Kategori: Kriminal

Labuhanbatu (SL)-Polda Sumatera Utara memerintahkan Bidang Propam untuk menyelidiki dan mengusut kasus Suheri alias Eri Lantong (43) warga Paindoan Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang ditangkap sehat, setelah tiga jam dibawa polisi, dan pulang menjadi mayat, terkait kasus narkoba.

Dilangsir medanbisnisdaily.com, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan kasusnya telah dilakukan penyelidikan oleh pihak Bid Propam. “Saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh propam,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (9/10/2018) saat melakukan sidak ke sejumlah pasar di Medan.

Agus menyebutkan, jika nanti berdasarkan hasil penyelidikan, ada ditemui pelanggaran-pelanggaran, pihaknya tentu akan melakukan tindakan tegas. Hal itu, jelas dia, akan dapat diketahui dari hasil visum yang dilakukan terhadap korban. “Nanti kalau ada pidana yang dilakukan anggota, hasil visumnya kan akan kelihatan. Di situ nanti akan kita proses,” tandasnya.

Sementara Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang membenarkan hal itu.
menurutnya pihak Satuan Propam Polres Labuhanbatu dan Propos Sumut sedang menyelidiki kasus kematian Suheri alias Eri Lantong (43) warga Paindoan Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Eri Lantong (43), ayah 4 orang anak itu sebelumnya ditangkap personel Satnarkoba Polres Labuhanbatu pada Jumat malam (5/10/2018). Tapi, tiga jam berlalu, Sabtu (6/10/2018), sekira jam 01.30 WIB, korban sudah meninggal.

Kapolres tak bisa menjelaskan berapa lama proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) oleh pihak Propam tersebut. Karena dia mengaku tidak mengintervensi kinerja tim. “Secara SOP (standar operasional prosedur, red) mereka yang tahu. Benar gak prosedur SOP penangkapan sudah dilaksanakan. Biar mereka yang kerja. Saya tidak mau mengintervensi, nanti hasilnya apa,” kata Frido.

Sementara terkait jumlah oknum personel Satnarkoba Polres Labuhanbatu yang terlibat penangkapan korban, Kapolres mengalihkan hal itu ke Kasat Res Narkoba. “Nanti, Kasat yang tahu berapa,” tambahnya.

Kapolres juga mengaku menyarankan kepada pihak keluarga korban agar melakukan proses otopsi terhadap jasad Suheri. Karena, pembuktian mesti hasil keterangan dokter dan otopsi. “Yang bisa memfaktakan, membutikan dokter. Hasil otopsi,” imbuhnya.

Hal itu, kata dia agar pihak ahli waris korban tidak termakan isu negatif. “Supaya tidak mendengar dari kanan kiri, isu-isu yang tidak benar,” ujarnya.

Kepada wartawan, dia juga mengakui jika meminta pihak keluarga melakukan otopsi. Agar dapat dibuktikan penyebab kematian korban. “Kalau dilihat visualnya, ada merah-merah (memar tubuh korban, red). Tapi apa akibat merah-merah tersebut terus meninggal. Saya tidak tahu. Kita tidak bisa beropini. Nanti biar medis, dokter untuk membuktikan apa penyebabnya,” jelas Frido.

Sebab, dia mendapat informasi jika korban juga mengidap sesuatu penyakit. “Apakah jantung. Ketika dia diperiksa kambuh jantung. Karna ada juga yang menyampaikan kepada saya, dia (korban Suheri, red) juga penyakit asma,” terang Frido.

Pihaknya, ujar Kapolres ingin masyarakat kondusif. Dan jangan ada polemik isu-isu negatif tentang kematian korban. Kapolres Labuhanbatu bersama rombongan melakukan kunjungan ke rumah duka di Kawasan Paindoan, Rantauprapat. Dan disambut oleh pihak keluarga korban.

Sebelumnya, kepada wartawan di Medan, pihak keluarga korban menilai cara penangkapan yang dilakukan personel Satres Narkoba Polres Labuhanbatu dinilai tidak manusiawi.

“Saya menilai tidak manusiawi. Lebih-lebih PKI. Sudah kayak teroris cara kerja polisi. Saya tanggung jawab,” kata abang kandung korban, Ramlan, didampingi Sopian dalam konferensi pers di kediamannya di Jalan Paindoan, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sabtu (6/10/2018).

Menurut dia, perlakuan pihak kepolisian sudah di luar batas kemanusiaan. “Tidak ada harga diri manusia. Sudah kayak binatang,” paparnya.

