Kategori: Headline

Pematank Akan Laporkan Dugaan Perjas Fiktif di Pemda Tanggamus Tahun 2024, Keramat Siapkan Unjukrasa Desak Copot Sekda

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Perjalan Dinas (Perjas) Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2024, diduga marak dengan SPJ fiktif, dengan potensi kerugian negara mencapai setengah miliar rupiah. Uang itu diduga dinikmati 166 pegawai termasuk didalamnya ada nama Sekda Suaidi saat menjabat kepala BPKAD, dan Pj Bupati Tanggamus Mulyadi Irsyan. Pematank menyiapkan laporan ke Kejati Lampung.

“Ada ratusan juta dana perjalan dinas yang berpotensi merugikan keuangan negara dialokasikan APBD Tanggamus tahun 2024, yang dinikmati 166 pegawai, dan pejabat di Sekretariat Kabupaten Tanggamus. Dari 116 orang yang menikmati anggaran tersebut termasuk Sekda Suaidi saat menjadi Kepala BPKAD dan Mulyadi Irsan saat menjadi Penjabat (Pj) Bupati Tanggamus,” kata Ketua Umum DPP Pematank, Suadi Romli SH, kepada wartawan, Rabu 2 Juli 2025.

Menurut Suadi Romli, data yang ditemukan Pematank menyebutkan kelebihan pembayaran milik Mulyadi sebesar Rp23.948.600. Pekan depan kita laporkan dugaan Korupsi perjalan dinas ini ke Kejati Lampung,” ujar kata Romli.

Menurut Romli, bahwa dugaan korupsi ini tentu menciderai hari rakyat kabupaten Tanggamus, yang mana selama ini kabupaten ini selalu mengalami defisit anggaran. “Ternyata bisa jadi bukan defisit, melainkn pemerintah daerahnya tidak bisa mengalokasikan anggaran dengan baik. Sehingga membuat kabupaten Tanggamus tidak bisa melakukan pembangunan dengan maksimal karena anggaran habis untuk pejabat jalan-jalan,” Ujarnya.

Selain nama dua petinggi Kabupaten Tanggamus itu, juga banyak nama pejabat setngkat Kabag hingga ASN dan tenaga kontrak.

Keramat Desak Sekda Dicopot

Pegiat anti korupsi lainya, Koordinator Aliansi Koalisi Rakyat Madani (Keramat), Sudirman Dewa, mengatakan pihaknya mendesak Bupati Tanggamus Saleh Asnawi untuk segera mengganti Sekda, yang menurutnya merupakan bagian dari rezim kepemimpinan sebelumnya, yang juga banyak terlibat dugaan korupsi termasuk dalam perjalanan dinas fiktif itu.

“Insyaallah, pekan depan kami akan menggelar aksi damai di kantor Pemkab Tanggamus. Keramat meminta Bupati Saleh mengganti pejabat ‘warisan’ mantan Bupati Dewi Handajani dan Penjabat Bupati Mulyadi Irsan,” kata Dewa, Kamis 3 Juli 2025.

Menurutnya, perombakan pejabat eselon II merupakan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Bupati Saleh Asnawi yang mengusung jargon ‘Jalan Lurus’. “Perbaikan dan mulusnya jargon ‘Jalan Lurus’ hanya bisa dilakukan jika Bupati Saleh secepatnya merombak gerbong pemerintahan, dan menempatkan pejabat sebagai Kepala OPD yang mampu bekerja secara terpadu juga selaras,” ujarnya.

Tak hanya Sekda Suaidi, Dewa juga menyoroti sejumlah nama pejabat eselon II lainnya yang menurutnya layak diganti. Di antaranya Riswanda (Kadis PUPR), Suhartono (Kadis Kominfo), dan Andi Gunawan (Sekretaris DPRD).

Dewa menilai, keberadaan Suaidi sebagai Sekda justru dapat menghambat jalannya pemerintahan jika tidak segera dievaluasi. Ia menyinggung adanya temuan kelebihan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2024, yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. “Sekda itu harus cermat dan teliti, jangan sampai terkesan ‘menjebak’ bupati terkait keputusan, sehingga tidak terjadi temuan-temuan dalam realisasi penggunaan APBD,” ucapnya.

