Kategori: Headline

Bandar Lampung (SL)-Sejak kasus pekerja tewas dari lift rusak di gedung satu atap Pemerintah Kota (Pemkot) hingga kini lift belum juga berfungsi. Padahal lift itu terhidung baru, karena satu paket dengan proyek gedung satu atap, yang baru dipasang Desember 2019 lalu. Hingga Senin 20 April 2020, lift itu tidak juga berfungsi. Bahkan hingga kini kasus penyelidikan tewasnya seorang pekerja lift itu tidak jelas kelanjutannya.

Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Lampung (GPL) Fariza Novita Icha mempertanyakan komitmen Dinas PU dalam mempertanggungjawabkan anggaran pembangunan. Termasuk anggaran pengadaan lift yang satu paket dengan pembangunan gedung satu atap. Menurut dia, sejak awal hingga selesai dibangun anggaran yang sudah dihabiskan mencapai Rp132,7 miliar. “Percuma beli lift miliaran rupiah kalau nggak bisa dipakai,” kata Icha.

Menurit Icha, pengadaan lift itu, satu paket dalam proyek pembangunan gedung lanjutan tahap III tahun anggaran 2018 senilai Rp40,2 miliar. Tapi hingga akhir Desember tak kunjung terpasang. Rangkaian lift baru sampai di Pemkot sekira  bulan Juni 2019 dan baru terpasang di akhir tahun. “Beberapa bulan setelah beroperasi sudah rusak kan aneh tuh. Masa lift baru sudah rusak? Ngapain beli barang rusak,” tegasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek gedung tersebut, Supardi, yang juga Kabid Cipta Karya Dinas PU Bandarlampung belum berhasil dikonfirmasi. Berulangkali dihubungi ke nomor teleponnya tidak direspon, begitupun pesan singkat yang dikirim tidak dijawab. Sama dengan Ardi Wiranagara, Direktur PT Asmi Hidayat. Dikonfirmasi terkait belum diperbaikinya lift tersebut tidak direspon.

Sebelumnya Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mendesak lembaga penegak hukum mengusut tuntas proyek pengadaan lift gedung satu atap milik Pemkot Bandarlampung. Sebab, sejak awal proses pengadaan hingga realisasi lift sarat dengan permasalahan. Hingga mengakibatkan adanya korban jiwa.

Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Anshori kepada wartawan mengatakan adanya pekerja yang tewas saat memperbaiki lift di gedung satu atap dapat dijadikan pintu masuk oleh kejaksaan dan kepolisian. “Sejak awal proyek pengadaan lift itu diduga bermasalah. Kejaksaan dan polisi harus mengusutnya hingga tuntas,” tegas Ginda.

Terlebih, adanya dugaan kuat pengondisian tender terhadap satu rekanan secara massif setiap tahunnya. “Kuat dugaan adanya persekongkolan jahat antara Unit Layanan Pengadaan, dinas terkait dan rekanan,” katanya.

Hal itu dapat dilihat dari sejumlah proyek pekerjaan di lingkungan pemkot yang dikuasai oleh PT Asmi Hidayat. “Memang kontraktor spesialis pembangunan gedung di Lampung ini cuma satu doang? Nggak juga kan,” kata dia.

Bisa dicermati dalam beberapa tahun terakhir, hampir seluruh paket proyek pembangunan gedung di Dinas PU dikuasai oleh satu rekanan. “Silahkan cek di LPSE, hampir semua proyek gedung di pemkot dikerjakan oleh PT Asmi Hidayat,” katanya. (mmt/Red)

Bandar Lampung (SL)-Masyarakat mendukung Polda Lampung mengusut dugaan penyimpangan bantuan program sembako pengganti BPNT melalui E-Warung, yang tidak layak konsumsi di Wilayah Lampung Selatan. Pasalnya selain merugikan keuangan negara juga terindikasi kongkalikong dan melibatkan pejabat Kabupaten hingga Provinsi Lampung.

Baca: Lapor Pak Nanang Ermanto, Bantuan Non Tunai Lampung Selatan Sarat Masalah Lauk Buah dan Sayur Tak Layak Konsumsi

Baca : Lapor Pak Kapolda, Bantuan Pangan Non Tunai di Lampung Langganan Korupsi, Rp14,5 Miliar Lebih Raib Perbulan

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Lampung (GPL) Fariza Novita Icha, mengatakan penegak hukum terutama Polda  Lampung harus respon cepat, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Jokowi, kepada masyarakat. “Apalagi ditengah wabah covid-19, kebutuhan sembako bisa membantu mereka yang menerima karena mayoritas masyarakat tidak mampu,” kata Fariza Novita, kepada sinarlampung, menanggapi carut marut bantuan tersebut di Lampung Selatan.

