Sinarlampung

Kategori: Headline

  • Gubernur Lampung Tandatangani Prasasti Pembangunan Perumahan ASN Kota Baru

    Gubernur Lampung Tandatangani Prasasti Pembangunan Perumahan ASN Kota Baru

    Bandar Lampung (SL)-Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menandatangani prasasti pembangunan perumahan bagi 4.291 PNS di atas lahan 100 hektare di Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (16/5/2019), bertempat di kantor Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung.

    Perumahan tersebut diperuntukan bagi PNS golongan IV, III,II dan I Pemerintah Provinsi Lampung yang belum memiliki rumah tempat tinggal. Menurut gubernur, penandatanganan prasasti ini sebagai wujud memenuhi impian PNS Pemerintah Provinsi Lampung untuk memiliki rumah. Sekaligus dalam mensejahterakan pegawai Pemprov Lampung.

    “Kebetulan saya diberikan kemampuan membuat kebijakan yang sifatnya berjangka panjang ini. Di awal saya membuat kebijakan tunjangan kinerja, dan hari ini setelah sekian tahun yang lalu kita membuat perumahan pegawai,” ungkap gubernur.

    Ridho juga mengatakan jika sudah selayaknya bagi suatu organisasi kerja, baik dalam pemerintahan maupun swasta, untuk mempersiapkan masa depan yang baik bagi karyawan dan keluarganya, seperti dengan menyiapkan rumah bagi ASN.

    Gubernur menyebut dirinya memiliki alasan tersendiri membuat kebijakan tersebut. Salah satunya agar pegawai yang telah mengabdi kepada Pemprov Lampung bisa memiliki rumah yang terjangkau dengan kualitas yang terbaik. “Buat yang bagus, karena ini yang akan kita wariskan untuk generasi ke depan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang juga Ketua DP Korpri Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan, selain penandatangan prasasti perumahan ASN, Korpri Provinsi Lampung juga melakukan penandatangan kerjasama dengan Mandiri Taspen juga Chandra Supermarket.

    Adapun program yang akan dijalankan dengan Mandiri Taspen adalah UMBK Mantap (Umroh Mudah Bareng Korpri Mandiri Taspen). Penandatangan kerjasama dilakukan Ketua DP Korpri Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dengan Direktur Bisnis Taspen Nurkholis. Kemudian dengan Chandra Supermarket dilakukan kerjasama Program Kopri Mart. (hms/red)

  • Proyek Pembangunan Perpustakaan Modern Lampung Sejak Februari 2018 Rp25,9 Miliar Mangkrak?

    Proyek Pembangunan Perpustakaan Modern Lampung Sejak Februari 2018 Rp25,9 Miliar Mangkrak?

    Bandar Lampung (SL)-Pembangunan Perpustakaan modern Provinsi Lampung tahap pertama sudah berjalan sekitar 10 bulan tepatnya, 10 Februari 2018, dimulai pengerjaannya, ditandai peletakan batu pertama oleh Penjabat Sekda Provinsi Ir. Hamartoni Ahadist. Meski sudah berjalan 10 bulan volume pengerjaan Perpustakaan masih jauh dari target. Padahal sesuai dengan no kontrak : 29/KTR-F/PPS/APBD/V/2018, selama 165 hari kerja.

    Pembangunan perpus modern di atas lahan eks kantor Dinas Peternakan Provinsi Jl Zainal Abidin Pagaralam Labuhanratu Bandarlampung, seluas 2,4 hektar, sudah habis waktu pelaksanaan pekerjaan. Tapi hingga saat ini, PT Manggala Wira Utama, selaku pelaksana kegiatan proyek senilai Rp25.903.600.000 tersebut, masih mengerjakan, karena diperpanjang.

    Hingga saat ini belum jelas apa alasan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, memperpanjang masa pekaksanaan kegiatan proyek tersebut. Informasi yang diperoleh dugaan sementara, molornya kegiatan proyek perpustakaan tersebut, dari awal kontrak kerja diduga bermasalah.

    Sebab, saat itu, posisi Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumberdaya Air masih dijabat Plt, karena Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumberdaya Air, baru terbentuk. Sehingga saat teken kontrak kerja jabatan Endarwan sebagai kepala Dinas masih pelaksana tugas (plt). Selain itu, ada dugaan mark up harga dalam pengadaan belanja barang.

    Kemudian diperoleh informasi rencana bangunan selalu berubah-ubah, sehingga membuat pekerjaan terhambat. Sementara itu, Kepala Bidang Gedung Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung, Heru Wahyudi, MT, saat dihubungi via telepon belum bisa memberi keterangan. (Red)

  • Potensi Kerugian Negara APBD Pesisir Barat Tahun 2016 Mencapai Puluhan Miliar?

    Potensi Kerugian Negara APBD Pesisir Barat Tahun 2016 Mencapai Puluhan Miliar?

    Pesisir Barat (SL)-Rekapitulasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tahun Anggaran 2016 lalu, mendapati kerugian Negara hingga mencapai angka miliaran rupiah, temuan itu disampaikan Kepala Inspektorat, Edi Yusuf. kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Peisir Barat. Namun hingga kini, belum ada penjelasan dari Bupati Pesisir Barat, terkait hal itu.

    Menanggapi indikasi kerugian negara puluahn miliaran itu, Komisi 1 DPRD Kabupaten Pesisir Barat melayangkan surat ke Bupati. Didalam surat resmi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua 1 DPRD Pesisir Barat, Sutikno, mengharapkan kepada Bupati untuk memerintahkan kepala inspektorat dapat memberikan rincian resmi hasil temuan tahun 2016.

