Sinarlampung

Kategori: Internasional

  • Kehabisan Uang, Tim Korfball Lampung Terdampar Di Belanda Aryodhia Sigap Bantu Kepulangan

    Kehabisan Uang, Tim Korfball Lampung Terdampar Di Belanda Aryodhia Sigap Bantu Kepulangan

    Den Haag, sinarlampung.co – Tim Korfball Lampung yang tergabung di Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) Lampung terdampar di Amsterdam Belanda, sejak selasa 29 Oktober 2024.

    Tim Korfball Lampung
    Aryodhia SZP saat menelpon pihak KBRI Di Den Haag Belanda, rabu (30/10) siang. (Foto: Dok)

    Tim yang berjumlah 9 orang itu terdiri 1 Manajer, 1 Pelatih serta 7 orang atlet. Usai mengikuti 22nd Turnamen Internasional LFD Korfball Tournament Standskanaal’74 pada 25-27 Oktober yang diadakan di Sporthal de Tirrel Winsum, Groningen, Belanda.

    Informasi terdamparnya Tim Korfball Lampung itu diketahui, ketika Agung Staf Kedubes RI di Den Haag Belanda, menyampaikan via whatsapp kepada Aryodhia SZP yang kebetulan orang Lampung, perihal surat dari PKSI Lampung kepada Kantor Kedutaan Besar RI untuk Belanda, rabu (30 Oktober 2024) pagi.

    Dari tangkapan gambar Surat tertulis, jika tim tersebut saat surat dikirimkan (selasa, 29/10), sedang terdampar di Amsterdam, lantaran kehabisan uang.

    Dalam surat tersebut tertulis juga, jika Tim Korfball Lampung memohon agar KBRI dapat membantu transportasi dari Amsterdam ke Den Haag dan penginapan serta biaya transportasi karena tiket pulang pesawat mereka 2 November 2024.

    Yodhi (sapaan Aryodhia SZP) mengatakan, bahwa tim tersebut memang berangkat ke Belanda secara mandiri untuk mengikuti kompetisi, dan baru pada rabu (30/10) pagi, Yodhi mendapat informasi perihal terdamparnya Tim Korfball Lampung tersebut.

    Beruntungnya, karena memang sudah ada kedekatan antara Yodhi dengan Staf dan Kepala KBRI di Belanda, rombongan tersebut bisa mendapatkan akomodasi hingga tanggal 2 November serta transportasi ke bandara. “Pihak Kedubes RI di Den Haag juga sudah saya hubungi, alhamdulilah nanti akan disiapkan mess oleh pihak Kedubes untuk menginap tim tersebut.” Kata Yodhi.

    Yodhi menambahkan jika upaya yang dilakukan tidak ada maksud untuk melangkahi pihak KONI baik Pusat atau Daerah yang terkesan lambat. “Yang penting atlet lampung kita sudah jelas menginap dimana, tidak terdampar lagi, kasian jauh dan gak ada keluarga disana.” Imbuh Yodhi.

    Selain itu Yodhi diketahui sangat menyayangkan perihal keberangkatan Tim Korfball Lampung ke Belanda tanpa ada laporan ke Pihak KBRI di Den Haag Belanda. “Sedikit himbauan saja, seharusnya Tim tersebut dari awal keberangkatan melapor ke KBRI di Belanda, karena biaya hidup sangat mahal sekali di Eropa.” Tutup Yodhi. (Red)

  • Indonesia Peringkat Tiga Negara Dengan Tingkat Kelaparan Tertinggi Di Asia Tenggara

    Indonesia Peringkat Tiga Negara Dengan Tingkat Kelaparan Tertinggi Di Asia Tenggara

    Sinarlampung.co – Indonesia menempati posisi Ketiga sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara, berdasarkan laporan terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

    Hal tersebut berdasarkan Indeks Kelaparan Global (GHI), dimana Indonesia memperoleh skor 16,9, yang menunjukkan “tingkat kelaparan sedang.”

    Menurut informasi pada situs web GHI pada Jumat (18 Oktober 2024), Indonesia saat ini berada di peringkat 77 dari 127 negara secara global.

    Di tingkat kawasan, Indonesia kalah dari Laos yang berada di posisi kedua dengan skor 19,8, sedangkan Timor Leste menduduki peringkat pertama dengan skor 27.