Dewa mengungkapkan bahwa Suaidi saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saat temuan SPPD itu terjadi, dan kini disebut-sebut tengah menjadi perhatian pihak penegak hukum. “Kami mendapat informasi, bahwa temuan SPPD 2024 tersebut sedang dibidik Kejati Lampung. Bahkan, laporan dugaan tindakan kesewenang-wenangan Suaidi kini sedang ditangani oleh Kejari Tanggamus,” ujar Dewa. (Red/*)

3 Juli 2025
Dugaan Korupsi Anggaran Hibah Rp40 Miliar Pilkada 2024 Kejari Periksa Sekertaris KPU Lampung Utara

Lampung Utara, sinarlampung.co-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara mulai mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran hibah langsung Pemda Lampung Utara kepada Komisi Pemilih Umum (KPU) untuk Pilkada Serentak 2024. Setelah memeriksa pihak pejabat Kesbangpol, Kejari memeriksa Sekertaris KPU Horizon, Rabu 2 Juli 2025.

Baca: Usut Dugaan Korupsi Anggaran Rp40 Miliar Hibah Pilkada 2024 di KPU Lampung Utara, Indikasi Satu Kegiatan Dua Mata Anggaran dengan APBN?

Seperti diketahui, KPU mengelola Rp40 miliar anggaran hibah dari APBD Kabupaten Lampung utara. Dari hasil temuan BPK seharusnya ada pengembalian dana yang ditaksir lebih dari Rp12 miliar-an. Namun didalam perjalanan, hanya sekitar Rp4,9 miliar lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

Di Kejaksaan Negeri terlihat Sekretaris KPU Lampung Utara, Horizon, terlihat tergesa-gesa meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri pada Rabu, 2 Juli 2025, sambil membawa berkas. Kepada wartawan Horizon mengaku bahwa kedatangannya adalah untuk melakukan silaturahmi. “Cuma silaturahmi kok, enggak ada yang lain. Kalau pemanggilan pasti ada suratnya,” kata Horizon, bergegas meninggalkan lokasi.

Horizon sempat mengakui bahwa masih ada berkas yang harus dilengkapi terkait undangan dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara. “Ada berkas yang belum lengkap. Harus kami lengkapi. Mengenai kapan, saya juga belum tahu,” katanya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready membenarkan kedatangan Sekretaris KPU tersebut. Dia menyebut kedatangan Sekertaris KPU berdasarkan undangan wawancara, dan bukan panggilan resmi, sebelum penyelidikan lebih lanjut. “Ini sifatnya hanya undangan untuk memenuhi keterangan. Hari ini kita panggil untuk wawancara,” ujar Ready.

Ready mengatakan bahwa pemanggilan ini sejak beberapa waktu lalu. Namun Ready belum bisa memberikan keterangan lebih terkait siapa yang mendapat panggilan dan materi yang terperiksa. “Ini sudah yang kedua kalinya, untuk mengumpulkan keterangan. Masih dalam proses,” ujar Ready.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara juga telah mengintensifkan koordinasi dengan BPKP mengenai masalah dana hibah pilkada yang dikelola oleh KPU Lampung Utara itu.

Berdasarkan hasil pertemuan pimpinan DPRD dengan BPKP Perwakilan Lampung, pada Selasa, 10 Juni 2025, masalah ini masuk dalam ranah pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Karena tidak mendapatkan penjelasan rinci, kami langsung mendatangi BPKP Provinsi Lampung untuk mengetahui duduk perkara. Serta peraturan yang berlaku,” kata Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, menanggapi hasil pertemuan dengan BPKP-RI di Bandar Lampung. (Red)

3 Juli 2025
Perintah Prabowo ke Polri Utamakan Kepentingan Rakyat, Jangan Kecewakan Masyarakat

Jakarta, sinarlampung.co-Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Prabowo juga mengingatkan Polri tak mengecewakan masyarakat. Polri harus bersih, unggul, dicintai rakyat, bela yang lemah, miskin. Indonesia butuh polisi tangguh untuk jadi negara makmur dan berhasil

“Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini. Jaga kepercayaan rakyat. Selalu, sekali lagi, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita,” Ujar Prabowo saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-79 di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2025.

Presiden berpesan kepada polisi agar menjadi aparat yang dicintai masyarakat serta mengabdikan dirinya untuk kejayaan bangsa. Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan polisi yang bersih dan unggul untuk dapat menjadi negara makmur. “Negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat,” ujarnya.

Polisi Harus Berada di Tengah Masyarakat

Di sisi lain, Prabowo menekankan polisi harus berada di tengah masyarakat, membela, melindungi rakyat. Terutama, masyarakat yang paling lemah, tertindas, dan paling miskin. “Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh,” tutur Prabowo.

“Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa dan negara. Polri untuk masyarakat. Polri untuk rakyat,” sambung dia.

Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri menaiki kendaraan inspeksi pasukan sekitar pukul 08.05 WIB. Seluruh keliling di kawasan Monas sendiri dipenuhi pasukan upacara, mulai dari prajurit TNI, satuan pengamanan dari masyarakat, hingga kelompok buruh dan tani.

Kendaraan yang ditumpangi Prabowo dan Kapolri pun berkeliling Monas. Salam hormat dan lambaian tangan saling berbalas saat inspeksi pasukan tersebut. Sekitar 10 menit kendaraan tersebut memutari Monas. Setelahnya, Prabowo dan Listyo kembali ke tenda utama melanjutkan rangkaian upacara. (Red)

3 Juli 2025
Marak Pungli di Dermaga Ketapang Pesawaran, Wistawan Resah

Pesawaran, sinarlampung.co-Dugaan pungutan liar marak di kawasan Dermaga Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sejumlah pungutan diberlakukan terhadap wisatawan dan pelaku usaha transportasi darat dan laut yang menggunakan fasilitas dermaga maupun akses jalan desa menuju objek wisata populer seperti Pulau Pahawang dan Kelagian, Tegalmas dan sekitarnya.

Pungutan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah dan diduga kuat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut adalah rincian tarif pungutan yang diberlakukan:

Pungutan di Lokasi:

Sandar Kapal Besar : Rp30.000
Sandar Kapal Kecil : Rp20.000
Sandar Speed Boat : Rp30.000
Masuk Motor : Rp2.000
Masuk Mobil Kecil : Rp3.000
Masuk Mobil Besar : Rp5.000
Parkir Motor : Rp5.000
Parkir Mobil Kecil : Rp20.000
Parkir Medium Bus : Rp50.000 – Rp75.000
Parkir Big Bus : Rp100.000

Pungutan ini dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai pengelola desa, namun tidak memiliki dasar hukum yang jelas berupa Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan sesuai prosedur legislasi desa. Lebih jauh, tidak ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran yang menetapkan retribusi pada fasilitas tersebut sebagai bagian dari objek retribusi daerah. Jika pun ada, harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan.

Pungutan ini diduga melanggar ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 110 menyebutkan bahwa pemungutan retribusi harus berdasarkan Perda, dan dilarang memungut tanpa dasar hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Menegaskan bahwa seluruh pungutan atas penggunaan fasilitas publik harus masuk ke kas daerah dan dicatat sebagai pendapatan resmi.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Pungutan dari penggunaan aset milik desa seperti dermaga atau lahan parkir harus didasarkan pada musyawarah desa dan ditetapkan dalam Perdes, serta dilaporkan secara transparan kepada masyarakat.

4. Pasal 12 UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Memberikan sanksi bagi pejabat publik yang melakukan pungutan di luar ketentuan hukum, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun.

Desakan Transparansi dan Penertiban

Praktik pungutan tanpa dasar hukum ini dinilai merugikan masyarakat, menciptakan ketidaknyamanan bagi wisatawan, serta membuka ruang untuk penyelewengan dan korupsi. “Ini indikasi pungli yang serius. Jika desa memang mengelola aset, harus ada dasar hukum yang jelas. Tanpa itu, pemungutan uang adalah pelanggaran,” kata seorang pelaku usaha wisata di Ketapang.

Beberapa pelaku usaha kapal wisata dan sopir bus pariwisata juga menyuarakan kekecewaan, karena pungutan dilakukan tanpa kejelasan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan dana.

Kepala Desa Batu Menyan, Syahruji, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya mengatakan terkait retribusi kendaraan masuk kawasan Ketapang di kelola oleh para pemuda yang tujuannya untuk kegiatan 17 Agustus.

Padahal, jika alasannya tentang itu sangat tidak masuk akal karena ini sudah berjalan bahkan jauh sebelum bulan Agustus. Kemudian untuk sandar kapal itu di kelola BUMDes yang tujuannya untuk kebersihan dermaga. “Itu ada kewenangan Desa dalam tambatan kapal, perdesnya ada. Sedangkan parkir di kelola oleh masing-masing pemilik lahan parkir. Saya sudah tanya Perdes ternyata tidak ada,” ujar Syahruji, Selasa 1 Juli 2025.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, Anggun Saputra, SE.,MM mengungkapkan apa yang dilakukan Desa Batu Menyan tidak melalui koordinasi Dinas Pariwisata, mungkin jikapun berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Karena terkait biaya masuk kendaraan bermotor dan dimulai kapan Kami tidak mengetahui.

