Kategori: Kriminal

Dua Pelaku Sodomi di Pringsewu Ditangkap, Korban Pelajar SMP Juga Dijual Kepada Pria Lain

Prinsewu, sinarlampung.co-Dua pria pelaku kejahatan seksual terhadap sesama jenis alias sodomi, dengan korban pelajar SMP, diringkus Polisi. Kedua pelaku adalah AY (38) dan AAP (16). Keduanya warga Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Kedua pelalu diduga telah melakukan pencabulan terhadap AB, remaja berusia 14 tahun yang masih berstatus pelajar SMP,Minggu 19 Januari 2025..

Bahkan aksi seksual menyimpang ini berlangsung selama dua bulan, sejak November hingga Desember 2024. AAP mengaku sudah 10 kali menyodomi korban dengan dalih saling suka karena terikat hubungan asmara (pacaran).

“Selain menyodomi korban AAP ternyata mengambil keuntungan materil dengan menawarkan Korban kepada pelaku AY. Dari transaksi ini AAP mendapatkan keuntungan Rp50 ribu pertransaksi,” kata Kasat Reskrim Iptu Irfan Romadhon mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunnus Saputra, dalam keteranganya Minggu 19 Januari 2025.

Kasat menjelaskan, dua pelaku yang diamankan terdiri dari pria dewasa berinisial AY (38) dan seorang anak di bawah umur berinisial AAP (16). Keduanya warga Kecamatan Pagelaran, Pringsewu.

“Pelaku AAP diamankan di rumahnya pada Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB. Sedangkan AY diamankan pada tadi sekira pukul 00.30 WIB,” ujar Irfan.

Dari hasil pemeriksaan, kata Irfan, pelaku AY mengaku sudah dua kali menyodomi korban, dalam setiap aksinya pelaku juga memberikan iming-iming uang sebesar seratus hingga dua ratus ribu kepada korban. “Kepada polisi AY juga mengaku sudah melakukan hal serupa terhadap tujuh pria lainya,” katanya.

Terungkapnya kasus ini, kata Irfan, setelah kakak korban membaca percakapan antara korban dengan pelaku AAP melalui aplikasi whats app di ponsel korban. “Setelah di desak pihak keluarga, korban akhirnya mengakuinya. Orang tua korban yang tidak terima kemudian melaporkan kepada polisi,” ujar Kasat.

Menurut Kasat, penyidik masih terus mendalami dan berupaya mengungkap pelaku maupun korban lainya. Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan Pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara.

“Salah satu pelaku masuk di bawah umur maka proses peradilamnya tetap mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,” ucapnya. (Red)

19 Januari 2025
Viral Ratusan Pelajar SMA Desa Kali Pasir Antri Naik Perahu Getek Untuk Ke Sekolah, Penyebab Pembangunan Jembatan Sudah Dua Tahun Mangkrak dan Ambruk?

Lampung Timur, sinarlampung.co-Ratusan pelajar SMA asal Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, harus naik perahu getek saat berangkat sekolah. Mereka naik perahu getek untuk menyeberangi sungai, dari Desa Kali Pasir menuju Desa Tanjung Tirto untuk sekolah. Pasalnya hingga kini pembangunan jembatan itu justru mangkrak. .

potongan vidio amatir warga.

Para pelajar dan kendaraan roda duanya, bergantian menunggu antrean di atas kendaraannya. Mirisnya, tak jauh dari lokasi, terdapat jembatan yang masih proses pembangunan dan diduga mangkrak.

Camat Way Bungur Lusi Aprina mengatakan membenarkan hal itu. “Itu benar mas, itu ada di Desa Kali Pasir. Jadi mereka itu nyeberang ke Desa Tanjung Tirto untuk berangkat ke sekolah,” katanya, Jumat 17 Januari 2025.

Menurut Lusi, hal tersebut sudah menjadi biasa dilakukan saat air tinggi karena diguyur hujan deras. Para siswa juga tidak dikenakan biaya untuk bisa menggunakan getek. “Untuk anak-anak itu gratis, tapi untuk masyarakat dikenakan biaya Rp5 ribu untuk sekali menyeberang,” katanya.

Namun, kata Lusi, pada Hari Jum’at 17 Januari 2025 kemarin, para pelajar tidak nyebrang, karena debit air yang tinggi. “Jadi untuk hari jumat, anak-anak sekolah tidak bisa melakukan kegiatan dikarenakan debit air naik. Naik itu dari kemarin siang, pada saat anak sekolah mau pulang sekolah, sudah mulai tinggi,” jelasnya.

