Kategori: Headline

Fraksi Golkar DPRD Bandar Lampung Bantu APD ke RSUD A. Dadi Tjokrodipo dan Ribuan Masker untuk Masyarakat

Bandar Lampung (SL)-Sebagai bentuk peduli terhadap pandemi Covid-19, DPRD Partai Golkar Kota Bandarlampung bersama Fraksi Golkar DPRD Bandarlampung memberi bantuan alat pelindung diri (APD) dan sejumlah bantuan lainnya kepada RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Sabtu 18 April 2020.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung H. Yuhadi, didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Beny HN Mansyur anggota fraksi Ali Wardana dan Heti Friskatati, kepada Direktur RSUD A. Dadi Tjokrodipo dr. Indrasari Auli, MKes, diwakili Adi, staf RSUD, di Rumah Sakit setempat.

Jenis bantuan yang diberikan Fraksi Golkar dan DPD Golkar terdiri baju pelindung diri 20 pcs, minuman vitamin C 10 dus dan susu steril/beruang 2 dus dan ribuan masker kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian Golkar terhadap pengurus Golkar Kecamatan, juga diberikan bingkisan sembako. Bantuan sembako diterima oleh semua Ketua Golkar Kecamatan.

Untuk bantuan masker kepada masyarakat dibagikan oleh para Ketua PK Partai Golkar di sejumlah lokasi antara lain di bundara tugu Adipura Enggal dan lampu merah depan RSUDAM dan warga sekitar Ketua-ketua PK Golkar yang tersebar di 20 kecamatan di Bandarlampung.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung H. Yuhadi, SHi, mengatakan, bantuan APD bagi petugas medis dan masyarakat merupakan bentuk kepedulian Partai Golkar dan anggota Fraksi Golkar DPRD Bandarlampung terhadap wabah Covid-19, yang hingga saat ini masih menjadi bencana cukup serius yang harus dihadapi bersama-sama.

Yuhadi juga mengharapkan agar tim medis yang merupakan garda terdepan dalam menangani Covid-19, tetap semangat selalu diberi kesehatan. Ketua Komisi III DPRD Kota Bandarlampung juga menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi anjuran pemerintah dengan melakukan sosial distancing, physicel distancing, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker dan tetap di rumah saja tidak keluar rumah kecuali ada urusan yang penting.

Sementara itu, Adi, mewakili Direktur RSUD A. Dadi Tjokrodipo dr. Indrasari Auli, MKes, mengucapkan terimakasih atas bantuan APD dan minuman kepada RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo. “Kami rumah sakit Dr. A Dadi Tjokrodipo mengucapkan terimaksih kepada anggota DPRD dari Fraksi Golkar atas donasi bantuan yang diberikan,” kata Adi. (red)

19 April 2020
Sudah Sebulan Janji Jokowi Evaluasi Harga BBM Belum Juga Turun?

Jakarta (SL)-Medio 18 Maret 2020 atau 30 hari yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya mengkalkulasi rencana penurunan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi. Jokowi menekankan harga BBM bakal turun seiring dengan merosotnya harga minyak dunia ke level USD 30 per barel.

Dasar perhitungan harga keekonomian BBM eceran adalah rata-rata harga minyak dunia per barel, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama sebulan terhitung mulai tgl 25 bulan sebelumnya sampai tanggal 24 bulan berikutnya.

Kemudian ditambah biaya transportasi kapal, biaya penyimpanan, distribusi, margin usaha maksimal 10 persen, losses dan PPN serta PBBKB ( Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), penjumlahan semua itulah menjadi harga keekonomian BBM eceran di sejumlah SPBU, begitulah isi perintah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Menurut hitungan Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, harga keekonomian BBM Premium sekarang turun dari Rp 8.400 per liter menjadi sekitar Rp 4.800 hingga Rp 5.000 per liter. “Harga keekonomian (BBM Premium) saat ini sekitar Rp 5000. Dulu nilai keekonomiannya Rp 8.400,” kata Rudi dilangsir kumparan, Sabtu (11/4) lalu.

Rudi menjelaskan, angka keekonomian BBM Premium mencapai Rp 8.400 itu merupakan harga saat minyak mentah periode tahun 2012. Kala itu harga minyak mentah diasumsikan berada di level USD 105 per barel, dengan kondisi nilai tukar rupiah masih kuat di level Rp 10.000 per dolar Amerika Serikat.

