Kategori: Kota Metro

Kota Metro (SL)-Pemerintah Kota Metro menyerahan Petikan Keputusan Walikota Metro, tentang pengangkatan CPNS formasi tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Metro di Wisma Al-Khairiyah. Acara yang Dihadir oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Sekda Kota Metro dan para Assisten Kota Metro, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, Senin (11/03/19).

Welly Adiwantra Kepala BKPSDM Kota Metro menjelaskan bahwa dari hasil tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 250 orang,Sedangkan Formasi yang tidak terisi sejumlah 6 orang, dengan rincian Formasi Guru Bahasa Lampung 2 orang, Formasi Dokter Gigi Ahli Pertama 4 orang.

Kota Metro (SL)-Walikota Metro Achmad Pairin menghadiri acara musrenbang pertama di Kecamatan Metro Utara, Rabu (27/02/19),”Turut hadir dalam Acara Musrembang, Wakil Walikota Metro, para Asisten ,Para Staf Ahli, Kepala OPD se-Kota Metro, Camat Lurah Metro Utara, Babinsa, Kapolsek, Kepala Bapedda,Tim Tekhnis LSM, Rt/Rw se-Kecamatan Metro Utara,Tokoh Agama dan Masyarakat, serta tamu undangan lain.

Sementara selaku Camat Metro Utara Usman Amadin melaporkan bahwa,” kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Tingkat Kelurahan. Dalam hal ini akan kita bahas mengenai usulan-usulan masyarakat Kecamatan Metro Utara, agar pembangunan di tahun 2020 dapat menyeluruh kesetiap kelurahan di Kecamatan Metro Utara.

Nanti nya akan  ada 12 item prioritas yang akan kami laksanakan melalui dana Kelurahan, selain dari Dana Gerbang Bumi Sai Wawai,
program ini sangat membantu pencepatan pembangunan. Kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Metro, serta kami mohon arahan” tutup Usman.

Sementara dalam arahan Wakil Walikota Metro,” Djohan menghimbau kepada Lurah dan LPM harus hadir dalam Musrenbang Disetiap Kecamatan, Hal ini agar dapat mengetahui hasil dari usulan pra musrenbang hingga ke Tingkat Kota, “Tolong untuk seluruh LPM ketika ditunjuk harus bijak, serta mengawasi pembangunan tersebut. Apabila kawan-kawan LPM diundang dalam reses DPRD, maka yang dibahas jangan sampai berbeda dengan hasil hari ini,” tegas Djohan.

Sementara dalam kesempatan yang sama Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, perkumpulan atau musrenbang ini untuk mematangkan usulan, dengan memperhatikan urutan prioritas,“Camat bersama Lurah, seyogiyanya telah memverifikasi dan mengecek ke lapangan sesuai usulan yang diajukan pada saat Musrenbang Kelurahan jangan sampai pembangunan nanti tidak tepat, Dan tentunya sudah dapat memberikan pertimbangan terhadap usulan tersebut,” ungkap Pairin.

Masih menurut ,”Pairin juga menambahkan, terkait pencapaian PBB tahun 2018 yang telah disampaikan tadi, hendaknya kita sikapi dengan baik. Apa yang menjadi kendala dalam proses pemungutan, dicarikan solusinya. Baik kendala yang berasal dari eksternal maupun internal, maka saya mengajak seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintah Kota Metro untuk bahu-membahu secara positif membangun Kota Metro,” ujarnya. (roby)

Kota Metro (SL)-Wakapolda Lampung Brigjen Pol Tedy Minahasa mengajak generasi millenial untuk memerangi berita hoax. Pasalnya, berita hoax, termasuk negatif campaign dan black campaign berpotensi untuk memecah belah bangsa, dan menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Berita-berita hoax ini sangat berbahaya. Berita hoax bisa memecah belah bangsa, mengganggu keutuhan NKRI. Selain itu negatif campaign dan black campaign juga sangat berbahaya. Karena itu saya mengajak generasi millenial untuk cerdas dalam menyebarkan berita,” kata Wakapolda saat talk show suara generasi millenial untuk mewujudkan Pilres dan Pileg tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk di Gedung Wisma Haji, Kota Metro, Kamis (28/2).

