Sinarlampung

Kategori: Kota Metro

  • Perayaan HUT Kota Metro 2024 Hanya Kedok Promosi Pimpinan Daerah Berkelanjutan

    Perayaan HUT Kota Metro 2024 Hanya Kedok Promosi Pimpinan Daerah Berkelanjutan

    Kota Metro, sinarlampung.co – Hajat HUT Kot Metro Ke 87, bertemakan Metro Festival Putri Nuban 2024, menjadi tranding topik di masyarakat lantaran mencuat HUT Kota Metro tak seutuhnya untuk pesta rakyat, namun menjadi ajang promosi kepentingan pimpinan daerah di tahun politik.

    Viral di beberapa sosial media “Metro Fair 2024 Non Budget terpusat di Lapangan Samber Park, yang seharusnya terpusat menjadi satu seluruh rangkaian kegiatan diantaranya pameran pembangunan, promosi dan pelayanan publik, hingga pameran kreasi di semua tingkat Kelurahan.

    Namun, Pemerintah Kota Metro memecah beberapa rangkaian agenda utama yang serupa yakni Pameran Pelayanan Publik terpusat di Gedung MCC Bumi Sai Wawai Kota Metro, yang diselenggarakan oleh pihak Ketiga.

    Acara itu, digelar selama sembilan hari dimulai sejak tanggal 07 Juni 2024. Pameran pelayanan publik itu, dilaksanakan pihak ketiga dengan budget yang cukup dari pemerintah, ada stan kuliner serta pembagian hadiah berupa minyak goreng dan gula.

    “Ini yang tidak masuk akal, biasanya perayaan HUT Kota Metro dari tahun ke tahun, konsepnya terpusat di lapangan samber park. Kalaupun ada pawai budaya rutenya berakhir di lapangan samber park. Satu acara di Samber Park oleh Pihak Ketiga Non Budget, satu acara lagi di Gedung MCC dengan pihak ketiga, dimeriahkan oleh PTSP, BPKAD, BPPRD, Disdukcapil, Dinskes dan Rumah Sakit. Konsepnya sama diselenggarakan EO. Namun kenapa, satu teralokasi anggaran, yang satu tidak !,”

    Demikian kata Ketua PRD Kota Metro, Bambang Hermanto, kepada media ini. Kamis, 6 Juni 2024.

    “Belum lagi banyaknya agenda agenda yang bisa dikatakan tidak jelas, seperti temu silaturahmi dan lainnya, yang masif terlaksana di semua Kecamatan se-Kota Metro. Artinya sangat wajar jika, semua agenda itu ditunggangi kepentingan pribadi pimpinan daerah, bertepatan dengan tahun politik saat ini,” ungkap Bambang.

    Masih kata Bambang, satu hal yang sangat mencolok dalam kegiatan HUT Kota Metro di Lapangan Samber, ada 6 OPD yang tidak peduli akan acara tersebut, khususnya OPD BPPRD, RSUD A.Yani dan Dinkes serta Dinas Pendidikan, meski sudah ada himbauan berupa surat tertanda pimpinan daerah melalui Sekda Kota Metro, namun tidak di indahkan.

    “Pihak OPD Pelayanan justru lebih memprioritaskan acara Pameran di MCC yang diselenggarakan pihak ketiga sejenis EO yang juga memegang Vendor Iklan di Kota Metro, dan teralokasi anggaran. Artinya tidak begitu terbebani biaya untuk sewa stand. Ini sejarah baru dan membuat nama Kota Metro Negatif, soal HUT Kota Metro Non Budget, justru Pemerintah memecah kegiatan,” jelasnya.

    Ditegaskan juga oleh Ketua NGO KMPL Korda Kota Metro, M.A.Rendy Saputra dan Ketua LSM GETAR Lampung, Syaheri bahwa, HUT Kota Metro Ke-87 tahun 2024, jadi sorotan negatif bagi Kabupaten/Kota yang ada di Lampung bahkan menasional, yang konon Kota Metro terbaik dari segi bidang pelayanan dan segudang prestasi, justru menjadi ajang promosi kepentingan pimpinan daerah dan sekelompok OPD pendukungnya, berkedok Perayaan HUT Kota Metro.

    “Apapun klarifikasi pihak pemerintah soal Metro Fair Non Budget. Namun perlu di garis bawahi, apa bedanya acara di Samber Park dengan event yang lain teralokasi anggaran mutlak, bahkan acara yang tidak jelas seperi temu silaturahmi dan makan bareng, dan beberapa rangkaian agenda berjudul HUT Kota Metro teralokasi anggaran cukup,” katanya.