Menurut Icha, sapaan akrabnya, pihaknya senang mendengar Tim Polda Lampung sudah turun ke Lapangan, melakukan full buket atas temuan kasus tersebut. “Kita dukung aparat penegak hukum mengusut kasus itu. Karena bisa menjadi pelajaran, agar tidak lagi main main dengan uang rakyat. Kita akan pantau progresnya di penegak hukum,” kata Icha.

Icha menjelaskan, carut-marut pelaksanaan Bansos pangan dalam Program Sembako di Kabupaten Lampung Selatan itu sudah seperti kebal hukum, tidak malu-malu dan terang terangan. Padahal dalam Pedoman Umum (PEDUM) penyaluran program sembako (dulu BPNT,Red) jelas tidak boleh melibatkan ASN. “Tapi temuan kami menyebutkan ada ASN Pemprov Lampung yang terlibat,” katanya.

Dikedalikan ASN Pemprov Lampung

Informasi lain menyebutkan CV. Dwi Perkasa, sebagai salah satu manajer supplier di sejumlah kecamatan dikendalikan oleh Syahril, oknum ASN aktif di Pemprov Lampung. CV Dwi Perkasa hanya tameng, sementara pengendali atau pemilik usaha suplier adalah Syahril, salah seorang kepala bagian si salah satu Biro di Pemda Provinsi Lampung.

“Silahkan dicek saja, semua juga tahu. Apalagi dia pernah membuat pernyataan di banyak media daring, mengatasnamakan pihak CV Dwi Perkasa terkait pergantian atau rektur komoditi yang dikomplain masyarakat karena tidak layak pangan,” kata salah seorang aktivis di Bandar Lampung, dilangsir lampungraya.id.

Syahril diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Barang Beredar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Kabupaten Lampung Tengah. Sekarang jadi Kabag di Pemprov Lampung. Sementara, Syahril saat dikonfirmasi menolak menjawab. Dia mempersilahkan untuk menghubungi direktur CV Dwi Karya, Nahwan. “Tidak ada itu, langsung ke bang Wan (Nahwan,red) dia yang punya CV kalau saya hanya membantu dia aja,” kata Syahril.

Pernyataan Syahri di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan

Sebelumnya Syahril, atas nama suplier, CV Dwi Karya, yang menangani lebih dari 20 ribu KPM di enam kecamatan yakni Tanjungbintang, Way Sulan, Jati Asih, Jati Agung, Merbau Mataram, dan Katibung menanggapi keluhan komoditi Program Bantuan Sembako

Atas nama pihak CV Dwi Karya, Sahril menyatakan, kualitas komoditi Program Bantuan Sembako di Kabupaten Lampung Selatan yang tidak sesuai bisa ditukar atau diretur. Dia menyatakan keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menukar ke agen e-warong jika menerima beras, ayam, telur atau komoditi lainnya dengan kualitas tidak sesuai atau rusak.

“Suplier akan bertanggungjawab jika memang ada barang-barang yang kurang layak. Langsung konsultasi saja ke kita, dan langsung kita ganti saat itu juga,” ujar Sahril kepada tim Diskominfo Lampung Selatan, Minggu 12 April 2020, di rumah dinas Bupati Lampung Selatan.

Sahril mengatakan, masih banyak KPM yang belum sepenuhnya paham terkait proses retur komoditi bantuan sembako yang dirasa kurang memuaskan. “Jika ada KPM yang kurang paham, kita jelaskan. Kepada e-warong pun begitu. Jadi kalau ada KPM yang baru tahu, lalu dia komplain, langsung kita kasih kompensasi kita tambah dengan telur. Pokoknya ada komplain langsung kita ganti,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada e-warong sebagai penanggungjawab di lapangan, langsung segera konsultasi ke manajer suplier apabila ada barang-barang yang kurang layak atau tidak sesuai.

Hal itu dilakukan untuk memastikan KPM penerima Program Bantuan Sembako di Kabupaten Lampung Selatan menerima komoditi yang layak dengan kualitas baik. “Tolong e-warong segera komplain ke suplier. Pada saat itu langsung kita ganti,” kata Sahril.

Sementara, terkait keluhan yang terjadi disejumlah kecamatan, dirinya tak menampik jika ada beberapa KPM menerima komoditi yang tidak sesuai. Pihaknya menyatakan, sudah mengganti komoditi yang sempat dikeluhkan KPM. “Memang ada kendala sayur dan buah-buahan. Wajar jika dalam satu peti itu ada beberapa yang busuk. Tapi yang busuk itu langsung kita ganti semua, dan sudah diterima KPM dengan baik,” tutur dia.