Untuk itu, atas nama Polda Lampung, pihaknya meminta kaum millenial untuk mengkroscek kebenaran sebuah informasi maupun berita ke sumber yang benar sebelum menyebarkannya. “Ciri khas kaum millenial itu adalah kritis dan cerdas. Oleh sebab itu, seharusnya generasi millenial tidak mudah termakan berita hoax. Dan adik-adik juga harus inget didalam pasal 28 UU ITE tahun 2008 barangsiapa secara tidak secara sah melawan hukum menyebarkan berita yang menyesatkan dikenakan pidana enam tahun,” jelasnya.

Dikatakanya, saat ini hampir 40 persen daftar pemilih tetap (DPT) di Provinsi Lampung merupakan generasi millenial. Artinya, generasi millenial memiliki peran yang besar. “Generasi millenial ini mempengaruhi pemilihan di Indonesia. Seperti ucapan founding father kita, berikan saya sepuluh pemuda akan saya guncang dunia. Artinya apa peran pemuda sangat besar. Dan bangsa kita saat ini sedang menghadapi bonus demografi. Sebanyak 67 persen pada usia produktif ini mayoritas isinya kaum millenial,” katanya.

Menurut dia, sejak Januari 2019, Polda Lampung sudah menangani 55 kasus berita hoax, adu domba, bernuansa fitnah, dan saling berkelahi di media sosial. “Tidak ada keraguan dari kami untuk menindak yang seperti itu. KPU, Bawaslu dan Polda sangat berani,” jelasnya. Wakapolda juga meminta Polres Metro untuk berkontribusi positif untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai dan sejuk. Wakapolda Lampung juga menyaksikan pendeklarasian pemilu damai 2019.

Pembacaan teks oleh ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda, Walikota Metro Ahmad Pairin, Wakil Walikota Metro Johan, dan unsur Forkopimda Kota Metro dan elemen masyarakat termasuk sejumlah perwakilan partai politik. Peserta deklarasi bersama juga melakukan tanda tangan bersama untuk menciptakan pemilu yg aman damai dan sejuk di wilayah Kota Metro dan Lampung secara umum. (jun)

Kota Metro (SL)-Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja guna pemantauan Metro Cammand Center, yang baru kemarin di launching yang berlokasi di Lantai II Bappeda Kota Metro,Rabu (27/02/2019).

Dalam laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Farida mengatakan,  dengan Metro Cammand Center sebagai upaya pengembangan teknologi yang terpusat, dan sebagai awal Kota Metro menuju smart city. “Dalam Metro Command Center ini terdapat aplikasi di antaranya aplikasi Lapor Yai, sebagai sistem pelayanan pengaduan dan pelaporan masyarakat, Closed Circuit Television  (CCTV ) Kota Metro dan teleconference,” jelas  Farida.

Masih menurut farida,” mengenai aplikasi Lapor Yai yang merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan pengaduan dan pelaporan yang terintegrasi,“Aplikasi ini relatif mudah digunakan karena tersedia beberapa input bahan pengaduan di antaranya berupa kategori pengajuan lokasi yang dilengkapi dengan peta, foto dan isi dari pengaduan atau laporan,” katanya.

Sedangkan dalam kunjungan ini, Sekretaris Diskominfotik Provinsi Antri A. Natalina yang di damping Kabid Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik dan Kabid PBE, lebih dahulu melakukan audenisi dengan Wakil Walikota Metro Djohan di Ruangan kerjanya.

Dalam kesempatan yang sama, Antri A. Natalina menyambut baik atas launching nya Metro Cammand Center di Kota Metro ini,“Saya sangat mendukung sekali apabila di Kota Metro yang kecil ini, dapat menonjolkan sisih IT nya,”Terlebih lagi, Metro Cammand Center ini termasuk terbaik yang ada di Lampung,” jelasnya. (roby)

Kota Metro (SL)-Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Metro mengadakan Launcing Metro Cammand Center, yang berlokasi di Lantai II Bappeda Kota Metro,Selasa (26/02/2019). Launcing Metro Cammand Center sebagai upaya pengembangan teknologi yang terpusat, untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah, dihadiri Wakil Walikota Metro Djohan..