Terkait jembatan yang terbengkalai, Lusi mengaku tidak tahu-menahu soal itu. Menurutnya, kondisi jembatan sudah seperti itu sejak sebelum dia menjabat.
“Saya nggak tahu, sudah sekitar dua tahun,” ujarnya.

Viral di Media Sosial

Vidio antrian siswa-siswi SMA untuk berangkat sekolah dengan cara menyeberangi sungai menggunakan kapal getek, di Kabupaten Lampung Timur itu viral setelah diunggah dimedia sosial X. Terlihat di salah satu unggahan di akun X @Heraloebss, tampak begitu banyak siswa-siswi yang mengantre menunggu kesempatan.

“IRONI Siswa SMA antre menyebrangi sungai Naik Getek untuk berangkat sekolah. Mirisnya, tak jauh dari lokasi, terdapat jembatan yang sudah Tiga Tahun pembangunan terbengkalai alias Mangkrak,” tulis unggahan tersebut.

Berdasarkan rekaman video tampak puluhan kendaraan roda dua milik siswa-siswi menunggu antrean di atas kendaraannya. Dalam rekaman itu, juga ada beberapa di antaranya tengah berusaha menaiki kapal getek.

Yang menjadi perhatian, tak jauh dari lokasi, terdapat jembatan yang masih proses pembangunan dan disebut mangkrak. Hal ini pun mengundang banyak respons dari para netizen yang memberikan pernyataan prihatin.

Penahan Jembatan Sudah Abruk

Tembok penahan tanah (TPT) Jembatan Way Bungur senilai Rp9,3 miliar yang selesai dibanguan tahun 2020 itu ambruk, pada 24 Desember 2024 lalu.

Proyek pembangunan jembatan Way Bungur oleh pemerintah Lampung Timur mangkark pembangunannya. Bahkan setelah rampung awal, tembok penahan bibir sungai ambruk, pada Selasa, 24 Desember 2024 lalu. Atas kejadian tersebut terjadi pemadaman listrik dikarenakan jembatan ambruk tersangkut di kabel PLN.

Proyek pembangunan jembatan penghubung antara Desa Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir menggunakan anggaran APBD Kabupaten Lampung Timur itu terkesan sia-sia hingga merugikan keuangan daerah.

Pembangunannya bersumber dari APBD provinsi tahun 2014-2015 dan anggaran APBD Lampung Timur yang sudah mencapai tiga kali penganggaran, dan sudah menelan dana lebih dari Rp20 miliar, tapi belum terselesaikan pembangunannya.

Jembatan Way Bungur kemudian kembali dibangun menggunakan anggaran APBD Provinsi Lampung, yang juga telah teranggarkan pada APBD Lampung Timur sekak tahun 2020 – 2022.

Jembatan tersebut dibangun sejak masa kepemimpinan Gubernur Ridho Ficardo, lewat APBD 2014-2015, lalu dilanjutkan oleh Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi, lewat dana APBD 2020-2022. (Red)

19 Januari 2025
Aktivitas Pungli Truk Batu Bara di Lampung Utara Jalan Terus?

Lampung Utara, sinarlampung.co-Meski telah di lakukan rajia dan belasan orang ditangkap terkait pungutan liat truk angkutan batu bara, faktanya aktivitas pungutan masih terus erjalan tepat di jalan Lintas Sumatera Wilayah Kecamatan Abung Tinggi, Simpang Rengas, tempat tempat Pungutan Rupiah (TPR) atau Pungutan Liar (pungli). Rabu malam, Januari 2024 sekira pukul 22.20.wib malam.

Baca: Hampir 400-an Truk ODOL Batubara Lancar Melintas Masuk Lampung Bayar Pungli Ratusan Juta Tiap Malam Banyak Oknum Keciparatan?

Baca: Polda Lampung Telusuri Aliran Uang Pungli Truk Batu Bara di Lampung Utara

Baca: Sweeping Pungli Truk Batu Bara Jalan Lintas Sumatera Polda Lampung Tangkap 13 Orang

Aktivitas para pelaku yang beraksi seperti biasa seolah kebal hukum. Para pekerja yang jaga di pos tersebut terpantau seperti biasa berbagi tugas. Ada yang langsung menyetop kendaraan truk bermuatan batu bara dan ada yang menulis sesuai tugas, kemudian ada juga yang melihat situasi keadaan wilayah area pos untuk memantau.