    GHI diketahui mempertimbangkan empat faktor utama dalam penentuan skornya, yaitu:

    1. Prevalensi Kekurangan Energi Kalori: Ini mengacu pada persentase populasi yang tidak mendapatkan cukup kalori untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    2. Stunting pada Anak: Jumlah anak di bawah lima tahun yang mengalami stunting, yang merupakan hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi.

    3. Wasting pada Anak: Menghitung jumlah anak di bawah usia lima tahun yang mengalami wasting, yaitu kondisi berat badan yang terlalu rendah untuk tinggi badan mereka, yang mencerminkan malnutrisi akut.

    4. Kematian Anak: Angka kematian anak di bawah lima tahun mencerminkan kondisi kesehatan umum serta akses terhadap layanan kesehatan.

    Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, skor GHI Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2000, skor GHI Indonesia berada di angka 25,7, meningkat menjadi 28,2 pada tahun 2008, sebelum akhirnya turun menjadi 18,3 pada tahun 2016.

    Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan, dengan grafik yang berubah dari warna kuning menjadi hijau.

    Berikut adalah pengubahan kalimat dengan tetap mempertahankan konteks: Pada tahun 2024, skor GHI (Global Hunger Index) untuk negara-negara di Asia Tenggara:

    Timor Leste (27)
    Laos (19,8)
    Indonesia (16,9)
    Myanmar (15,7)
    Kamboja (14,7)
    Filipina (14,4)
    Malaysia (12,7)
    Vietnam (11,3)
    Thailand (10)

    Sementara itu, Singapura tidak termasuk dalam daftar tersebut. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah mengingatkan bahwa ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

    Salah satu tantangan tersebut berasal dari faktor eksternal, seperti gejolak dan ketidakpastian global, serta dampak konflik di Rusia-Ukraina dan Timur Tengah terhadap rantai pasokan pangan.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Wilayah Jawa pada Kamis, 14 Agustus 2024, sebagaimana dilaporkan oleh kanal Bisnis Liputan6.

    “Ada gangguan rantai pasok secara global akibat polarisasi dari berbagai sentral produksi pangan di dunia. Hal ini tentunya perlu dukungan kita bersama, antisipasi, sekaligus juga bagaimana kita memperkuat produksi pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi masyarakat,” ungkap Daud.

    Selain itu, Daud juga mengingatkan bahwa antara 7 hingga 16 persen penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kelaparan, meskipun telah terjadi penurunan.
    “Kita juga mencatat adanya sedikit penurunan pada produktivitas padi kita. Katanya. (Red)

  • Indonesia Jadi Role Model Penerapan Digital Public Infrastructure Dunia di Forum Global DPI Summit

    Indonesia Jadi Role Model Penerapan Digital Public Infrastructure Dunia di Forum Global DPI Summit

     

    Kairo, sinarlampung.co – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, bersama delegasi Indonesia (Tim Bappenas, Tim Dukcapil, serta Tim Bank Dunia) bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit, Selasa (1/10/2024).

    Konferensi Tingkat Tinggi DPI tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir, dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2024.

    Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan komitmen Indonesia membangun infrastruktur digital publik untuk memperkuat pembangunan global.

    Pada forum tersebut, Dirjen Teguh beserta delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah tokoh dan organisasi kunci penggiat DPI, seperti Dr. Pramod Varma, Professor David Eaves, dan Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), serta Bill & Melinda Gates Foundation.

    Di sana, Dirjen Teguh memaparkan pencapaian dan tantangan Indonesia dalam mengembangkan DPI untuk mendukung transformasi digital, baik pada sektor publik maupun swasta di Indonesia.

    Pada sesi diskusi bilateral bertajuk “How Indonesia is Building Its Digital Public Infrastructure“, Dirjen Teguh menjelaskan bagaimana Indonesia membangun dan mengembangkan salah satu pilar utama DPI, yakni identity, sejak 2006 dan terus memperkuat infrastrukturnya hingga saat ini.

    Pemanfaatan teknologi secara komprehensif terus dibangun oleh Ditjen Dukcapil sejak 2004, dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem dasar dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

    “SIAK terus dikembangkan dengan penerapan program KTP-el sejak tahun 2011 hingga saat ini. Penerapan KTP-el tersebut kemudian menjadi fondasi dari pengembangan Identitas Digital yang kemudian dikenal dengan nama IKD,” papar Dirjen Teguh.

