. (RED)

  • Kapolri Cabut Maklumat Masa Pandemi Covid-19

    Kapolri Cabut Maklumat Masa Pandemi Covid-19

    Jakarta (SL) –Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat yang melarang kegiatan mengumpulkan massa. Namun, aktivitas yang melibatkan banyak orang harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Pencabutan maklumat juga dalam rangka mendukung kebijakan New Normal.

    Pencabutan maklumat itu tertuang dalam surat telegram nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tertanggal 25 Juni 2020. Telegram itu berisi tentang perintah kepada jajaran kepolisian soal pencabutan maklumat Kapolri.

    Terdapat lima poin dalam telegram tersebut. Pertama, pengawasan dan pendisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kedua, instruksi meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk mencegah persebaran Covid-19. Poin ketiga berupa edukasi dan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat.

    Keempat, koordinasi intensif harus dilakukan dengan Gugus Tugas Covid-19 di tiap daerah. Poin terakhir, untuk daerah yang masih menerapkan PSBB atau dalam zona merah dan oranye, tetap dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

    Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa pencabutan maklumat itu ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan new normal.

    Dengan pencabutan maklumat tersebut, dapat diartikan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak bisa digelar. Namun, kegiatan itu akan tetap diawasi agar melaksanakan protokol kesehatan. ’’Ya, tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan,’’ urainya.

    Sebelumnya, maklumat Kapolri dengan nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 21 Maret melarang semua aktivitas masyarakat. Mulai aktivitas sosial hingga budaya. Pembubaran kerumunan dilakukan di berbagai tempat. Bahkan, Polri sampai melakukan pembubaran lebih dari 1 juta kali di seluruh Indonesia. (red)

  • Puslatpurmar 8 Teluk Ratai Bekali Satgasmar Pam Pulau Terdepan Pengetahuan Non Profesi

    Puslatpurmar 8 Teluk Ratai Bekali Satgasmar Pam Pulau Terdepan Pengetahuan Non Profesi

    Teluk Ratai (SL)-Puslatpurmar 8 Teluk Ratai bekali Satgasmar Pam Pulau Terdepan dengan pengetahuan Non Profesi. Latihan Penyiapan Pratugas Satgas Marinir Pam Pulau Terdepan XXIV Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Puslatpurmar 8 Teluk Ratai di Pantai Caligi Kec. Teluk Pandan Pesawaran. Jum’at 26 Juni 2020.

    Dalam Latihan kali ini selain  Pengetahuan Profesi Militer, Puslatpurmar 8 Teluk Ratai juga berkoordinasi dengan beberapa instruktur dari Dinas pemerintahan yang dibutuhkan untuk memberikan bekal pengetahuan penting yang berkaitan dengan penugasan ini. Dinas terkait tersebut diantaranya dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian atau Ketahanan pangan, BNN, Bea Cukai, Kehutanan dan Keimigrasian.

    Komandan Puslatpurmar 8 Teluk Ratai, Letkol Marinir Data dalam hal ini selaku Waka Wasdal latihan Pratugas ini menyampaikan bahwa materi – materi yang disampaikan Instruktur dari luar instansi militer ini sangat penting sebagai bekal prajurit nanti di penugasan, dimana daerah penugasan berbatasan langsung dengan negara tetangga. “Sehingga setiap personel Satgas harus mampu hadir menjadi perwakilan kedaulatan negara dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul nantinya,” katanya.

    Adapun materi yang disampaikan para instruktur, dimulai dari pengenalan jenis – jenis Narkoba dan penanggulanganya, penanganan pelintas batas, pemeriksaan Paspor, kepabeanan barang – barang yang diperbolehkan diekspor dan import, barang – barang yang dikenakan cukai dan pita cukai serta cara pengecekan kapal sampai ke pembinaan Wilayah Maritim.

    Prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Latihan Pra Satgas Pengamanan Pulau Terdepan XXIV ini kedepan akan bertugas di pulau terdepan diantaranya; Pulau Berhala, Pulau Rondo, Pulau Sekatung dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. (Red) 

  • Dr Edi Ribut Harwanto Luncurkan Buku Ke 4 Distortion Between Dogma And Democracy System

    Dr Edi Ribut Harwanto Luncurkan Buku Ke 4 Distortion Between Dogma And Democracy System

    Jakarta (SL)-Penasehat Lembaga Bantuan Hukum LBH Forum Bela Negara FBN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dr Edi Ribut Harwanto SH, MH. meluncurkan buku ke-empat berjudul Distortion Between Dogma And Democracy System dengan 135 halaman.

