Kategori: Kriminal

Jakarta (SL)- Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) memberikan remisi kepada 102.976 narapidana pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia pada Jumat (17/8/2018).

Pemotongan masa tahanan yang diberikan pemerintah yakni sebanyak 1-6 bulan. Remisi diberikan kepada narapidana yang dianggap berkelakukan baik. “2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sri Puguh mengatakan, dari 100.776 narapidana yang tak langsung bebas, 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan. Sementara itu, 29.451 orang menerima remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan berjumlah 7.691, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan.

Lebih lanjut Sri Puguh mengatakan, remisi bukan sekedar pemberian hadiah. Namun juga momentum untuk mengembalikan marwah lapas. Menurutnya, lapas menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses pemasyarakatan.

Tujuannya, menciptakan pemulihan dan menurunnya angka resedivis. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan LPKA se-Indonesia berjumlah 250.452 terdiri dari narapidana berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang, sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.696 orang. (kompas)

Jakarta (SL)-Komisi Yudisial selama 13 tahun atau sejak 2005 silam telah menerima lebih dari 16 ribu laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 18 ribu surat tembusan. Kendati demikian, banyaknya jumlah laporan tersebut tidak dibarengi dengan kualitas.

Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan secara kuantitas, laporan yang masuk ke KY semakin banyak jumlahnya, tetapi tidak secara kualitas. Hal ini menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi KY dan penghubung KY di 12 provinsi untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi terkait wewenang dan tugas KY, serta tata cara laporan pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH.

“KY akan terus mengintensifkan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta pemanfaatan media sosial,” kata dia, Rabu (15/8).

Farid menambahkan penerimaan laporan tertinggi di KY terjadi pada 2013, tetapi secara umum jumlah laporan ke KY meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013, KY pernah menerima 2.193 laporan.

Setahun kemudian atau pada 2014, penerimaan laporan turun menjadi 1.781 laporan. Pada 2015, laporan yang diterima KY kembali turun menjadi sebanyak 1.491 laporan.

Namun, setahun berselang atau pada 2016, laporan meningkat menjadi sebanyak 1.682 laporan. Sedangkan, pada 2017 ada 1.473 laporan. “Namun, tidak semua laporan tersebut dapat diregistrasi karena perlu dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan secara formil dan materiil sebagai syarat diregistrasi,” kata dia.

Farid menambahkan, banyak laporan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diregistrasi. Selain itu, banyak juga laporan yang digugurkan karena bukan menjadi kewenangan KY.

Pada 2005 dan 2006, semua laporan yang masuk telah diregistrasi, yaitu sebanyak 388 dan 473 laporan. Sedangkan pada 2007-2011 persentase laporan yang dapat diregister sekitar 40 sampai 50 persen. Dengan rincian 228 laporan pada 2007, 330 laporan pada 2008, 380 laporan pada 2009, 613 laporan pada 2010, dan 740 laporan pada 2011.

Farid menjelaskan, pada 2012-2017, persentase laporan yang dapat diregister kurang dari 40 persen. Rinciannya, 577 laporan pada 2012, 709 laporan pada 2013, 545 laporan pada 2014, 361 laporan pada 2015, 416 laporan pada 2016, dan 411 laporan pada 2017. “Pada periode Januari-Juni 2018, laporan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diregistrasi berjumlah 175 laporan,” ujar dia. (rep/nt/jun)

Jakarta (SL)-Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham kembali akan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Sekretaris Jend eral (Sekjen) Partai Golkar kembali dijadwalkan sebagai saksi dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka EMS (mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih), ” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (15/8)

Ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya terhadap Idrus Marham. Idrus sempat diperiksa dalam kasus ini pada (19/7) dan (26/7). Saat itu, Idrus ditelisik soal aliran dana dan pertemuannya dengan dua tersangka.

Pada Selasa (14/8) kemarin, KPK memeriksa Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkit Jawa-Bali(PT PJB)Hengky Heru Basudewo. Kepada penyidik ia mengungkap dugaan pertemuan antara sejumlah pejabat tinggi perusahaannya dengan Johannes Budisutrisno Kotjo yang terjadi diluar rapat.

Termasuk masalah penunjukkan langsung PT Blackgold Natural Resources oleh PT PJB sebagai perusahaan yang menggarap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang berujung di KPK.”Itu diluar domainnya PJB. Itu yang melakukan bukan kami,”ujar Hengky.