    Mulai 2013, Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan proses verifikasi online dalam membantu lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan verifikasi konsumen secara elektronik.

    “Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan layanan publik maupun layanan swasta yang lebih efektif, efisien, serta inklusif,” kata Dirjen Teguh.

    Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 6.500 lembaga pemerintah maupun swasta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk verifikasi data penduduk ke Ditjen Dukcapil. Ini dapat terwujud karena tingkat perekaman KTP-el telah sangat tinggi, hingga mencapai 98 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el.

    Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini rata-rata transaksi per hari untuk proses verifikasi data ke Ditjen Dukcapil mencapai 9 juta transaksi, baik untuk onboarding pada suatu layanan maupun untuk transaksi pada layanan oleh lembaga pengguna.

    Melihat data-data yang dipaparkan oleh Dirjen Teguh, para tokoh utama DPI di forum tersebut, seperti Dr. Pramod Varma dan Professor David Eaves, sepakat bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan dan implementasi DPI, khususnya dalam hal verifikasi identitas.

    Kedua tokoh DPI tersebut juga sepakat untuk membawa contoh baik penerapan DPI di Indonesia ini ke forum-forum global, sehingga semakin banyak negara yang bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu role model terkait penerapan DPI di dunia. (Red)

  • Dirjen Imigrasi Luncurkan Layanan Paspor Elektronik Di KJRI Frankfurt

    Dirjen Imigrasi Luncurkan Layanan Paspor Elektronik Di KJRI Frankfurt

    Frankfurt, sinarlampung.co – Direktur Jenderal/ Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, secara resmi meluncurkan layanan penerbitan Paspor Elektronik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Frankfurt, Jerman.

    Pada acara peluncuran yang berlangsung Jumat (20/09/2024), paspor elektronik pertama diserahkan kepada Antonius Yudi Triantoro, Konsul Jenderal RI Frankfurt, dan Gwenda Praya Kinanti, salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt.

    Dalam sambutannya, Antonius Yudi menjelaskan bahwa jumlah warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja KJRI Frankfurt terus meningkat setiap tahun. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dan tenaga kesehatan.

    Frankfurt kini menjadi perwakilan RI ke-10 yang melayani penerbitan paspor elektronik (E-Paspor). Sebelumnya, layanan ini telah tersedia di Singapura, Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), Den Haag (Belanda), Jeddah (Arab Saudi), Los Angeles (Amerika Serikat), Berlin (Jerman), Sydney (Australia), dan Beijing (Tiongkok).

    Antonius menambahkan, dukungan dari Atase Imigrasi di Berlin sangat membantu dalam menyediakan layanan “reach out” atau Eazy Passport di beberapa kota yang termasuk dalam wilayah kerja KJRI Frankfurt.

    Wilayah kerja KJRI Frankfurt meliputi enam negara bagian di Jerman, yaitu Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland, dengan total area lebih dari setengah luas Jerman.

    Seiring meningkatnya jumlah WNI di wilayah tersebut, KJRI Frankfurt juga menghadapi lonjakan kebutuhan layanan publik, terutama dalam dua tahun terakhir.

    Kehadiran layanan paspor elektronik di Frankfurt diharapkan dapat mempermudah WNI yang membutuhkan penggantian paspor, baik untuk studi maupun bekerja di Jerman.

    “Lebih dari 17.000 WNI tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt, dan ini menunjukkan betapa pentingnya layanan imigrasi yang efisien. Kini, dengan tersedianya paspor elektronik, proses pengajuan paspor menjadi lebih cepat dan praktis, terutama bagi mereka yang sedang bekerja atau belajar di Jerman,” kata Silmy Karim.

    Selain meluncurkan layanan E-Paspor di Frankfurt, Silmy Karim juga mengunjungi layanan imigrasi di Dusseldorf.

    Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan perwakilan masyarakat Indonesia yang berbagi aspirasi terkait layanan keimigrasian dan kewarganegaraan, serta memberikan masukan untuk peningkatan layanan publik lainnya.

    “Kami berharap inovasi dan peningkatan layanan imigrasi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh WNI,” tutup Silmy Karim. (Red)

  • Kasus Penembakan Rahimandani Dibawa JMSI ke Forum Internasional

    Kasus Penembakan Rahimandani Dibawa JMSI ke Forum Internasional

    Jakarta, sinarlampung.co – Upaya pembunuhan Wakil Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Rahimandani dibawa Ketua Umum JMSI Teguh Santosa saat berbicara dalam Roundtable of International Journalist Organizations di Chongqing, Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 30 Agustus lalu.