“Padahal sebelum nya Polda Lampung bersama Polres Lampung Utara tim gabungan yang telah melaksakan pengamanan penangkapan para pelaku pungli di dua titik yaitu depan rumah makan obara dan yang kedua di blambangan pada 15 desember 2024 yang lalu. Tapi ini masih saja,” kata warga yang melintas. (Red)

19 Januari 2025
Hotel Marriot dan Spa Lampung Pagari Laut Dengan Jaring dan Tak Berizin, ini Kata HNSI

Pesawaran, sinarlampung.co-Lampung Marriott Resort & Spa juga ikut melakukan pemagaran laut, disekitar Pantai Mutun, Desa Hurun, Pesawaran. Lokasi tepat didepan bangunan Hotel Lampung Marriott Resort dan Spa. Pagarnya (pembatas,red) berbentuk jaring yang dipasang plapung, sekitar panjang satu kilo meter, luasan sekitar 3-5 hektar.

KKP melihat lokasi

“Iya memang dibatasi mas. Kita nelayan juga tidak boleh dekat-dekat pembatas itu. Apalagi mau masuk kesana, mincing saja tidak boleh,” kata salah seorang nelayan, kepada sinarlampung.co.

Nelayan menyebut, lokasi pembatas itu tiap hari juga dijaga petugas keamanan. Mereka kerap patroli gunakan kapal, jika melibat ada nelayan mendekat. “Kalo yang medekat diusir mas,” katanya.

KKP Lampung SEbut Tak Berizin Tapi Dibiarkan

Sementara Kabid Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadariah membenarkan adanya pembatas laut dengan pantai itu milik Hotel Lampung Marriott Resort dan Spa.

“Yang dipasang di Mutun tersebut hanyalah jaring. Berbeda dengan yang ditemukan di Tangerang. Kalau yang dipasang di Mutun ini berbeda, ini dari permukaan sampai dasar itu bentuknya jaring. Itu milik pelaku usaha hotel disana,” ungkapnya.

Namun, Sadariah membenarkan untuk membangun jaringan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Mereka menang sudah mengajukan izinnya. Mereka juga sudah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan luasan 3 hektar,” katanya.

Meskipun sudah diminta membayar PNBP, namun belum berarti izin tersebut keluar. Karena perizinannya masih dalam proses sampai saat ini. Menurut rencana Lampung Marriott Resort dan Spa akan membuat rumah ikan hingga transplantasi terumbu karang dalam daerah yang dibuat jaring seluas 3 hektar tersebut.

“Jadi nantinya itu akan dibuat seperti rumah ikan dan transplantasi terumbu karang didalamnya. Tapi Nelayan masih bisa beraktivitas. Karena dari KKP itu ada kesepakatan untuk pelaku usaha membuka pintu akses, setidaknya ada 6 pintu yang bisa dimanfaatkan nelayan lokal,” katanya.

HNSI Desak KKP Segera Bongkar Pembatas Laut

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pesawaran versi musyawarah nasional (Munas) Bogor mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) untuk segera membongkar pembatasan laut sepanjang satu kilometer di pantai Marriot Resort dan SPA Lampung.

Ketua DPC HNSI Kabupaten Pesawaran versi Munas Bogor, Marpen Efendi bersama nelayan dan komunitas nelayan pancing mengatakan, menyikapi pemanfaatan ruang laut dengan adanya pelampung dan jaring laut Pantai Marriot Resort dan SPA Lampung.

“Kami mendesak KKP agar DKP Provinsi Lampung membongkarnya karena nelayan tidak bebas dan harus jauh melintas di areal tersebut saat maupun usai mencari ikan di wilayah Perairan Teluk Lampung,” kata Marven, Jumat 17 Januari 2025.

Menurutnya, adanya bentangan pelampung dan jaring di areal tersebut sangat di sayangkan karena tidak adanya pemanfaatan ruang laut tersebut. “Dipasangnya pelampung dan jaring tersebut sangat merugikan para nelayan pancing. Sebab di wilayah pembatasan itu sebagai tempat areal mancing dan pelintasan kapal nelayan,” ujarnya.

Marven memastikan aktivitas nelayan pancing saat ini terpaksa harus pindah jalur lintasannya lebih jauh dari biasa yang dilintasi para nelayan pancing. “Mengingat, areal tersebut merupakan zona tangkapan ikan sebagai sumber ekonomi bagi para nelayan pancing di wilayah Pesisir Telukpandan, kemudian dilarangnya melintas dekat pelampung dan jaring itu. Tentu ini sangat merugikan para nelayan,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Marven, pihaknya juga mempertanyakan pemanfaatan ruang laut tersebut diberikan pembatas pelampung dan jaring laut yang dapat menimbulkan kerugian bagi nelayan, yang menyebabkan perubahan fungsi ruang laut tersebut.

