Kategori: Kriminal

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung akan segera melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bank Indonesia (BI) terkait keterlibatan tiga anggota DPR RI asal Lampung dalam dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Rencana ini menyusul desakan mereka terhadap KPK agar segera memeriksa tiga anggota DPR RI terlibat.

“Kami juga akan mengirimkan surat ke KPK RI, dan kami sedang mengumpulkan bukti terkait dugaan penyelewengan penyaluran dana CSR BI khususnya di Provinsi Lampung. Dan kami meminta KPK, segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota DPR RI masa bakti 2019-2024. Jangan sampai KPK masuk angin,” ujar Ketua AKAR Lampung, Indra Musta’in pada Selasa, 28 Januari 2024.

Dalam keterangannya, Indra mendesak Bank Indonesia (BI) agar transparan dalam pengelolaan dana CSR. Dia meminta BI mengumumkan secara terbuka kepada publik siapa saja pihak yang menerima dana CSR sekaligus nilai yang diberikan.

Menurutnya, ketidakjelasan dalam penyaluran dana CSR dapat memicu konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

“Maka BI harus membuktikan bahwa penyaluran dana CSR tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan memberikan manfaat bagi masyarakat, karena BI tidak menyebut berapa dana CSR yang dikeluarkan dan tidak merinci nama-nama penerima dana CSR. “seharusnya BI mencantumkan nama-nama penerima dan jumlah dana CSR yang disalurkan, kalau ini tidak di ekspos tranparansi nya lemah dan menjadi celah penyelewengan,” cetus indra.

Indra meneruskan, permintaan ini diajukan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana CSR yang berasal dari uang masyarakat dikelola. Sehingga, dengan adanya transparansi, masyarakat dapat menilai apakah penggunaan dana CSR tersebut sudah tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka.

Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana CSR dapat menjadi celah penyimpangan. Menurut indra celah penyimpangan tersebut bisa terjadi pada saat perencanaan dan pada tahapan pelaksanaan.

“pada proses perencanaan ini kan BI butuh kondusif sehingga harus melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini termasuk komisi XI DPR RI. pastinya dalam posisi ini DPR akan minta jatah, biasanya akan ada proposal dari komisi XI yang sebelumnya sudah didahului dengan ucapan lisan untuk bantuan di dapil” ungkapnya.

kemudian pada tahap eksekusi korupsi dana CSR ini semakin rawan terjadi. “Ketika pencairan misalnya apakah penuh diterima oleh penerima manfaat atau warga yang melalui yayasan sebagai modus (korupsi) itu,” tandasnya.

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata sempat menyatakan modus operandinya kurang lebih dengan menyalurkan dana CSR kepada yayasan-yayasan yang didirikan atau dikendalikan oleh calon tersangka.

Dia menambahkan, pihaknya juga segera mengirim surat ke KPK RI untuk memperkuat dan melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota DPR RI komisi XI perwakilan Provinsi Lampung masa jabatan 2019-2024, yaitu Ela Siti Nuryamah yang saat ini terpilih sebagai Bupati Lampung Timur, kemudian Marwan Cik Asan dan Ahmad Junaidi Auly terpilih kembali menjadi anggota DPR RI saat ini.

“Karena masih libur, jadi setelah libur kami segera kirim surat ke Bank Indonesia (BI) perwakilan Lampung, isinya yaitu keterbukaan BI perwakilan Lampung, terkait penyaluran dana CSR dari pusat,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Skandal oknum Dokter dan Bidang ruang Delima RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) viral di media sosial. Bahkan kini aksi moral petugas medis rumah sakit terbesar di Provinsi Lampung menjadi gunjingan publik.

Dugaan perselingkuhan antara seorang dokter spesialis penyakit dalam berinisial FR dengan petugas ruang Delima berinisial SL juga ramai dirilis media online. SL diketahui berstatus sebagai istri dari seorang petugas di ruang OKA rumah sakit Abdoel Moeloek.