Terlebih kata dia, saat dibawa pihak Kepolisian korban dalam kondisi sehat. “Sewaktu dibawa adek saya sehat,” tambah Ramlan.

Dia mengatakan, jika korban memang bersalah seharusnya dihukum sesuai dengan proses hukum berlaku. Bukan diperlakukan kasar. “Kalau memang salah, hukumlah dengan hukum berlaku. Jangan disiksa seperti binatang,” paparnya.

Ketua Organda Labuhanbatu ini menambahkan, pada sekujur tubuh korban ditemukan memar dan lebam. Dia menilai, korban mendapat perlakuan kasar. “Lebam di sekujur tubuhnya. Karna dipukul, dilistrik,” paparnya.

Katanya, lebam terdapat pada punggung, bahu, kening, tangan, dagu dan lengan korban. “Tangannya digari,” tegas Ramlan.

Pada saat penangkapan, akunya, pihak Kepolisian tanpa didampingi oleh Kepala Lingkungan (Kepling) setempat. Pihak keluarga korban, tambah Ramlan, sedang melakukan musyawarah untuk mencari keadilan hukum terhadap kematian adiknya. “Kita akan bermusyawarah dengan keluarga,” katanya.

Korban ditangkap bersama rekannya,Gunawan karena dugaan keterlibatan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Keduanya ditangkap di sebuah rumah di kawasan Paindoan Rantauprapat.

Sutrisno Pangaribuan Minta Polda Sumut Selediki Kematian Suheri

Terkait kejanggalan kematian Suheri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan ST., angkat bicara. Kepada wartawan politisi PDI Perjuangan ini meminta Polisi harus memfasilitasi visum terhadap korban Suheri.

“Kepolisian harus memfasilitasi visum terhadap korban untuk memastikan penyebab kematian almarhum Suheri. Kita menganut azas praduga tidak bersalah, dimana seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum hanya jika pengadilan telah memutuskan seseorang bersalah. Setiap tindakan menghukum seseorang tanpa proses pengadilan, itu merupakan pelanggaran hukum, main hakim sendiri. Maka semua aparat Polri yang terlibat dalam penanganan Alm. Suheri harus diperiksa oleh Propam Polri,” tegas Sutrisno saat dihubungi, Sabtu (6/10) malam.

Menurut Sutrisno, Polri harus menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia, maka diminta atau tidak oleh keluarga, Polri harus berinisiatif untuk melakukan visum. “Tidak seorang pun berhak mencabut nyawa seseorang kecuali keputusan pengadilan. Maka kematian tidak wajar dari seorang terduga pelaku tindak pidana, menjadi tanggung jawab aparat Polri yang melakukan penangkapan,” kata Sutrisno.

“Propam Polda Sumatera Utara diminta melakukan pemeriksaan terhadap oknum aparat Polri, yang terlibat dalam penanganan kasus ini, termasuk memeriksa pimpinan unit kerjanya,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut kata Sutrisno, dalam upaya Polri melakukan penegakan hukum, maka dipastikan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. “Tidak seorang pun berhak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun di Negeri ini. Sekali lagi, sebagai wakil rakyat yang menjunjung tinggi hukum, maka saya meminta agar Polri melakukan visum (otopsi) terhadap mayat almarhum Suheri agar keluarga dan publik mendapat informasi yang jujur dan terbuka, terkait penyebab kematian korban,” beber politisi yang dikenal vokal ini.

Sutrisno menambahkan, seluruh upaya Polri untuk menjelaskan penyebab kematian korban tanpa melalui visum (otopsi), merupakan upaya Polri membangun opini dan memengaruhi persepsi publik, dan itu tindakan melawan hukum. “Tindakan seperti itu diyakini sebagai upaya menutupi sesuatu yang tidak benar,” pungkas juru bicara Capres nomor urut 1 Jokowi Ma’ruf ini.

Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Poldasu) memerintahkan Kapolres Labuhanbatu untuk melakukan penyelidikan terkait kematian Suheri alias Eri Lantong (43), warga Lingkungan Paindoan, Kelurahan Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumut, Sabtu (6/10).

Penyelidikan itu untuk mencari data dan keterangan penyebab ayah 4 anak itu tewas setelah 3 jam ditangkap pihak personel Satres Narkoba Polres Labuhanbatu. “Penyelidikan, apakah kematian korban disebabkan penyakit atau kesalahan prosedur dalam penangkapan,” kata Kabid Humas Poldasu Kombes Tatan Dirsan Atmaja ketika dikonfirmasi, Senin 8 Oktober 2018. Kata Tatan, pihak Poldasu masih menunggu keterangan resmi dari pihak Polres Labuhanbatu. “Kita menunggu laporan Kapolres,” imbuhnya.