    “Kemudian, pihak OPD yang tak bisa mendukung, setidaknya ada dari 5 Kecamatan dengan seluruh Kelurahan dapat andil di Metro Fair Lapangan Samber Park. Mustinya Pimpinan Daerah lebih peka, bukan justru mendorong acara yang berakibat menimbulkan nilai negatif untuk nama Daerah sendiri. Wajar saja banyak Netizen Media Sosial mencibir Hajat Kota Metro untuk Kepentingan Pribadi Pimpinan Daerah di musim tahun politik ini,”tegasnya.

    Ditambahkan oleh Ketua LSM GETAR Lampung, Syaheri, bahwa Pemerintah Kota Metro yang terjadi saat ini, bersama sama secara masif mempromosikan kepentingan pimpinan daerah berkedok HUT Kota Metro.

    “Kalaupun mensupport soal event di Samber Park, pihak EO juga tentu memberikan kewajibannya membayar pajak pemakaian lapangan, itu sudah pasti, meski Non Budget. Maka, kembali lagi ada apa dengan Pemerintah Kota Metro akan event hajat kota metro saat ini, dan apa bedanya event di samber park dengan event di MCC, ada tawaran hadiah cuma cuma berupa minyak dan gula,”ujarnya.

    “Kalaupun Non Budget, kenapa harus pakai sistem lelang tender ? Kenapa tidak disayembarakan saja, untuk warga Metro yang mampu melaksanakan?. Dari sini saja sudah jelas kesalahan fatal yang tanpa di sadari Pemerintah, yang dibutakan dengan kebanggaan mendukung pimpinan berkelanjutan,” tegasnya. (Red)

  • Metro Fair Non Budget Bentuk Kurang Pedulinya Wali Kota Karena Sibuk Nyalon

    Metro Fair Non Budget Bentuk Kurang Pedulinya Wali Kota Karena Sibuk Nyalon

    Kota Metro, sinarlampung.co – Festival Putri Nuban 2024, Semarak HUT Kota Metro ke 87, Non Budget tapi berproses lelang tender, menjadi sorotan kalangan praktisi Ormas/LSM di Kota Metro yang menilai tegas Wali Kota Metro hanya mementingkan kegiatan jabatan yang menguntungkan dirinya, apa lagi di musim tahun politik.

    Penilaian itu bukan tidak mendasar, pertama kegiatan HUT Kota Metro, terpecah dengan berbagai agenda di tiap OPD hingga tingkat Kecamatan, yang tentu terjadwal menghadirkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Lalu, akan ada pelaksanaan pelayanan publik terpusat di Gedung MPP pada tanggal 09 Juni 2024 menjadi kesatuan rangkaian HUT Kota Metro.

    “Inilah yang disebut, kurang pedulinya pemerintah era saat ini terhadap HUT Kota Metro yang mustinya menjadi ajang pesta rakyat, menyuguhkan berbagai pameran pembangunan dan pelayanan terpusat dalam Festival Putri Nuban. Bukan justru memecah agenda khusus, berujung penilaian negatif untuk kepentingan jabatan Wali Kota yang maju kembali di Pilkada 2024 mendatang”.

    Demikian kata Ketua PRD Kota Metro, Bambang Hermanto, bersama pihak LSM GETAR dan beberapa punggawa Ormas/LSM lainnya, saat bersilaturahmi dengan panitia pelaksana kegiatan Metro Fair 2024 di lapangan Samber Park, Minggu, 02 Juni 2024.

    Bambang menegaskan, baru kali ini hajat Metro Fair yang menjadi ajang pesta rakyat, dan Pemerintah yang mustinya menyuguhkan pameran – pameran dan prestasi pemerintah untuk Kota Metro kepada masyarakat, malah justru membuat agenda sendiri di tiap OPD dan Kecamatan yang tentunya hanya dihadiri warga terkoordinir dan sesuai undangan bahkan arahan hadiri kegiatan.

    “Ini yang disebut Empowering kekuasaan bukan Kekuasaan yang Empowering. Jadi, sangat lucu HUT Kota Metro judulnya Metro Fair NON Budget. Dimana wibawa Pemerintah Kota Metro. Miris lagi, ada 6 OPD pelayanan publik tidak sama sekali mensupport kegiatan Festival Putri Nuban 2024 yang berlangsung di Lapangan Samber Park. Padahal sudah ada surat tertanda tangani Sekda atas nama Wali Kota Nomor : 045.2/543/SETDA/01/2024,” tegasnya.

    Bambang juga meminta pihak legislatif Kota Metro harus melihat kondisi ini. Berapa dan bagaimana pengunaan anggaran untuk hajat hari jadi Kota Metro.

