Kategori: Lampung Barat

Lampung Barat (SL)-Setelah menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar (RSUDAU) sejak Kamis (7/5) lalu atau selama 21 hari, berdasarkan hasil Swab (PCR), warga Pekon Bakhu, Kecamatan Batu Ketulis, MM (17) dan warga Pekon Giham, Kecamatan Sekincau, FA (25), diperbolehkan pulang.

Pemulangan keduanya disaksikan langsung juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lambar Paijo, bersama Sekretaris Gugus Tugas Maidar, Plt. Kepala Diskominfo Padang Prio Utomo, dan Direktur RSUDAU Widyatmoko Kurniawan, serta sejumlah pejabat, Kamis 28 Mei 2020.

Direktur RSUDAU, Widyatmoko Kurniawan mengungkapkan, MM dan FA telah menjalani perawatan di ruang isolasi selama 21 hari dan setelah dilakukan Swab sebanyak dua kali, hasilnya negatif. “Mereka sudah diperbolehkan pulang, sudah dua kali dilakukan Swab dan hasilnya negatif. Harapannya kepada masyarakat bisa menerima mereka seperti sedia kala,” ungkap Widyatmoko Kurniawan.

Sebab, kata dia, pasien yang telah dirawat dan menjalani isolasi serta dinyatakan telah negatif dari Covid-19 itu tidak akan menularkan lagi kepada masyarakat. Hanya saja ia menekankan kepada keduanya untuk tetap menjalani protokol kesehatan. “Pasien yang sudah kita isolasi dan dilakukan du kali swab dan hasilnya negatif itu berarti sudah sembuh benar, hanya saja kita tetap meminta mereka untuk menerapkan protokol kesehatan,” ujar Wawan sapaan akrabnya.

Wawan seraya menambahkan, selain kedua OTG tersebut terdapat satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang juga sudah diperbolehkan pulang karena negatif dari Covid-19.

Lalu, Juru Bicara Gugus Tugas yang juga Kepala Dinas Kesehatan, Paijo menambahkan, keduanya diperbolehkan pulang karena telah dinyatakan negatif dari Covid-19, hanya saja pihaknya meminta keduanya untuk tetap menjaga kebugaran dengan rajin berolahraha serta mengonsumsi makanan bergizi.

“Selain itu kita minta tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter di rumah maupun di lingkungan serta menghindari kerumunan. Selalu menggunakan masker di dalam maupun di luar rumah, serta selalu rajin cuci tangan baik sebelum maupun sesudah beraktifitas,” imbuhnya.

Untuk diketahui, hasil pemeriksaan swab PCR FA dan MM positif Covid-19, untuk itu saya minta Dinas Kesehatan untuk menjemput langsung keduanya untuk dilakukan perawatan intensif di RSUD Alimuddin Umar,” kata Parosil.

Kamis (7/5), keduanya telah dibawa ke RSUD Alimuddin Umar oleh petugas kesehatan yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap menggunakan ambulan milik rumah sakit. Kedua pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19 tersebut merupakan santri Pondok Pesantren Pesantren Alfalah, Temboro, Magetan, Jawa Timur (Jatim). Yang ketika pulang beberapa waktu lalu menjalankan rapid tes. Karena termasuk reaktif, pemeriksaan keduanya dilanjutkan dengan swab PCR, dan hasilnya positif. (Ade Irawan)

Lampung Barat (SL)-Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 131 pekon dan Lima Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat yang telah masuk dalam data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kementerian Sosial (BLT-Kemensos), tengah menunggu kepastian realisasi bantuan yang hingga kini belum juga ada kepastian. Terdata ada sekitar 5.557 KK yang terdata dan tidak menerima BLT.

Sementara sebagian besar peratin di Lampung Barat sudah terlanjur untuk  tidak mengakomodir mereka sebagai calon penerima BLT Dana Desa, lantaran akan menerima  BLT Kemensos. Namun hingga saat ini, BLT Kemensos tersebut tidak kunjung terealisasi. Kondisi itu membuat peratin menjadi bulan-bulanan masyarakat yang mempertanyakan realiasinya.