    Kegiatan itu merupakan bagian dari Belt and Road Journalist Forum (BRJF) 2024 yang diselenggarakan All China Journalist Association (ACJA). BRJF adalah kegiatan utama Belt and Road Journalist Network (BRJN) yang didirikan 30 organisasi wartawan di dunia, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diwakili Teguh Santosa saat masih menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri PWI.

    Ketika berbicara di hadapan seluruh peserta Roundtable of International Journalist Organizations, Teguh Santosa mengatakan, kekerasan masih kerap dialami masyarakat pers, baik wartawan yang bekerja di lapangan maupun pemilik perusahaan pers.

    Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) itu mencontohkan upaya pembunuhan Rahimandani pada bulan Agustus 2023. Sudah lebih dari setahun, kasus ini belum terungkap. Pihak keamanan belum juga berhasil mengungkap pelaku dan motifnya.

    Rahimandani ditembak pada hari Jumat, 3 Februari 2023, dalam perjalanan dari kediamannya di Bengkulu menuju masjid untuk menjalankan ibadah shalat Jumat.

    Hanya beberapa puluh meter dari rumahnya dia berpapasan dengan dua orang yang berboncengan sepeda motor. Keduanya mengenakan jaket berwarna gelap dan helm yang menutupi wajah.

    Setelah berpapasan, kedua orang itu memutat motor dan membuntuti Rahimandani dari belakang. Salah seorang di antaranya melepaskan tembakan dari jarak yang sangat dekat lalu melarikan diri.

    Beruntung, peluru meleset, dan menembus sisi kiri badan dan lengan kiri Rahimandani.

    Rahimandani yang berlumuran darah kemudian kembali ke rumahnya dan dilarikan ke rumah sakit.

    Awalnya, pihak Kepolisian Daerah Bengkulu terlihat bersemangat menuntaskan kasus ini. Tetapi setelah berlangsung beberapa bulan kasus ini membeku. Sampai kini.

    Teguh juga mengatakan, pihaknya kecewa dengan sikap Dewan Pers yang tidak memberikan perhatian serius untuk mendorong penuntasan kasus ini.

    Bahkan sempat ada anggota Dewan Pers yang mengatakan kasus yang menimpa Rahimandani bukan kasus kekerasan terhadap pers karena yang menjadi korban bukan wartawan yang bekerja di lapangan.

    Belakangan, Dewan Pers berjanji memperluas defini kekerasan terhadap masyarakat pers meliputi kekerasan terhadap wartawan dan pemilik perusahaan pers.

    “Tapi sampai sekarang tidak ada ketegasan Dewan Pers terhadap kasus ini. Sementara pihak Kepolisian masih menggantungnya,” ujar Teguh prihatin.

    Teguh mengajak masyarakat pers internasional memberikan dukungan pada pengungkapan kasus ini.

    Teguh mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggalang awarness campaign untuk membawa kasus ini ke level internasional.

    “Kita tidak boleh membiarkan kasus-kasus seperti ini berlalu begitu saja. Khususnya bagi sahabat kami, dia hidup dengan perasaan terteror setiap hari karena pihak yang hendak membunuhnya belum diketahui dan masih berkeliaran,” demikian Teguh. (*)

  • Teguh Santosa: Media dan Wartawan Perlu Beri Perhatian Kerjasama Selatan-Selatan

    Teguh Santosa: Media dan Wartawan Perlu Beri Perhatian Kerjasama Selatan-Selatan

    Chongqing, sinarlampung.co – Perusahaan media dan wartawan profesional perlu memberikan perhatian pada kerangka “Kerjasama Selatan-Selatan” dalam berbagai bidang yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian negara-negara berkembang.

    Hal itu antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa ketika berbicara dalam seminar “Tanggung Jawab Pers dalam Kerjasama Selatan-Selatan” yang merupakan bagian dari Belt and Road Journalists Forum (BRJF) 2024 yang digelar di Chongqing, Republik Rakyat China (RRC), Jumat petang, 30 Agustus 2024.