    “Kalaupun tidak ada anggaran, sangat tidak masuk akal, minimal support penuh pelaksanaan Metro Fair. Dan baru kali ini terjadi di Provinsi lampung bahkan Se Indonesia, peringatan Hari Jadi Non Budget. Sementara untuk agenda OPD, Badan/Instansi rangkanya HUT Kota Metro teranggarkan khusus,” ungkapnya.

    “Pemerintah dalam hal ini, jangan hanya mementingkan agenda pribadi. Ini masa tahun politik, dan OPD harus benar – benar menunjukan netralitas tidak melakukan praktik politik haram yang di kemas dalam sebuah agenda terjadwal untuk Wali Kota,” imbuh Bambang Hermanto.

    Di lain pihak, Ketua LSM GETAR Lampung, Syaheri menyampaikan sependapat apa yang di utarakan rekan – rekan dari PRD, dan tentunya men-supprot apresiasi kepada pihak EO CV. Sapusodo dan tim panitia pelaksana, meski Non Budget, mereka dapat dan mampu melaksanakan kegiatan Metro Fair 2024 secara mandiri.

    Meski demikian, pemerintah mustinya memberikan support penuh, bukan justru membebani pihak EO dengan berbagai permintaan. Tentu dari LSM GETAR, juga meminta pihak DPRD mengkritik hal ini, ini membawa nama Kota Metro.

    “Hajat pesta rakyat, tanpa di dukung penuh dari Pemerintah, malah justru membuat ragaman agenda tersendiri yang terjadwal dengan kehadiran Wali Kota. Ini yang tidak fair, dan wajar jika ke depan banyak sorotan negatif dari publik,” ujar Syaheri. (Roy)

  • Tondi Soal Pasangannya di Pilwakot Mendatang: Secara Personal Kita Sudah Komunikasi 

    Tondi Soal Pasangannya di Pilwakot Mendatang: Secara Personal Kita Sudah Komunikasi 

    Kota Metro, sinarlampung.co – Bakal Calon (Balon) Wali Kota Metro Tondi MG Nasution menyatakan keseriusannya niat maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    “Tahap demi Tahap, serta mengikuti proses demi proses pemilukada 2024. Tentu bukan sekedarnya saja. Keseriusan maju telah mantab,” ucap Tondi saat mengembalikan formulir pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Metro 2024 di PKB, Jumat, 31 Mei 2024.

    Meski begitu, Tondi belum bisa memastikan siapa yang akan menjadi pasangannya, begitupun partai yang nantinya akan berkoalisi dengannya.

    “Saat ini, belum bisa dikira-kira atau dimungkinkan soal pasangan, semua masih menjalankan proses tahapan pemilukada,” kata dia.

    Siapapun yang menjadi pendampingnya, Tondi  percaya semua kandidat yang niat maju Pilkada Kota Metro 2024 cukup baik dan telah mempersiapkan segala sesuatunya.

    “Tentunya juga, semua pengurus partai yang ada di Kota Metro, PDI-P, PKB, Gerindra, Demokrat, PKS dan partai lainnya, merupakan sahabat yang secara umum, siap mendukung memajukan daerah,” kata dia.

    Meski belum bisa menentukan pendamping atas rekomendasi partai, namun secara personal Tondi mengaku telah melakukan silaturahmi dan komunikasi.

    “Semua partai yang ada di Kota Metro adalah sahabat, siapapun kandidat yang direkomendasikan tentunya sudah menjadi kewenangan partai menentukan. Tetapi secara personal kita telah melakukan silaturahmi dan komunikasi,” pungkasnya. (Roy/Red)

  • Suka Tawuran, Ketua Geng Warmoo Beserta Anggotanya Tidur di Sel Tahanan Polres Metro

    Suka Tawuran, Ketua Geng Warmoo Beserta Anggotanya Tidur di Sel Tahanan Polres Metro

    Kota Metro, sinarlampung.co – Setelah kemarin Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Metro mengamankan sebanyak 6 anak pelaku dari 5 geng motor yang viral di media sosial, yang melakukan aksi tawuran antar geng yang insiden ini terjadi di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB.

    Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Metro kembali mengamankan 1 geng motor lainnya yaitu geng motor WARMOO dengan ketua geng dan dua anggotanya pada tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB.

    Kapolres Metro ABKP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Iptu Rosali mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan setelah tim melakukan pemburuan dan pengembangan dari kasus aksi tawuran antar geng motor tersebut.

    “Tim tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Metro terus bergerak cepat dalam memburu dan mengembangkan kasus tawuran antar geng motor yang terjadi di wilayah Metro. Tim kami bekerja tanpa henti untuk menangkap semua pelaku yang terlibat,” ucapnya.