Kabid  Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Lambar Sopan Sopian, membenarkan bahwa jumlah calon penerima BLT Kemensos di Lambar sebanyak 7.854 KPM dan  beberapa waktu  lalu telah terealisasi sebanyak 2.2897 KPM tersebar di lima kelurahan. ”Iya, sesuai data dari Kemensos calon penerima itu 7.854 dan baru terealisasi sebanyak 2.297 untuk  KPM di lima kelurahan, dan itu juga baru sebagian masih ada yang belum,” ungkap Sopan Sopian.

Pihaknya memaklumi kegelisahan yang dialami oleh para peratin saat ini, namun persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Lambar melainkan terjadi di seluruh kabupaten/kota bahkan se-Indonesia. Sehingga  pihaknya mengimbau kepada peratin atau kepada para calon penerima untuk tetap bersabar.

”Kami juga belum bisa memberikan kepastian soal bantuan tersebut, hanya saja kami akan terus melakukan koordinasi dengan  pihak Kemensos, semoga apa yang didengungkan sebelumnya bisa segera direalisasikan, dan kami paham apa yang dirasakan oleh peratin, bahkan beberapa waktu lalu sejumlah peratin datang ke Dinsos dan menanyakan perihal itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemensos RI menyalurkan BLT dengan  besaran Rp600 ribu perbulan,  selama tiga bulan untuk April, Mei dan Juni.  Berdasarkan data tersebut, peratin tidak mengakomodir dalam penyaluran BLT DD, sehingga saat ini nasib para KPM yang seyogyanya mendapatkan bantuan ditengah pandemi Covid-19 tersebut saat ini tidak ada kejelasan. (Ade/mlo/Red)

Lampung Barat (SL)-Tidak pernah merasa dapat bantuan dari pemerintah di Lampung Barat, Marlina (62) warga Pekon Padang Cahya Kecamatan Balikbukit Lampung Barat, mengadu ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung  Barat. Dia mendatangi sekretariat PWI di komplek  perkantoran pemkab Lambar, Senin 18 Mei 2020.

Kepada para awak media yang kebetulan sedang melakukan aktifitas di sekretariat PWI, Marlina menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan bantuan dari pemerintah yang tidak pernah ia terima, padahal secara ekonomi ia merupakan warga yang kurang mampu.

”Saya datang kesini tujuannya untuk menyampaikan keluhan , saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pihak pemerintah daerah maupun dari pemerintahan Pekon Padang Cahya, baik yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan berupa sembako dan lainnya,” ungkap  Marlina.

Menurutnya, suaminya hanya tukang ojek dan ia sempat bekerja di sekretariat DPRD Lambar sebagai cleaning service untuk mencukupi kebutuhan. Karena itu bantuan yang sedang marak diperbincangkan saat ini, membuat dirinya bergumam bahwa keluh kesah yang ia rasakan harus disampaikan dan diketahui oleh publik.

“Dari dulu saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, sekarang juga saya tidak mendapatkan apa-apa, BLT tidak dapat sembako juga tidak, padahal keluarga saya juga salah satu yang terdampak Covid-19 ini, karena suami saya seorang tukang ojek,” ujar Marlina, yang sesekali mengusap air mata.

Marlina juga mengungkapkan jika dirinya mengetahui bahwa para warga lain di sekitar tempat tinggalnya sudah mendapatkan bantuan, dan dirinya sempat mendatangi rumah peratin setempat guna menanyakan perihal tersebut namun peratin tidak di rumah.

“Saya sudah cukup sabar selama ini mas, kalau memang pemerintah berniat memberikan bantuan secara merata dan adil, kenapa keluarga saya tidak pernah terdata, saya tidak akan menanyakan hal ini jika saya tidak benar-benar membutuhkan bantuan itu,” tambahnya

Terpisah Peratin Pekon Padang Cahya Mad Darmawan mengatakan, mengungkapkan jika belum semua warganya mendapatkan bantuan, karena menurut dia warga mendapatkan bantuan secara bergantian.

“Bantuan ini-kan banyak, kemungkinan Marlina ini sudah terdata di bantuan lain selain BLT, siapa tahu dia sudah mendapatkan bantuan yang diberikan kepada 10 persen dari jumlah penduduk atau bantuan untuk lansia, bantuan untuk ibu hamil atau yang lainnya,” ujar Mad Darmawan.

Menurut dia, kendala belum semua warga mendapatkan bantuan yakni belum terkumpulnya dana secara keseluruhan, kata dia mudah-mudahan jika seluruh dana sudah masuk semua warga pekon Padang Cahya bisa tercover semua.