Menurutnya, jika tidak ada dasar hukum yang jelas, itu tidak bisa dibenarkan, karena tentunya semua pungutan wajib berdasar hukum. “Semua pungutan dikawasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jika tidak, ya tidak bisa dibenarkan,” Anggun. (red)

2 Juli 2025
Pestisida Pada Makanan Bikin Cowok Jadi “Melambai”

Jakarta, sinarlampung.co-Rektor Universitas IPB, Arif Satria mengatakan bahwa keamanan pangan atau food safe masih jadi permasalahan yang mesti dapat perhatian serius. Masifnya penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia merupakan salah satu penyebab tercemarnya bahan pangan yang ada di Indonesia.

Bahan pangan seperti sayur dan buah yang masih mengandung residu pestisida ini menurut dia dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu dampak dari mengonsumsi bahan makanan yang tercemar pestisida menurut dia adalah meningkatnya hormon feminin dalam tubuh seseorang.

“Dengan kita mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih terkena residu pestisida itu akan berdampak pada meningkatnya hormon feminin kita,” kata Arif Satria saat memberikan sambutan dalam Launching Program Matching Fund Patriot Pangan Kampus Merdeka di UGM, Senin 14 November 2022 lalu.

Menurutnya meningkatnya hormon feminin ini akan membuat seseorang bersikap lebih feminim, tak terkecuali pada laki-laki. Karena itu, dia mengatakan bahwa salah satu penyebab seorang laki-laki bersikap seperti perempuan adalah karena cemaran pestisida di dalam bahan-bahan pangan yang dikonsumsi.

“Jadi kalau sering melihat di tv-tv, laki-laki gemulai, istilahnya laki-laki melambai, itu secara saintifik bisa dijelaskan, salah faktornya adalah karena faktor konsumsi residu pestisida. Kalau banyak penyanyi-penyanyi, artis-artis, gemulai-gemulai itu saya curiga itu karena banyak makan tidak bersih sayurnya, tidak bersih buahnya, residu itu bisa mempengaruhi perubahan hormonal,” lanjut Arif Satria.

Rektor IPB melayani wawancara wartawan. Foto: Widi Erha PradanaMeski begitu, dia menyadari bahwa peralihan sistem pertanian berbasis kimia ke organik membutuhkan waktu yang panjang. Pasalnya, selama puluhan tahun petani sudah punya ketergantungan yang sangat kuat pada zat-zat kimia dalam bertani.Di tengah masalah seperti ini, perguruan tinggi menurut dia bisa memberikan kontribusi melalui hal-hal kecil di akar rumput.

Saat ini, IPB menurut dia tengah mendampingi beberapa komunitas petani organik di Jawa Barat. Saat ini, kelompok petani tersebut sudah bisa menyuplai buah dan sayur organik ke 51 supermarket di Jabodetabek.

Upaya-upaya seperti ini menurut dia penting untuk dilakukan, terutama untuk mengenalkan pola-pola pertanian yang ramah lingkungan, untuk menghasilkan bahan-bahan pangan yang lebih sehat dan aman.

Sebab, cemaran residu pestisida dan bahan kimia lain di bahan pangan bukan hanya mengancam kesehatan generasi saat ini, tapi juga generasi Indonesia di masa yang akan datang. “Banyak hal-hal kecil yang menurut kita sesuatu yang biasa tapi sebenarnya impact-nya sistemik dan luar biasa karena berkaitan dengan generasi kita mendatang,” kata Arif Satria. (Red)

2 Juli 2025
Dipimpin Irjen Pol Helmi Santika Polda Lampung Masuk Empat Besar Polisi Lakukan Kekerasan, Kapolda: Kritik Adalah Masukan

Jakarta, sinarlampung.co-Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). data itu berdasarkan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama periode Juli 2024 – Juni 2025.

Berdasarkan peta sebaran kasus yang dihimpun oleh KontraS, terjadi 127 peristiwa kekerasan oleh polisi di Sumatera Utara dalam setahun terakhir. “Tahun ini paling banyak peristiwa kekerasan oleh Polri terjadi di Provinsi Sumatera Utara,” kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025.