    Diketahui pelaku tersebut berinisial IRR (15) warga Metro Barat, yaitu sebagai ketua geng motor Warmoo, dengan dua anggotanya inisial DA (16) pelajar warga Metro Selatan dan inisial RB (18) warga Metro Selatan.

    Dari tangan para anak pelaku diamankan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit warna Gold, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek.

    Saat ini pelaku berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolres Metro. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Sat Reskrim Polres Metro berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum mereka. (*)

  • Titik Rawan Kejahatan di Kota Metro Siang Malam Dijaga Polisi

    Titik Rawan Kejahatan di Kota Metro Siang Malam Dijaga Polisi

    Kota Metro, sinarlampung.co – Personel Polres Metro terus melakukan patroli dialogis pada titik rawan kejahatan. Hal Ini bertujuan menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum

    Kapolres Metro, AKBP Heri Sulistyo Nugroho mengatakan, patroli ini dilakukan di sejumlah titik rawan terjadi kejahatan dan tempat keramaian lainnya.

    “Untuk mengantisipasi kejahatan kami meningkatkan patroli, Petugas patroli juga memberikan himbauan kepada Masyarakat dan para pemuda agar menjaga kondusifitas wilayah,” kata Heri, Kamis, 23 Mei 2024.

    Heri menyebutkan pihaknya akan terus meningkatkan patroli siang malam bahkan hingga dini hari.

    “Kegiatan patroli ini juga merupakan bentuk komitmen Polres Metro dalam menjaga ketertiban dan keamanan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan tanpa gangguan,” jelas Heri. (Red/*)

  • Bhayangkari Hampir Kehilangan Calon Janin Diduga Akibat Rumah Sakit Azizah Kota Metro Salah Diagnosa?

    Bhayangkari Hampir Kehilangan Calon Janin Diduga Akibat Rumah Sakit Azizah Kota Metro Salah Diagnosa?

    Kota Metro, sinarlampung.co-Rumah Sakit Azizah Kota Metro diduga salah siagnosa. Seorang Bhayangkari WPS (35)nyaris kehilangan calon janinnya. Pasalnya pihak rumah sakit Azizah mengeluarkan surat diagnosa hasil pemeriksaan radiologi kepada seseorang pasien yang mengeluh sakit perut.

    Bhayangkari Polres Kota Metro, WPS (35) warga asrama Polres Metro kemudian mendatangi IGD RS Azizah kemudian diperiksa USG Abdomen, oleh dokter SL,dengan penanggung jawab dokter ESG. Hasilnya USG Abdomen oleh dokter SL menyebutkan hasil bahwa pasien mengalami blighted ovum dan kista uterus.

    ”Saya dan suami di kasih surat hasil periksa USG sama obat obatan yang kata dokternya ini obat penahan nyeri vitamin dan anti biotik dan gak tau obat apa aja karna saya gak ngerti obat obatan. Dokternya bilang saya punya penyakit kista sama BO atau bintik janin tidak berkembang,” kata WPS Selasa, 23 April 2024 lalu, dilangsir media lokal Kota Metro.

    Menurut WPS setelah dua hari meminum obat dari rumah sakit tersebut pasien merasakan sakit sekali pada bagian perut dan mengalami kelainan pada perutnya. “Saya melihat sering ada flek darah yang terlihat di celana,” katanya sambil berlinang air mata.

    Karena rasa penasaran, WPS kemudian melakukan kembali pemeriksaan ke dokter yang berbeda dan rumah sakit berbeda dibagian spesialis kandungan. Dengan hasil bahwa WPS sedang memgalami massa ngidam atau hamil sudah memiliki janin yang ber usia 8 minggu. WPS kemudian menjalani rawat inap selama tiga hari untuk penyelamatan janinnya yang melemah.

    WPS dan suaminya kemudian melaporkan pihak Rumah Sakit Azizah Kota Metro ke Polres Kota Metro. Selain keberatan atas hasil pemeriksaan, mereka berharap tidak ada lagi korban salah diagnosa. Apalagi kasusnya sangat fatal karena mereka nyaris kehilangan janin yang ada dikandunganya.

    Sementara pihak RS Azizah yang dikonfirmasi wartawan terkait dugaan salah diagnosa itu menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah mengakui adanya kesalahan diagnosis yang dilakukan pihak RS Azizah. “Tidaka ada kami salah diagnosa itu,” kata petugas RS Azizah, Selas 25 April 2024. (Red)

  • Pemkot Bakal Tertibkan PKL di Jalan Ahmad Yani Metro 

    Pemkot Bakal Tertibkan PKL di Jalan Ahmad Yani Metro 

    Kota Metro, sinarlampung.co – Dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan, sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan Ahmad Yani, Kecamatan Metro Timur diminta pindah oleh Pemerintah Kota Metro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Metro.