Hengky menuturkan, ditunjuknya Blackgold merupakan implementasi dari Permen ESDM no 09 tahun 2016, dimana pengembangan Independent Power Producer (IPP) mulut tambang minimum harus dimiliki 10 persen dari pemilik tambang atau afiliasinya.”Jadi bukan kita yang menunjuk, tapi kita patuh pada Permen ESDM no 09 tahun 2016,”tuturnya.

Jika kebijakan penunjukkan langsung Blackgold sebagai penggarap PLTU bukan dari PT PJB, maka secara tak langsung PLN selaku perusahaan induklah yang justru diduga melakukan hal tersebut. Hanya saja, Heru enggan membeberkan masalah ini kepada publik.”Tanya saja sama penyidik,”ujarnya .

Dalam kasus suap ini, KPK menetapkan dua tersangka yakni Eni Maulani Saragih merupakan anggota komisi VII DPR RI dan pemilik saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo.

Eni disangka sebagai penerima suap sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap dengan nilai total Rp4,8 miliar. Johanes Kotjo merupakan pihak swasta pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan, sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (rep/nt/jun)

Jakarta (SL)-Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar kembali dijadwalkan sebagai saksi dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“Hari ini saya dipanggil oleh KPK, terkait dengan tersangka Johanes B Kotjo dan Eni Saragih,” kata Idrus di Gedung KPK Jakarta, Rabu (15/8).

Menurut Idrus, pemanggilan ketiga atas dirinya untuk memperjelas pemeriksaan sebelumnya. “Ya saya punya keyakinan bahwa mungkin dalam rangka untuk penjelasan saya sebelumnya. Tentunya substansinya belum tahu persis, nanti mungkin setelah ditanyakan pak penyidik bisa saya sampaikan,” ujarnya.

Saat ditanyakan ihwal rekaman cctv yang disita penyidik KPK, Idrus mengaku belum mengetahuinya. Diketahui, dalam CCTV yang disita KPK dari sejumlah lokasi, Menteri Sosial Idrus Marham dan Dirut PLN Sofyan Basir terekam beberapa kali melakukan pertemuan dengan kedua tersangka dalam kasus ini yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan dari rekaman tersebut banyak hal yang diklarifikasi ke Idrus, salah satunya terkait pertemuan-pertemuan Idrus dengan para tersangka, serta dugaan Idrus bertalian aliran dana “pelicin”. ‎ “Yang kami klarifikasi adalah sejauh mana pengetahuan saksi terkait dengan pertemuan-pertemuan, dan juga informasi mengenai aliran dana. Itu yang kami dalami,” ujar Febri.

Febri mengatakan, dari informasi yang didapatkan, KPK menduga tentu saja ada bagian dari peristiwa yang diketahui oleh saksi. Karena itulah perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut. “Dan pemeriksaan cukup panjang ya kalau disimak beberapa waktu lalu, itu artinya ada sejumlah hal yang perlu kami crosscheck, perlu‎ diklarifikasi, sehingga informasi didapat KPK (dielaborasi) dengan mencari keterangan saksi di ruang pemeriksaan,” katanya.

Dalam pemeriksaan sebelumnya Idrus mengaku sudah mengungkapkan semua informasi yang ia ketahui terkait kedua tersangka kasus ini yakni kader partai Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Limited Johannes B Kotjo. Termasuk mengenai pertemuannya dengan Eni, Johannes Kotjo dan Dirut PLN, Sofyan Basir yang membahas proyek PLTU Riau.

Dalam kasus suap terkait proyek pembangkit listrik milik PT PLN di Riau-1 KPK menetapkan dua tersangka yakni Eni Maulani Saragih merupakan anggota komisi VII DPR RI dan pemilik saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo.

Eni disangka sebagai penerima suap sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap dengan nilai total Rp4,8 miliar. Johanes Kotjo merupakan pihak swasta pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan, sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (rep/nt/jun)

Pontianak (SL)-Provost Polsek Pontianak Timur lakukan pemeriksaan disiplin anggota Polri dalam menjalankan tugas. Pemeriksaan rutin berkala secara internal dilakukan untuk penegak disiplin, mulai dari penampilan hingga senjata api. Selasa (14/08)

Kanit Provost,Polsek Pontianak Timur, Aiptu Triyadi mengatakan kegiatan dilakukan secara mendadak dan melakukan pemeriksaan, muali kerapian dan sikap tampang, hingga peralatan anggota Polsek Pontianak Timur. “Ya pemeriksaan meliputi rambut, jengot, sepatu, berkerapian pakaian, termasuk kelengkapan dan senjata api,” katanya.

