Sinarlampung

Kategori: Headline

  • Lapor Pak Kapolresta Warga Resah Banyak Pungli Berkedok Ormas dan Kelompok Masyarakat Minta THR

    Lapor Pak Kapolresta Warga Resah Banyak Pungli Berkedok Ormas dan Kelompok Masyarakat Minta THR

    Bandar Lampung (SL)-Warga dan pedagang Pasar Kota Bandar Lampung resah dengan maraknya orang orang mengaku Ormas dan kelompok Masyarakat yang meminta uang dengan dalih THR, menjelang Hari Raya Idulfitri. Warga mengaku tidak nyaman karena ketidakjelasan asal usul ormas tersebut.

    “Oknum tersebut sering datang ke rumah-rumah dengan membawa map berisikan data-data warga yang sudah kasih sumbangan. Tidak hanya satu ormas yang sering datang jelang Idulfitri ini,” kata salah seorang warga Kelurahan Segalamider, Fatur (35) diangsir Lampungpsy.co Minggu, 17 Mei 2020.

    Fatur mengatakan bahwa tak jarang oknum tersebut ditegur RT dan justru menjawab dengan perkataan tidak sopan. Bahkan ada yang seakan memaksa. “Kalau di rumah posisinya istri atau anak saya saja, oknum itu maksa. Kalau ditanya asal-usul ormas justru jawab dengan tidak sopan dan menjual nama-nama pejabat,” kata warga lain, Jefri (46).

    Hal tersebut ternyata tidak hanya terjadi di satu kelurahan, karena di tempat lain yakni Kelurahan Sepangjaya, banyak warga yang mengeluhkan hal serupa. Menurut Dhani, warga Sepangjaya, banyak yang mengatakan bahwa kehadirkan oknum meminta sumpangan jelang Lebaran sudah ditemui sejak satu minggu lalu. “Oknum ormas minta sumbangan tidak hanya sekali. Sudah ditegur RT tapi masih berani datang lagi,” ujar dia.

    Menurutnya, oknum tersebut datang lebih dari lima orang dan kemudian dipisah tiap RT-nya satu orang untuk berkeliling ke rumah warga. “Saya pernah pergoki kalau pagi itu dia datang pakai mobil, selanjutnya mencar dan terpisah tiap RT satu orang,” kata dia.

    Menurutnya tindakan oknum tersebut sangat membuat warga sekitar tidak nyaman. “Sebenarnya sangat tidak nyaman, soalnya mereka oknum-oknum ini enggak jelas kalau dimintai keterangan lengkap,” jelasnya

    Masuk Pasar

    Tak hanya rumah warga Bandar Lampung di sejumlah kelurahan yang menjadi sasaran oknum Organisasi Masyarakat (ormas) untuk meminta sumbangan menjelang Idulfitri, ternyata sejumlah pasar juga menjadi sasaran aksi para oknum tersebut untuk meminta sumbangan. “Ormas memang suka kesini nanti keliling ke setiap pedagang terus minta sumbangan minimal Rp5 ribu rata-rata mereka mintanya,” ujar salah satu pedagang di Pasar Wayhalim, Abdul Kohar, Minggu, 17 Mei 2020.

    Ia mengatakan bahwa pedagang yang belum memberikan sumbangan nantinya akan dipintai lagi. Bahkan pedagang yang belum bayar juga dipintai nama dan nomer ponselnya. “Malah ada kejadian pedagang yang belum bayar ditagih lagi besoknya terus di telepon gitu,” ujarnya.

    Dilain tempat, yakni di Pasar Waykandis para pedagang juga mengeluhkan hal yang serupa. Mereka akui bahwa oknum ormas terkesan memaksa untuk meminta sumbangan ke para pedagang. “Pada minta sumbangan, kadang juga maksa. Kita resah banget kadang masih sepi banget pagi-pagi udah diminta sumbangan ormas itu. Malah kadang kalau gak dikasih uang dia minta sayur,” kata Sapto, salah seorang pedagang.