    Imbauan itu disampaikan Satpol-PP dan mulai diberlakukan pada Jumat, 17 Mei 2024 besok. Jika masih ditemukan PKL yang mengindahkan imbauan tersebut, petugas SatPol-PP bakal melakukan penertiban.

    Dari pantauan media, sejumlah petugas bidang operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol-PP Kota Metro melakukan sweeping ke sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga pasar Tradisional Tejoagung, Kecamatan Metro Timur.

    Petugas mendatangi satu persatu PKL di sepanjang jalan tersebut dan memberikan imbauan secara lisan agar mulai besok tidak lagi berjualan di badan jalan.

    Kepala Satpol-PP Kota Metro, Jose Sarmento Piedade melalui Danton Trantibum, Jamani menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bidangnya.

    “Kegiatan kita di bidang ops trantibum ini adalah kegiatan rutinitas, jadi pada hari ini kita memberikan himbauan kepada PKL supaya tidak berdagang di badan jalan,” katanya, Kamis, 16 Mei 2024.

    Ia menjelaskan bahwa PKL di sepanjang jalan tersebut hanya diizinkan berjualan mulai pukul 16.00 WIB hingga malam hari.

    “Di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini PKL tidak boleh berdagang di bahu jalan mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Jadi dari rumah sakit sampai ke arah sini, itu diperbolehkan berdagang pada saat sore hari hingga malam,” ungkapnya.

    Jamani juga menegaskan, jika para PKL masih membandel dengan berjualan pada jam-jam yang dilarang, maka petugas bakal melakukan penertiban dan mengamankan barang dagangannya ke kantor Sat Pol-PP.

    “Mulai besok, PKL tidak diperkenankan berjualan di sepanjang badan jalan Ahmad Yani. Kami akan secepatnya melakukan penertiban, jika para PKL masih tetap Berdagang di bahu jalan,” tegasnya.

    Selain memberikan imbauan, Satpol-PP juga melakukan penertiban atribut iklan yang terpasang di pohon penghijauan serta fasilitas umum, sesuai Perda Nomor 7 tahun 2017 tengang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). (Adv)

  • Pengamat: Wali Kota Bisa Jadi Simbol Penggerak Gerakan Haram Money Politic

    Pengamat: Wali Kota Bisa Jadi Simbol Penggerak Gerakan Haram Money Politic

    Kota Metro, sinarlampung.co – Praktik money politik masih menjadi atensi khusus dari Bawaslu Metro. Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin tegas sebut Praktik Money Politik Haram, dan Pemimpin hasil praktik Money Politik Tidak Amanah. Pengamat isu dan politik, Fitra Aditya Irsyam sebut Praktek Money Politik erat kaitannya dengan isu kesiapan logistik para kandidat kontestan Pemilukada 2024.

    Praktik Money Politik pada Pemilu, menjadi atensi pihak Bawaslu, mengajak masyarakat, aktif turut serta melakukan pengawasan pemilu legislatif dan pemilukada 2024.

    Menyusul atensi Bawaslu, tersambut kalimat yang di lontarkan Pimpinan Daerah yakni Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin yang menyebut, Praktik Money Politik Haram dan dilarang, serta pemimpin hasil dari praktik money politik tidak amanah.

    Pria dengan sapaan akrab Adit dengan nama lengkap Fitra Aditya Irsyam, pengamat isu politik menjabarkan hasil temuan dan hasil risetnya, mengenai Pilkada Metro tahun 2020 lalu.

    “Pertama saya akan bicara soal kesiapan logistik kandidat. Bagaimanapun pemilihan secara langsung adalah perhelatan yang membutuhkan ongkos politik yang tak sedikit,” kata Adit kepada media beberapa waktu lalu, Rabu, 24 April 2024.

    Menurut Adit, dari sudut pandang yang muncul di permukaan saja, ongkos politik diperlukan untuk membiayai kebutuhan kampanye, mulai dari kebutuhan alat peraga, iklan, souvenir, hingga operasional tim.

    Pengamat yang merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tersebut menyoroti praktik money politik yang masif namun sulit diungkap pembuktiannya.

    “Sementara dari sisi ruang yang tertutup, terasa, namun sulit dibuktikan, yaitu praktik mahar politik untuk mendapatkan tiket maju dari partai politik sampai biaya yang sangat membengkak yaitu praktik politik uang,” ujarnya.

    Secara regulasi, praktik politik uang pada saat itu memang tidak terbuktikan. Secara fakta hukum tidak ada. Tapi secara sosio-politik, massif terjadi praktik politik uang.