“Karena itu tanpa ada sosialisasi kepada nelayan dan komunitas pancing, jadi kami menilai hal tersebut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi,” jelasnya.

Marven juga meminta kepada, Tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk bersama-sama melakukan investigasi di wilayah Perairan Pesisir Pesawaran.

“Setidaknya dikaji ulang, dengan melakukan investigasi terutama di sekitar lokasi pelampung dan jaring laut tersebut, termasuk kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah Pesisir Pesawaran, maupun Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan,” ujarnya. (Red)

19 Januari 2025
LSM di Lampung Kecewa, Kajati Ciut Usut Kasus Pajak SGC dan Pergub Bakar Lahan Tebu?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kejaksaan Tinggi (kejati) Lampung dinilai lemah alias melempem dalam mengungkap kasus dugaan Korupsi pengemplangan pajak PT Sugar Group Company (SGC) dan Pergub No 33 Th 2020 oleh Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Provinsi Lampung.

Baca: Unjukrasa di KPK Akar Lampung Laporkan Arinal Djunaidi dan PT SGC

Baca: KPK Mulai Garap Korupsi Pergub Izin Panen Tebu Dibakar Dua Pejabat Pemrov Lampung Diperiksa

“Laporan kami sejak Juli 2024 lalu. Kasus ini sudah dilaporkan oleh DPP Akar Lampung pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejati Lampung. Namun, hingga saat ini Kejati Lampung yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus dugaan pengemplangan pajak tersebut belum mampu menunjukkan keberaniannya untuk memanggil pihak terkait,” kata Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta’in, kepada wartawan Rabu 15 Januari 2025

Indra mengaku pihaknya kecewa dengan kinerja Korps Adhyaksa di Lampung itu, yang belum menunjukan komitmennya terhadap penuntasan kasus besar. “Kita kecewa dengan kejaksaan Tinggi Lampung, dalam artian selaku pelapor atas nama DPP Akar Lampung bahwa kita sebagai masyarakat sudah di mintai keterangan pada tahun 2024 lalu,” kata Indra.

Menurut Indra, harusnya pihak Kejati Lampung dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait perkara yang telah dilaporkan, apakah ditindaklanjuti atau tidak dalam penanganannya. “Karena sejauh ini kita ketahui belum ada keterangan dari pihak Kejati Lampung pada DPP Akar Lampung maupun media apakah kasus itu berhenti atau ditindaklanjuti,” ujarnya

Dalam artian, kata Indra, kasus ini sangat terkesan hilang oleh waktu, yang mana belum menunjukkan progres signifikan. “Persoalan ini terkesan hilang begitu saja dan kami juga sangat merasa kecewa dengan Kejati Lampung yang seharusnya dapat menunjukkan kinerjanya,” ucapnya

Indra, mengaku pesimis terhadap APH apabila serius menanangani atau menindaklanjuti laporan akar Lampung soal kongkalikong PT SGC dan Arinal itu. “Karena kita melihat Kejati Lampung ini banyak menggantungkan kasus atau banyak yang tidak dituntaskan,” katanya

“Maka dari itu, masalah Pergub ini kedepan kita akan fokuskan laporannya ke Kejagung untuk mendorong kasus ini ditindaklanjuti, Termasuk dugaan korupsi di Lampung juga akan kita masukan ke KPK dan Kejagung. Karena kami melihat Kejati Lampung seakan melempem menangani kasus di Lampung,” ucapnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas pernah terbitnya Pergub No 33 Th 2020 tentang diperbolehkannya Cara Panen Tebu dengan dibakar. Kasus ini juga, diduga adanya indikasi dugaan KKN PT SGC dan Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang telah terjadi pengemplangan pajak hingga triliunan sejak 2021 – 2023 silam. (Red)

19 Januari 2025
Mantan Kadis PPKB Nurmansyah Protes Terpidana Korupsi BOKB Protes, Sembilan Bulan Laporan Dugaan Rekayasa Kasusnya Oleh Kejari Tulang Bawang Barat Belum Direspon?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Nurmansyah, mempertanyakan laporan kasus dugaan rekayasa kasus korupsi teradap dirinya tak kunjung diproses. Padahal pengaduan atas kejanggalan proses hukum terhadap dirinya, di laporkan sejak 17 April 2024 lalu.