    Tidak kurang dari 100 wartawan dari puluhan negara di dunia menghadiri kegiatan tahunan yang diselenggarakan All China Journalist Forum (ACJA) bekerjasama dengan berbagai partner lokal mereka. BRJF pertama kali digelar pada 2017 bersamaan dengan pembentukan Belt and Road Journalist Network (BRJN) oleh 30 pemimpin organisasi wartawan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

    Teguh yang juga dosen jurusan hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan bahwa istilah “Selatan” merujuk pada negara-negara yang memiliki sejarah penindasan politik, sosial, dan ekonomi oleh kekuatan kolonial di masa lalu. Istilah ini, sebutnya, memiliki makna ideologis yang mendorong kelahiran negara-negara baru pasca Perang Dunia Kedua umumnya di Asia dan Afrika.

    Adapun “Kerjasama Selatan-Selatan” mengacu pada hubungan di antara sesama negara yang lahir dari rahim kolonialisme itu. Bila hubungan sebelumnya dengan kolonialisme menciptakan ketimpangan dan kemiskinan, maka diharapkan kerjasama di antara negara-negara yang senasib sepenanggungan di era kolonial menjadi jalan keluar yang signifikan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara masing-masing.

    Pertukaran dan perdagangan sumber daya, teknologi, dan pengetahuan antara negara-negara Selatan merupakan alternatif dan bahkan antitesis dalam proses pembangunan.

    Teguh juga mengatakan bahwa Indonesia memainkan peranan yang tidak kecil dalam melahirkan konsep Kerjasama Selatan-Selatan. Keinginan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme menjadi tema utama yang pernah diukir dengan indah oleh founding fathers negara-negara baru dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955.

    Konferensi Asia-Afrika, ujar Teguh, melahirkan prinsip “peaceful coexistence” atau “hidup berdampingan secara damai” yang berarti keberadaan setiap negara diharapkan menjadi faktor yang mendukung negara lain, dan bukan sebaliknya, mengulang kisah kolonialisme.

    Karena itu, “Kerjasama Selatan-Selatan” memiliki sejumlah kaidah yang harus dihormati dan dijaga bersama, yaitu saling menghormati kedaulatan, membangun kemitraan yang setara, mencapai manfaat yang sama, dan berkeadilan, serta tidak melakukan intervensi.

    “Jadi, jika kita kembali pada topik tanggung jawab media dan pers dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan menjadi jelas bahwa tugas kita adalah mendidik anggota organisasi kita, baik perusahaan media maupun jurnalis profesional, agar memiliki perspektif yang positif dan konstruktif terhadap isu besar ini,” ujar Teguh Santosa lagi.

    Insiatif dan Model China

    Dalam kesempatan itu Teguh juga mengajak seluruh peserta BRJF 2024 berterima kasih pada All China Journalist Association (ACJA) yang beberapa tahun terakhir telah mengambil inisiatif menjadi platform bagi media dan wartawan dunia untuk berkumpul dan membahas praktik media dan pers terkait kerja sama antarnegara.

    Selain itu, Teguh menambahkan, “keajaiban” pembangunan China dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi inspirasi. China yang mengandalkan pembangunan berdasarkan karakter budayanya yang unik dapat menjadi model alternatif untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

    “Kita perlu memanfaatkan platform dan jaringan ini semaksimal mungkin, sehingga pembangunan sejati benar-benar dapat terwujud di Global South,” demikian Teguh Santosa. (*)

  • Istri Penasehat JMSI Lampung Elti Yunani Wisudawan Terbaik PhD AUI

    Istri Penasehat JMSI Lampung Elti Yunani Wisudawan Terbaik PhD AUI

    Kuala Lumpur, sinarlampung.co – Elti Yunani, isteri Penasehat Jaringan Media Siber (JMSI) Lampung H. Darussalam, SH sukses meraih gelar PhD (Doctor of Philosophy) di Asean University Internasional (AUI), Kuala Lumpur, Malaysia. Bahkan, dia mendapatkan penghargaan wisudawan terbaik.

    Setelah sidang terbuka dengan disertasi berjudul “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Keluarga dan Anak”, Jumat (5/7/2024), istri H. Darussalam, SH itu diwisuda pada Sabtu (6/7/2024).

    Kini, notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) topi ini gelar akademiknya makin panjang: Hj. Elti Yunani, SH, MKn, MH, PHd, CLA. Atas prestasinya, wanita kelahiran 4 Maret 1979 kandidat profesor.