    Mantan aktivis mahasiswa itu juga menilai bahwa praktik money politik dapat di hilangkan asalkan seluruh kandidat berkomitmen untuk tidak melakukan praktik tersebut.

    “Padahal diberikan atau tidak diberikan uang, pemilih telah memiliki pilihan dengan berbagai alasan. Jika dilihat dari persentase orang yang memilih kandidat tertentu karena diberikan uang, tingkat efektivitas praktik ini kecil,” kata dia.

    “Tapi praktik ini menjadi semacam aturan main bagi para kandidat. Praktik ini hanya salah satu faktor di antara faktor lainnya yang mempengaruhi tarik menarik suara antar kandidat pada saat itu. Namun di tengah pertarungan yang ketat, sudah cukup untuk merubah posisi akhir perolehan suara,” tambahnya.

    Menanggapi pernyataan Wali Kota Wahdi, Adit menilai, Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin menjadi simbol motor penggerak haram politik uang.

    Hal tersebut bukan tanpa alasan, beberapa waktu lalu Wali Kota melontarkan statement praktik haram money politik.

    “Nah ini menarik, saya teringat statement Wahdi beberapa waktu lalu soal haram hukumnya money politik. Ini bisa jadi gerakan sosial bersama masyarakat Kota Metro untuk menyambut Pilkada 2024. Dan pernyataan itu jelas menjadi Simbol bagi Wali Kota Wahdi, sebagai Penggerak praktik haram politik, terlebih temuan di Pilkada 2020 lalu,” jelasnya.

    Diketahui, pernyataan atau steatment Wali Kota Wahdi Sirajuddin, pada Minggu (11/02/2024) lalu, saat giat apel siaga pengawasan masa tengan Pemilu 2024 di Jl. ZA Pagar Alam, menyampaikan penilaiannya terkait isu yang dilontarkan Bawaslu merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya praktik money politik.

    Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Metro tersebut juga menegaskan bahwa praktik money Politik haram dilakukan. Hal itu dapat menghasilkan pemimpin yang sudah pasti tidak amanah. (*)

  • PDIP – Golkar Bakal Jadi Koalisi di Pilkada Metro 

    PDIP – Golkar Bakal Jadi Koalisi di Pilkada Metro 

    Kota Metro, sinarlampung.co – Sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar Kota Metro bersama bakal calon Walikota Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution mendatangi sekretariat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan RA Kartini, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Rabu, 15 Mei 2024.

    Dari informasi yang dihimpun, kedatangan sejumlah pengurus Golkar dan Balon Wali Kota Metro ke sekretariat PDIP Metro tersebut dengan membahas beberapa hal.

    Pertama ialah agenda penyerahan berkas formulir penjaringan Balon Wali Kota Metro dari PDI Perjuangan. Kedua ialah untuk melakukan penguatan konsolidasi terkait dengan upaya koalisi dalam Pilkada serentak 2024 di Metro.

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Metro, Anna Morinda membenarkan informasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa partai berlambang banteng dan beringin itu telah berkoordinasi tentang sejumlah hal untuk kemajuan Kota Metro.

    “Hari ini Pak Tondi tidak datang sendiri tetapi bersama dengan pengurus Golkar. Yang pertama tentu mengkoordinasikan hal-hal tentang PDI- Golkar di Kota Metro pada hari ini,” kata dia saat dikonfirmasi awak media, Rabu, 15 Mei 2024.

    Selain itu, Anna menyampaikan bahwa kedatangan Tondi Muammar Gaddafi Nasution beserta sejumlah pengurus partai Golkar ialah untuk melengkapi berkas penjaringan dan membahas koalisi partai.

    “Kemudian juga melengkapi berkas-berkas serta kami berkomunikasi tentang berbagai hal tadi. Kita berharap mengarah ke koalisi namun ini masih cukup cair dan kita masih menunggu hasil survei,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Balon Wali Kota Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution mengungkapkan bahwa pihaknya mengembalikan berkas penjaringan Wali Kota.

    “Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah hadir ke DPC PDIP Kota Metro untuk ikut mengambil berkas pendaftaran Penjaringan. Kemudian hari ini kami sudah melengkapi berdasarkan dengan apa yang kami pahami dari isi formulir-formulir itu dan sudah kita kembalikan,” ucap Tondi.

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Metro tersebut mengaku menunggu apapun keputusan yang terbaik dari PDI Perjuangan.

    “Mungkin nanti tinggal DPC PDI Perjuangan melakukan verifikasinya. Kita akan menunggu apa hasilnya sehingga kita bisa melengkapinya di waktu yang akan datang, mudah-mudahan masih bisa diterima,” ungkapnya.

    Ia bahkan mengaku telah membahas sejumlah hal terkait dengan koalisi partai dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.