Baca: Korupsi DAK Non Fisik 2021-2022 Rp1,1 Miliar Kejari Tulang Bawang Barat Tahan Kadis PPKB Nurmasyah

Baca: Kejari Periksa Dinas PPKB TUBABA Terkait Korupsi Anggaran 2021 dan 2022?

Hal itu disampaikan A Yustian, salah satu kerabat Nurmansyah. “Saudara kami Nurmansyah telah mengadukan adanya kejanggalan atau dugaan rekayasa atas proses hukum terhadap dirinya oleh Kajari dan Tim Jaksa Kejari Tubaba, sejak April 2024 lalu,” kata A. Yustian, dilangsir helloindonesia Jumat 17 Januari 2025.

Menurut Yustian, dirinya telah menyerahkan dokumen pengaduan Nurmansyah sejak 17 April 2024 kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, dan Komisi III DPR RI atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam penegakan hukum terhadap Nurmansyah.

Dalam pengaduannya, Nurmansyah merasa jadi korban para jaksa Kejari Tubaba. Yaitu :

1. Dirinya ditetapkan tersangka dan langsung ditahan di Rutan Menggala pada 18 September 2023.

2. Dasar penetapan tersangka dan penahanan tidak jelas atas tuduhan merugikan negara Rp880. 744.191. Dirinya tak pernah diperiksa inspektorat, BPK, atau lembaga lainnya.

3. Walau ada putusan berkas perkara dapat digunakan dalam perkara yang sama terhadap EY, namun bendahara dinas itu tak pernah diproses oleh jaksa.

4. Ada pengakuan dari Kabid KS AT dan telah mengembalikan uang Rp137. 190.000 tapi yang bersangkutan tak pernah diperiksa Kasi Pidsus Kejari Tubaba RFA.

A Yustian, menyatakan Nurmansyah merasa pihak kejaksaan telah merekayasa soal kerugian negara dan hakim juga hanya fokus pada soal kerugian negara tanpa mempertimbangkan fakta persidangan. “Kami mohon segera diperiksa kembali kasus ini dan mereka yang terlibat dugaan rekayasa sehingga saudara kami sendiri yang kena sanksi dan harus mengembalikan uang,” kata A Yustian.

Kerabat lainnya, Sabturil juga membenarkan bahwa kakaknya telah mengadukan jaksa yang menangani kasusnya. Dia menilai kakaknya telah dizolimi oleh jaksa yang menangani perkaranya. “Kami berharap Kejati secepatnya memanggil para jaksanya,” katanya.

Sabturil, menceritakan, perihal Surat Pengaduan sang kakak yang telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Lampung terkait kinerja penanganan kasus korupsi di Dinas PPKB oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. “Jadi kakak saya ini membuat surat pengaduan karena dia menganggap ada pelanggaran, dia merasa dizalimi,” ujar Sabturil di Bandar Lampung, Selasa 18 Januari 2025.

“Beliau mengadukan jaksa Kejari Tulang Bawang Barat yang menangani kasusnya karena dia menilai telah terjadi pelanggaran. Terkait Surat Pengaduan yang dia sampaikan, kami percaya dan meyakini Kejati Lampung akan menindaklanjuti surat pengaduan tersebut,” ungkapnya.

Dia berharap Kejaksaan Tinggi Lampung bisa secepatnya memanggil para jaksa yang diadukan. “Sebagai keluarga, tentu kami berharap Kejati Lampung segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memanggil para jaksa yang diadukan,” katanya.

Untuk diketahui, pada kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, Nurmansyah telah divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider kurungan dua bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp880.774.191 subsider dua tahun penjara.

Dalam Dakwaan Kejaksaan, Nurmasyah didakwa melakukan Korupsi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOPKB) tahun 2021-2022. Sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu 8 September 2023.

Sidang Sejak September 2023

Dalam dakwaannya, JPU Risky Fany mengatakan terdakwa Nurmansyah yang merupakan ama Terdakwa Nurmansyah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tulangbawang Barat melakukan korupsi dana BOKB tahun 2021-2022 melihatkan bendaharanya, Eni Yuliati.

“Dalam perbuatannya terdakwa Nurmansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran diduga menyelewengkan dana BOKB, dengan turut melibatkan bendahara Dinas bernama, Eni Yuliati,” kata Risky Fany, Rabu 8 September 2023 lalu.

JPU menjelaskan bahwa dana bantuan BOKB diterima melalui rekening Dinas PPKB Tulang Bawang Barat, lalu dicairkan bendahara dan di serahkan langsung kepada terdakwa, Nurmansyah di Kantor Dinas PPKB dan ada juga di rumah pribadi sesuai dengan permintaan terdakwa.