“Dengan launching Metro Command Center ini, semoga kedepan dapat lebih meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat di Kota Metro. Acara ini merupakan cikal bakal pembentukan Kota Metro menjadi smart city,” kata Wakil Walikota Metro Djohan.

Dengan adanya 11 titik CCTV saat ini, lanjut Djohan,  derinya berharap dapat membantu sektor pelayanan publik. “Saya harapkan, pada tahun kedepannya akan dapat dilaksanakan penambahan pemasangan CCTV. Salah satunya dengan pemasangan di berbagai lokasi strategis di Kota Metro dan menggunakan jenis CCTV yang lebih baik, untuk keperluan pemantauan maupun penyempurnaan sektor pelayanan publik,” ungkap Djohan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Farida dalam Laporannya mengatakan dengan Launcing Metro Cammand Center sebagai upaya pengembangan teknologi yang terpusat, untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Dari pembangunan command center ini adalah sebagai awal Kota Metro menuju sebagai kota cerdas atau smart.

“Sehingga launching Metro Command Center ini bertujuan untuk, meresmikan pusat kendali layanan informasi yang ada dipemerintahan Kota Metro khususnya, sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Kota Metro. Adapun aplikasi yang terdapat pada Metro Command Center di antaranya aplikasi Lapor Yai, sebagai sistem pelayanan pengaduan dan pelaporan masyarakat, Closed Circuit Television (CCTV ) Kota Metro dan teleconference,” jelas Farida.

Masih menurutnya Farida,’mengenai aplikasi yang terdapat pada Metro Command Center, diantanya Lapor Yai yang merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan pengaduan dan pelaporan yang terintegrasi. “Aplikasi ini relatif mudah digunakan karena tersedia beberapa input bahan pengaduan di antaranya berupa kategori pengajuan lokasi yang dilengkapi dengan peta foto dan isi dari pengaduan atau laporan,” katanya. (rls/Roby)

Metro (SL)-Akhir-akhir ini berita yang mengandung hoax semakin maraknya muncul dan berkembang di kalangan masyarakat dan sangat sering dikonsumsi oleh publik. Fenomena berita hoax ini juga secara nyata terlihat pada momentum pemilu di tahun 2019 serentak antara Pilpres dan Pileg. Menanggapi hal itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Metro, Lampung, Abdul Wahab menegaskan sudah menjadi tugas sebagai pegiat jurnalis komitmennya dalam Pemilu yakni tidak berpihak atau independen.

Dikatakannya ketika terjun di dunia jurnalistik yang harus dilakukan adalah pertama memahami tupoksi media terutama UU Pers kemudian kode etik jurnalistik. Dimana disebutkan dalam pasal 1 yakni berimbang dan independen. Akan tetapi dalam kerjanya bahwa tanggungjawabnya terhadap masyarakat. Sehingga sudah sangat jelas media dalam menyajikan pemberitaannya mengedepankan independen dan berimbang.

Dijelaskan dalam menangkal melawan hoax terutama di Pemilu 2019 organisasi wartawan terutama PWI keterlibatannya dengan adanya Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mapilu) PWI di seluruh Indonesia. Dengan tujuannya dapat bersinergi dengan semua pihak baik KPU, Bawaslu dan Gakumundu di Provinsi atau Kota/Kabupaten.

“Tugas berat media saat ini adalah sesungguhnya dengan banyaknya hoaxs di medsos untuk memeranginya. Artinya masyarakat belum bisa memahami bedanya medsos dengan media daring. Sehingga marak hal itu. Ini tentu menjadi tugas organisasi pers dan media untuk bersama-sama melawan dan menangkal hoax,” kata Wahab dalam dialog di Radio Duta 98 FM Metro, dengan tema’ Peran Masyarakat dan Media dalam mensukseskan Pemilu 2019 Aman dan Damai, Kamis (21/2).

Oleh sebab itu berita kata Wahab hoax harus di lawan secara bersama-sama demi terwujudnya pemilu yang damai, aman dan berkualitas.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Metro Agus Riyanto menyatakan peran masyarakat dalam Pemilu adalah partisipasi di semua tahapan bukan hanya pada saat pencoblosan. Harapannya agar partisipasi masyarakat di Pemilu 2019 bisa mencapai 80 persen salah satunya adalah dengan membentuk relawan di 10 segmen untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Salah satunya adalah pemilih pemula.