    “Tadi kita sempat guyon-guyon, ngobrol-ngobrol serius tapi santai terkait bagaimana pandangan-pandangan kita menyatukan persepsi dan mudah-mudahan PDIP Golkar bisa bergabung, itu yang menjadi harapan Kita semua,” terangnya.

    Selain itu, Tondi juga membeberkan pesan khusus dari DPC PDIP untuk memenangkan Pilkada di Metro. Yang mana kedepannya jika mengemban amanah rakyat, Tondi siap menyatukan persepsi antara eksekutif dan legislatif.

    “Tentu saja, PDI Perjuangan ini kan partai pemenang Pemilu 2024. Jadi kalaupun kita mendapatkan amanah dari PDIP Perjuangan dan insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta’ala, kita sampai kepada pemenang Pilkada maka kita akan tetap berkoordinasi dengan DPC PDI Perjuangan,” bebernya.

    “Karena insya Allah pimpinan dari legislatif nantinya dari PDIP. Tadi sudah ada beberapa pesan dari ibu Ketua, bahwa di sisa waktu jabatan saya sebagai ketua DPRD dan bagaimana Metro ke depan eksekutif dan legislatif,” sambungnya.

    Tondi bahkan menegaskan bahwa perjuangannya untuk kepentingan masyarakat dan perbaikan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan di Bumi Sai Wawai.

    “Kita semua berjuang untuk rakyat, dan apa yang kita laksanakan hari ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Karena kita sama-sama tahu sebelum saya jadi ketua DPRD, ibu ana yang lebih dulu menjadi ketua DPRD. Kita minta maaf apabila ada beberapa keinginan berkaitan dengan masyarakat belum bisa kita penuhi,” tandasnya. (*)

  • Setorkan Fee Proyek Rp4 Miliar Keponakan Musa Ahmad Jadi Buron Polisi, Hampir Dua Tahun Ferdian Ricardo Tak Masuk Kerja

    Setorkan Fee Proyek Rp4 Miliar Keponakan Musa Ahmad Jadi Buron Polisi, Hampir Dua Tahun Ferdian Ricardo Tak Masuk Kerja

    Kota Metro, sinarlampung.co-Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Ferdian Ricardo alias Ferdi, saat ini status tugas sebagai staf di Sekretariatan DPRD Provinsi Lampung kini menjadi buruan polisi. Keponakan kandung Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad itu terlilit kasus dugaan mengepul fee proyek di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Ferdian kini menghilang. Bahkan daftar absen di DPRD Lampung sudah tidak masuk kerja sejak Desember 2021.

    Baca: Pengepul Fee Proyek Suruhan Pejabat Lampung Tengah Ditangkap Gelapkan Uang Kontraktor Hingga Rp2 Miliar?

    Tersangka Erwin Saputra menyebutkan pernah menyetorkan uang fee proyek Rp4 miliar ke Bupati Musa Ahmad. Uang tersebut, hasil dari sejumlah kontraktor.

    Ferdian Ricardo, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kota Metro. Polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap tersangka dan belum menemukan lokasi persembunyiannya.

    Dalam perkara yang ditangani Satreskrim Polres Kota Metro, Ferdi sendiri disebut berperan sebagai pengumpul uang setoran atas sejumlah proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Tugas Ferdi itu diduga atas perintah Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad.

    Ferdi kemudian menggandeng kerabatnya bernama Erwin Saputra yang kini telah ditahan di Mapolres Kota Metro atas laporan seorang kontraktor besar asal Metro berinisial H yang merugi Rp2 Miliar lebih atas praktik tipu-tipu proyek palsu tersebut.

    Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Iptu Rosali mengatakan bahwa berkas perkara dugan penipuan proyek namun fiktif itu kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro tahap satu (penelitian,red). “Untuk perkembangan sekarang ini, berkas kemarin sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu untuk berkas tahap satunya,” kata Rosali, kepada wartawan Selasa 14 Mei 2024.

    Menurur Rosali untuk tersangka Ferdi, pihaknya telah menerbitkan status DPO terhadap Ferdian Ricardo. Polisi juga belum dapat menetapkan tersangka lain sebelum Ferdi ditangkap. “Untuk saudara Ferdian Ricardo ini sudah kita terbitkan status DPO-nya, untuk tersangka lainnya kita belum bisa menentukan siapa-siapa. Karena saudara Ferdian Ricardo ini belum kita amankan. Tersangka sudah kita cari dan DPO sudah kita terbitkan,” ujarnya.

    Terkait dugaan keteribatkan Bupati Lampung Tengah, Rosali belum memberikan keterangan. “Sementara belum ada, namun tersangka yang DPO atas nama Ferdian Ricardo ini masih ada hubungan keluarga. Statusnya merupakan keponakan dari beliau. Tapi sampai sekarang belum ada mengarah ke Bupati Lampung Tengah,” kata Rosali.