Provinsi Sumatera Utara disusul Jawa Timur di peringkat dua dengan 79 kasus kekerasan polisi, lalu Jawa Barat di urutan ketiga dengan 50 kasus. Kemudian, provinsi di peringkat keempat adalah Lampung dengan 39 kasus. Adapun Sulawesi Selatan duduk di peringkat kelima dengan 30 kasus.

KontraS menghimpun data tersebut berdasarkan satuan kerja kewilayahan polisi, yang di antaranya terdiri dari kepolisian sektor (polsek) di tingkat kecamatan, kepolisian resor (polres) di tingkat kabupaten dan kota, hingga kepolisian daerah (polda) di tingkat provinsi.

Andrie mengatakan peta sebaran kasus kekerasan ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa tempat kejadian kekerasan oleh aparat kepolisian tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta dan Bandung. “Tapi juga dari ujung Aceh sampai Papua itu ada,” kata dia.

KontraS mencatat ada total 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam setahun terakhir. Hasil pemantauan itu tertuang dalam kertas kebijakan KontraS bertajuk “Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulang di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang”.

Kertas kebijakan itu dirilis menjelang HUT Bhayangkara atau perayaan hari ulang tahun Polri ke-79, yang jatuh pada 1 Juli 2025. “Total korban dari 602 peristiwa kekerasan itu ada 1.085 orang. “Dengan rincian 1.043 orang mengalami luka-luka, 42 orang korban meninggal dunia,” ucap Andrie.

Dari angka 1.043 korban orang luka-luka, menurut laporan KontraS, sebanyak 1.010 di antaranya merupakan korban kekerasan yang juga mengalami oleh penangkapan sewenang-wenang oleh Polri.

Jika dikategorikan berdasarkan jenis kekerasan, KontraS mencatat polisi telah melakukan 411 penembakan, 81 penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang atau arbitrary arrest, dan 43 pembubaran paksa.

Kemudian, polisi disebut bertanggung jawab atas 38 kasus penyiksaan, 24 kasus intimidasi, sembilan kasus kriminialisasi, tujuh kasus kekerasan seksual, serta empat tindakan tidak manusiawi lainnya.

Kritik Adalah Masukan

Sementara Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan kritik dan masukan kepada institusi Polri. Hely Santika menekankan bahwa kritik membangun dari masyarakat merupakan bentuk kecintaan terhadap kepolisian dan menjadi cermin penting bagi Polri dalam meningkatkan kinerjanya.

“Teruslah berikan masukan-masukan, kritik yang membangun, terus awasi kami, karena kami yakin setiap masukan, setiap kritik yang diberikan oleh masyarakat, itu karena kecintaan kepada Polri,” ujar Irjen Helmy, saat sukuran 79 Tahun Bhayangkara,Selasa 1 Juli 2025.

Menurutnya, Polri sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawal setiap langkah dan kebijakan kepolisian. Kritik yang konstruktif, lanjut Helmy, menjadi bahan introspeksi yang sangat berharga untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan personel dalam melayani publik.

“Kritik itu menjadi cermin bagi kami, menjadi bahan kami untuk introspeksi diri agar kami bisa menjadi lebih baik, dan pada akhirnya memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Helmy juga menegaskan bahwa di momen peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini, Polri terus berbenah dan membuka diri terhadap semua aspirasi dari warga demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta memperkuat kepercayaan publik.

Pernyataan Helmy Santikan sekaligus menegaskan komitmen Polri sebagai institusi yang melayani dan bekerja untuk masyarakat, dengan menjadikan kritik sebagai bahan bakar perbaikan, bukan sesuatu yang ditolak. (Red)

2 Juli 2025
Mirza Harus Evaluasi Tenaga Ahli Yang Membebani APBD?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kamuflase perubahan sebutan, anggaran tenaga ahli diduga ternyata secara diam-diam terus menggelontor ke organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas yang diperkirakan mencapai Rp6 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Semuanya warisan dari era kepala daerah hingga Pj Gubernur sebelumnya. Bahkan, ada tenaga ahli yang diangkat penjabat gubernur beberapa hari jelang pergantian jabatan gubernur Lampung usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

Apapun sebutannya, honor tenaga ahli yang mencapai kisaran Rp7-15 juta per bulan per orang keluar dari satu rekening yang sebutannya tetap “tenaga ahli” yang masuk kelompok kode rekening belanja jasa, spesifikasi No.5.1.02.02.01.XXXX.

Jika ini benar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diduga telah kecolongan. Saat Gubernur mendorong efisiensi bahwakn mengangkat tenaga pendamping tanpa honor. Namun, para OPD dan dinas diam-diam masih mengakomodir tenaga ahli senilai Rp6.115.521.380, termasuk di Diskominfotik.