“Sedangkan untuk BLT DD memang dana kita tidak memadai, bahkan kita sudah ambil maksimal, dari 35 persen DD Pekon Padang Cahya hanya 239 KK yang bisa kita berikan, saya berharap untuk para warga agar bisa sabar, dan seharusnya jika ada keluhan seperti ini warga bisa menanyakan langsung kepada saya selaku peratin, siapa tahu mereka memang sudah terdata tapi harus menunggu giliran,” katanya. (Ade/mlo/Red)

Lampung Barat (SL)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat telah menetapkan tersangka perkara dugaan korupsi anggaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Tebaliokh Kecamatan Batubrak Lampung  Barat. Jaksa menyebutkan tidak idlakukan penahanan karena kopertif. Namun Jaksa berjanji akan melakukan penahanan sebelum atau sesudah lebaran.

Kasi Intelijen Kejari Lambar Reza Kurniawan, didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Novantoro Catur Prabowo, mengatkan kasus naik ketahap penyidikan, dan penetapan tersangka. Mantan Peratin Tebaliokh Akrom yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara korupsi BUM-Pekon yang merugikan Negara sebesar Rp170 juta.

”Perkara korupsi anggaran BUM-Pekon senilai Rp170 juta terus berjalan. Tersangka sudah ditetapkan sejak sebulan lalu, dan perkaranya saat ini sudah naik ke tahap penyidikan khusus,” kata Reza di kantor Kejari, Senin 18 Mei 2020.

Lanjut dia,  hingga saat ini tersangka masih koperatif, dan  itu  menjadi salah satu pertimbangan juga  dimana penahanan belum dilakukan. Namun,  menurutnya tidak menutup kemungkinan tersangka  dilakukan penahanan dalam waktu dekat, atau minimal setelah  lebaran hari raya idul fitri. ”Alhamdulillah sejauh ini tersangka masih koperatif, tapi akan kita lihat dan akan kita pertimbangkan kembali, apakah penahanan akan dilakukan dalam waktu dekat atau setelah lebaran,” katanya.

Kasus dugaan penggelapan dana penyertaan modal BUM-Pekon Tebaliokh tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dengan kerugiaan negara (KN) diperkirakan mencapai sekitar Rp170 juta diungkap Kejari Lampung Barat.

Penyelidikan terkait dengan dugaan penggelapan dana BUMPekon Tebaliokh berawal saat adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan dugaan penggelapan dana BUMPekon  dan kendaraan operasional di Pekon Tebaliokh.

Informasi tersebut, langsung ditindaklanjuti oleh pihak Intelijen dengan dengan melakukan pengumpulan data (Puldata), setelah itu ditemukan cukup indikasi untuk masuk ke proses penyelidikan. Dana penyertaan modal BUMPekon tersebut, bersumber dana desa yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang notabennya dikucurkan secara bertahap, namun dalam kenyataannya ditemukan indikasi bahwa tidak tersalurkan.

Seharusnya penyalurannya secara bertahap mulai dari 2016 anggarannya sebesar Rp90 juta dan  2017 Rp50 juta tidak tersalurkan, dan tahun 2018 sebesar Rp30 disalurkan tetapi tidak sesuai peruntukan. Dari hasil penyelidikan awal tersebut, total kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan penggelapan dana BUMPekon Tebaliokh mencapai Rp170 juta, namun bisa jadi itu akan bertambah mengingat adanya indikasi lain seperti pelaksanaan pembangunan fisik di pekon itu.

Sebelumnya Pemkab Lambar telah memberikan jangka waktu selama 14 hari sejak 29 Oktober tahun 2019 agar Peratin Tebaliokh mengembalikan kerugian akibat dugaan tindak penggelapan dana BUMPekon Tebaliokh tahun 2016-2018, penggelapan DD dan ADP tahun 2019 serta penggelapan dana PBB tahun 2019 namun hingga batas waktu yang ditetapkan yang bersangkutan tidak mengindahkan sehingga ditunjuk pengganti sementara yaitu Juru Tulis (Jurtul) pekon setempat. (Ade/mlo/red)

Lampung Barat (SL)-Jalan lintas Liwa-Krui KM 2, di Pekon (Desa) Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), longsor Kamis 14 Mei 2020 sekira pukul 17.45 WIB Longsor akibat hujan deras beberapa hari terakhir membuat sebagian Jalan amblas tergerus air, di posisi jalan menurun.