Disamping itu, dirinya juga tak menampik ada beberapa komoditi ayam yang kurang dari standar. Ia menjelaskan, saat menerima laporan ada komoditi ayam yang bobotnya tidak sesuai, langsung berkomunikasi dengan e-warong untuk penggantian.

“Memang beratnya ada yang 1,2 kilogram, ada yang 9 ons. Standarnya itu mulai dari 9 ons keatas sudah layak untuk di konsumsi. Yang biasa untuk orang hajatan juga seperti itu. Kalau ada yang komplain dibawah itu, langsung kita ganti atau kompensasi dengan telur. Begitupun kalau ayamnya mati, langsung kita ganti,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, merujuk aturan Kementerian Sosial, komoditi Program Bantuan Sembako terdiri dari beras telur dan karbohidrat. Termasuk protein hewani seperti daging ayam, daging, dan ikan. Ada juga protein nabati yakni tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sayuran serta buah-buahan juga menjadi komoditi dalam program tersebut.

Untuk pemenuhan kebutuhan komoditi tersebut, pihaknya juga melibatkan petani maupun peternak lokal. “Misalnya buah-buahan, kita berdayakan komoditi lokal. Seperti di Kecamatan Katibung kan musim duku, itu kita manfaatkan. Atau kecamatan lain, misal musim jeruk bisa kita manfaatkan. Ayam dan telur kita juga ambil dari lokal. Kita gak ambil dari luar. Jadi perputaran ekonomi masyarakat setempat bisa ikut tumbuh,” katanya. (joe/red)

Bandar Lampung (SL)-Rektorat Unila melakukan upaya bantuan maksimal kepada Mahasiswa FT Unila yang dinyatakan positif Covid-19 dengan katagori orang tanpa gejala (OTG), dan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat. Kegiatan FT Unila di liburkan selama 14 hari, dan melakukan tracking terhadap para dosen kampus tersebut.

Ketua Satgas Pencegahan Pendemi Covid-19 Unila Asep Sukohar mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran Pasca Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengumumkan satu mahasiswa Fakultas Teknik Unila positif Covid-19 dan termasuk dalam OTG. “Ya ada masiswa FT yang dinyatakan positif covid-19 dan sudah mendapat perawatan intensif di rumah sakit,” kata Asep.

Menurut Asep, Rektor Unila Prof. Karomani meminta pimpinan FT Unila untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin bagi penyembuhannya. “Dekan dan Wakil Dekan sudah memberikan bantuan dalam Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat. Berupa asupan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan perlengkapan standar yang dibutuhkan,” katanya, Senin 20 April 2020.

Asep menjelaskan, sebelumnya karena kepentingan mendesak, mahasiswa tersebut harus datang ke FT Unila pada tanggal 2 April 2020 bertemu dengan satu dosen dan tiga mahasiswa. Namun, selama di kampus mahasiswa tersebut menjalankan Protokol Pencegahan Covid-19.

“Satuan Tugas Pencegahan Pendemi Covid-19 mengeluarkan rekomendasi keputusan yang diusulkan kepada Rektor, yaitu meliburkan FT Unila selama 14 hari sejak hari Senin, 20 April 2020.

Dosen dan mahasiswa lain yang bertemu dengan mahasiswa bersangkutan wajib melakukan karantina atau isolasi mandiri dan menjalankan pemeriksaan rapid test dan swab, sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Seorang mahasiswa Universitas Lampung (Unila) dari Fakultas Teknik positif Covid-19. Dia masuk katagori orang tanpa gejala (OTG) tertular orang tuanya, yang kini dirawat isolasi di RS Abdoel Moeloek. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung membenarkan terkait mahasiswa yang dinyatakan positif itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengatakan, mahasiswa Unila ini merupakan orang yang terkonfirmasi tanpa gejala, atau disebut dengan orang tanpa gejala (OTG). “Info itu benar adanya, dimana dia ini statusnya OTG. Untuk diketahui, bahwasanya mahasiswa tersebut memang belum pernah berkunjung ke tempat fakultasnya di Unila. Dia ini terkonfirmasi oleh ayahnya, yang menjadi pasien nomor 20,” kata Reihana dalam keterangan resminya, Minggu 19 April 2020 sore.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sudah melakukan tracing terhadap semua anggota keluarga, dari pasien nomor 20 yang OTG positif. “Kemarin sudah dilakukan swab pertama, dan hasilnya itu positif. Semua konfirmasi positif dengan swab. Saat ini, kita masih harus ulang hasil tes tersebut, sampai hasilnya negatif dua kali dan sembuh. Saat ini, mahasiswa tersebut dilakukan isolasi mandiri,” ujar Reihana.

