Kota Metro (SL) – Komisi 1 DPRD Kota Metro menduga hasil seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Metro tidak profesional dan bernuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pasalnya selain tidak profesional dan proporsional mengarah perspektif nepotisme.
“Hasil seleksi JTP Pemkot Metro tidak profesional, proporsional, tidak objektif dan lebih mengarah kepada indikasi perspektif nepotisme. Dari beberapa peserta seleksi terbuka yang bukan ASN yang memiliki pengalaman dibidangnya, juga basic akademik maupun karir terlalu jauh dari jabatan dituju. Terlihat jelas di ranking posisi jabatan Kepala Bappeda dan Staf Ahli,” kata Ketua Komisi I, Didi Isnanto didampingi Sekretaris, Amrulloh dan Wakil Ketua Komisi I, Indra Jaya dalam press realeasenya, Jumat, 21 Januari 2022.
Menurut Didi, idealnya calon pejabat yang memiliki kemampuan, pengalaman basic dan pendidikan sesuai bidang, yang dijadikan dasar oleh Wali Kota Wahdi Sirajudin dalam menentukan pilihan. “Bukan berdasarkan ranking yang prosentasenya pemberian bobot, patut dipertanyakan,” katanya.
Sebab, lanjutnya dari awal bukan dirasionalisasikan diakhir untuk pembenaran ranking, dimana dari awal urutan atas perankingan sudah dapat ditebak oleh banyak orang secara umum, seperti pada posisi ranking Staf Ahli dan Kepala Bappeda dalam seleksi terbuka tersebut. “Seperti dokter atau tenaga kesehatan, apakah mungkin kemampuan dia melebihi seseorang yang belajar khusus dan berpengalaman karir di pemerintahan secara umum?,” tanya Didik.
Sedangkan, kata Didik, visi Wali Kota Wahdi Sirajudin, hari ini merupakan kerja cerdas untuk Metro Ceria. Dengan slogan itu. Seharusnya Kepala Daerah bisa cerdas memahami situasi Kota Metro. “Untuk akslerasi percepatan pembangunan Kota Metro, otomatis hal ini dimulai dari perencanaan daerah yang tepat juga eksekusinya,” ujarnya.
Dia mempertanyakan pakah ini sudah benar-benar melalui proses ideal. Bagaimana jika Kepala Bappeda ke depan tidak action menunjukan realisasi dari hutang janji rencana program unggulan Wali Kota?. “Tapi harus belajar ataupun memahami bukan hanya program Wali Kota secara nyata melainkan situasi kondisi lingkungan kerja, sistem pemerintahan real dan masyarakat Kota Metro,” lanjutnya.
Dikarenakan komitmen Wali Kota dalam menentukan pejabatnya inkonsisten pada komitmennya. “Karena perencanaan daerah juga eksekusinya sangat penting menentukan bagaimana Metro ke depan juga berpengaruh kepada masyarakat Kota Metro terutama hutang janji kepala daerah dan wakil mengenai jalan mulus, bebas banjir, kelurahan terang, bebas uang komite dan lainnya,” jelas Didi.
Didi melanjutkan, kepemimpinan Wali Kota saat ini hanya sampai 2024 tersisa hanya dua kali penganggaran lagi. Dengan waktu yang singkat itu harusnya kepala daerah bisa langsung menjalankan program dengan memilih seseorang yang profesional, proporsional berpengalaman di bidangnya.
Dengan faham dalam memimpin satkernya, karna pemahamannya terhadap sdm dan sda secara khusus maupun secara umum beserta faktor- faktor terkait pendukungnya sudah tidak perlu proses belajar apalagi sampai berlama- lama. “Jadi hari ini kita tidak butuh yang masih adaptasi, penyesuaian, belajar. Hari ini kita butuh eksekusi dari program perencanaan yang idealnya telah matang dan tepat. Itu untuk yang Bappeda, pada khususnya,” urainya.
Sementara untuk yang Staf Ahli, kata Didu, haruslah orang yang ahli di bidangnya. idealnya terkait keilmuannya harus lebih ahli dari Wali Kota bukan dikarenakan menggunakan perspektif nepotisme. “Apakah metro sudah tidak punya lagi orang-orang ahli. Apakah Metro sudah mentok di sini untuk seleksi yang terbaik, jika memggunakan keahlian keilmuan kesehatan apakah walikota dalam hal ilmu kesehatan kalah ahli?,” tandas Didi.
“Jika ada yang merasa paling ahli dan bisa silahkan. Namun, nanti pasti ada pembuktian berupa waktu dan masyarakat yang menilai hasil kinerjanya. kedepan jika Kepala Daerah tidak bekerja berdasarkan mendengar masukan seperti ini khususnya kaitan bappeda yang otomatis masuk dalam tim anggaran pemerintah daerah, maka kami yang ada dalam badan anggaran akan lebih intens melaporkan kepada masyarakat kota metro membuktikan kinerjanya,” Imbuhnya.
Sekretaris Komisi I, Amrulloh, mengatakan, pada prinsipnya sama, menagih janji dan komitmen Wali Kota metro. Sebab media semua mencatat komitmen wali kota akan memprioritaskan pejabat Kota Metro untuk menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan.
Pembuktian Wali Kota dilihat dari hasil selter, khususnya Bappeda. “Yang dipegang komitmennya, persesuaian antara fakta dan katanya,” tegas Amrulloh. Wakil Ketua Komisi I, Indra Jaya, menyebutkan dirinya sepaham dengan hal yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Komisi I. Artinya, jangan sampai anggaran yang tidak sedikit untuk proses seleksi terbuka, hanya untuk sekedar melegitimasi secara formil kemauan Kepala Daerah dengan mengorbankan kredibilitas dan nama baik lembaga akademis yang menjadi bagian dari tim Pansel.
“Bahkan kedepan berpotensi merugikan masyarakat Kota Metro. karena outputnya hanya mampu mencicil sedikit hutang janji kampanye Kepala Daerah beserta Wakilnya,” katanya. (/Red)