Longsor terjadi sejak Rabu, 13 Mei 2020 sore hingga Kamis sore, 14 Mei 2020 dengan longsor terus bertambah akibat kikisan air di sekitar lokasi. Longsor terjadi dari atas dengan material turun ke pinggir badan jalan. Lalu di bagian bawah jalan, terjadi amblas sehingga badan jalan semakin terkikis dan menyempit.

Air menggerus jalan aspal dan diperparah saluran drainase pembuangan air yang tidak berfungsi tersumbat material longsor. Akibatnya arus Lalu Lintas harus buka buka tutup, kendaraan dengan muatan lebih dari empat dilarang melintas. Kendaraan berat lebih dari empat tol dialihkan kejalur lain.

Kabid Bina Marga Dinas PU Lambar Robert Putra, mengatakan untuk sementara lalu lintas kendaraan terpaksa harus bergantian karena badan jalan tersisa hanya untuk satu jalur kendaraan saja. Selain itu, untuk kendaraan besar roda. 6 keatas tidak diperbolehkan melintas dulu.

Penanganan malam ini segera dilaksanakan dan saat ini sedang dalam persiapan. Sebab, kondisi jalan akan semakin parah bahkan badan jalan bisa terputus. Pihaknya sudah koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Penanganan Jalan Nasional agar malam ini bisa segera dilakukan normalisasi saluran air sehingga tidak semakin  mengikis badan jalan.

“Sudah dikoordinasikan dengan pelaksana penanganan jalan Liwa-Krui dan BPJN agar jalan itu segera ditangani. Penanganan sementara yaitu normalisasi saluran drainase menggunakan excavator agar jangan sampai badan jalan terus terkikis,” kata Robert.

Kapolres Lambar, AKBP Rachmat Tri Haryadi, meninjau lokasi longsor berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan evakuasi material longsor. Petugas kemudian membuat himbauan dengan memasang Banner dan pemberitahuan melalui media sosial (Medsos). (Ade Irawan/Red)

Lampung Barat (SL)-Sebanyak 2.803 tenaga kerja dan mahasiswa pulang ke Lampung Barat. Rinciannya, sebanyak 17 orang tenaga kerja pulang dari luar negeri dan sebanyak 2.786 tenaga kerja dari dalam negeri. Kepulangan tenaga kerja dari luar dan dalam negeri dan mahasiswa tersebut sebagai dampak dari wabah coronavirus disease (covid-19

Kabid Ketenagakerjaan Dewi Yanti mendampingi Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Lambar Sugeng Raharjo mengungkapkan, kepulangan tenaga kerja dari luar dan dalam negeri dan mahasiswa tersebut sebagai dampak dari wabah coronavirus disease (covid-19).

“Ini dampak dari adanya wabah Covid-29, untuk tenaga kerja dari dalam negeri itu sebagian besar karena terkena dampak PHK (Putus Hubungan Kerja, Red) di tempat mereka bekerja sehingga memutuskan pulang ke Lambar, selain itu untuk mahasiswa itu pulang dikarenakan sedang diliburkan,” ungkap Dewi.

Dijelaskan, untuk data kepulangan tenaga kerja luar negeri itu berasal dari Pos Sumberjaya 13 orang, kemudian Pos Way Empulau Ulu, laporan dari Masyarakat Waymengaku dan data dari BP2MI masing-masing satu orang.

“Sementara itu untuk data kepulangan tenaga kerja dalam negeri sebanyak 296 orang data berasal dari Bandar Negeri Suoh, 432 orang dari Kebun Tebu, 364 orang Belalau, 549 orang Lumbok Seminung, 100 orang Sumberjaya, 465 orang Suoh dan 380 orang Sukau,” ujarnya.

Sementara itu, saat ini data warga Lambar yang berada di luar negeri sebanyak 125 orang, rinciannya keberangkatan tahun 2017 sebanyak 15 orang, tahun 2018 sebanyak 21 orang, tahun 2019 sebanyak 75 orang, kemudian tahun 2020 sebanyak 14 orang. (Ade Irawan)

Lampung Barat (SL)-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lampung Barat  membagikan ratusan bingkisan sembako kepada masyarakat yang terdampak virus corona dibeberapa pekon di Kecamatan Balik Bukit, Kebun Tebu dan  Kecamatan Gedung Surian. Rabu, 13 Mei 2020.