    Namun Rosali memastikan bahwa pihaknya akan tetap meminta keterangan Kepada Bupati Musa Ahmad jika Ferdi telah ditangkap. “Setelah nantinya kita lakukan penangkapan terhadap saudara Ferdi dan timbul keterangan dari saudara Ferdi, nantinya baru kita panggil saudara Bupati Lampung Tengah,” ujarnya.

    “Untuk saat ini status tersangkanya baru dua orang. Satu tersangka sudah kita tahan satu atas nama Erwin Saputra dan tersangka kedua Ferdian yang masih DPO. Kami pastikan perkara ini akan terus berlanjut, karena kami tegak lurus dengan hukum,” kata Rosali.

    Rosali  juga mengimbau Ferdi untuk koperatif dan menyerahkan diri. “Saya menghimbau agar saudara Ferdi segera diserahkan ke Polres Metro, supaya kasus ini dapat terang benderang. Kalaupun tidak kami akan tetap melakukan pengejaran sampai dengan mendapatkan saudara Ferdian Ricardo,” katanya.

    Status buronan Ferdian Ricardo tertuang dalam Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/ 35/ V/ RES.1.11/ 2024/ Reskrim yang diterbitkan tertanggal 2 Mei 2024. Ferdian Ricardo alias Ferdi tersebut merupakan warga Jalan Raya Pinang Jaya, Gg. Bayur, RT 07 LK 1, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

    Tersangka merupakan ASN dengan ciri-ciri memiliki kulit sawo matang dan tinggi sekitar 165 cm serta memiliki rambut hitam pendek. Selain itu, tersangka Ferdian Ricardo alias Ferdi juga memiliki ciri fisik lainnya seperti warna mata cokelat, bentuk hidung agak besar dan berbadan gemuk.

    Erwin Saputra Ngaku Setor Rp4 Miliar Ke Musa Ahmad Lewat Ferdian

    Sebelumnya, tersangka kasus dugaan penipuan proyek palsu di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Erwin Saputra menyebutkan pernah menyetorkan uang fee proyek Rp4 miliar ke Bupati Musa Ahmad. Uang tersebut, kata Erwin, hasil dari sejumlah kontraktor.

    Uang setoran proyek itu dikirimkan ke Bupati Musa Ahmad melalui perantara keponakannya yang bernama Ferdian Ricardo alias Ferdi. “Ferdi itu benar keponakan Bupati Musa Ahmad, saya yang nyetorin uangnya kesana. Semua uangnya Rp4 Miliar yang di setorin,” kata Erwin Saputra, saat di Periksa Polres Metro, Rabu 15 Mei 2024.

    Dalam keterangannya, tersangka Erwin Saputra mengaku tidak mendapatkan bagian dari Ferdian Ricardo alias Ferdi atas uang Rp 4 Miliar tersebut. “Saya tidak ada dikasih apa-apa, semua uangnya saya serahkan ke Ferdi,” ucapnya.

    Erwin bahkan berharap tidak hanya dirinya yang merasakan dinginnya penjara. Dia juga ingin tersangka Ferdian Ricardo dapat segera ditangkap dan mengungkapkan fakta sebenarnya terkait aliran uang proyek di Kabupaten Lampung Tengah tersebut. “Saya ingin Ferdi ketangkap juga, biar lebih terang kasus ini. Saya tidak tahu dia sembunyi dimana,” ujarnya.

    Dua Tahun Tidak Masuk Kerja

    Penyusuran wartawan di Sekreatriatan DPRD Lampung menyebutkan tahun 2021 Ferdi masuk tugas menjadi staf di SEkretariatan DPRD Provisni. Ferdi bertugas di Biro Umum atau Biro Organisasi. Selang beberapa bulan, Ferdi dipindah tugaskan ke Bagian Keuangan. Namun sejak Desember 2021 tiba tiba Ferdi menghilang. Awalnya dikira sakit, namun tidak ada keterangan baik dari istri, keluarga hingga kerabatnya.

    Pihak Sekretariatan DPRD Provinsi Lampung kemudian mengingatkan Ferdi. Berkali-kali surat teguran hingga panggilan juga tidak ada respon. Sekwan DPRD Lampung juga sudah mengadukan Ferdi yang sudah hampir dua tahun tidak masuk kerja. Bahkan kabar terakhir, status ASNnya dalam rangka proses pemecatan. “Iya bang, sudah hampir dua tahun tidak masuk kerja,” kata rekannya di Bagian Humas DPRD Lampung. (red/*)