Kategori: Kota Metro

Bandar Lampung (SL)-Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Lampung sebagai lembaga independen berkomitmen untuk memantau jalanya pemilu Kota Metro sampai dengan terpilihnya kepala daerah baru. Selain itu JPPR akan terus berusaha untuk menenangkan masa tenang kali ini.

“Jangan sampai momen masa tenang ini digunakan oleh pasangan calon sebagai sarana melakukan serangan fajar maupun kegiatan kampanye lainya yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kami juga mengingatkan serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Metro bahwa dalam kasus penerimaan suap atau politik uang,” kata Ketua JPPRL Lampung Erfan Zain.

“Baik dari pemberi maupun penerima akan dikenakan sanksi pidana. Selain itu politik uang juga berarti menjual hak serta otoritas rakyat selama 5 tahun mendatang. Kota Metro hari ini masih digadang-gadang sebagai Kota Pendidikan. Maka sangat disayangkan apabila warga Metro memilih pemimpinya melalui jumlah uang yang diterima, bukan melalui kapabilitas dan kemampuan calon tersebut dalam memimpin,” tambahnya.

Dalam memantau pilkada kali ini JPPR juga akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang merusak masa tenang sehingga membuat ketegangan akan segera dilaporkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Harapanya pemilu bersih melahirkan pemimpin yang bersih pula. “Sehingga kedepan Metro menjadi kota yang lebih maju,” urainya.

Dia menambahkan, Senin pertama di bulan Desember KPU Kota Metro resmi menurunkan akreditasi atas lembaga pemantau pemilihan kepala daerah di Kota Metro yang akan diselenggarakan Rabu mendatang. Pada tanggal 6-8 september merupakan masa tenang sebelum pemilihan kepala daerah dilangsungkan.

“Namun tampaknya masa tenang ini justru menjadi momen yang menegangkan khususnya pada calon kepala daerah beserta tim pemenanganya. Pasalnya para calon akan merasa was-was apakah ada suara yang tiba-tiba bergeser atau tidak,” katanyaa.

Walaupun belum ada bukti yang otentik, namun dapat diprediksi bahwa pemilu di Kota Metro akan menjadi pemilu dengan money politic paling tinggi. Mengingat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Metro tidak sebanyak Kabupaten/Kota lain dengan angka yang tidak mencapai 120 ribu pemilih. “Dengan melihat situasi ini maka perlu ada peran serta dari seluruh unsur masyarakat dalam memantau pilkada tahun ini khususnya di Kota Metro,” katanya. (wagiman)

Kota Metro (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro gelar sosialisasi terkait pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro kepada stakeholder setempat agar nantinya dapat mengedukasi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang, berlangsung di Idea Grand Hotel, Rabu (03/12/2020).

Dikatakan Antonius Komisioner KPU Provinsi Lampung, dalam sosialisasi tersebut ada beberapa hal penting yang harus disampaikan mulai dari kesiapan logistik dan stakeholder terkait dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Tinggal Enam hari lagi pemilihan kepala daerah (Pilkda) Kota Metro dilaksanakan mari bersama stakeholder agar dapat mengedukasi masyarakat untuk menjadi bagian dalam kesuksesan Pemilu 2020 mendatang,” katanya.

Antonius melanjutkan, stakeholder merupakan salah satu pendukung KPU dalam penyampaian kepada masyarakat dan menjadi agen terutama pada saat melakukan sosialisasi ke TPS. “Selain stakeholder di Kota Metro, kita juga mengundang Wali kota untuk mengetahui, perwakilan Forkopimda, Camat dan Lurah. Serta aparat gabungan dari TNI dan Polri,” tambahnya.