    Ia berharap pengelola pasar mau menegur dan menghadang para oknum untuk tidak melakukan tindakan minta-minta uang tersebut. Karena ketidakjelaskan asal-usul ormas serta meresahkan. “Semoga saja pengelola pasar mau turun untuk hadang para oknum ini, karena sangat mengganggu kami para pedagang. Gak nyaman,” ujarnya. (lps/red)

  • Brigjen Setyo Budi Jabat Plt Direktur Penyidikan KPK

    Brigjen Setyo Budi Jabat Plt Direktur Penyidikan KPK

    Jakarta (SL)-Pimpinan KPK menunjuk Brigjen Setyo Budi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK. Brigjen Setyo Budi menggantikan Brigjen Panca Putra Simanjuntak yang ditarik kembali ke Polri. Brigjen Setyo Budi sebelumnya menjabat di Korsupdak Deputi Penindakan KPK.

    Setyo Budi akan menjabat sambil menunggu hasil seleksi Direktur Penyidikan KPK. “Pak Setyo Budi Plt Dirsidik mengisi job yang ditinggal oleh RZ Panca Simanjuntak yang ditarik promosi oleh Polri. Setyo Budi yang akan menjabat sambil menunggu hasil seleksi Dirsidik yang telah dimulai pendaftarannya,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Minggu 17 Mei 2020.

    Sementara itu, Nawawi mengatakan proses seleksi jabatan struktural KPK ditargetkan tuntas pada Juni 2020. Menurutnya, kini KPK masih menunggu kesiapan pelaksanaan tes potensi dan assesment. “Kami masih menunggu kesiapan mitra pelaksana tes potensi dan assesment. Tapi kami harapkan paling tidak pada akhir bulan Juni nanti, seleksi ini sudah mendapatkan hasilnya,” tuturnya.

    Sebelumnya diberitakan, posisi Direktur Penyidikan KPK akan ditinggalkan Brigjen Panca Putra Simanjuntak yang ditarik kembali ke Polri. Panca dikembalikan ke Korps Bhayangkara untuk menjadi Widyaiswara Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

    Untuk itu, KPK kembali membuka pendaftaran seleksi pengisian jabatan struktural yang sebagian besar masih diemban pejabat Pelaksana tugas (Plt), salah satunya Direktur Penyidikan KPK. KPK mengaku telah mengirimkan surat undangan ke kementerian/lembaga lain agar mengirimkan wakilnya ikut seleksi jabatan di KPK. “Saat ini KPK sedang mengundang pegawai untuk ikut seleksi antara lain dari kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kemenkum HAM, BPK, BPKP dan lain-lain,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri waktu lalu. (Red)

  • MUI Sebut DPR Cuma Singa Ompong Kepercayaan Rakyat Telah Luntur

    MUI Sebut DPR Cuma Singa Ompong Kepercayaan Rakyat Telah Luntur

    Jakarta (SL)-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof KH Muhyiddin Junaidi menyatakan DPR RI sudah seperti singa tua yang ompong. Sehingga kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur. DPR kelihatan gagah dan menakutkan tapi sudah powerless.

    Hal itu diungkapkan Junaidi menyoroti pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 menjadi UU. Muhyiddin menilai pengesahan aturan itu sebenarnya telah membabat habis dan mengebiri wewenang DPR sebagai wakil rakyat. “Kini giginya (DPR) sudah ompong bagaikan singa tua. Ia hanya kelihatan gagah dan menakutkan tapi sudah powerless,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya, Jumat 15 Mei 2020.

    Muhyiddin memandang, kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur. DPR justru lunak dalam pengesahaan UU nomor 1 tahun 2020. Padahal ia merasa aturan itu berdampak negatif buat rakyat. “Semua mengkhawatirkan munculnya pemerintahan tanpa pengawasan. Kebijakan pemerintah akan sangat otoriter dan tak bisa dikendalikan,” ujar Muhyiddin dilangsir republika.co.id

    Selama ini, Muhyiddin mengingatkan, bahwa kebijakan amburadul dan sewenang-wenang terbukti menyengsarakan rakyat. Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan menciptakan frustasi massal. “Demo-demo rakyat dengan skala apapun tak lagi direspon karena DPR sudah terkoptasi dan aspirasi rakyat mandeg,” ucap Muhyiddin.

    Diketahui, (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang diresmikan DPR sebagai UU mengatur tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Bentuknya diantaranya bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.

    Ada sejumlah pasal yang bermasalah dalam UU tersebut. Pertama, substansi Pasal 27 menghilangkan pengawasan konstitusional oleh DPR. Sehingga membuat lembaga yudisial pun tidak bisa menyidangkan perkara mengenai penyimpangan yang bisa saja dilakukan pejabat publik dalam penanganan COVID-19.