“Selisih uang yang tidak direalisasikan terdakwa dan dianggap sebagai sebuah penyimpangan dan merugian keuangan negara. Total selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebanyak kurang lebih Rp1,059 miliar,” jelas JPU.

JPU menambahkan dari nilai tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa senilai kurang lebih Rp178 juta sehingga tersisa, kurang lebih Rp880 juta. “Akibat perbuatanya terdakwa di jerat Pasal 2 Ayat (1), atau Pasal 3, Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) UU Nomor Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,” ujarnya. (Red)

19 Januari 2025
Kombes Derry Agung Wijaya Jabat Dirkrimsus Kombes Edi Purnomo Ka SPN Polda Lampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kapolda Lampung memimpin serah terima Kombes Pol Derry Agung Wijaya alumnus Akademi Kepolisian tahun 2001 sebagai Dirreskrimsus Polda Lampung, disusul Kombes Edi Purnomo menjadi Kepala SPN Polda Lampung, termasuk Dirbimas, Kabid Humas Polda Lampung, Wadir Lantas dan Kapolres Tulang Bawang.

Sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2775/XII/KEP./2024 hingga ST/2778/XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024. Dery Agung Wijaya, menggantikan Kombes Pol Donny Arief Praptomo yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagyanmas Robinopsnal Bareskrim Polri.

Kepala SPN Polda Lampung, Kombes Pol Edi Purnomo, sebelumnya menjabat Kabidseum Pusjarah Polri. Pejabat lama Kombes Pol Erik Ferdinand diangkat dalam jabatan baru sebagai Dosen Kepolisian Madya Tk. III STIK Lemdiklat Polri.

Disusul Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, bergeser sebagai Penata Kehumasan Polri Madya TK II Divhumas Polri. Jabatan Kabid Humas ditempati oleh AKBP Yuni Iswandari Yuyun, sebelumnya menjabat Kasubbagjakkermadiklat Bagjakdiklat Rojianstra SSDM Polri.

Wadirlantas Polda Lampung AKBP Muhammad Ali diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagpustaka Waketbidminwa Stik Lemdiklat Polri. Terakhir Kapolres Tulang Bawan, AKBP James H Hutajulu pindah sebagai Wakapolres Metro Jakarta Utara. Dan jabatannya digantikan AKBP Yuliansyah, sebelumnya Kabagops Polres Metro Jakarta Barat.

Termasuk AKBP Alfret Jacob Tilukay yang menjabat Kapolresta Bandar Lampung menggantikan Kombes Pol Abdul Waras yang mendapat jabatan baru selaku Kapolres Metro Depok di Polda Metro Jaya. (Red)

19 Januari 2025
Pembangunan Sumur Bor di Desa Pulau Legundi Mangkrak, Banyak Proyek Desa Asal Jadi?

Pesawaran, sinarlampung.co-Pembangunan Sumur Bor mangkrak di Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran yang mengunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2024 diduga mangkrak. Selain soal sumur BOR itu terdapat kegiatan proyek BLT-DD yang belum tersalurkan 6 bulan sebanyak 26 KPM dan pembangunan Rabat beton jalan usaha tani yang diduga tidak sesuai spek.

Warga mengadukan soal Desa Pulau Legundi itu kepada KWRI Pesawaran. Terutama soal pembangunan sumur bor senilai Rp60 Juta pertitik yan mangkrak atau terbengkelai. Termasuk beberapa item, seperti BLT-DD yang belum tersalurkan 6 bulan sebanyak 26 KPM, dan banyak pembangunan Rabat beton jalan usaha tani yang diduga tidak sesuai spek.

“Benar Bang kami mendapat pengaduan dari masyarakat, yang menyebutkan banyak pekerjaan proyek yang belum selesai oleh pihak desa dengan anggaran dana Desa Tahun 2024 dan ada beberapa dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Legundi,” kata Ketua Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pesawaran Re Supriyadi.

Menurut Supriyadi, beberapa informasi penting yang disampaikan DPC KWRI Pesawaran terkait dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Pulau Legundi, ada beberapa Item diantaranya pembangunan sumur Bor yang belum selesai, Rabat Beton Jalan Usaha Tani yang tidak sesuai spek, serta BLT-DD yang belum dibagikan kepada KPM.

“Jadi kami bersama tim akan menelusuri informasi ini, agar dana desa ini dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu untuk kesejahteraan Masyarakat. Kami akan kawal penggunaan Dana Desa agar bisa dipergunakan sebagai mana mestinya, yaitu digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan,” katanya.