    Data yang diperoleh dan yang dimiliki Komisi 1 DPRD Pesisir Barat berupa rekapitulasi temuan hasil pemeriksaan inspektorat tahun 2016, bahwa terdapat 783 temuan, yang terurai dari sekolah 305, kantor kecamatan 89, Puskesmas 85, SKPD 187, ADD 117.

    Dari 783 temuan inspektorat yang ada tidak dijelaskan secara rinci dari kegiatan apa dan jumlah anggarannya, yang ada hanya tiga kolom berada dalam kolom kategori, kolom pertama tertera kewajiban setor pada Daerah / Negara / Pajak Jumlah Rp1,35 miliar kolom kedua Administrasi Keuangan jumlah sebesar Rp5,6 miliar, sedangkan pada kolom ketiga Administrasi Pegawai / Barang tidak tertulis angka, dengan jumlah keseluruhan mencapay Rp6,9 miliar.

    Tidak dijelaskannya secara rinci di dalam rekapitulasi temuan inspektorat yang diserahkan keanggota DPRD, tak ayal memunculkan pertanyaan bagi para wakil rakyat sehingga secara resmi dan kelembagaan melayangkan surat yang ditujukan kepada Bupati Lampung barat Cq.Sekdakab, Kamis (07/09/2017).

    Kendati surat yang dilayangkan tertanggal 14 Agustus 2017 lalu, Namun hingga saat ini belum mendapat jawaban. Sejumlah Anggota DPRD Komisi 1 kembali meminta rincian dan penjelasan dengan melayangkannya kembali surat kedua, Rabu (06/09/2017).  (Jun/nt)

  • Juniardi Duta PWI di Word Pers Freedom Day 2017

    Juniardi Duta PWI di Word Pers Freedom Day 2017

    Jakarta, sinarlampung.co-Indonesia menjadi tuan rumah Hari kebebasan Pers dengan sebutan word pers freedom day 2017, yang berlangsung sejak Tangal 1– 5 Mei 2017, di Gedung JCC Jakarta. Wartawan Lampung, Juniardi, menjadi salah satu utusan mewakili Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

    Juniardi mengatakan, keberadaan di Jakarta merupakan menghadiri hari kebebasan Pers. ”Banyak hal yang di bicarakan wartawan seluruh Dunia, dari masalah pers TV, Radio, media cetak hingga online, hingga soal berbagai kekerasan Pers Dunia,” kata Juniardi, Selasa 1 Mei 2017.

    Menurut Juniardi, Kebanggaan juga terlihat dimana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Asia Tenggara dalam waktu 15 tahun terahir. Acara berlangsung selama empat hari, sejak 1 sampai dengan 4 Mei 2017. Pelaksanaan konferensi WPFD yang dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta dari berbagai kalangan, jurnalis, pemerintahan, pengusaha, akademisi dan lembaga non-pemerintah.

    Juga hadir terdiri dari 186 anggota UNESCO dan para jurnalis, LSM Internasional serta akademisi dari dalam dan luar negeri. Beberapa Presiden dan perdana menteri negara lain, termaauk Unesco . WPFD merupakan kegiatan tahunan yang diprakarsai Unesco. Tanggal 3 Mei dipilih sebagai “Press Freedom Day” berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB tahun 1993.

    Setiap tanggal tersebut, masyarakat internasional merayakan prinsip-prinsip fundamental kebebasan pers termasuk memberikan penghormatan kepada jurnalis yang dalam mendapat tekanan, ancaman, hukuman penjara bahkan kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas jurnalistik.

    Penghargaan Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize juga diberikan kepada individu, organisasi atau institusi yang telah memperjuangkan kebebasan pers, terutama yang berisiko tinggi. ”Mudah mudahan dengan hari kebebasan pers sedunia ini, insan pers Indonesia, termasuk Di lampung bisa lebih baik dan lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Juniardi, melalui pesan WA.

    Juniardi menambahkan, kegiatan ini mengambil tema Pikiran Kritis untuk Masa Kritis : Peran Media dalam Memajukan Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif. Penyelenggara kegiatan ini adalah UNESCO dan sebagai co-host adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Dewan Pers Indonesia.

    “Setiap tahun, tanggal 3 Mei juga adalah tanggal perayaan prinsip- prinsip dasar kemerdekaan pers, untuk mengevaluasi kemerdekaan pers di dunia, serta membela media dari seranganserangan terhadap kemerdekaan merdeka, sekaligus memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang kehilangan nyawanya dalam menjalankan profesi mereka,” kata Juniardi.

    Dari informasi di lokasi kegiatan, kata Juniardi, World PressFreedom Day 2017 adalah kegiatan yang memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran kemerdekaan pers. Hal ini mengingatkan kejadian di banyak negara berbagai publikasi disensor, didenda, ditangguhkan, dan bahkan ditutup. Sementara itu, wartawan, editor, dan penerbit dilecehkan, diserang, ditahan, dan bahkan dibunuh.

    “Tanggal 3 Mei juga mengingatkan kepada pemerintah masing-masing negara tentang perlunya menghargai komitmen yang sudah dibuat terhadap kemerdekaan pers, serta merupakan hari refleksi bagi para professional media tentang isu-isu kebebasan pers dan etika-etika profesional,” katanya. (Red)