Pasien nomor 20 itu adalah seorang laki-laki dengan usia 48 tahun dari Bandar Lampung. Saat ini, sudah dirawat di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung. Pasien nomor 20 ini, juga mempunyai hubungan dari luar kota, dengan jejang perjalanan hingga keluar negeri. (Joe/red).

Bandar Lampung (SL)-Tidak kebagian beras dampak covid-19, belasan pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berunjukrasa di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bandarlampung, Minggu 19 April 2020. Mereka protes kepada istri Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang tidak adil dan pilih pilih dalam memberikan bantuan beras, selama dampak Corona.

Wakil Ketua I PAC PDIP Tanjungkarang Timur (TkT) Sukasyadi mengatakan, aksi protes itu mereka lakukan karena Eva Dwiana dianggap pilih kasih. “Selama dua periode Herman HN jadi walikota baru kali ini ngasi bantuan melalui istrinya Eva Dwiana kepada PDIP. Itu juga pilih kasih,” kata Sukasyadi, Minggu 19 April 2020.

Menurut Sukasyadi, pembagian beras dari Eva Dwiana tidak merata. Banyak pengurus ranting yang tidak mendapatkannya. “Pembagiannya tebang pilih. Kenapa sih tidak semua struktur di Bandarlampung ini dibagi semua. Kenapa harus dipilih-pilih. Karena itu lah kami menggelar aksi ini untuk meminta keadilan,” ungkapnya.

Apalagi di tengah wabah covid-19 seperti saat ini bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh mereka. “Contoh di PAC itu ada enam ranting. Paling yang dibagi hanya dua ranting saja. Bahkan ada yang hanya satu ranting saja. Itu pun hanya KSB (ketua, sekretaris, bendahara),” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua PAC Telukbetung Selatan (TbS), Aisyah. Wanita berhijab itu menuturkan, aksi protes tersebut digelar lantaran kekecewaan para pengurus ranting terhadap Eva Dwiana. “Kami ini merasa kecewa atas pembagian beras dari Bunda Eva. Sebab tidak merata. Yang dibagi hanya ketua, sekretaris dan bendahara. Padahal pengurus PAC itu kan ada 11 orang dan pengurus ranting ada tujuh orang,” keluhnya.

Menurut dia, hal itu menimbulkan kecemburuan bagi pengurus yang lainnya. Sebab ada yang dapat, namun banyak juga yang tidak mendapat bantuan beras tersebut. “Yang lain kan jadi penonton, begitu juga ranting. Maka seharunya Bunda Eva itu adil. Itulah mau kami, itu yang kami tuntut,” ungkapnya.

Sebelumnya dia menuturkan, pada Jumat (17-4), tim pememanganan Eva Dwiana membagikan beras 10 kilogram kepada para ketua, sekretaris dan bendahara (KSB) PAC. Selain kepada KSB PAC, ada beberapa ranting (pengurus tingkat kelurahan) yang juga menerima. Tapi pembagian beras tersebut tidak merata ke semua pengurus PAC maupun ranting.

“Dengan aksi yang telah kami lakukan ini, kami berharap Pak Herman maupun Eva Dwiana bisa lebih adil. Jangan pilih kasih agar tidak belunder kami yang di bawah ini. Sebab untuk di TbS saja selama ini saya yang bekerja mati-matian untuk beliau itu. Tapi giliran ada pembagian seperti ini saya sendiri tidak kebagian,” tuturnya.

Belum ada keterangan Eva Dwiana terkait protes pengurus ranting PDIP Kota Bandar Lampung itu. Beberapa kali dikonfirmasi melalui sambungan telepon tidak merespon. Pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp (WA) juga tidak dijawab.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Bandarlampung Dedi Yuginta membenarkan terkait adanya aksi menuntut keadilan di Kantor DPC setempat. “Kita ini di DPC hanya menerima dan menampung aspirasi mereka (PAC dan Ranting),” ujar Dedi melalui sambungan telepon.

Dedi mengatakan, para pengurus PAC dan Ranting mempertanyakan kenapa ada yang mendapat pembagian beras, namun banyak juga yang tidak kebagian. “Mereka mengadu ke DPC kita terima, kita tampung dan aspirasinya akan kita sampaikan ke Ketua DPC, Wiyadi. Langkah selanjutnya dari DPC kita belum ketahui, mungkin nanti setelah kita laporkan ke ketua,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung itu. (**)