Menurut Triyadi, pemeriksaan tersebut secara perorangan dan surat-surat seperti Kartu Anggota Polri, KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM dan STNK di lingkungan Polsek Pontianak Timur.  Kemudian Pemeriksaan di lanjutkan terhadap anggota pemegang senpi dinas. “Dalam pemeriksaan telah ditemukan beberapa senpi dinas yang kotor dan suratnya sudah Kadaluwarsa,” kata Kanit Provost yang memimpin langsung pemeriksaan.

Triyadi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap sikap tampang dan kelengkapan surat-surat merupakan bentuk pengawasan terhadap perilaku anggota Polri sebelum melayani masyarakat. “Kegiatan  pemeriksaan ini akan selalu dilakukan setiap hari selasa guna mengantisipasi Penggunaan dan penyalahgunaa senpi terhadap anggota khususnya Polsek Pontianak Timur,” katanya. (hendi)

Bandarlampung (SL)-Dua tahanan kabur dari Pengadilan Sukadana, Lampung Timur, dan Pengadilan Menggala, belum juga tertangkap. Tahanan Kejaksaan Negeri Menggala, terdakwa kasus asusila kabur pada Jumat (10/8/2018), usai menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Menggala.

Nyaris serupa dengan terdakwa yang di Lampung Timur, yang juga diketahui hilang usai menjalani sidang di pengadilan negeri Sukadana, Lampung Timur. ”Infonya ada satu tahanan kabur. Pas mau pulang ke rutan tahanan itu enggak ada lagi,” kata sumber disebutkan namanya, di Menggala, Jumat (10/8/2018).

Peristiwa kaburnya tahanan Kejari Menggala, atas nama Eko Susanto (28) sempat membuat geram Kasi Pidana umum (Pidum) M Bani Ginting, yang emosional saat dihubungi salah satu wartawan. M Bani sepertinya tidak terima, karena wartawan menghubungi Kajari. ”Kamu ini wartawan, apa maksud kamu ngehubungi Kajari. Kamu tau enggak saya tadi malam minep di hutan nyari orangnya,” ujar dia melalui telpon.

Kasi Pidum (Pidana Umum) Bani Ginting sempat melakukan klarifikasi kepada media se-Kabupaten Tulang Bawang di salah satu rumah makan komplek pemda, Selasa, 14/08/2018.

Bani Ginting mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Menggala membenarkan adanya salah satu tahanan yang melarikan diri saat usai melakukan sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Menggala.

“Saya membenarkan adanya salah satu tahanan saat usai melakukan sidang tuntutan,tahanan itu salah satu tersangka perlindungan anak di bawah umur,” ujarnya terhadap media.

Diduga kaburnya Tahanan tersebut akibat kelalaian pihak pegawai kejaksaan, sehingga tahanan bisa leluasa melarikan diri dengan menaiki tembok belakang kejaksaan.

Menurut masyarakat setempat, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

Tahanan sendiri merupakan terdakwa kasus pemerkosaan anak dibawah umur, TKP berada di Polsek Gedung Meneng Tulang Bawang, yang bersangkutan sendiri dituntut kejaksaan dua puluh tahun penjara.

“Terdakwa sepertinya masih remaja, terjerat kasus pemerkosaan dari Polsek Gedung Meneng, namanya Eko Susanto usia sekitar 28 tahun kabur usai menjalani sidang, mungkin terdakwa tidak di borgol atau dimasukkan ke dalam sel, sehingga bisa melarikan diri,” terang warga tersebut.

Sementara Tahanan Titipan Pengadilan dan Kejari Lampung Timur diduga kabur dari Gedung Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur, Rabu, 8 Agustus 2018, sekitar pukul 4.30. Tahanan atas nama Solani, perkara pasal 363 KUHP itu sedang mengikuti siding sebagai terdakwa, dan dititipkan di Lapas Sukadana.

Informasi yang sinarlampung.com menyebutkan, Rabu (8/8), sebanyak 34 penghuni Lapas Sukadana dikeluarkan dari Lapas untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur. Terdiri dari 31 tahanan laki laki termasuk Solani, dan tiga tahanan perempuan.

Sekitar pukul 15.00, secara bergantian tahanan dikembalikan ke Lapas Sukadana. Kloter pertama saat dilakukan pemeriksaan aman dan lengkap. Lalu saat kloter kedua, dihitung dan diperiksa kurang satu orang.