Sedangkan saat ini kondisi pasar global sangat jauh berbeda. Rupiah melemah terhadap AS di level Rp 16.000 dan harga minyak dunia diasumsikan USD 40 per barel. “Jadi Rp 8.400 x Rp 15.000 / Rp 10.000 × USD 40 / USD 105 = Rp 4.800. Itu semua sudah termasuk PPn dan keuntungan Pertamina 10 persen,” terangnya.

Sementara, menurut Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, harga BBM di Indonesia harusnya sudah turun sekitar 35 persen. “Harga minyak dunia sudah turun sekitar 50 persen, kurs melemah sekitar 15 persen. Artinya harga BBM bisa turun sebesar 35 persen,” kata Said Didu melalui akun twitter pribadinya yang dikutip kumparan Selasa (14/4).

Karena itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janji penurunan harga BBM. Ketika masyarakat dunia sedang menikmati harga minyak murah, rakyat Indonesia malah dipaksa membeli dengan harga tinggi. (kumparan)

19 April 2020
Beras 400 Ton Untuk 80 Ribu Warga Bandar Lampung Ada Tulisan Bantuan Walikota Bandar Lampung Herman HN

Bandar Lampung (SL)-DPRD Kota Bandar Lampung menanyakan asal anggaran bantuan 400 ton beras kepada 80 ribu warga menengah ke bawah di Kota Bandar Lampung untuk masyarakat terdampak pandemi virus corona, yang mulai disalurkan secara door to door, Sabtu 18 April ]2020. Bantuan beras yang dibagikan itu bertuliskan “Bantuan Walikota Bandarlampung Drs. H. Herman, HN, MM”.

Ketua Fraksi Partai Golkar H. Beny HN Mansyur, mempertanyakan beras yang dibagikan Walikota Herman HN. Menurut Beny, jilka beras yang dibagikan bertuliskan Bantuan Walikota Herman HN, maka bantuan tersebut merupakan bantuan pribadi. artinya anggaran untuk membeli beras 400 ton itu juga dana pribadi walikota.

“Tapi, kalau pembelian beras tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Bandarlampung maka tulisan yang ada dalam beras tersebut mustinya “Bantuan Pemerintah Kota Bandarlampung dan bukan bertuliskan Bantuan Walikota,” kata Beny, Minggu 19 April 2020.

Namun, kataa Beny, jika bantuan populis berupa beras oleh Walikota Bandarlampung menggunakan APBD, harus dipertanyakan anggaran sektor mana yang digunakan. Karena selama ini tidak ada pembahasan soal relokasi anggaran oleh Pemkot Bandarlampung dengan Dewan.

“Ini bantuan atas nama Pemkot apa atas nama pribadi Herman HN selaku walikota. Kalau anggarannya dari Pemkot maka tertulisnya bantuan Pemda Kota Bandarlampung, bukan bantuan Walikota Herman HN,” kaata Beny yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Bandar Lampung.

Beny menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung kurang greget dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Padahal kasus yang paling banyak di Bandar Lampung. Terkait Covid-19, kata Beny, tiga faktor yang harus menjadi perhatian akibat dampak virus ini.

“Pertama dampak kesehatan yang dialami pasien, keluarga pasien dan masyarakat. Dampak ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro. Ketiga, dampak sosial masyarakat. Selama ini yang dilakukan Pemkot banyak berorientasi bantuan yang bersifat populis. Yaitu bantuan yang ada unsur kepopuleran seseorang,” katanya. (red)

19 April 2020
Pemerintah Tanggamus Pasang Patok Kayu Penahan Tanggul Jebol Way Semuong

Tanggamus (SL)-Tanggul Sungai Way Semuong jebol hingga 60 meter. Luapan air hujan deras Sabtu 18 April 2020 itu menggenangi pemukiman dua desa, Pekon Banding dan Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Pemerintah sementara memasang penahan tanggul dengan patok kayu.

Kepala Pelaksana BPBD Tanggamus Ediyan M Thoha, banjir di wilayah itu terjadi hampir setiap tahun. Hal ini disebabkan tanggul Way Semuong jebol. Untuk semantara, dilakukan dengan memasang patok dengan kayu gelam di depan tanggul. Kemudian, tanggulnya diperbaiki. Namun, perbaikan bersifat sementara dan baru bisa dilakukan setelah air surut.

“Kami sudah berupaya memperbaiki tanggul dua bulan lalu. Saat ini dilakukan perbaikan sementara. Aagar air deras tidak langsung menabrak tanggul tapi mengenai kayu baru tanggul, mudah-mudahan bisa bertahan lama,” kata Ediyan, saat meninjau tanggul didampingi Kapolsek Wonosobo Iptu Juniko dan Danramil Wonosobo Kapten Inf Adi Hartono, Sabtu malam.