    Pasal tersebut juga memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pejabat negara. Tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan UU penanganan COVID-19 itu tidak bisa dijadikan objek gugatan. Kemudian, pasal 28 meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perubahan APBN 2020 hanya diatur melalui peraturan presiden (Perpres). (republika/Red)

  • Satgas Pangan Akan Tindak Pedagang Jual Gula Melebihi Harga Rp12/kg Yang

    Satgas Pangan Akan Tindak Pedagang Jual Gula Melebihi Harga Rp12/kg Yang

    Jakarta (SL)-Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meminta para pedagang untuk tidak menjual gula di atas HET Rp12.500/kg. Pedagang yang masih menjual gula di atas HET tersebut akan ditindak tegas Satgas Pangan.

    Hal itu ditegaskan Menteri Perdagangan saat meninjau operasi pasar di Pasar Anyar Kota Tangerang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan harga gula yang dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yakni Rp 12.500/kg. “Jangan ada yang ingin mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga gula secara tidak wajar,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu 17 Mei 2020.

    Dalam peninjauan yang dilakukan pada Sabtu (16/7/2020), Agus masih menemukan gula yang di jual di pasar tersebut seharga Rp 17.000/kg. Agus menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga gula sempat naik tinggi di pasaran. Misalnya, terganggunya jalur distribusi, mundurnya jadwal pengapalan impor karena penetapan lockdown sejumlah negara, diberlakukannya pembatasan pergerakan, hingga adanya jadwal penggilingan tebu yang tertunda.

    Kendati demikian, Agus berjanji mulai hari ini seluruh provinsi akan diguyur pasokan gula langsung ke pedagang, baik di pasar rakyat maupun di ritel modern. “Operasi Pasar Gula ini akan dilakukan ke seluruh provinsi mulai hari ini hingga menjelang Lebaran. Saya menjamin stoknya ada dan dalam jumlah yang cukup serta harga sesuai HET Rp 12.500,” kata Agus.

    Agus menjelaskan, Satgas Pangan telah diberi kewenangan penuh oleh Presiden Joko Widodo bersama Kepolisian RI untuk menindak tegas distributor, pedagang dan pelaku usaha yang masih berani memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Ia meminta pandemi tidak dijadikan jalan pintas untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli kesusahan rakyat.

    Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Brigjen Tahi Monang Silitonga menegaskan, tindakan represif penegakan hukum akan dilakukan jika para pedagang, distributor, dan pelaku usaha masih ada yang tidak mematuhi aturan. “Setelah dilakukan tindakan persuasif terlebuh dahulu kepada masyarakat maka selanjutnya akan ditindak dengan penegakan hukum,” ucap dia. (kompas/red)

  • Kuli Bangunan Perkosa Janda Depresi, Korban Ditinggalkan Setengah Bugil Dikebun dan Luka Luka

    Kuli Bangunan Perkosa Janda Depresi, Korban Ditinggalkan Setengah Bugil Dikebun dan Luka Luka

    Jombang (SL)-Buruh kuli bangunan TPS (29), warga Tambaksari, Surabaya.. perkosa janda di kebun belakang minimarket tak jauh dari proyek tempatnya bekerja, di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Korban juga dianiaya hingga akhirnya tewas di Rumah Sakit. Korban ditemukan warga tergeletak setengah bugil di kebun belakang minimarket itu, Sabtu 16 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WIB.

    Janda dua anak tersebut terlentang di atas tanah persis di samping pagar belakang minimarket. Kondisi korban setengah bugil. Tak ada sehelai benang pun yang membungkus tubuh bagian bawahnya. Sedangkan kaos yang dia kenakan tersingkap hingga atas perut. Saat itu, korban masih hidup karena sempat berteriak meminta pertolongan.

    Warga yang membantu evakuasi mengatakan korban menderita luka di bagian mulut dan kepala belakang. Sementara polisi menyebut korban terluka pada bagian mulut, pipi dan pelipis. Korban akhirnya meninggal dunia di RSUD Jombang. Perempuan bertubuh kurus ini dikenal menderita depresi berat. Dia telah lama ditinggalkan suami dan kedua anaknya. Mereka memilih pindah ke Kediri.

    TPS (29), warga Tambaksari, Surabaya, itu kemudian diringkus anggota Unit Reskrim Polsek Mojowarno Minggu 17 Mei 2020, pagi sekitar pukul 09.30 WIB. “Saat ditangkap, pelaku bersembunyi di sekitar Dusun di Desa Mojowangi. Pelaku sudah kami amankan ke mako Polres Jombang,” kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Jombang Ipda Zico Bintang Yanottama.