Baru satu kepala OPD pekan lalu yang kemudian dimutasi gara-gara mengangkat tenaga ahli hingga menyedot anggaran hingga Rp241 juta per tahun hanya untuk satu tenaga ahli di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung. Sementara OPD lain masih terlihat tenang.

Dugaan sementara itu terjadi akibat Kepala daerah sebelumnya mengangkat tenaga ahli tidak transparan, sehingga memunculkan pertanyaan alasan pengangkatannya dari aspek kopetensi dan pertanggungjawaban kinerjanya.

Selain tak ada transparansi, Gubernur Mirza kemungkinan belum mengetahui peta detail, biaya, dan kinerja tenaga ahlinya. Wartawan masih enelusuri tenaga ahli yang bertaburan di dinas-dinas dan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Salah satunya Bappeda Provinsi Lampung yang paling banyak bayar jasa tenaga ahli. Setelah itu, Biro Otonomi Daerah Sekdaprov, Badan Kepegawain, Barang dan Jasa, menyusul Dinas Kelautan, dan Diskominfo.

“Pada prinsifnya masyarakat itu mendukung seanjang untuk kepentingan pembangunan, dan tolak ukur kinerja terlihat. Di daerah lain melakukan pengangkatan tenaga ahli itu bahkan dengan seleksi terbuka. Sehingga bukan berdasarkan lobi-lobi. Termasuk tenaga ahli di lembaga-lembaga lain,” kata seorang penggiat LSM di Bandar Lampung. (Red)

2 Juli 2025
Korupsi BUMD PT Lampung Selatan Maju Ngendap di Kejari?

Lampung Selatan, sinarlampung.co-Tokoh masayarakat Lampung Selatan mempertanyakan kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Selatan Maju, yan sejak Desember 2024 lalu ditangani Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, yang hingga kini tidak jelas nasibnya.

Baca: Penyidikan Dugaan Korupsi BUMD PT Lampung Selatan Maju Mengarah Tersangka Sejumlah Pejabat Lampung Selatan Diperiksa Kejari

Ketua Dewan Adat Anak Lampung (DAA) Lampung Selatan Andi Azis SH meminta agar kasus ini segera terungkap dan semua informasi dibuka secara jelas serta jangan dibiarkan lama menggantung tanpa kejelasan kelanjutan kasus. “Kasus BUMD sepertinya diam di tempat, dimana publik dan masyarakat tanda tanya ada apa sebenarnya,” kata Andi Azis, kepada wartawan.

Menurut Andi Azis, terkahirnya pihaknya mendapat perkembangan bahwa Kasie Intel Kejari Lamsel, Volanda Azis Saleh, SH., MH, menyatakan kasus ini masih dalam proses penanganan. Team auditor internal masih melakukan audit pada BUMD tersebut.

Pihak Kejari melalui Kasi Intel Volanda memastikan bahwa proses penanganan kasus ini akan segera dituntaskan dan transparan. Pihaknya terus mendalami perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan segera terungkap, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi apa lagi ada kerugian negara, jangan sampai uang negara tak jelas penggunaannya,” kata Andi Azis.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan menyatakan sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di BUMD PT Lampung Selatan Maju. Kajari Lampung Selatan Afni Carolina membenarkan upaya kejaksaan untuk menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Kajari menyatakan dalam menyelidiki kasus tersebut, kejaksaan akan mengambil tindakan preventif.

Yaitu ketegasan dalam pengungkapan kasus korupsi akan dibarengi dengan upaya pencegahan supaya kasus serupa tak terulang kembali. “Harapannya, upaya preventif maupun represif tersebut dapat membuahkan hasil yang optimal, dengan tetap menjaga sinergitas serta kerja sama yang efektif antar aparat penegak hukum. Karena pada akhirnya seluruh ikhtiar baik dari aparat penegak hukum maupun perangkat daerah, adalah untuk bersama-sama maju membangun bangsa tanpa korupsi,” ujarnya.

Kasi Intelijen Kejari Lampung Selatan Volanda Azis Shaleh mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di BUMD PT Lampung Selatan Maju bukan berasal dari laporan masyarakat. “Penyelidikannya hasil temuan intern Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,” ujarnya.

Volanda menyebut BUMD setempat terindikasi melakukan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan penyertaan modal. Adapun penyertaan modal itu mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022. “Sudah tahap penyidikan,” ujarnya.