Kemudian ramah pemilih disabilitas yakni disesuaikan dengan kondisi pemilih misalnya yang menggunakan kursi roda dan juga dibantu petugas KPPS. “Pemilu ini kepentingan kita bersama baik orang per orang maupun semua pihak, misalnya masyarakat bisa jadi KPPS. Artinya adanya ada keterlibatan masyarakat. Kemudian ada Pengawas TPS yang dibentuk oleh Bawaslu. Termasuk Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mapilu) PWI,” ujarnya.

Agus juga berharap di Pemilu 2019 masyarakat agar lebih menjadikan momen yang sangat penting dengan tidak golput. ( Rls/Holik)

Kota Metro (SL) –Pemerintah kota Metro menerima kunjungan study banding Komisi A DPRD Kabupaten Pati, di Aula Pemkot Metro, Kamis (14/02/19), Pemerintah Kota metro diwakili Asisten I M. Ridwan, Plt Asisten III Suwandi, Sekretaris DPRD Budiono, dan beberapa Kepala Dinas seperti Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Kabag Protokol serta Kabag Organisasi.

M Ridwan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Metro, mengatakan bahwa dirinya menyampaikan gambaran umum tentang kondisi Kota Metro dari luas wilayah, jumlah penduduk serta pendapatan penduduk. “Dengan wilayah Kota Metro yang kecil ini dan kondisinya, semoga dari kunjungan bapak dan ibu DPRD Kabupaten Pati mampu memenuhi maksud dan tujuan dari study banding ini, dan tak lupa kami mohon maaf bila dari sisi penyambutan kurang berkenan”, ujar M Ridwan.

Sementara Aji Sumarmaji Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati mengatakan bahwa untuk sisi umum Kabupaten Pati berlokasi di Jawa Tengah dan terletak di bagian sisi pantai utara. “Secara Administrasi Kabupaten pati terdiri dari 21 Kecamatan, 406 jumlah Desa dan Kelurahan, dan dengan kunjungan ini diharapkan kerjasamanya dengan Pemerintah Kota Metroterkait bidang hukum, kehumasan, Pemerintahan juga Organisasi”, jelasnya.

Selanjutnya Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati ini memperkenalkan seluruh anggotanya yang kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi bersama. (Holik)

Kota Metro (SL)-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Kota Metro membentuk Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), Jumat (15/2/19). Pembentukan Mappilu Kabupaten kota itu sesuai instruksi PWI Pusat, dimana sebelumnya Mappilu PWI Provinsi Lampung telah dikukuhkan 9 Februari 2019 lalu bertepatan pada Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya Jawa Timur.

Ketua PWI Metro Abdul Wahab mengatakan tujuan Mappilu dibentuk untuk memantau jalannya Pemilu serentak yang digelar 17 April 2019. Sehingga dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilu. “Saya harap teman-teman PWI Metro yang secara sukarela masuk dalam struktur Mappilu ini bisa bekerja semaksimal mungkin memantau Pemilu serentak yang akan digelar beberapa bulan lagi. Serta bisa bersinergi dengan baik dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu,” katanyadi Kantor PWI Metro, Jumat (15/2/19).

Setelah dibentuk, lanjut Wahab, Mappilu kabupaten-kota akan dilantik pada 26 Februari 2019. Dimana pelantikan juga akan dibarengi dengan Diskusi Publik yang sedianya akan mengundang KPU, Bawaslu, DKD PWI dan caleg yang dirasa memiliki kualitas dan kapasitas untuk berbicara terkait peran media massa di masa pemilu.

Terpisah Plt Ketua PWI Lampung Nizwar menjelaskan, kerja cepat Mappilu Lampung memang ditunggu oleh Mappilu dan Bawaslu pusat terkait database pemantau pemilu yang harus segera dilengkapi usai Mappilu menerima akreditasi sebagai pemantau pemilu di acara puncak HPN 2019 di Surabaya.

Kerja-kerja Mappilu Lampung sudah mulai disegerakan dengan membentuk Satgas anti-Kecurangan Pemilu yang diketuai oleh Andi Panjaitan. “Saya siap melaksanakan tugas karena memang salah satu tugas wartawan adalah menjaga proses pemilu yang bermartabat,” ujar Andi yang sehari-hari menjabat sebagai Kepsek Sekolah Jurnalisme Indonesia di PWI Lampung.