    Kasat Reskrim Polres Jombang Iptu Christian Kosasih menjelaskan terduga pelaku sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Proyek tempatnya bekerja juga berada di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Jombang. “Motif pelaku masih dalam pemeriksaan. Saat ini masih dugaan pemerkosaan,” kata Christian.

    Sebelumnya, warga Mojowangi geger ditemukan seorang janda tergeletak setengah bugil di kebun belakang minimarket Jombang. Pada tubuh perempuan 35 tahun ini ditemukan luka. Korban ditemukan tergeletak seorang diri di kebun belakang minimarket Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno pada Sabtu (16/5) sekitar pukul 23.30 WIB.

    “Awalnya warga mendengar suara teriakan perempuan, kami datangi lokasi dan menemukan korban. Kondisinya belum meninggal,” kata Hendi (38), salah seorang warga Desa Mojowangi kepada wartawan di lokasi, Minggu 17 Mei 2020.

    Saat dievakuasi warga bersama polisi dari lokasi kejadian, korban sudah tidak berdaya. Korban diketahui asal Kecamatan Mojowarno. Perempuan berambut panjang ini mengalami depresi. Suami dan anaknya telah pindah ke Kediri. “Saat saya angkat ke mobil polisi dia diam saja. Ada luka di mulut dan kepala belakangnya,” terang Hendi.

    Kapolsek Mojowarno AKP Yogas menuturkan korban telah lama ditinggalkan suami dan kedua anaknya yang memilih pindah ke Kediri. “Dua anaknya dibawa suaminya, korban hidup sebatang kara. Sudah cerai dengan suaminya karena dia mengalami depresi berat,” jelasnya. (Red)

  • Dan Brigif 4 Marinir Piabung Salurkan Paket Sembako Untuk Prajurit

    Dan Brigif 4 Marinir Piabung Salurkan Paket Sembako Untuk Prajurit

    Pesawaran (SL)-Komandan BrigadeInfanteri (Brigif) 4 marinir Piabung menyalurkan bantuan paket sembaka kepada prajurit, dalam apel pagi pemberian simbolis paket sembako kepada para prajurit di lapangan Mako Batalyon Infanteri 7 Marinir Brigif 4 Mar/BS, Senin 18 Mei 2020.

    Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Nawawi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu kepedulian Bank Negara Indonesia kepada seluruh seluruh jajaran Korps Marinir, hari ini secara bersamaan prajurit Marinir masing-masing Pasmar 1 Pasmar 2 dan juga Brigif 4 Mar/BS mendapatkan tali asih berupa paket sembako. 

    “Jadi pemberian ini adalah wujud kepedulian kepada kita, wujud terimakasih atas kerjasama selama ini. Seluruhnya akan dibagikan hari Rabu dan dilaksanakan di Mako Brigif 4 Marinir/BS. Selain itu tali asih ini juga merupakan dari dikumpulkannya hasil koperasi, BNI, dan sahabat marinir,” ungkapnya.

    Nawawi meminta kepada seluruh prajurit untuk lebih cermat dalam melihat dampak sosial dari pandemi Covid-19. Marinir harus memperhatikan lingkungan yang ada di luar setiap kali giat terkait penanganan dampak covid-19.

    Oleh karena itu, kurang lebih 182 perosnil brigif 4 marinir yang aktif dalam membantu Pemerintah Daerah, mulai dari kegiatan screening (menjaga, membantu) bersama Polri terhadap keluar masuknya masyarakat baik dari Sumatera maupun dari luar Sumatera.

    “Kemudian, kita juga siaga terhadap pemakaman yang merupakan dampak dari Covid-19. Kemudian menjaga rumah sakit Pulau Galang yang dilaksanakan Batalyon Infanteri 10, kemudian patroli bersama di wilayah Bandar Lampung dan juga adakan dapur lapangan,” ujarnya. (rls/red)

  • Polda Sulawesi Selatan Ancam Pecat Polisi Yang Tembak Istri dan Oknum TNI

    Polda Sulawesi Selatan Ancam Pecat Polisi Yang Tembak Istri dan Oknum TNI

    Makasar (SL)-Polda Sulawesi Selatan (Sulse) menetapkan Bripka Her, oknum anggota Polresta Makasar, yang menembak istrinya sendiri Seorang oknum anggota TNI. Serda HA Babinsa, di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Her ditahan sejak, Jum’at 15  Mei 2020, dan terancam PTH.

    Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe melalui rilis Humas Polda Sulawesi Selatan kepada sinarlampung.co menyebutkan Bripka Her (47) oknum anggota Polri sedang di proses hukum pidana umum, dan internal Polri. “Saat ini proses hukum pidana di Polda, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan bersama dengan tahanan lainnya,” ujar Kapolda Sulsel. Minggu 17 Mei 2020.

    Atas tidakannya itu, Bripka He terancam dengan sanksi kurungan minimal lima tahun penjara dan berpeluang dilakukan pemecaatan. “Sanksi kurungan minimal 5 tahun dan apabila inkracht dapat dilakukan pemecatan. Pasalnya mungkin 338 KUHP namun semua kembali pada putusan pengadilan”, jelas Kapolda.

    Diketahui, Bripka He yang bertugas di Polrestabes Makassar menembak istrinya bersama seorang oknum TNI. Keduanya diduga kepergok bersetubuh di rumah pelaku pada Kamis 14 Mei 2020 sekira 22.20 Wita di Perumahan BTN Syekh Yusuf Permai Kompleks Kolakolasa Jalan. Sungai Kelara Lingkungan Agang Je’ne Kel. Empoang Kec. Binamu Kab Jeneponto.

    Irjend Pol. Mas Guntur Laupe mengungkapkan bahwa korban, Serda HA (46) dan istri Bripka He yakni H (42), pernah menjalin kisah asmara di masa muda meski keduanya masih memiliki hubungan keluarga. “Mereka sepupu dua kali dan atas pengakuan Istrinya bahwa dulu sebelum nikah pernah ada hubungan khusus. Kalau kata suaminya tidak pernah ada masalah rumah tangga”, terang Kapolda Sulsel.

    Saat ini istri He dirawat di RS Bhayangkara Makassar dan Has oknum TNI di rawat di RS Pelamonia Makassar. Kondisi keduanya dikabarkan makin membaik. (red)

  • DPRD Mesuji Minta Polres Mesuji Serius Proses 10 Puskesmas

    DPRD Mesuji Minta Polres Mesuji Serius Proses 10 Puskesmas

    Mesuji (SL)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji prihatin atas kerja Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mesuji, dalam penanggulangan covid-19. Bukti kekacauan kerja gugus tugas itu terlihat dari ada pemeriksaan kepolisian kepada 10 Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Mesuji, terkait anggaran Covid-19. Dewan meminta Polres Mesuji Serius menangani kasus 10 Puskesmas tersebut.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji Hj Elfianah mengatakan pihaknya prihatin atas kinerja satuan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Mesuji. “Kami sangat prihatin atas kinerja gugus tugas penanganan covid-19 di Kabupaten Mesuji, kami minta kepada Polres Mesuji untuk serius, jangan berhenti dan terbuka dalam penanganannya. Apabila ada temuan, penyimpangan didalam penggunaan anggaran jangan ditutup-tutupi,” katanya Minggu 17 Mei 2020,

    Menurut Elfianah bahwa sangat dimungkinkan adanya dugaan permainan anggaran yang besar. Untuk itu, ia menegaskan agar dana covid-19 jangan ada penyalahgunaan. “Tidak menutup kemungkinan ada yang lebih besar lagi, ini dana kemanusiaan bukan untuk bancaan, begitu juga kepada bupati sebagai kuasa pemegang keuangan daerah jangan diam saja,” katanya.

    Disinggung sikap secara kelembagaan, Elfianah memastikan akan menggunakan keweangan DPRD dengan manggil Dinas terkait melalui Badan Anggaran. “Nanti akan kita panggil melalui badan anggaran karena relokasi atau pergeseran anggaran terakhir sesuai edaran Menteri Keuangan wajib pergeseran 50% kami belum diberi tembusan atau pemberitahuan, kalau berkaitan dengan OPD nanti kita hearing melalui komisi yang membidangi,” katanya. (Aan/red)

  • SMSI Dukung Imbauan Dewan Pers Tolak Permintaan THR

    SMSI Dukung Imbauan Dewan Pers Tolak Permintaan THR

    Jakarta (SL)-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 672 perusahaan media siber mendukung sepenuhnya imbauan Dewan Pers yang melarang pers meminta-minta Tunjangan Hari Raya (THR) pada instansi di luar kantornya sendiri.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, hari Minggu (17/5) menanggapi imbauan Ketua Dewan Pers soal THR. “Kami sependapat dengan Dewan Pers,” kata Firdaus.