Ia menyebut, kejaksaan hanya perlu waktu sekitar satu bulan untuk menyelidiki indikasi dugaan korupsi untuk naik status menjadi penyidikan. “Kami sudah memeriksa dokumen keuangan dan permintaan keterangan saksi-saksi,” ujarnya.

Menurut Volanda nilai potensi kerugian negara yang disebabkan dugaan korupsi pengelolaan BUMD tersebut masih dalam proses. Dan membenarkan ada indikasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan di BUMD PT Lampung Selatan Maju. “Masih dalam proses penyidikan,” tegasnya.

Sementara, terkait keterlibatan pejabat tinggi daerah dalam pusaran kasus dugaan korupsi itu dia menyebut belum ada. Kasi Intek memastikan, pihaknya tidak menemui kesulitan dan akan membongkar habis praktik dugaan korupsi pengelolaan keuangan di BUMD PT Lampung Selatan Maju. “Sesuai komitmen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam memberantas praktik korupsi,” kata dia. (Red).

2 Juli 2025
Arinal Warisi Mirza Hutang Rp1,8 Triliun?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, diwarisi hutang hingga Rp1.821.266.150.297,43, per 31 Desember 2024. Sementara, jumlah aset Pemprov Lampung sebanyak Rp13.217.895.642.280,19, dan jumlah ekuitas Rp11.396.629.491.982,76. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2024, pada Senin 30 Juni 2025.

Laporan disampaikan oleh Wagub Jihan, yang menyebutkan tahun anggaran 2024 lalu, Pemprov Lampung mengalami selisih anggaran pendapatan sebanyak Rp1.179.666.193.149,26. Dimana anggaran pendapatan ditargetkan Rp8.631.369.872.980,04 Namun yang tercapai Rp 7.451.703.679.830,78.

Sedangkan selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi mencapai Rp 1.249.590.082.041,58. Dengan rincian Anggaran belanja dan transfer tercatat Rp 8.756.517.330.866,74, realisasinya Rp7.506.927.248.825,16. Sementara diketahui, bila saldo kas awal per 1 Januari 2024 di angka Rp 125.151.921.972,50, maka saldo kas akhir per 31 Desember 2024 hanya Rp69.897.281.620,32.

Munculnya warisan hutang hingga Rp1,8 triliun itu dikarenakan pada tahun anggaran 2023 lalu kewajiban pemprov sebesar Rp1.534.228.727.018,03. Di tahun 2024, jumlahnya bertambah Rp287.037.423.279,40. Sehingga total Rp1.821.266.150.297,43.

Peninggalan kewajiban Rp 1,8 triliun itu terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp872.061.114.720,43, dan kewajiban jangka panjang Rp949.205.035.577. Untuk kewajiban jangka pendek terdiri dari: Pendapatan diterima dimuka Rp 564.018.066,87, bagian lancar utang jangka panjang Rp 180.272.179.777, utang belanja Rp 612.530.446.783,91, dan utang jangka pendek lainnya Rp78.694.470.092,65.

Sedangkan kewajiban jangka panjang sebesar Rp949.205.035.577 sepenuhnya merupakan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten/Kota yang diproyeksi jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Terkait pembagian DBH pajak daerah, Pemprov Lampung dan 15 Pemkab/Pemkot telah membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor: 900.1.14.5/5171/VI.02/2024 tanggal 10 Oktober 2024 mengenai skema penyalurannya.

Dan diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung –saat itu Pj Gubernur Samsudin- Nomor: G/693/VI.02/HK/2024 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, tertanggal 25 Oktober 2024.

Skema penyaluran DBH yang telah disepakati tersebut adalah :

1. DBH Pajak Daerah triwulan II TA 2024, waktu pembayarannya TA 2026, senilai Rp267.914.892.610.

2. DBH Pajak Daerah triwulan III TA 2024, waktu pembayarannya TA 2027, senilai Rp291.113.780.731.

3. DBH Pajak Daerah triwulan IV TA 2024, waktu pembayaran tahun anggaran 2028, senilai Rp390.176.362.236.Utang Transit Haji

Disisi lain, terdapat 7 dari 15 Pemkab/Pemkot se-Lampung yang memiliki utang kepada Pemprov Lampung mengenai bantuan ongkos transit daerah calon jamaah haji. Bantuan ongkos transit daerah calon jamaah haji itu telah terjadi sejak beberapa tahun silam. Tercatat terjadi di tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2023, dan 2024. Jumlahnya sebesar Rp 11.950.478.951,95.