Suheri alias Eri Lantong (43) ditangkap personel Satnarkoba Polres Labuhanbatu pada Jumat malam (5/10/). Tiga jam kemudian, Sabtu (6/10), sekira pukul 01.30 WIB, korban sudah meninggal. Pihak keluarga pun mempertanyakan penyebab kematian ayah dari 4 anak tersebut.

Menurut abang kandung korban,Ramlan, didampingi Sopian dalam konferensi pers di kediamannya di Jalan Paindoan, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sabtu (6/10), jika korban memang bersalah seharusnya dihukum sesuai dengan proses hukum berlaku. Bukan diperlakukan kasar.

Ditambahkannya, pada sekujur tubuh korban ditemukan memar dan lebam. Dia menduga korban mendapat perlakuan kasar. Pihak keluarga korban, tambah Ramlan, sedang melakukan musyawarah untuk mencari keadilan hukum terhadap kematian adiknya. “Kita akan bermusyawarah dengan keluarga,” katanya. (mdn/nt/jun)

Bandarlampung (SL)-Jaringan kartel Narkoba asing, diduga kendalikan Narkoba di seluruh Lapas di Lampung akan melakukan serang balik terhadap Polda Lampung, BNMP, dan Direktorat Narkoba Polda Lampung dengan berbagai cara dan menggunakan oknum-oknum, ormas dan hingga advokad yang tidak anti narkoba. Mereka mulai membangun isu-isu ulah anggota Polisi pungli kasus Narkoba hingga mainkan prapradilan.

Informasi sumber sinarlampung.com, dari jaringan salah satu Lapas di Lampung menyebutkan ada gerakan yang diimotori “Raja” Narkoba, Leong Kim Ping, WNA Malaysia, Narapidana yang divonis mati oleh pengadilan negeri Kalianda. Dan Kasasinya di tolak Mahkamah Agung sejak tahun 2013, yang hingga 2018 belum di eksekusi.

Leong Kim Ping, yang kasasinya ditolak yang dikabarkan menyiapkan uang Rp1 Miliar untuk menghancurkan jajaran Direktorat Narkoba Polda Lampung. Ironisnya dengan memanfaatkan oknum-oknum, dan anggota LSM yang tidak anti narkoba. “Sengaja melibatkan masyarakat, oknum aparat, sehingga akan timbul pra pradilan, isu isu untuk melemahkan kinerja pemberantasan narkoba di Lampung. Itu semua ulah raja yang divonis mati waktu itu bang,” kata sumber yang wanti wanti tidak ingin ditulis idetitasnya.

Bahkan, kata dia, Leong Kim Ping, menyiapkan anggaran yang tidak sedikit, untuk memuluskan rencana “balas dendam” “Intinya balas dendam bang. Katanya nyiapkan uang Rp1 miliar, yang penting yang terlibat penangkapan, hingga dia divonis mati, juga lengser,” katanya.

Sumber menambahkan, ada beberapa orang tersangka jaringan Leong Kim Ping, yang juga ditangkap Narkoba Polda Lampung, bahkan ada kelompoknya yang masih menyimpan barang bukti cukup banyak. “Barang jaringan Leong Kim Ping saat ini masih banyak beredar di wilayah Lampung Utara,” ujarnya.

Leong Kim Ping, ditangkap di wilayah Lampung Selatan, Pelabuhan Bakauheni. Dia sempat di tanah di LP Rajabasa. Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, Selasa, 17 Juli 2012, kemudian menjatuhkan hukuman mati terhadap Leong Kim Ping, 45 tahun, warga negara Malaysia yang terlibat pengiriman 45 kilogram sabu-sabu. Ping, kemudian di kirim ke LP Cipinang.

Info terakhir menunggu bulan Desember 2018 untuk eksekusi hukuman mati . Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar seluruh dakwaan jaksa penuntut umum yang disusun secara kumulatif,” kata Lendriyati Janis, ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Kalianda, waktu lalu.

Leong Kim Ping hanya tertunduk lesu. Seorang penerjemah bernama Ng Juk mendampinginya di kursi pesakitan selama putusan dibacakan. Sesekali Ng Juk menerjemahkan ucapan majelis hakim dalam bahasa Mandarin Hokian. Pria yang tinggal di Aparteman Central Park lantai 18 nomor 1 itu didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan kumulatif. Jaksa penuntut umum yang terdiri dari Dista Anggara dan Sunarto mendakwanya dengan Pasal 114 dan 112 Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. “Terdakwa telah bermufakat jahat terlibat dalam kepemilikan, pengiriman, memerintah, dan menerima narkoba bersama Henky, Kow Low, dan Andy Yam,” katanya.