Tak hanya itu, Antonius juga berharap selain pihak terkait, media juga berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada Kota Metro. Intinya kegiatan ini menyampaikan kesiapan KPU Kota Metro jelang pemilihan. (Roby/Tama)

Kota Metro (SL)-Pasien Positif Covid-19 di Kota Metro kembali bertambah. Pasien yang sebelumnya berjumlah 130 orang kini menjadi 142 orang bertambah sebanyak 12 orang. Ada Penambahan pasien tersebut didapat media ini berdasarkan keterangan Pj Sekda Kota Metro, Misnan, pada Jumat (27/11/2020).

Misnan menerangkan, penambahan pasien positif Covid-19 di Kota Metro yang awalnya berjumlah 130 menjadi 131 oleh salah satu pasien berjenis kelamin perempuan inisial RA (40) warga Mulyosari, Metro Barat. Terpaparnya RA diketahui dirinya bekerja satu kantor dengan F yang merupakan warga Jakarta yang ternyata positif Covid-19.

“RA dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid test pada tanggal 22 November. Dan dinyatakan positif dua hari kemudian setelah dilakukan swab terhadap pasien pada tanggal 23 November 2020 kemarin,” ujar Misnan.

Selain RA, Adapun pasien positif Covid-19 lainnya diantara, Pasien 132 inisial MTP (21) jenis kelamin perempuan domisili Tejoagung, Metro Timur.

Pasien 133 inisial AR (55) laki-laki, Pasien 134 inisial A (54) perempuan dan pasien 135 inisial MAR (21) perempuan. Ketiga pasien ini merupakan keluarga dari MTP yang tinggal satu rumah di Tejoagung, Metro Timur.

Pasien 136 seorang perempuan berinisial NA berusia 20 tahun warga Way Kanan namun berdomisili di Yosodadi, Metro Timur. Pasien diketahui kontak erat dengan pasien nomor 39 inisial N.

Sementara itu, pasien nomor 137 laki-laki berinisial A berusia 42 tahun warga Yosorejo, Metro Timur. Kronologis pasien merupakan nakes di salah satu rumah sakit di Metro. Pada 8 November pasien dibawa ke UGD RSUD A Yani. Lalu pada 11 Nobember pasien diswab dan isolasi mandiri di rumah.

Penambahan pasien juga dialami oleh pasien nomor 138 seorang anak berinisial GAF berusia 6 tahun warga Ganjarasri, Metro Barat. Kronologis pasien merupakan hasil tracing dari saudaranya yang terkonfirmasi positif yakni pasien nomot 104 berinisial AS. Pada 18 November pasien diswab pada. 25 November hasil swab pasien dinyatakan positif Covid-19.

Selanjutnya, pasien nomor 139 seorang laki-laki berinisial RIN berusia 39 tahun warga Ganjaragung, Metro Barat. Lalu pasien nomor 140 seorang laki-laki berinisial AS berusia 37 tahun warga Ganjaragung, Metro Barat, dan pasien nomor 141 seorang laki-laki berinisial EA berusia 36 tahun warga Tejosari, Metro Timur.

Kemudian pasien nomor 142 seorang perempuan berinisial YPN berusia 39 tahun warg Iringmulyo, Metro Timur.
Kronologis pasien merupakan hasil tracking dari anak pasien berinisial MY yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut informasi yang didapat, pasien-pasien tersebut memiliki riwayat dan gejala masing-masing. Seperti, ada kontak dengan pasien terkonfirmasi Covid-19 yang dinyatakan positif sebelumnya berdasarkan hasil tracking dan hasil swab pada tanggal berbeda oleh petugas penanganan Covid-19 daerah setempat. (Red)

Kota Metro (SL)-Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Peraturan dimaksud dalam sosialisasi akan diberlakukan mulai Desember 2020 mendatang.

Disampaikan Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Kota Metro, Yosep, sosialisasi ini dilakukan guna memberitahu masyarakat tentang aturan atau konskuensi bagi mereka membuang sampah sembarangan. Ditegaskan Yosep, setelah aturan ini diberlakukan, maka masyarakat akan dikenakan denda jika kedapatan membuang sampah sembarangan.