Ediyan mengharapkan perbaikan tanggul bisa terlaksana. Semula rencana perbaikan dianggarkan di APBD-P 2020, Namun karena ada Covid-19 semua kegiatan ditata ulang. “Rencananya dengan APBD Perubahan tapi karena Covid-19 jadi sedikit terganggu. Namun mudah-mudah tetap bisa diatasi karena sama-sama bencana,” ucap Ediyan.

Menurut Ediyan, tidak ada warga yang mengungsi. “Tidak ada warga yang mengungsi, semua di rumah masing-masing. Anggota siaga kalau keadaan banjir makin parah maka kami bersama Tagana akan membuat tenda untuk pengungsian dan juga dapur umum,” katanya.

Nadi, warga Pekon Banding mengatakan, banjir terjadi setelah hujan lebat sejak pukul 15.00 wib. Nadi membenarkan bahwa warga di pekon itu, sudah paham dan menjadi langganan banjir setiap tahun. Pada 2020 sudah dua kali banjir. “ya kita berharap pemerintah segera membangun tanggung yang jebol itu,” katanya. (hard/wisnu)

19 April 2020
Tahanan Narkoba Polda Lampung Ditemukan Tewas Gantung Diri di RS Bhayangkara

Bandar Lampung (SL)-Tahanan Direktorat Narkoba Polda Lampung, Asep Ariyanto, tewas di duga natung diri, di ruang tahanan RS Bhayangkara Polda Lampung, Sabtu 18 April 2020, malam sekitar puku; 19.00. Kasus kematian Asep menghebohkan karyawan RS Bhayangkara.

Informasi sinarlampung menyebutkan, tahanan bernama Asep Ariyanto itu ditemukan tewas gantung diri dengan menggunakan kain sarung yang diikatkan di tralis ruang tahanan. Petugas yang berjaga kebetulan saat itu mengaku sedang ijiin sholat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung AKBP Adhie Purboyo membenarkan bahwa Asep adalah tahanan narkoba, yang sedang dalaam proses pengobatan karena ssakit. Dan ditemuan tewas gantung diri. “Ya itu tahanan memang kasus narkoba,” kata Adhie Purboyo, Minggu 19 April 2020.

Menurut Adhie, Asep dirawat di RS Bhayangkara lantaran menderita penyakit Diabetes dan TBC. Bahkan saat itu jari kelingking sebelah kiri tersangka akan diamputasi. “Karena menderita penyakit itu, anggota pun mengantarkannya ke RS Bhayangkara untuk dirawat,” ujarnya.

Petugas jaga malam itu, Brigpol Redo Pratama yang menemukan tersangka Asep tewas gantung diri di ruang tahanan. “Informasi yang didapat kejadian itu sekitar pukul 18.00 WIB kemarin. Nah saat itu petugas istirahat sebentar mau melaksanakan salat, setelah selesai dan kembali lagi tersangka ditemukan tewas gantung diri,” jelasnya.

Bahkan, sebelum kejadian petugas jaga sempat melihat Asep termenang, dan disapa petugas. “Petugas sempat bertanya, kenapa dia melamun, dan dijawab enggak apa-apa. Merasa tidak mencurigakan petugas meninggalkannya dan pergi salat. Jenazah Asep akan dijemput oleh keluarganya untuk dimakamkan,” katanya. (Red)

19 April 2020
Marak Pungli Pengurusan Administrasi di Disdukcapil Pesisir Barat?

Pesisir Barat (SL)-Pungutan liar pengusurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) masih marak. Pelakunya melibatkan oknum pegawai Disdukcapil dan aparatur Kecamatan hingga pekon, dengan tarip hingga Rp400 ribu rupaih.

Ironisnya, aksi pungli itu terungkap juga dalam percakapan whatshapp, yang beredar di masyarakat. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, antara masyarakat dengan oknum pegawai yang mengurus administrasi kependudukan (Adminduk)

Dalam percakapan yang menggunakan Bahasa Lampung Pesisir itu, tertulis masyarakat yang ingin mengubah Kartu Keluarga (KK) dan menanyakan mekanisme yang harus dilalui agar bisa rampung dalam sehari kepada oknum pegawai Disdukcapil tersebut.

Dalam percakapan itu oknum pegawai tersebut juga terlihat memberikan respon bahwa dalam pembuatan atau mengubah KK tidak bisa rampung dalam waktu satu hari, bahkan agar pembuatan KK bisa dilakukan dengan cepat oknum tersebut memberikan penawaran agar dapat menyiapkan uang sebesar Rp400 ribu. Permintaan uang itu dengan beralasan untuk menyogok di Kantor Disdukcapil setempat.