Leong Kim Ping ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan di Season City pada 11 Oktober 2011. Dia disergap setelah polisi meminjam Andy Yam, yang dicokok bersama barang bukti 45 kilogram sabu-sabu, 1.700 butir ekstasi, dan alat isap sabu-sabu saat berada di atas bus PO SAN jurusan Bengkulu-Solo.

Dalam persidangan, Andy Yam, 35 tahun, warga Pekanbaru, Riau, yang diganjar hukuman seumur hidup sebelumnya mengaku telah mengirim 50 kilogram sabu-sabu sepekan sebelum ditangkap kepada Leo Kim Ping dan Kow Lou. Sabu-sabu sebanyak itu telah habis diedarkan oleh jaringan Leong Kim Ping, diedarkan di Jakarta dan kota sekitarnya.

Dia juga mengaku diperintah oleh gembong narkoba asal Malaysia bernama Hengky, yang tinggal di Jalan Bambu Kuning 02 Nomor 99, Pekanbaru, Riau. Saat hendak dibekuk, warga Malaysia itu melarikan diri. Selain Hengky, polisi hingga kini masih memburu A Hok, Ah Bun, A Cay, dan A Cep, yang semuanya warga Malaysia. Seusai sidang, Leong Kim Ping menyatakan banding. Kuasa hukum terdakwa, Jenghis Khan, menilai hukuman itu terlalu berat dan melanggar hak asasi manusia. “Harus ditinjau ulang hukuman untuk terdakwa. Sudah saatnya hukuman mati tidak diberlakukan,” katanya.

BNM RI “Geram” Siap Lakukan Perlawanan

Kabar akan adanya gerakan para bandar narkoba yang akan melakukan serangan balik kepada Direktorat Narkoba Polda Lampung, mendapat reaksi keras dari Ketua Berantas Narkotika dan Maksiat (BNM) RI, Fauzi Molanda. Atas nama BNM RI, dirinya mengaku siap melakukan perlawanan terhadap oknum oknum, baik aparat, Ormas, dan masyarakat yang mencoba menghalang halangi pemberantasan narkoba.

“Kita juga dengar kabar akan ada gerakan yang di bekingi bandar narkoba dengan berbagai pola untuk merusak cintra aparat kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, dan jajarannnya. Kita akan ikut awasi, aparat kita awasi, juga orang orang yang coba melanggengkan bisnis dan peredaran narkoba. Terutama di Lampung, kita tidak ingin generasi rusak oleh Narkoba,” kata Fauzi Molanda.

Fauzi Molanda menambahkan tim BNM RI, juga terus melakukan investigasi terhadap jaringan jaringan peredaran Narkoba di Lampung. “Bandar bandar itu tidak perlu lagi diberi toleransi. Dan kita juga memang harus mewaspadai gerakan mafia, yang sudah masuk kesemua lini,” kata Fauzi. (red/*)

Jakarta (SL)-Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka. Ratna sebelumnya dilaporkan ke polisi karena hoax berita penganiayaan. “Sudah tersangka,” kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian saat dimintai konfirmasi, Kamis (4/10/2018).

Ratna Sarumpaet diamankan tim Jatanras Polda saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Saat dimintai konfirmasi terpisah, Ratna mengaku hendak terbang ke Chile. “Ya, sudah kita amankan nih, lagi di bandara, nih. Statusnya kemarin panggil saksi. Tapi, karena dia mau melarikan diri, ya kita naikkan jadi tersangka,” ujar Jerry.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan Ratna Sarumpaet dilaporkan ke Polda Metro Jaya gara-gara hoax penganiayaan. “Untuk kasus Bu Ratna, ada empat laporan polisi sementara di Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan sebagai terlapor, nanti kita penyelidikan,” ujar Argo.

Ratna Sarumpaet sudah mengakui berbohong mengenai penganiayaan. Polri sebelumnya juga membeberkan temuan fakta yang menyanggah pernyataan-pernyataan pihak terkait Ratna soal penganiayaan.

Ratna Sarumpaet diamankan polisi saat hendak terbang meninggalkan Indonesia ke Chile. Dia merasa sedih diperlakukan seperti itu. Dia membandingkan dengan perlakuan yang diterima koruptor. “Ya sedih saja. Koruptor boleh, nggak pernah di-ini. Nggak tahu saya ya, orang koruptor boleh ke mana-mana, bebas,” kata Ratna kepada detikcom, Kamis (4/10/2018).