Sebelumnya Adolf Ayatullah Indrajaya dilantik menjadi Ketua Mappilu Lampung dalam rangkaian acara HPN 2019 di Hotel Surabaya Suites, Kamis (7/2/2019) sore oleh Ketua Mappilu Pusat, Firdaus.

Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) dibentuk oleh PWI untuk menjalankan beberapa tugas. “Secara garis besar, ada 4 referensi kegiatan yang bisa dilakukan Mappilu,” papar Dewan Pakar Mappilu, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam acara sosialisasi Mappilu. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain; Edukasi pemilih dengan fokus hoax dan golput, kegiatan yang bersifat karikatif dan rekreatif, pemantauan pemilu dan real count.

Di tempat yang sama, Firdaus menjelaskan Mappilu adalah lembaga pemantau pemilu terbesar di Indonesia. “Melalui jaringan PWI, kita memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten-kota se-Indonesia. Akreditasi selaku lembaga pemantau pemilu akan diserahkan oleh Bawaslu pusat pada 9 Februari besok,” ujar Firdaus yang juga menjabat sebagai Sekjend SMSI Pusat itu.

Firdaus dan Ferry menekankan bahwa pemilu April 2019 mendatang dapat disebut sebagai “The most complicated election of the world”. “Bayangkan saja pemilih harus memeriksa lima lembar kertas, pilpres, DPD, legislatif pusat, provinsi dan kabupaten-kota,” urai Ferry yang pernah menjabat sebagai Komisioner KPU tersebut.

Ditambahkan Firdaus, Mappilu melalui tim IT-nya harus mampu merekam dan menjalankan tugas dengan baik. “Kita bikinkan sistemnya sehingga Mappilu bisa bekerja secara optimal” imbuh Firdaus.

Ketua Mappilu Lampung Adolf Ayatullah berharap dengan adanya Mappilu maka pemilu bisa berjalan dengan jurdil, berintegritas dan bermartabat. “Mappilu Lampung akan bekerja ekstra cepat terutama untuk memastikan jaringan PWI dan SMSI bisa menjalankan tugas pemantauan pemilu dengan baik,” papar Pimred LE itu.

Susunan kepengurusan Mappilu Lampung diisi oleh Adolf, Amiruddin Sormin, Lenny Marlina, Herman Afrigal dan Nurjannah. “Person-person di Mappilu Lampung relatif memiliki pemahaman yang cukup terkait kepemiluan. Bang Amiruddin misalnya sempat terpilih sebagai komisioner KPU,” tutupnya.

BERIKUT SUSUNAN PENGURUS MAPPILU PWI KOTA METRO :

Dewan Penasehat :
1. Abdul Wahab
2. Yuzar Ansory. YS
3. Suprayogi
4. Naim Emel Prahana
5. Agus Chandra

Dewan Pengurus
Ketua : Bambang Hermanto
Sekretaris : Husni Al Holik, SH
Bendahara : Adipati Opi

Divisi Pemantau Pemilu
Ketua : Yoyo Susilo
Anggota : Raden Yusuf

Divisi Sosialisasi dan Pelatihan
Ketua : Ade Gunawan Yuliarto
Anggota : Fredy Kurniawan. S

Divisi Informasi dan Logistik
Ketua : Angga Nurdiansyah
Anggota : Arby Pratama

Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
Ketua : Sony Samatha, SH
Anggota : Arif Purnomo Adi, SE

(Roby)

Metro (SL)-Wakil Walikota Metro Djohan memimpin Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang bertempat di Aula Kelurahan Margorejo, Senin (28/01/19). Acara tersebut dihadiri Staf Ahli, Asisten I, Asisten II, Kepala Bappeda, Kepala OPD se-kota Metro, Camat dan Lurah Metro Selatan. Tak hanya itu, ketua RT, RW LPM, tokoh masyarakat, agama, wanita, pemuda dan masyarakat se-Kelurahan Margorejo.