Menanggapi hal itu, Kadisdukcapil Pesbar Murliana, S.Sos., membantah screenshot percakapan tersebut, bahkan dirinya berdalih percakapan itu bisa saja dibuat oleh oknum yang ingin merusak pelayanan Disdukcapil Pesbar. “Kita pastikan pelayanan pembuatan Adminduk dilaksanakan secara gratis, tidak ada pungutan apalagi sampai jumlah yang begitu besar,” kata dia dilangsir medialampung.com

Menurutnya, jika memang oknum tersebut ada di Disdukcapil dan terbukti melakukan pungutan maka akan diberikan sanksi yang tegas, dan dirinya memastikan jika pelayanan langsung di Disdukcapil secara gratis, namun lain halnya jika pembuatan KK dititip melalui calo. “Jika pembuatan Adminduk dilakukan melalui calo bisa saja ada pungutan, namun kita tidak tahu persis seperti apa, yang jelas jika pembuatan langsung ke kantor kita layani secara gratis,” jelasnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait apakah pembuatan Adminduk bisa dititip, Murliana mengaku bisa saja, karena selama ini banyak pembuatan Adminduk tidak dilakukan oleh warga yang bersangkutan, dirinya mencontohkan melalui aparat pekon atau masyarakat yang bersedia membantu. “Kalau pembuatan Adminduk dititipkan melalui aparat pekon atau masyarakat lainnya selama ini memang ada, tapi kita tidak tahu kalau ada pungutan,” ujarnya. (red)

19 April 2020
Ketua Dewan Pers Desak Presiden Hentikan Pembahasan dan Rencana Pengesahan Omnibus Law Ditengah Covid-19

Jakarta (SL)-Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi global Covid-19 oleh karenanya mendesak agar perhatian semua pihak termasuk DPR RI dicurahkan kepada upaya kolektif menangani pandemi dan dampak-dampaknya pada seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat.

Tetapi, Dewan Pers menolak rencana, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kaitannya dengan Kemerdekaan Pers oleh DPR RI tersebut akan disahkan. “Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi tauladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat,” ujar mantan Rektor ITS Surabaya tersebut.

Tetapi Dewan Pers menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers antara lain Pasal 217-220 (Tindak PidanaTerhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan).

Lalu Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran terhadao orang mati) serta pasal-pasal lainnya (draft RUU KUHP 15 September 2019).

“Kami juga menolak pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya adanya upaya perubahan terhadap Pasal 11 dan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas mantan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di era pemerintahan presiden SBY.

Ketua Dewan Pers M Nuh juga mendesak kepada para anggota legislatif, khusunya Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja tersebut, sampai dengan kondisi yang lebih kondusif.

“Dengan penundaan pengesahan RUU itu, maka nati diharapkan pengesahannya tidak terkesan buru-buru, sehingga pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memadai dan memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal,” tandasnya

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers karena ditengah kondisi pandemi global yang juga melanda Indonesia saat ini, Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly justru memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Cipta Kerja “Umnibus Law”, pada rapat kerja pada Rabu, 4 April 2020 lalu.

Sementara Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Hingga 15 April 2020 WHO mencatat 213 negara atau area atau wilayah yang terkonfirmasi memiliki kasus ini. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus positif Covid-19 pertama kali pada Senin, 2 Maret 2020 dan hingga saat Jumat (17/4) menunjukan, bahwa pasien positif terinfeksi Corona Virus Disesase (Covid-19) telah mencapai 5.923 kasus, 607 orang sembuh dan 520 meninggal dunia. (jun/red)

19 April 2020
Bupati Padang Pariaman Kajari dan Ka BPN Bahas Sertifikat Tanah Tarok City

Pariaman (SL)-Pelaksanaan rapat percepatan proses sertifikat tanah yang berlokasi di kawasan Tarok City Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatra Barat berlangsung di kantor kejaksaan Negeri Pariaman Dalam rangka guna Percepatan proses penerbitan Sertifikat tanah negara yang berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam,kamis 16/4/2020.

Rapat diikuti oleh Bupati Padang Pariaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Sekretaris Daerah, Kepala BPN dan jajaran, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas LHKPP, Kepala Bagian Hukum, dan jajaran Kejaksaan Negeri Pariaman.

Pada rapat yang mendiskusikan tentang percepatan proses pensertifikatan tanah negara yang berada di Korong Tarok dimana telah diberikan peruntukannya untuk pembangunan Sarana pendidikan Perguruan Tinggi Negeri diantaranya UNP, IAIN, ISI dan lainnya.