    Buku yang ditulis sejak enam bulan lalu ini berisi tentang paradigma yang didasarkan pada aspek dogma dan teologis dengan di rekontruksikan pada realitas empiris kehidupan moderen era melenial.

    Menurut Dr. Edi Ribut Harwanto SH MH, yang juga menjabat Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhamnadiyah Metro, ide dasar penulisan buku ke-empatnya ketika dirinya berkhalwat dibeberapa pondok pesantren di Jawa Timur. “Satu diantara sumber inspirasi buku ini adalah KH Sollahudin Wahid Gus Solllah Pimpinan Ponpes Tebu Ireng Jambang,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

    Menurut Edi yang juga pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Hak kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, buku yang ditulis merupakan refleksi catatan kehidupan akhir zaman menurut sumber dari hukum Allah Alqur’an dan Hadis dengan melihat indikator realitas empirisnya.

    Penulis mengkombinasikan melalui paradigma kontruktifism dalam catatan tulisan dengan sudut pandang pokok disandarkan pada keberlakuan hukum alam dari filsuf Socrates, Plato, Aristoteles, dengan disingkronisasi filsuf Islam Al-Kindi Al Gazali dll.

    Penulis juga mengurai munculnya perilaku -perilaku tersembunyi pemikiran sekularisme yang mencoba melakukan dikotomi antara dogma theologi dengan pemerintahan politik dan kehidupan sosial. “Uraian hukum alam menjadi titik sentral dalam penulisan buku ini, sebagai landasan pokok untuk memulai mengaji secara pengindraan empiris, penajaman intuisi, pemanfaatan akal pikiran dan menjadikan wahyu Allah sebagai hukum tertinggi,” paparnya.

    Dari irama penulisan awal hingga akhir di dalam buku ini penulis menemukan novelty- novelty baru, yang sengaja tidak disingkap melalui sebuah hipotesa -hipotesa tertulis, namun sengaja agar Penulis membiarkan bebas mengalir dalam dinamika berpikir oleh pembaca, selanjutnya mampu  terangsang dan mngerakan  untuk membuat kesimpulan dalam qolbunya dan diamalkan ilmu yang didapatnya.

    Penyimpangan perilaku dan moralitas umara , ulama dunia dan rakyat terjadi era milenial ini akibat perilaku diam -diam akibat pengaruh paham sekularisme dalam bentuk perbuatan.  Pejabat melakukan korupsi uang negara, rakyat terima suap dalam pelaksanaan demokrasi itu wujud kerusakan moral akibat meninggalkan ajaran dogma.

    “Semoga buku kecil yang saya tulis bermanfaat dan menyumbangkan ilmu pengetahuan untuk umat dan dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LBH Partai Berkarya ini. (red)

  • Salurkan Bantuan Rycko Menoza Jajaki Solusi Perbaiki Bandar Lampung

    Salurkan Bantuan Rycko Menoza Jajaki Solusi Perbaiki Bandar Lampung

    Bandar Lampung (SL)-Bakal calon walikota Rycko Menoza SZP melakukan kunjungan dan menyapa langsung dari rumah ke rumah warga di sejumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung dalam beberapa hari terakhir. Rycko juga menyalurkan bantuan dari Partai Golkar didampingi oleh Ketua DPD II Golkar Bandar Lampung Yuhadi dan pengurusnya, serta dari Fraksi Partai Golkar DPRD Bandar Lampung.

    Rycko mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menyalurkan bantuan kepada masyarakat, namun dirinya ingin melihat langsung kondisi masyarakat di pinggiran kota. Menurutnya, dengan turun ke masyarakat dirinya bisa mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat yang nanti menjadi program prioritas apabila di berikan amanah memimpin Bandar Lampung.

    “Dengan upaya ini kita tahu kebutuhan pembangunan untuk masyarakat di setiap wilayah yang selama ini kurang sentuhan pemerintah,” ujar dia, di Bandar Lampung, Jumat (26/06/2020).