Daerah yang masih berutang dana bantuan ongkos transit daerah calon haji tersebut yaitu:

1. Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp5.812.410.000.
2. Pemkab Lampung Tengah sebesar Rp1.084.488.000.
3. Pemkab Lampung Utara sebesar Rp4.447.680.270.
4. Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp18.570.000.
5. Pemkab Tulang Bawang Barat sebesar Rp 11.486.202.
6. Pemkab Pesisir Barat sebesar Rp 26.801.138.
7. Pemkab Pesawaran sebesar Rp 609.096.000. (red)

2 Juli 2025
Mobil Kontraktor Yang Di-OTT KPK Ada di Depan Gubernur Bobby Saat Tinjau Kondisi Jalan

Medan, sinarindonesia.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan jika kontraktor inisial KIR selaku Dirut PT DNG yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek jalan yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting ikut saat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau jalan rusak itu.

Bahkan ternyata mobil kontraktor KIR itu berada di depan mobil Bobby saat meninjau jalan rusak. “Bahkan mobilnya di depan mobil saya,” kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu, Senin 30 Juni 2025.

Meskipun begitu, menantu Jokowi itu mengaku tidak tahu jika kontraktor yang ditangkap KPK itu ikut. “Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu, yang kena ini dari pengusahanya itu ikut,” ucapnya.

Suami Kahiyang Ayu itu mengaku jika memang dia ingin meninjau langsung jalan rusak itu. Hal itu karena mau melihat betul atau tidak kondisi jalan rusak sesuai dengan foto yang diterimanya. “Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin, dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang difoto-foto yang dikirim sama saya,” ucapnya.

Bobby menyebutkan jika pihaknya meminta agar pihak IOF, organisasi offroad, ikut dalam peninjauan itu. Sebab mobil standar disebut tidak bisa lewat di jalur itu. “Kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur offroad, nah kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana,” ujarnya.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting serta empat orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi proyek sejumlah jalan. Dalam kasus ini, Topan disebut telah mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Topan menginstruksikan kepada RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek ini untuk menunjuk Dirut PT DNG, KIR, menjalankan proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai total kedua proyek Rp 157,8 miliar.

“Seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNG ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara KIR. Di sini sudah terlihat perbuatannya,” kata Asep dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6).

Selanjutnya, kata dia, RES pun menelepon KIR tentang penayangan proyek yang akan dilakukan pada Juni 2025. RES sekaligus meminta KIR menyiapkan dan memasukkan penawaran sebagai pihak yang akan mengelola proyek jalan tersebut. Informasi dari RES kemudian ditindaklanjuti oleh KIR yang meminta stafnya, termasuk anaknya, RAY, untuk berkoordinasi mengenai penyiapan hal teknis mengenai proses e-katalog.

Pada akhirnya, RES dan KIR pun berhasil mengatur proses e-katalog hingga PT DNG berhasil memperoleh proyek tersebut. “Atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut, terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer, seperti itu,” ujar Asep.

Asep mengungkapkan uang yang diduga diberikan KIR dan RAY ini kepada beberapa pihak untuk memuluskan pemenangan pengerjaan proyek sejumlah jalan di Sumut diketahui setelah adanya kegiatan penarikan tunai senilai Rp2 miliar yang dilakukan keduanya.

“Kami sudah mendapatkan informasi, ada penarikan uang sekitar Rp 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek ya terkait dengan pembangunan jalan,” ujarnya.

Diketahui, pengungkapan kasus ini diawali operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Mandailing Natal yang dilakukan pada Kamis 26 Juni 2025 malam. Enam orang yang ditangkap lalu diterbangkan ke Jakarta pada Jumat 27 Juni 2025. Dari enam orang yang ditangkap, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka.

Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting. “Menetapkan lima orang sebagai tersangka yaitu satu TOP, selaku Kepala Dinas PUPR provinsi Sumut. Nomor dua, saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6)

“Kemudian saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN (Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku direktur utama PT DNG dan Saudara RAY selaku direktur PT RM, ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada tiga orang tadi dari dua dinas yang berbeda,” lanjut Asep.

Asep menjelaskan KPK baru menetapkan lima orang tersangka meski ada enam pihak yang terkena OTT. Dia mengatakan satu orang yang belum ditetapkan tersangka karena belum memenuhi unsur bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. (Red)

2 Juli 2025