Diskusi cukup berjalan aman dan lancar serta penuh dengan kekeluargaan Antara Bupati Padang Pariaman dan jajaran dengan Kepala BPN yang difasilitasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman.

Dalam rapat itu diperoleh kesepakatan bahwa Kepala BPN Padang Pariaman menyanggupi akan menindaklanjuti dengan Percepatan sertifikat tanah dan meminta kelengkapan dokumen yang juga disanggupi Bupati Padang Pariaman dan jajaran Pemerintah Daerah Padang Pariaman dalam waktu secepatnya. (Rul)

19 April 2020
Jalan Raya Pondok Pekon Ngarip Tanjakan ABRI Tertutup Longsor Akses Ulu Belu-Lampung Barat Tertutup

Tanggamus (SL)-Pasca hujan deras sejak pukul 14.00 Wib di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, mengakibatkan jalan longsor di Jalan Raya Pondok Sara Dusun Giri Mulyo Pekon Ngarip, tepatnya diatas tanjakan ABRI, Sabtu 18 April 2020 sore.

Akibatnya jalan setempat tertutup material sekitar 100 meter hingga menutup akses jalan penghubung Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Lampung Barat. “Peristiwa sekitar pukul 16.00 Wib, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” kata Kapolsek Ulu belu Iptu Ramon dalam keterangannya Sabtu (18/4) malam.

Dijelaskan Iptu Ramon, berdasarkan video amatir yang beredar terdapat sebuah mobil minibus terjebak longsor, ia memastikan bahwa mobil tersebut tidak sepenuhnya terjebak dan bahkan saat ini telah berhasil di evakuasi. “Untuk mobil yang terjebak sudah berhasil dievakuasi, mobil tersebut dari arah Lampung Barat menuju Ulu Belu,” jelasnya.

Kapolsek juga memastikan, bahwa situasi saat ini sepeda motor maupun mobil sudah dapat melalui jalan tersebut tersebut secara bergantian. Dan pihaknya bersama stakholder lain esok hari akan melakukan pembersihan material. “Walaupun kondisi jalan masih ada material longsor. Namun pada pukul 19.00 Wib kendaraan dari kedua arah sudah bisa melalui jalan tersebut,” ucapnya.

Kesempatan itu, Kapolsek juga mengucapkan terima kasih kepada warga Ngarip dan masyarakat yang telah membantu membuka jalan. “Hasil koordinasi dengan Kepala Pekon Ngarip Rio Setiajit, kemudian Kepala Pekon mengerahkan masyarakat guna membantu membuka jalan. Untuk itu kami atas nama Polres Tanggamus mengucapkan terima kasih,” ucapnya.

Kapolsek menghimbau masyarakat yang akan melalui jalan tersebut agar berhati-hati sebab jalan masih licin. “Masyarakat agar berhati-hati karena jalanan licin. Disarankan jika akan melewati jalan tersebut untuk berkoordinasi dengan petugas yang masih berada disana,” pungkasnya. (Hardi/wisnu*)

19 April 2020
Way Semuong Meluap Tanggul Jebol Ratusan Rumah Pekon Banding-Rajabasa BNS Terendam

Tanggamus (SL)-Ratusan rumah pemukiman warga Pekon Banding hingga Pekon Raja Basa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong (BNS) terendam banjir 50-100 cm Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16,00 sore. Dibeberapa titik di kabarkan Blok 3 dikabarkan longsor dan menutup jalan, tidak ada korban jiwa, kerugian di perkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Banjir bandang luapan sungai Way Semuong

Banjir bandang luapan Sungai Way Semuong akibat hujan lebat yang terjadi di hulu sungai dengan di ikuti tanah di tepian sungai longsor di area blok 3 bandar negri semuong, dan tanggul jebol. “Disini hujan sekitar 4 jam, tapi hujan di atas sangat lebat, sehingga sore ini banjir bandang karena kiriman dari gunung blok 3 katanya longsor”. Ungkap Sadiri ,Sabtu 18 April 2020 di lokasi banjir.

“Kali ini banjir sangat keruh karena ada tanah longsor di gunung, dan di dalam rumah masih di atas lutut, mudah- mudahan air segera surut .” imbuhnya.

Akibat banjir juga menggenangi sebagian jalan lintas , sehingga bagi pengendara yang akan melintas dari dan akan kearah kota agung dan pesisir barat harus sangat berhati-hati. Sampai berita ini di sampaikan air berlahan mulai surut, tetapi tetap waspada karena hujan ringan hingga sedang masih tetap turun di kecamatan Bandar Negri Semuong. (hardi)

19 April 2020