    Dewan Pers menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, 24-25 Mei 2020, mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

    “Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional,” kata Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam siaran persnya yang diterima oleh Sekretariat SMSI di Jakarta, Minggu 17 Mei 2020.

    Imbauan Dewan Pers yang ditandatangani Muhammad Nuh itu telah disampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia. Imbauan ini untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

    Menurut Nuh, Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.
    “Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya,”kata Nuh.

    Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi. Bagi yang ingin menghubungi Dewan Pers bisa melalui Hendry CH. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No. HP : 0811-103-096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP: 0811-812-099.)

    Lebih lanjut dijelaskan dalam imbauan tersebut, bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi siapa pun wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. (rls/red)

  • Harapan Masyarakat Lampung Tengah Kepada Kapolres Baru AKBP Popon

    Harapan Masyarakat Lampung Tengah Kepada Kapolres Baru AKBP Popon

    Lampung Tengah (SL)-AKBP Popon Ardianto Sunggoro, SIK resmi menjabat Kapolres Lampung Tengah menggantikan AKBP I Made Rasma Jemy Karang. Keduanya resmi berganti setelah dilakukan upacara serah terima jabatan (Sertijab) yang dipimpin Langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol. Drs. Purwadi, M.SI. bersamaan dengan serah terima jabatan (Sertijab) Dirreskrimum Polda Lampung, Dir Polairud Polda Lampung, Ka SPN Kemiling Polda Lampung, Kapolres Tanggamus dan Kapolres Pesawaran di Gedung Graha Wiyono Siregar (GWS) Mapolda Lampung, Kamis 14 Mei 2020.

    Beralihnya tongkat komando pimpinan di Polres Lampung Tengah itu menaruh harapan besar dari masyarakat khususnya pemuda pemudi yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Muli Mekhanai (FSMM) Lampung Tengah (Lamteng).

    Rosim Nyerupa selaku Ketua Umum Forum Silaturahmi Muli Mekhanai (FSMM) Lampung Tengah (Lamteng) berharap Kapolres yang baru dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan semua elemen masyarakat baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda.

    “Dengan rasa bangga kita ucapkan selamat datang kepada Pak Popon, Kapolres Lampung Tengah yang baru, Selamat datang di Bumi Beguwai Jejamo Wawai. Kita berharap Pak Popon ini dapat bersinergi dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang interaktif dengan masyarakat baik pada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda,” kata Rosin.

    “Dengan kolaborasi dan membangun sinergitas yang baik melalui pendekatan kultural dan persuasif akan sangat membantu Kapolres dalam mewujudkan visi dan misinya serta program Polri ditahun 2020 selama memimpin, Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di Lampung Tengah dapat meningkat lebih baik” Ucapnya.

    Menurutnya Lampung Tengah merupakan Kabupaten terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Lampung, oleh sebab itu, Kader HMI Cabang Bandar Lampung ini juga berharap Kapolres yang baru dapat memahami kultur, dinamika dan karakter masyarakat Bumi Beguwai Jejamo Wawai dengan demikian penanganan masalah-masalah sosial yang berkenaan dengan kantibmas dapat teratasi dengan langkah-langkah yang lebih tepat.

    “Setiap daerah tentunya memiliki kultur, dinamika dan karakter masyarakat yang berbeda begitu juga dengan Pesawaran dan Lampung Tengah yang multikultural. Saya melihat Kapolres yang baru ini ‘Calak’ dalam memahami hal tersebut. Tidak salah sewaktu menjabat di Polres Pesawaran kondusifitas masyarakat terjaga dan cukup banyak prestasi diukir selama memimpin disana, Diwilayah hukum yang lebih luas (Lamteng) cukup jadi tantangan buat Pak Kapolres,” Ujarnya.

    Disamping itu, Dalam kurun beberapa waktu ditahun 2020 ini, Rosim memberikan catatan penting yang diharapkan dapat dijadikan PR Kapolres yang baru. Pertama, Maraknya pencurian seperti curanmor dibeberapa tempat ditengah pandemi Covid19.