    Pada disertasinya, Elti Yunani, ibu dua putri kembar ini, membedah tentang dampak kekerasan fisik dan psikis terhadap keluarga dan anak. Dari berbagai faktor terjadi kekerasan verbal dan nonverbal, agama bagian penting untuk mencegahnya.

    E-KTP Yunani mengucapkan terima kasih kepada sang suami, keluarga, kerabat, dan teman atas dukungannya selama ini. Dia juga berterima kasih atas dua promotornya Prof. Dr. H. Suhendar, SE, SH, LLM, Phd dan co-promotor Prof Dr Makin Perdana Kusuma, SE, MM

    Sang suami, Mantan Tenaga Ahli Pertanahan Polda Lampung Darussalam (2016) ini mengucapkan selamat atas keberhasilan istrinya. “Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi banyak orang,” ujar penasehat Jaringan Media Siber (JMSI) Lampung.

    Menurut pengusaha yang juga politisi yang sedang menyelesailan S-2-nya ini, ilmu pengetahuan itu penting bagi kemajuan bangsa. Indonesia masih membutuhkan banyak sarjana, apalagi yang berjenjang strata dua dan tiga, kata dia.

    Data tahun 2022, katanya, Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, Indonesia hanya memiliki 0,03 persen lulusan doktor (S3) dari total penduduk usia produktif. Bandingkan dengan negara maju yang memiliki persentase hingga 9,8 persen.

    Elti Yunani menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Magister Hukum Pidana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Kota Bandarlampung, sampak akhirnya diwisuda doktoralnya di AUI Kuala Lumpur.

    “Mudah-mudahan, keilmuan yang saya telah tempuh dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Elti Yunani kepada Helo Indonesia (***)

  • Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution

    Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution

    Chuncheon, sinarlampung.co – Partai Demokrat bukan partai kaleng-kaleng. Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini berpengalaman memimpin pembangunan nasional selama sepuluh tahun dan mengharumkan nama bangsa di pentas internasional.

    Sebagai partai yang memiliki sistem kaderisasi yang terukur, sudah tentu banyak kader Partai Demokrat yang dapat dipercaya untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah, termasuk di Sumatera Utara.

    Demikian dikatakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dalam keterangan yang dikirimnya dari Chuncheon, Provinsi Gangwon, Korea Selatan, Senin siang, 26 Juni 2024.

    Teguh merupakan satu dari tiga nama yang ditawarkan Partai Demokrat untuk mendampingi Bobby Nasution dalam Pilgubsu 2024 mendatang.

    Awalnya hanya nama Teguh yang beredar dari kubu Partai Demokrat setelah Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menugaskannya maju sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Bobby Nasution, akhir Mei lalu.

    Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu juga sudah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono yang berharap agar duet Bobby-Teguh jadi.

    Belakangan, Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan ada dua nama lagi dari Partai Demokrat yang berpeluang dipasangkan dengan Bobby Nasution. Keduanya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sumut M. Lokot Nasution dan mantan Bupati Tapsel yang kini anggota DPR RI Ongku P. Hasibuan.

    Teguh mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan bila sekarang Partai Demokrat mengusulkan tiga nama. Menurut pria kelahiran Medan itu, ini adalah bukti bahwa Partai Demokrat memiliki banyak kader yang mumpuni.

    “Memang Partai Demokrat hanya punya lima kursi di DPRD Sumut. Tapi kekuatan utama Partai Demokrat terletak pada sistem kaderisasi yang baik dan bekal keberhasilan Pak SBY memimpin Indonesia dari 2004 sampai 2014. Ideal mendampingi pemerintahan Mas Bobby,” ujarnya.

    Di sisi lain, Teguh mengatakan saat ini dia fokus bekerja untuk mensosialisasikan dirinya ke masyarakat Sumatera Utara mengandalkan jaringan relawan yang dimilikinya, baik jaringan alumni SMAN 1 Medan, jaringan Pramuka, juga jaringan Paskibraka Sumut.

    “Saya dibantu secara pribadi oleh teman-teman yang pernah sama-sama berkegiatan di sana,” ujarnya lagi.

    Kunjungan ke Korea Selatan ini pun digunakan Teguh untuk memantapkan model pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan potensi alam dan kebudayaan masyarakat Sumatera Utara.