Ratna mengaku dalam kondisi fisik sehat saat ini. Rencananya, dia hendak ke Chile untuk memberikan pidato kebudayaan dalam acara konferensi penulis naskah teater internasional. “Saya schedule-nya hari ini harus berangkat ke Chile,” ujarnya.

Namun, saat dirinya sudah duduk di bangku pesawat, petugas Imigrasi tiba-tiba menghampirinya dan mempersilakannya keluar dari pesawat. “Saya sudah duduk di pesawat, saya dikeluarin oleh Imigrasi, katanya mau dibicarakan dulu. Kemudian ada polisi datang. Mereka bilang, oleh atasan, (saya) tidak diperkenankan meninggalkan Indonesia,” tutur Ratna. (dtk/bbc/nt)

Jakarta (SL)-Polisi resmi menahan Ratna Sarumpaet terkait kasus hoax penganiayaan. Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektivitas penyidik. Ratna ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung malam ini.

“Penyidik, setelah melakukan penangkapan, dan mulai malam ini penyidik melakukan penahanan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Argo mengatakan Ratna juga telah menandatangani surat penahanan tersebut. “Dimulai malam ini, yang bersangkutan tersangka sudah menandatangani. Alasannya adalah subjektivitas penyidik. Jangan sampai melarikan diri, jangan sampai mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti,” kata Argo Yuwono.

Ratna ditangkap saat hendak terbang ke Chile di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (4/10) kemarin. Polisi juga menggeledah rumah Ratna dan menyita barang bukti. “Yang bersangkutan tadi malam kita tangkap, kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan. Jadi, setelah pemeriksaan, karena kita mau melakukan penggeledahan, pemeriksaan dihentikan sementara,” katanya.

Setelah itu, setelah penggeledahan rumahnya, “Kita kan menemukan hasil penggeledahan ada laptop, kemudian ada buku agenda, ada flashdisk, kemudian ada baju yang digunakan,” ujar Argo.

Argo mengatakan Ratna juga telah menandatangani surat penahanan tersebut. Surat perintah penahanan Ratna bernomor SPhan/925/10/2018 Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya. “Dimulai malam ini, yang bersangkutan tersangka sudah menandatangani,” ujarnya.

Ratna kembali menjalani pemeriksaan lanjutan sore ini. Selepas pemeriksaan, Ratna resmi ditahan di Mapolda Metro Jaya. Ratna ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 14 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE Pasal 28 juncto Pasal 45. Dia terancam hukuman 10 tahun penjara. (dtk/net)

Bandarlampung (SL)-Operasi tangkap tangan (OTT) Propam Polda Lampung yang mengamankan empat oknum anggota Lalulintas Polres Lampung Barat, adalah terkait pungutan liar (pungli) SIM. Kasus itu terus dikembangkan bidang Propam Polda Lampung. Kasat Lantas Polres Lampung Barat AKP Yerru Ewandono diperiksa Propam.

Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Yerru terlibat kasus pungli SIM tersebut. Petugas Propam tengah menggali apakah pungli yang dilakukan tanpa sepengetahuan Kasat Lantas atau justru perintah Kapolres.

Informasi di Lampung Barat, dilangsir JPnews, menyebutkan mekanisme dugaan pungli yang dilakukan oknum Satlantas Polres Lambar yakni pemohon pembuat SIM dapat memperoleh SIM sesuai keinginannya. Pemohon cukup memberikan sejumlah uang terhadap para petugas tersebut tanpa harus datang ke Polres Lambar.

“Mereka yang mau buat SIM gak perlu datang ke Polres untuk melakukan ujian, cukup serahkan persyaratan seperti fotokopi KTP dan beberapa lembar pasfoto dan juga sejumlah uang. Untuk SIM C itu dibanderol Rp450 ribu hingga Rp500 ribu. Untuk SIM mobil atau SIM A dibanderol Rp800 ribu, pemohon bisa mendapatkan SIM itu dalam kurun waktu dua sampai tiga hari,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi hal tersebut lagi-lagi Kabid Propam Polda tidak menampik. “Ya yang pasti mereka bayar lebih besar dibandingkan PNBP,” ujarnya.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan keempat oknum petugas tersebut mengakui bahwa aksi yang mereka lakukan, menjalankan tugas atau instruksi dari pimpinan. Namun, belum ada kejelasan pimpinan yang dimaksud apakah Kapolres atau Kasatlantas Polres Lambar. (jpn/nt)