“Sosialisasi mengenai aturan ini sudah kami lakukan beberapa kali, bahkan akhir tahun 2019 lalu juga sudah kita sosialisasikan. Nah untuk selanjutnya aturan ini sudah mulai diberlakukan mulai awal Desember nanti. Bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan, maka akan didenda hingga Rp500 ribu,” ujarnya, Rabu (25/11/2020).

Yosep mengungkapkan, sosialisasi sudah dilakukan sejak tiga hari lalu yang menerjunkan tim gabungan beserta Dinas Lingkungan Hidup setempat. Selama sosialisasi berlangsung, pihaknya menemukan sebanyak 19 orang yang terjaring operasi lantaran membuang sampah sembarangan. “Setelah kami data ternyata 19 warga itu merupakan orang yang berbeda. Untuk sementara kami diberikan teguran tertulis dan diminta untuk menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, operasi ini dilakukan dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengolahan sampah rumah tangga. Dalam perda tersebut pada Pasal 53 disebutkan bahwa bagi setiap orang atau masyarakat akan dikenakan sanksi administrasi.

“Berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pemberhentian pelayanan umum. Selanjutnya, setiap orang atau badan yang melanggar sesuai dengan Pasal 53 dikenakan sanksi berupa peringatan dan atau denda paling banyak Rp500 ribu,” pungkasnya. (Roby/Tama)

Kota Metro (SL)-Ratusan massa dari perwakilan Jurnalis se-Lampung, mendatangi pengadilan Negeri Kelas 1 B Kota Metro, menggelar aksi gerakan solidaritas, memberikan dukungan dan membela Eko W, wartawan yang dilaporkan atas pemberitaan oleh seorang pengacara (AH) di Pengadilan Negeri setempat, Senin (23/11/2020).

Aksi gerakan dari berbagai lintas organisasi pers dan perwakilan Jurnalis selampung, di pengadilan negeri kelas 1 B Kota Metro, bertujuan mendorong dan menekan aparatur penegak hukum, agar cerdas dan subyektif dalam menangani suatu perkara khususnya perkara terkait di pemberitaan.

Gerakan solidaritas ini dipusatkan dari Sekretariat DPC AWPI Kota Metro, menuju Tugu Pena. Kemudian dilanjutkan di Kantor Pengadilan Negeri kelas 1 B Metro, dengan pengawalan dari satuan lalu lintas Polres Metro.

Ketua AWPI Kota Metro, Verry Sudarto dan menyampaikan, semua berawal dari sengketa pemberitaan. Salah satu Jurnalis Kita digugat di Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro, dari pihak kuasa hukum yang mengugat Belum memberikan hak jawab terhadap pimpinan redaksi.

“Kita akan berjuang untuk insan Pers tentang pembelengguan terhadap Pers, jika kita biarkan Pers nanti akan terbelenggu dengan adanya pemberitaan,” katanya.

Di dalam laporan pihak AH, bahwa dalam pemberitaan terdapat pencemaran nama baik. Namun dari pihak korban Sudah mendatangi Kantor AWPI  menyatakan bahwa tidak menuntut terhadap Eko W, justru pihak korban berterima kasih atas bantuan dalam pemberitaan tersebut.

Dalam isi orasi yang disampaikan, meminta dengan tegas kepada majelis hakim yang menangani perkara untuk membatalkan gugatan tuntutan, karena jelas sudah diatur dalam undang-undang pers terkait sengketa berita diselesaikan melalu mekanisme yaitu melalui dewan pers.

Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri Metro Yunizar Kilat menegaskan, terkait aspirasi yang disampaikan insan pers, jika di dalam perkara ini, memang ditemukan kekeliruan atau ketidak profesionalan pihanya dalam menangani perkara Eko Wahyuntoro, secara pribadi akan mengambil tindakan.

“Saya meminta agar perkara rekan-rekan pers untuk bersabar dan mempercayakan  kepada kami, sehingga kami akan maksimal untuk memberikan rasa keadilan dalam perkara ini,” pungkasnya. (Red)