    Teguh sudah puluhan kali melakukan studi ke Korea. Menurutnya, model pembangunan daerah di Korea Selatan dapat diterapkan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kali ini Teguh berkunjung ke Kota Seoul, Provinsi Gangwon dan Provinsi Gangneung. (*)

    [25/6 19.46] KK Ijus: Banten -Lembaga Sosial Masyarakat dan beberapa aktivis Banten kini menyoroti kinerja Kejati Banten terkait atas adanya Dugaan rasuah di Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten pada tahun 2020 semasa di pimpin oleh Bazarri yang kini sudah purna tugas.

     

    Kasus ini pernah dilakukan penyeidikan oleh pihak kejati Banten,saat itu Bazarri sebelum memasuki purna tugas telah di mintai keterangan oleh Kejati Banten,namun hingga kini nampaknya kasusnya bak di telan bumi,menghilang tanpa jejak.

     

    Kasus ini bermula dari hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No: 138/B.II/PP.I/2020. Berdasarkan Informasi tersebut kemudian beberapa elemen menindak lanjutinya karena di tenggarai ada beberapa pelanggaran yang terkuak dari hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No: 138/B.II/PP.I/2020. Mulai dari pelanggaran penyalahgunaan/jual beli jabatan dari mulai pengangkatan kepala madrasah, Kepala KUA, Eselon IV dan Eselon III.

     

    Kemudian Penyalahgunaan Rekrutmen Petugas Haji; Turut serta kampanye bahkan mengorganisir kekuatan Kemenag untuk memenangkan anaknya menjadi DPR RI Periode 2019-2024 dari PPP; Mengkondisikan Proyek dari Proyek SBSN sampai cetak spanduk, karena anaknya punya Perusahaan.

     

    Menanggapi hal ini Ketua LSM AMOK Banten Tubagus Aji menegaskan akan memantaui terus permasalahan ini dan pihaknya akan segera mengirimkan surat informasi publik ke Kejati Banten terkait atas adanya dugaan Rasuah di Kanwil Kemanag Propinsi Banten pada tahun 2020 semasa di pimpin bapak Bazari lalu,”Ya kita yakin kepada Kejati Banten dalam memberantas korupsi,”kami akan mencoba melakukan audiensi ke Kejati dan saya rasa pihak Kejati akan melakukan yang terbaik untuk Masyarakat Banten,sekecil apapun kejahatan itu pasti ada hukumnya,”ujar Tubagus Aji Kepda wartawan.

     

    Dalam hal ini pula saya nyakin bahwa pihak kejati Banten masih tetap semangat dan tetap menggali serta kemungkinan terus mencari bukti_bukti tambahan terkait kasus dugaan rasuah di Kemanag Banten tahun 2020 tersebut,”urai Aji.

     

     

     

     

    Kasus ini sempat menghebohkan bumi jawra Dimana beberapa media online lpkal serta aktivitis melakukan aksi demo,diberitakan Beberapa waktu lalu beberapa aktivis Mereka mendorong Kejati Banten membongkar dugaan pungli dan gratifikasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

     

    Dalam aksinya, Webinar menuding Bazari melanggar pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Atas tindakannya itu dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dengan lebih rendah selama satu (1) tahun kepada A Bazari Syam selaku Kakanwil Kemenag Provinsi Banten.

     

    Saat itu seperti di rilis dari media online lokal Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan Hebron membanarkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan tahap awal dugaan perkara korupsi tersebut.

     

    “Kami sudah lakukan pemanggilan sekitar 20 orang mereka dari kalangan kepala sekolah, pemilik yayaysan dan pihak pelapor. Ada tiga kelompok masyarakat yang melaporkan perkara tersebut. Sampai saat ini baru pengumpulan data dan keterangan,” kata Ivan.

     

    Ditanya mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Bazari Syam, Ivan mengaku belum menerima laporan. “Setahu saya yagn dipanggil baru kalangan kepala sekolah dan pemilik yayasan saja,” ujar Ivan (suryadi )

  • Pakai Visa Berjiarah Untuk Haji 37 WNI Ditangkap Otoritas Keamanan Arab Saudi

    Pakai Visa Berjiarah Untuk Haji 37 WNI Ditangkap Otoritas Keamanan Arab Saudi

    Arab Saudi, sinarlampung.co – 37 orang Warga Negara Indonesia (WNI) dikabarkan ditahan Otoritas keamanan Arab Saudi.