    “Kita berharap Kapolres dapat mengintruksikan setiap Polsek untuk meningkatkan pengamanan ditengah masyarakat melalui patroli yang secara rutin ditiap-tiap kampung agar dapat meminimalisir dan mencegah tingkat kejahatan juga untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat, Masyarakat diharapkan juga lebih waspada dan berpartisipasi aktif membantu kepolisian dengan melaporkan tindakan kejahatan yang terjadi” Lanjut Rosim.

    Kedua, Peningkatan pengawasan dan pengawalan terhadap berbagai bantuan sosial Covid-19 “Beberapa hari lalu saya sampaikan kritik kepada Dinas Sosial terkait Data Bansos Tunai 600 ribu dari Kemensos. Sebagaimana diberitakan berbagai media masa, Data penerima bantuan tersebut kita lihat tidak tepat sasaran, kemudian datanya acak-acakan alias amburadul.

    “Kita berharap polisi tidak hanya mengawal penyalurannya saja tetapi juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait data penerima bansos baik dari DTKS maupun Non-DKTS yang ada di Dinas Sosial Lampung Tengah,” katanya.

    Ditingkat kampung, Kapolres diharapkan dapat memastikan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak melakukan pengawalan dan pengawasan pendataan masyarakat yang dilakukan oleh RT dan memastikan data yang diserahkan kepada kepala desa/lurah ke Dinsos sesuai yang diajukan RT sehingga yang mendapatkan bantuan tersebut benar-benar layak menerima.

    Jangan sampai data yang diserahkan RT ke kepala desa/lurah ke dinsos kemudian berbeda setelah diverifikasi dan validasi dengan yang diajukan RT. Sebab menurut hemat saya, Disini diduga rentan sekali data berubah sebelum diinput ke Kemensos. H

    al ini yang juga saya duga menjadi salah satu penyebab kenapa bantuan pemerintah sering tidak tepat sasaran. Sebagai contoh data yang acak-acakan, Masak warga Komering Agung masuk didalam data penerima di Kelurahan Gunungsugih Raya, Kemudian jumlah Lingkungan di Komering Agung itu ada 5 lingkungan, Didata penerima bantuan tersebut terdapat 10 lingkungan. Inikan kacau sekali” Papar Rosim.

    Ketiga, Lampung Tengah rentan konflik horizontal ditengah masyarakat. “Berkaca ditahun 2019, Konflik sosial ditengah masyarakat menjadi catatan penting di tahun 2020. Untuk mencegah terjadinya berbagai konflik sosial ditengah masyarakat.

    Upaya yang dapat dilakukan ialah menggiatkan kembali program Anjak Silau metode pendekatan kekeluargaan yang dikenal ditengah masyarakat Lampung, Melalui program Anjak Silau, kegiatan silaturahmi, berkunjung, sekaligus memantau keadaan.

    Melalui Anjak Silau dapat terjalin diskusi interaktif bersama masyarakat dengan berbagai konten misalkan sosialisasi dan penyelesaian masalah melalui pendekatan budaya lokal, Hal semacam ini biasa dikenal Merwatin / Musyawarah. Tentu diharapkan mampu menekan konflik sosial dapat ditahun 2020. Sebagai polisi society, upaya tersebut sebagai salah satu cara untuk menangkap harapan masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat dan menciptakan situasi yang aman, damai dan kondusif” Lanjut Rosim.

    Keempat, Jaga Netralitas Aparat menjelang Pilkada serentak mendatang. “Lampung Tengah sebagai salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak, Kita berharap Kapolres yang baru dapat memastikan netralitas Polri menjelang pilkada serentak mendatang, Hal ini mutlak. Sebagai masyarakat, Kita siap bersama Polri dan penyelenggara Pemilu menciptakan suasana pilkada yang aman, damai dan kondusif. Sehingga Lampung Tengah dapat menjadi contoh demokrasi yang baik bagi daerah lain”

    Rosim sapaan akrab, Mengajak seluruh masyarakat khususnya pemuda-pemudi yang ada di Lampung Tengah untuk mendukung berbagai program Kapolres yang baru dalam menjalankan tugas selama di Lampung Tengah. Sebagai mitra Kepolisian, partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mewujudkan kantibmas ditengah masyarakat sangat diperlukan. Oleh sebab itu, Pihaknya siap membangun kemitraan guna mensukseskan kantibmas ditengah masyarakat. (Ersyan/Red)