Wakil Walikota Metro, Djohan dalam arahannya mengajak masyarakat Margorejo untuk mengeluarkan aspirasinya, melalui acara Musrenbang ini.Mari kita manfaatkan moment ini untuk bersama-sama mengawasi dalam pembangunan di Kota Metro khususnya Kelurahan Margorejo,

“Mudah-mudahan hasil dari musrenbang tahun depan, lebih baik dari pada Musrenbang sekarang. Saya juga berharap pada tahun ini, masing masing RW bisa menghitung PBB, agar jelas dan bisa mencapai 100%. Dimana bayar pajak PBB dari tahun ke tahun akan tetap di tagih. Serta cepet laporkan jika ada tanah kosong dan walet tidak berpemilik yang tidak jelas PBB nya,” harap Djohan.

Tema dalam Musrenbang tahun ini yaitu, Pemantapan Pembangunan Manusia, Dengan Musrenbang Kita Mantapkan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Wisata Keluarga untuk Metro Sejahtera. Sementara, berdasarkan laporan Lurah Margorejo, Maryanto mengatakan kegiatan ini dalam rangka menindak lanjuti masukan masukan dari masyarakat Margorejo melalui pra-Musrenbang.

“Dan allhamdulilah pada tahun 2018 kemarin, program Gerbang Bumi Sai Wawai berjalan dengan baik. Kemudian berdasarkan hasil pra-Musrembang masyarakat Margorejo mengusulkan mengenai normalisasi anak sungai RW 01, pembangunan drainase di Jl. Letjen Suprapto dan pembangunan jalan yang masih berbentuk tanah,” papar Maryanto. (roby)

Metro (SL)-Sekitar 200-an massa yang tergabung dalam komunitas pemantau korupsi (KPKL), Senin (28/1/2019) melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemerintah kota metro dan di lanjutkan ke kantor DPRD dan yang Kajari Kota Metro. Mereka menuding terkadi KKN Dinas Pasar, PU dan Kesehatan Kota Metro.

Dalam orasinya KPKL yang di komandoi koordinator lapangan, Safrin menjelaskan, terdapat tiga titik sumber KKN, Dinas yang di duga kuat melakukan tindakan korupsi adalah, Dinas Pasar terkait ruko Sumur Bandung. “Notabene sudah habis kontra, namun sampai sekarang masih di perpanjang oleh oknum selama 25 tahun,” ujarnya.

Bahkan dugaan lain hasil PAD nya tidak masuk ke kas daerah, termasuk perizinan ruko pasar terminal juga di duga bermasalah, serta aset karena sudah di jual oleh pengembang kepada para pedagang, “Itu semestinya cukup di kontrakan saja dan PAD masuk Kepemda Kota Metro,” katanya.

Sedangkan Dinas PU tata ruang kota metro, diduga banyak bermain proyek juga sehingga rekanan ngeluh karena tidak dapatkan pekerjaan yang telah di bagi bagi kepada oknum anggota dewan DPRD setempat.

Sementara Dinas Kesehatan Kta Metro, disoroti terkait pembangunan pekerjaan Puskesmas di Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, yang di duga asal jadi, pekerjaannya tidak sesuai dengan juklak juknis dan sampai hari ini proyek tersebut belum di serah terimakan.

Atas dugaan di 3 dinas tersebut KPKL melaporkan ke Kantor Kajari Kota Metro dan berkas telah di serah terimakan untuk segera ditindak lanjuti. Sedangkan tuntutan yang harus diakomodir oleh para petinggi dan penegak hukum kota ini adalah kejelasan uang sewa ruko pasar Sumur Bandung yang sudah berjalan 25 tahun, selanjutnya mengusut tuntas oknum pejabat DPRD yang diduga bermain proyek.

Kemudian para pejabat dituntut untuk semakin terbuka terkait hasil pembangunan yang di duga tidak sesuai dengan DRAF dan RAB sebagai contoh pembangunan pelebaran jalan di Jalan Raflesia, Mulyo Jati. Metro barat dan kelanjutan pembangunan Puskesmas Iring Mulyo, Metro Timur.

Sementara Walikota Metro Ahmad Pairin sebagai orang nomor satu di kota pendidikan ini hanya berjanji akan dipelajari permasalahan ini dan mengakomodir yang di maksud oleh ratusan masyarakatnya tersebut. (roby)