Petugas kemudian berulang ulang memeriksa, siapa satu orang yang belum kembali. Dan Dari data dan catatan Solani tidak ada. “Mungkin tertinggal diruang tahanan pengadilan, sekitar pukul 4.40 kembali di Lapas, kurang satu. Tapi setelah dicek di pengadilan, sudah tidak ada lagi,” kata sumber di pengadilan Sukadana.

Pihak Lapas sempat menolak serah terima tahanan, karena jumlah tahanan berkurang satu. Namun, karena sudah bolak balik mencari dan satu tahanan tidak ada, maka sisa tanahan yang ada dimasukkan kembali ke sel Lapas.

Belum ada keterangan resmi baik dari pengadilan, Kejaksaan, maupun Lapas Sukadana, perihal kabar tahanan kabur itu. Petugas Lapas, kemudian berkordinasi dengan aparat Polres Lampung Timur untuk mencari tahanan yang kabur itu. (nt/Jun)

Pesawaran (SL)-Kelabui perusahaan dengan menukar ban baru truk tronton bawaan, dengan ban bekas, Wahyu (23), sopir, yang juga karyawan PT AAF, harus berurusan dengan Polisi. Selain Wahyu, Polisi juga menangkap Batar Sianturi, tukang Tambal Ban, yang menjadi penadah Ban mobil milik perusahaan itu.

Wahyu (23) sopir,karyawan PT. AAF, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, sebagai Pelaku penggelapan dengan pemberatan, semnatar Batara Sianturi (30), warga Tegineneng, Pesawaran sebagai Pelaku pertolongan jahat, atau penadah, kini mendekap di Polsek Tegineneng.

Kepada sinarlampung.com Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan bahwa pada hari selasa, tanggal 14 Agustus 2018, Sekira Pkl. 00.30 Wib, Polsek Tegineneng ungkap kasus tindak pidana Penggelapan dengan Pemberatan dan pertolongan jahat sebagai mana di maksud pasal 374 dan 480 kuhp.

Berdasarkan laporan Polisi, Nomor : LP / 168 / VIII / PLD LPG/RES PSW/SEK TEGINENENG tanggal 13 Agustus 2018, “Terjadi tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.  Pelapor atas nama Uha Prayoga (48) karyawan PT. AAF, warga dusun Masgar Desa Kota Agung, kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran,” kata Syaiful.

Pelapor, kata Kapolres membawa dua saksi, Dayat (40) dan Darlen (45), keduanya karyawan PT. AAF, dan warag Desa Kota Agung, Tegineneng, Pesawaran. Dan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 agustus 2018, Sekira Pkl. 19.30 Wib, di parkiran mobil truk PT. AAF Desa Kota Agung, Tegineneng, telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

“Yaitu dengan cara pelaku Wahyu yang bekerja sebagai sopir tronton tangki PT. AAF membawa mobil truk tangki BE-9202-CI yang dikuasai pelaku. Pelaku menukarkan ban depan kiri dan kanan truk tangki yang sudah ditandai dengan cap nopol kendaraan dengan ban lain yang beda ukuran dan tidak mempunyai tanda atau cap. Pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,4 juta,” kata Syaiful.

Pelaku bekerjasama dengan Batar Sianturi, yang langsung membuang cap pada ban dengan cara di gerinda. ”
Akibat kejadian tersebut korban adalah PT. AAF mengalami kerugian sebesar Rp7 juta,” katanya.

Atas laporan pihat PT AAF, pada hari Senin 13 Agustus 2018, Tim Opsnal Polsek Tegineneng mendapat informasi tentang keberadaan pelaku di wilayah Desa Tarahan, Katibung. “Kemudian dilakukan tindakan cepat dan pengejaran terhadap pelaku, setelah diketahui keberadaan pelaku berada di garasi atau pangkalan truk CV. AMP,” jelas Syiful

Maka, lanjutnya, pada hari Selasa dilakukan upaya paksa berupa penangkapan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim.
Kemudian setelah sampai di Mapolsek Tegineneng dan dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap pelaku lainnya.

“Tim opsnal melakukan penangkapan terhadap penadah di wilayah Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, dan mengamankan barang bukti dua buah ban truk milik perusahaan, dan dua buah ban truk bekas. Empat buah ban truck merk gajah tunggal. Kini tersangka mendekam di Mapolsek tegineneng untuk di periksa guna penyidikan lebih lanjut,” katanya. (Juniardi)