    Mereka harus menjalani pemeriksaan karena kedapatan hanya memiliki visa ziarah, namun diduga digunakan untuk berhaji.

    Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambarie mengatakan penahanan tersebut dilakukan di Madinah pada Sabtu (1 Juni 2024) waktu setempat.

    “Iya ada 37 orang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan di Madinah, 16 perempuan, laki-laki 21 orang. Dari Makassar,” ujar Yusron, dikutip dari Antara, Minggu (2 Juni 2024).

    Dijelaskannya, mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh. Saat perjalanan ke Madinah, polisi Arab Saudi melakukan pengecekan dan mendapati mereka yang diduga akan berhaji.

    Sesuai pemeriksaan, diketahui puluhan WNI tersebut menggunakan atribut haji palsu yang selama ini dipakai oleh jamaah calon haji Indonesia resmi.

    “Mereka menggunakan gelang haji palsu, kartu id palsu, dan ada juga yang memalsukan visa haji,” ungkapnya.

    Dari 37 orang tersebut, ada seorang koordinator berinisial SJ, menggunakan visa multiple yang berlaku untuk satu tahun.

    “Saat ini, mereka yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan Kepolisian setempat. Di sini proses penyidikan cepat,” pungkasnya.

    Atas kejadian itu, Yusron mengimbau agar masyarakat Indonesia mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

    Apalagi sanksi yang diterapkan berat yakni denda 10 ribu riyal, deportasi, dan diblokir selama 10 tahun. (Red)

  • Tuntaskan Kasus Bajak TV, Direktur DJKI Brigjen Pol Anom Wibowo Dapat Penghargaan dari Pemerintah Korsel

    Tuntaskan Kasus Bajak TV, Direktur DJKI Brigjen Pol Anom Wibowo Dapat Penghargaan dari Pemerintah Korsel

    Jakarta, sinarlampung.co – Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kemenkumham Brigjen Pol Anom Wibowo mendapat penghargaan dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel) atas pengusutan pidana pembajakan siaran tv negara tersebut.

    Para pelaku secara diam-diam menyiarkan tayangan televisi asal Korsel di Indonesia hingga meraup keuntungan mencapai Rp19,7 miliar.

    Penghargaan ini diberikan melalui Korean National Police Agency pada Kamis 30 Mei 2024.

    Dalam keterangan persnya, Direktur Jenderal Biro Kerjasama Interpol NBC Seoul, Kim Dong Kwon mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan Korsel dalam menangani kasus itu.

    “Kami sangat bangga dapat bekerja sama dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, terutama DJKI dan Korwas PPNS Bareskrim Polri, sehingga tim berhasil menyita sejumlah barang bukti yang sangat penting dari para tersangka,” katanya.

    Kim juga mengatakan, pihaknya terus menantikan kerjasama lainnya dalam penegakan hukum kekayaan intelektual.

    Terkait penghargaan ini, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kemenkumham, Anom Wibowo mengatakan, penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi DJKI Kemenkumham.

    “Penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi DJKI Kemenkumham RI sebagai leading sector Satuan Tugas Nasional Kekayaan Intelektual,” katanya.

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memberantas kejahatan kekayaan intelektual. Mengingat Indonesia saat ini masih berada dalam status Priority Watch List dari review tahunan 301 United States Trade Representative (USTR).

    Diketahui tiga orang warga Korsel melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan penyebarluasan ciptaan dan penggandaan ciptaan secara komersial Lembaga penyiaran dalam bentuk Internet Protocol Television (IPTV).

    Pelaku telah dilaporkan secara resmi ke DJKI pada Mei 2023. Awal mula kasus ini dimulai dari adanya laporan pengaduan dari Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) terkait adanya dugaan pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan oleh warga negaranya.

    “Dengan cara menayangkan tayangan beberapa stasiun televisi asal Korea secara tanpa hak dimana salah satunya adalah channel milik MBC di Indonesia,” kata Alumnus Akademi Kepolisian Tahun 1994 ini.

    Dari hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, diketahui terdapat sekelompok orang dengan peran berbeda dalam menjalankan penyiaran secara ilegal pada kurun waktu 9 tahun secara tanpa izin dari pemegang hak. Mereka meraup keuntungan hingga kurang lebih Rp1,7 miliar won atau Rp19,7 miliar. (*)