Menurut sumber di RSUDAM, hubungan terlarang keduanya sudah berlangsung cukup lama. Kasus terbongkar oleh suami SL, AA yang memergoki istrinya sedang berduaan dengan oknum dokter FR di dalam sebuah mobil di area parkir belakang rumah sakit pada jam makan siang.

Kecurigaan AA selama ini akhirnya terbukti. AA kemudian membuntuti istrinya SL dan menemukan mobil yang ditumpanginya bersama FR dalam kondisi mencurigakan.

AA bersama seorang saksi berinisial DH mengetuk kaca mobil tersebut. Insiden ini berujung pada bentrok fisik. AA disebut sebut sempat melayangkan pukulan kepada FR. Hingga akhirnya kasus itu ditangani oleh pihak manajemen rumah sakit.

Kabar itu menjadi santer dan menjadi perbincangan hangat di kalangan internal rumah sakit. Sayangnya manajemen RSUDAM hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Dan sangsi terhadap dua oknum yang diduga terlibat dalam skandal tersebut.

Direktur RSUDAM mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait insiden ini. “Saya konfirmasi dulu ke bagian terkait. Saya belum menerima laporan resmi. Silakan hubungi humas dulu,” ungkapnya singkat saat dihubungi melalui WhatsApp.

Sementara Humas RSUDAM menyatakan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan pemeriksaan internal terhadap FR dan SL. “Saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Jika terbukti melanggar etika profesi maupun aturan ASN, tentu akan ada sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Humas RSUDAM.

Humas menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih bersifat internal dan belum dapat dipublikasikan secara rinci. “Kami masih melakukan kajian dan belum bisa memberikan komentar lebih jauh,” ujarnya.

Menanggapi kabar itu, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Syamsudin, menyatakan bahwa jika memang ada bukti kuat terkait dugaan pelanggaran ini, maka kebijakan tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Ada bukti? Kirim ya. Untuk kebijakan terhadap ASN tersebut. ”tulis Syamsudin dalam pesan singkatnya.

Pengamat etika kesehatan, Dr. Nurdin Sulaiman, menegaskan bahwa insiden ini tak hanya mencoreng nama individu yang terlibat, tetapi juga menurunkan kredibilitas rumah sakit di mata masyarakat. Institusi kesehatan harus memiliki standar etika tinggi. “Jika benar ada pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya. (Red)

Bandar Lampung, sinarlampung.co–Oknum Ketua Bawaslu Bandar Lampung diduga terlibat skandal dengan Ros staf wanita di Kantor Bawaslu Bandar Lampung. Bahkan Ros kini dikabarkan telah hamil buah perselingkuhan itu.

Informasi lain menyebutkan Ros kini resmi bercerai dengan suaminya ASN di wilayah Mesuji, medio 16 Januari 2025 lalu. Salah satu pemicu cerai juga adalah kasus itu. Namun sang suami memilih diam. “Suaminya Ros itu ASN di Mesuji. Kini malah mereka sudah cerai,” Kata sumber kepada wartawan.

Sumber lain di Bawaslu Bandar Lampung menyebutkan dugaan perselingkuhan kedua pasangan yang sudah bersuami itu terjadi sejak 2024, bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak.

Berdasarkan informasi yang beredar, AP kerap mengajak RR dalam berbagai kegiatan dinas di luar kota, yang diduga menjadi momen terjadinya hubungan gelap tersebut. Bahkan, hubungan keduanya sempat terungkap oleh istri AP.

Sang istri dikabarkan pernah melabrak RR di kantor Bawaslu Bandar Lampung. “Dulu sempat geger, sang istri AP itu ngelabrak dan marah besar. Bahkan akan membawa keranah hukum. Tapi sekarang diam dan hubungan keduanya dikabarkan masih terus berlangsung, ” Katanya.

Ketika dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu 22 Januari 2025, AP membantah kabar Perselingkuhan tersebut. Ia menganggap hal itu adalah isu tersebut tidak berdasar.“Saya kurang paham maksudnya. Itu hanya isu-isu saja,” ujarnya singkat.

AP juga mempertanyakan sumber informasi yang menyebarkan kabar tersebut.“Info dari mana ya, Mas?” katanya. (rules/red)