    Sementara itu, salah satu warga di Kelurahan Gedong Pakuon, Teluk Betung Selatan, Anisa, mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut sebagai bentuk keperdulian kepada warga. Ia mendoakan dan mendukung Rycko Menoza supaya bisa memimpin Bandar Lampung, namun setelah terpilih agar benar-benar memperhatikan nasib masyarakat kecil.

    Annisa mengaku, dia bersama puluhan tetangganya yang mengontrak dalam satu bedengan kecil itu, saat ini kesulitan mendapatkan air bersih dan tidak memiliki sanitasi MCK. “Kami tidak memiliki saluran air, jadi ke sungai untuk nyuci dan lainnya,” kata Anisa yang tinggal beberapa puluh meter dari sungai setempat.

    Ia berharap, ada pihak yang memberikan bantuan agar warga sekitar memiliki sanitasi MCK yang baik dan kebutuhan air bersih secara gratis “Kami bayar kontrakan sebulan 400 ribu saja susah, gimana mau bayar yang lain-lain,” kata Annisa.

    Kondisi serupa juga terjadi di salah satu sudut pemukiman warga di Kelurahan Sumur Putri. Dengan akses gang sempit diantara rumah-rumah mewah masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang layak. Mereka tinggal di rumah-rumah sempit berdinding triplek, berlantaikan tanah. Pemukiman warga ini tidak memiliki sumber air, drainase, sanitasi MCK, dan tempat pembuangan limbah rumah tangga.

    Warga mengaku karena tingginya biaya hidup sehingga membangun tempat tinggal seadanya lokasi pinggiran kota itu bersama keluarganya sejak bertahun-tahun. Mereka berharap pemerintah juga memperhatikan pembangunan di pinggiran kota itu dan difasilitasi agar bisa hidup dengan lebih layak bersama keluarga.

    Ketua DPD II Golkar Bandar Lampung, Yuhadi mengatakan, tujuan lain kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19 di Bandar Lampung. Oleh karena itu, dia berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan menuju normal baru, seperti sering mencuci tangan, dan mengenakan masker saat keluar rumah.

    Sementara itu, sejak Rabu ( 24/06) sampai Jumat (26/06) Rycko Menoza sudah menyambangi ratusan rumah warga di 18 kelurahan di Kota Bandar Lampung. Kunjungan ini akan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan. Rycko Menoza dan para pengurus Golkar yang terlibat dalam kegiatan itu tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kunjungannya. (Crs)

  • SMSI Minta Segera Anulir RUU HIP

    SMSI Minta Segera Anulir RUU HIP

    Jakarta (SL)-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meminta agar DPR segera mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Seruan itu mengemuka di agenda rapat pleno SMSI. Rapat pleno SMSI digelar pada Jumat (26/6) sore lewat aplikasi Zoom yang dihadiri para pengurus SMSI. Rapat pleno dipimpin Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal SMSI HM Untung Kurniadi.

    Rapat pleno tersebut, selain membahas rencana rapat kerja nasional SMSI, membicarakan persoalan bangsa, termasuk soal Pancasila sebagai dasar negara. SMSI, yang beranggotakan lebih dari 1.000 perusahaan media siber di seluruh Indonesia, merasa terpanggil untuk membahas masalah kebangsaan yang terbelah gara-gara produk DPR.

    Dalam agenda itu, pengelola media massa, khususnya media siber, diminta berhati-hati dan proporsional dalam menyikapi kondisi sosial-politik terkait RUU HIP. Produk legislasi DPR terakhir yang dinilai SMSI menimbulkan perpecahan di masyarakat adalah RUU HIP. “Kami prihatin terhadap produk DPR yang hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat,” kata Firdaus.

    Menurut Firdaus, Pancasila, yang selama ini menjadi dasar negara dan melandasi organisasi-organisasi di Indonesia, harus tetap dipertahankan. Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau mengubah Pancasila melalui cara apa pun.

    “Kalau Pancasila diubah dengan RUU HIP ini, negara kita ini mau jadi apa? Pancasila juga sudah menjadi landasan organisasi kita SMSI. Kalau Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini,” kata Firdaus. Para peserta pleno sepakat RUU HIP harus dicabut.

    Catatan SMSI, sedikitnya ada empat poin di dalam RUU HIP yang paling banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Pertama, tidak dicantumkannya Tap MPRS soal pelarangan PKI dan komunisme dalam konsideran. Kedua, adanya frasa ‘Ketuhanan yang berkebudayaan’ dalam Pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam Pasal 7 ayat (2) yang dinilai mengesampingkan agama.

    RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). SMSI dalam menyikapi RUU HIP tersebut, selain menolak, akan melakukan kajian mendalam mengenai apa saja yang akan kena dampak negatif kalau sampai RUU HIP disahkan. (Red)

  • Bupati Mesuji Saply TH Ikut Off-road Jalur Tiga Desa Way Serdang

    Bupati Mesuji Saply TH Ikut Off-road Jalur Tiga Desa Way Serdang

    Mesuji (SL)-Bupati Mesuji H Saply TH di dampingi juara Off-road putra Mesuji Yopi Saputra dan Tim Off-road Mesuji jalajahi pelintasan jalan yang cukup terjal di tiga desa, yaitu Desa Kejadian, Karang Mulya dan desa Bumi Harapan, Kecamatan Wayserdang, Kabupaten Mesuji, Sabtu 27 Juni 2020.

    Para Offroaderr ini menunjukan kemampuannya dan penuh keberanian, perlintasan jalanditiga desa yang selama ini tidak bisa dilewati oleh warga setempat. Yopi saputra salah satu peserta tim 1313 Mesuji mengatakan, Para Offroader ini selain menjajaki perintasan jalan yang ada di tiga desa tersebut.

    Sekaligus melihat kondisi jalan serta melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian sembako terhadap warga bersama Tim IOF. “Perintasan jalan yang dilalui oleh para Offroaderr mesuji lampung , yang selama ini tidak bisa di lewati oleh warga setempat akan segera di bangun oleh pemerintah , agar nantinya bisa dilewati oleh warga setempat,” Kata yopi.

    Bupati H.Saply Th, sebelum pemberangkatan para peserta Offroader dalam sambutannya di Gedung Balai Desa Kejadian mengatakan, terimakasih kepada masyarakat wayserdang umumnya masyarakat kabupaten mesuji lampung, atas keberhasilan NewNormal ini.

    “Dalam keberhasilan New Normal ini tentu atas kedisiplinan masyarakat taat aturan dalam menerapkan ptokol kesehatan untuk memutus mata rantai covid-19. Sehingga kabupaten mesuji lampung sejauh ini dinyatakan menuju tatanan hidup baru atau New Normal,” Kata Saply.

    Saply menambahkan, dalam menuju tatanan hidup baru ini bukan berarti kita bebas dari Covid, tetapi kita bebas kembali beraktifitas seperti sediakala tetapi tetap menjalankan kedisiplinan protokol kesehatan, seperti memakai masker saat beraktifitas, dan selalu menjaga jarak satu dengan yang lainnya, serta menjaga pola hidup sehat dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir,” Tambahnya. (AAN.S)

  • Dirnarkoba, Dirkrimsus dan Dirbinmas Polda Lampung Naik Pangkat Jadi Kombes

    Dirnarkoba, Dirkrimsus dan Dirbinmas Polda Lampung Naik Pangkat Jadi Kombes

    Bandar Lampung (SL)-Enam pejabat Polda Lampung setingkat Direktur naik pangkat dari AKBP menjadi Kombes, Mereka Dirresnarkoba Polda Lampung Kombespol Adhi Purboyo, Dirreskrimsus Polda Lampung Kombespol Ade Safri Simanjuntak, Dirbinmas Polda Lampung Kombespol Anang Triarsono, Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Lampung Bramono Purnomo, juga Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Lampung Kombespol Jauhari, dan Kabid TIK Polda Lampung Kombespol Joko Sumarno.

    Kenaikan pangkat menjadi melati tiga itu bersamaan dengan kenaikkan pangkat 295 perwira menengah se-Indonesia dari pangkat AKBP menjadi pangkat Kombes Pol, berdasarkan surat telegram Nomor: str/351/vi/kep. 2020 pertanggal 25 juni 2020, yang ditandatangani AS SDM Mabes Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan, tentang kenaikan pangkat ke Kombes Pol periode 1 Juli 2020.

    Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan hal tersebut. Menurutnya kenaikan pangkat sesuai jenjang karir dan jabatan yang diemban para perwira menegah tersebut di Polda Lampung. “Iya benar, ada 6 personel kita naik pangkat menjadi Kombes Pol,” ujarnya, Jumat, 26 Juni 2020. (Red)

  • Forum Suara Masyarakat Lampung Bakar Bendera Dan Teriak Ganyang PKI

    Forum Suara Masyarakat Lampung Bakar Bendera Dan Teriak Ganyang PKI

    Bandar Lampung (SL)-Massa Forum Suara Masyarakat Lampung yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), mahasiswa, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Tapak Suci, dan lainnya menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Lapangan Korpri, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 27 Juni 2020.

    Selain menolak RUU HIP, massa berselogan selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila serta menolak komunisme. Koordinator aksi, Ramadhiyan Eka Putra atau Ustaz Royan mengatakan bahwa menyikapi persoalan kebangsaan dan keumatan dalam rangka menyelamatkan NKRI dari bahaya laten paham komunis dan menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap habib, ulama, kyai, dan tokoh aktivis.

    Maka atas nama Forum Suara Masyarakat Lampung menggelar aksi untuk menyampaikan beberapa pernyataan sikap. “Tuntutan aksi kita sama seperti nasional. Secara tegas kita menolak RUU HIP. Kita ingin selamatkan NKRI dan menolak komunisme. Kita juga tadi secara simbolis membakar bendera PKI sebagai kepedulian, kecintaan kitanl kepada NKRI, Pancasila, dan Allah swt,” kata dia dalam orasinya.

    Kemudian pihaknya mendesak DPR memasukan TAP MPRS No. XXV(25)/MPRS/1966, menolak RUU HIP untuk dibahas dirapat atau sidang DPR, mendukung penuh maklumat MUI tentang Penolakan RUU, menuntut dan memproses hukum para inisiator dan konseptor RUU HIP serta mendorong MPR bersama DPR agar menggelar sidang istimewa.

    Kemudian pihaknya menekankan kepada pemerintah melalui DPR dan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai masuknya komunis gaya baru. “Kami menolak tenaga kerja asing (TKA) masuk di NKRI khususnya di Provinsi Lampung. Selanjutnya menyerukan kepada umat Islam untuk kembali melaksanakan dan memakmurkan tempat ibadah,” ujarnya.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan bahwa jajarannya mendengarkan, menampung, dan meneruskan aspirasi dari peserta aksi. DPRD Provinsi Lampung secara terbuka menerima aspirasi tersebut dan mengajak duduk bareng perwakilan dari ormas dan elemen peserta aksi tersebut.

    “Kedepan akan dibahas di dalam rapat pimpinan. Kemudian kita sampaikan kepada DPR RI bahwa Forum Suara Masyarakat Lampung menyampaikan aksi untuk menuntut dan memperjuangkan beberapa point-point yang disampaikan,” kata Sekretaris DPW PKS Provinsi Lampung ini.

    Ratusan umat muslim Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung, sempat membakar bendera komunisme PKI yang berlogo palu arit ini, dalam aksi damai menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

    Ustad Royan menjelaskan, bahwasanya aksi pembakaran ini sebagai bentuk bukti secara simbolis dan sebagai bukti nyata, betapa bencinya aksi massa terhadap paham komunis. “Terkait pembakaran bendera PKI ini, sebagai bukti secara simbolis dan bukti nyata betapa bencinya kita terhadap PKI. Kita berorasi ini juga sebagai bentuk tanda cinta, kepada Allah, dasar negara Pancasila, dan NKRI,” jelas Ustad Royan saat dikonfirmasi awak media.

    Menurutnya, paham komunis tersebut disinyalir dan patut diduga telah tumbuh subur. Hal inilah yang menurut dia, untuk patut ditolak dan dihapuskan secara keseluruhan. Dalam hal ini juga, ia bersama massa aksi akan tetap menolak paham komunis dan membatalkan RUU HIP tersebut.

    “Kalau tidak menolak ini, maka kita sebagai umat islam penjaga NKRI menganggap hal ini, bisa jadi RUU akan disahkan secara diam-diam. Tapi alhamdulillah kami semua mengawal maklumat MUI, untuk menolak komunis dan membatalkan RUU HIP ini,” jelas Royan.

    Forum Suara Masyarakat Lampung ini, menyambangi kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi dan menyikapi persoalan kebangsaan, terkait dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Selain itu, mereka juga membawa 7 tuntutan lainnya untuk menolak RUU HIP dan lainnya. (Red)