“Jangan sampai Dana Desa digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipergunakan tidak sesuai dengan Juknak-Juknis Penggunaan Dana Desa. Kerja dan kinerja Kepala Desa selalu diawasi oleh masyarakat pengunaan Dana Desa harus sesuai aturan dan regulasi, Saya tidak ingin para Kepala Desa sampai masuk penjara gara-gara tidak mengerti dan tidak menuruti aturan dalam penggunaan Dana Desa,” katanya. (Red)

19 Januari 2025
Kombes Abdul Waras Pimpin Polres Metro Depok, ini Profil

Jakarta, sinarlampung.co-Kombes Pol Abdul Waras SIK, resmi memimpin Kapolres Metro Depok, Polda Metro Jaya, menggantikan Kombes Arya Perdana yang berpindah tugas sebagai Kapolrestabes Makassar.

Serah terima jabatan berlangsung di Mapolda Metro Jaya dan pisah sambut berlangsung di The Margo Hotel Depok, Kamis 9 Januari 2025. Kombes Abdul Waras menjabat Kapolresta Bandar Lampung selama 11 bulan.

Sebelum menjabat sebagai Kapolreta Bandar Lampung mulai Januari 2024, Kombes Abdul Waras menjadi Wakil Kepala SPN Polda Jawa Tengah. Sebelumnya juga menjabata Kapolres Wonosobo, dan Kapolres Batang, Polda Jawa Tengah.

Kombes Abdul Waras merupakan pria kelahiran Tuban, Jawa Timur pada 26 November 1976. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 Batalyon Endra Dharmalaksana. Pria penyuka kucing itu menikahi Neeva Nodra Basumbul pada 23 September 2001. Keduanya telah dikaruniai tiga orang putra. Antara lain, M. Rangga Adiyatma Anabva, M. Rafif Adinata Anabva, dan M. Ragil Aditama Anabva.

Dalam karier kepolisiannya, Kombes Abdul Waras diketahui telah menempati sejumlah jabatan strategi di instansi Polri. Ia mengawali jejak karier di Polda Gorontalo dari 2000-2004. Penempatan awal dimulai menempati jabatan sebagai Kanit I Satreskrim Polresta Gorontalo, dilanjutkan Kaur Bin Ops Satlantas Polresta Gorontalo, Ps. Kasatlantas Polres Gorontalo, dan Kasatlantas Pahuwato Gorontalo.

Pada 2006, Kombes Abdul Waras melanjutkan karier kepolisiannya di Polda Lampung dan sempat menduduki jabatan strategis, mulai sebagai Kapolsek Kalianda Polres Lampung Selatan pada 1 Agustus 2006, Kapolsekta Telukbetung Utara (8 Januari 2007), Kapolsek Tanjungkarang Barat (3 Juni 2008).

Lalu ia juga dipercaya menjabat Kasatreskrim Polres Metro (27 Februari 2009), Ka Induk II Sat PJR Ditlantas Lampung (21 November 2009), Kasatlantas Polres Lampung Tengah (24 November 2009), Kasatlantas Polres Tulang Bawang (30 Maret 2010).

Kemudian Kasi Prasjak Subdit Dikyasa Ditlantas Lampung (23 September 2010), Kasatlantas Poltabes Bandar Lampung (24 April 2012), Kasi STNK Subdit Min Regident Ditlantas Lampung (23 Juni 2014), dan Kasi BPKB Subdit Regident Ditlantas Lampung (14 April 2015).

Pascamelanjutkan Sespim Polri pada 2015, Kombes Abdul Waras menjabat Kadensis PPSS Korbintarsis Akpol (4 Desember 2015). Lalu pindah sebagai Kapolres Wonosobo (16 November 2017) dan dilanjutkan Kapolres Batang. Kemudian Kombes Abdul Waras mendapatkan promosi jabatan menduduki posisi Waka SPN Polda Jawa Tengah, Kapolresta Bandar Lampung, dan kini sebagai Kapolres Metro Depok. (Red)

19 Januari 2025
Lama Bertugas di KPK, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay Pimpin Polresta Bandar Lampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si, resmi bertugas di Polresta Bandar Lampung. alfret Jacob menggantikan Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K, yang pindah tugas sebagai Kapolres Metro Depok, Polda Metro Jaya.

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, sebelumnya menjabat sebagai Tim Analis Bidpdakt Pusiknas Bareskrim Polri. Serah Terima jabatan di pimpin Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, di Polda Lampung, Jum’at 17 Januari 2025.