Ketua HKTI Lampung Barat Edi Novial, S.Kom ketika dikomfirmasi terkait kegiatan tersebut mengatakan bahwa pembagian sembako tersebut merupakan bentuk perhatian HKTI terhadap masyrakat utamanya bagi yang terdampak pandemi covid-19.

“Saat ini kita tengah menghadapi musibah yang bukan hanya menimpa masyarakat Lampung Barat melainkan juga dirasakan hampir di seluruh dunia, untuk itu kita harus perbanyak doa agar musibah ini segera berlalu terlebih ini bulan puasa, semoga doa kita diijabah oleh yang maha kuasa,” jelas Edi.

Edi menambahkan, mudah-mudahan dengan sedikit batuan yang diberikan oleh HKTI Kabupaten Lampung Barat dapat meringkankan dan membantu masyrakat dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Dalam kesempatan tersebut Edi juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan.

“Serta menerapkan social distancing sesuai dengan anjuran pemerintah. “Jaga kesehatan dan kebersihan karna itu merupakan langkah yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 ini di daerah kita,” pungkas Edi. (Ade Irawan)

Lampung Barat (SL)-Setelah melalui proses panjang, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi keluarga miskin dan terdampak Covid-19 segera dicairkan. Pencairan BLT DD Rp 600 ribu yang diambil dari Dana Desa (DD) tersebut ditargetkan segera cair pada minggu pertama dan paling lambat minggu kedua bulan Mei ini.

Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lampung Barat (Lambar) Rusfel Gultom mengatakan, pendataan penerima manfaat BLT-DD di semua Pekon sudah selesai dilakukan, namun, beberapa masih harus melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan ada sebagian Pekon yang memang belum selesai melakukan Musdes.

“Untuk sementara pendataan penerima manfaat, semua Pekon sudah selesai, tapi itukan harus melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan ada sebagian Pekon yang memang belum selesai melakukan Musdes, dan saya minta minimal seluruh data satu Kecamatan selesai dan dikumpul dan akan ditetapkan dengan SK Bupati, karena pengesahan harus dengan SK Bupati, dan kemungkinan akan ada seremoni penyerahan perdana dari Bupati,” ujar Rusfel Gultom, Rabu 6 Mei 2020.

Lebih jauh, Rusfel menjelaskan, jika awalnya permendes mengharuskan penyaluran BLT DD dengan cara non tunai, maka instruksi menteri dalam negeri NO 3, Tahun 2020 yakni penyaluran BLT DD bisa dicairkan dengan cara tunai dan non tunai, sebagaimana juga yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota,

“Dalam metode penyaluran juga diatur dengan cara harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas serta harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan cara menjaga jarak, menghindari kerumunan dan memakai masker,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kriteria penerima, Ruspel juga menuturkan, jika di awalnya hanya dibolehkan untuk yang sudah memiliki NIK maka sekarang yang belum memiliki NIK tetap bisa menerima dengan syarat memiliki alamat yang jelas.

“Jadi kalau Pekon memang tahu si penerima manfaat adalah warga setempat walaupun tidak memiliki NIK tetap bisa menerima BLT DD, misal jika ada warga pekon yang selama ini merantau ke jakarta dan pulang kampung karena terkena PHK, meskipun KTP nya beralamatkan Jakarta dia tetap boleh jadi penerima manfaat BLT DD ini, karena bantuan ini intinya untuk masyarakat yang terdampak,” tutur dia.

Pihaknya mengimbau, dalam penyaluran nantinya harus mengedepankan dan memperhatikan protokol kesehatan penanganan pencegahan Covid-19. “Yang pasti metode penyaluran harus memperhatikan protokol kesehatan, karena tidak diperbolehkan pengumpulan massa,” katanya.

“Jadi berbagai cara bisa dilakukan seperti penjadwalan untuk warga yang akan menerima, dan bisa juga petugas atau aparat Pekon melakukan penyaluran dengan cara dor to dor didampingi oleh relawan, tinggal dipilih yang mana menurut Pekon yang lebih efektif,” pungkasnya. (Ade Irawan)