Kedatangan Alfret Jacob Tilukay bersama istri disambut upacara tradisi pedang pora, bersama para perwira di jajaran Mapolresta Bandar Lampung. Kedatangan Kapolres baru ini disambut Waka Polresta Bandar Lampung, AKBP Erwin Irawan, S.I.K bersama istri di depan Gerbang Utama Mapolres, Sabtu 18 Januari 2025.

Waka Polresta berjalan menuju lobi Mapolres dengan memperkenalkan sejumlah pejabat utama yang sudah berdiri. Acara dilanjutkan dengan laporan satuan dan penyerahan buku memori dari pejabat lama kepada pejabat baru di Rupatama.

Dalam upacara Farewell and Parade di halaman Mapolres, Kombes Pol Abdul Waras mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga dan pikiran serta ikhlas memberikan dukungan selama bertugas di Kota Bandar Lampung sehingga tercipta Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai.

Abdul Waras mengatakan dirinya merasa berjalan singkat berdinas di Bandar Lampung. “Sangat terasa secara pribadi belum melakukan apapun dan masih banyak tugas hal lainnya yang dilakukan,” kata Abdul Waras.

Dia mengatakan, dalam kurun waktu yang dilewati diwarnai suka dan duka, namun berkat kerjasama yang apik dirinya bisa melaksanakan tugas. Serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung.

Abdul Waras juga menyampaikan permohonan maaf, jika selama menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung, terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.

Dan mengucapkan selamat datang kepada Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, dan berharap dibawah kepemimpinan Kapolres yang baru, Polresta Bandar Lampung semakin sukses dan lebih berprestasi.

“Kepada seluruh anggota saya minta agar mendukung penuh Kapolres yang baru. Saya yakin dan percaya, Polresta Bandar Lampung akan lebih baik lagi.” ujarnya.

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay dalam sambutan perdananya mengucapkan terima kasih kepada Kombes Pol Abdul Waras yang selama menjabat kurang lebih satu tahun telah banyak membawa perubahan, dan prestasi yang membanggakan. “Kebijakan yang telah berjalan baik akan kami lanjutkan dan teruskan,” Ucapnya.

Sebagai warga baru di Kota Bandar Lampung, mohon sinergitas yang telah terbangun baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda tetap terjaga dan semoga Kota Bandar Lampung menjadi kota yang aman dan tentram.

Seperti diketahui, nama Kombes Abdul Waras masuk daftar 734 perwira tinggi (Pati) hingga Perwira Menengah (Pamen) yang dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mutasi Kapolresta Bandar Lampung yang masuk dalam 734 Pati dan Pamen itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/2775/XII/KEP./2024 hingga ST/2778/XII/KEP./2024 tanggal 29 Desember 2024.

Kombes Alfret Jacob Tilukay

Kombes Alfret Jacob Tilukay resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung, menggantikan Kombes Abdul Waras. Pria berdarah Ambon kelahiran 25 April 1979 ini memulai kedinasannya sebagai perwira pertama di Polda Banten. Dalam perjalanannya, Alfret Jacob Tilukay telah dipercaya mengemban berbagai jabatan di internal Polri bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alfret Jacob Tilukay merupakan mantan penyidik KPK yang pernah menangani kasus korupsi kepala daerah. Dari informasi yang dihimpun dia pernah menangani kasus dugaan korupsi mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa dan mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhennapessy.

Pada 12 November 2024, Kombes Alfret Jacob Tilukay yang menjabat sebagai Pamen Bareskrim Polri diangkat menjadi Tim Analis Bidpdakt Pusiknas Bareskrim Polri. Namun dalam waktu singkat, tepatnya pada 29 Desember 2024 ia kembali mendapat tugas baru sebagai Kapolresta Bandar Lampung.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nialwati mengatakan Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay merupakan lulusan Akademi Kepolisian Tahun 2003. Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2010 ini juga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Belitung Timur dan Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, Polda Bangka Belitung.

Nila mengatakan, mutasi di lingkungan Polri, termasuk Polresta Bandar Lampung adalah hal yang wajar. Mutasi ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi dan juga sebagai bentuk pembinaan karir. “Mutasi adalah hal biasa dilakukan di institusi Kepolisian. Selain untuk penyegaran organisasi, mutasi juga sebagai bentuk promosi jabatan untuk mendapatkan karier yang lebih tinggi,” ujar Nila. (Red)

19 Januari 2025