Kategori: Lampung Barat

Lampung Barat ( SL)-Pemerintah Kabupaten Lampung Barat gelar pelatihan pemandu wisata budaya kuliner dan belanja non fisik 2019 pelayanan ke pariwisataan yang dibuka Assisten Bidang perekonomian dan pembangunan Sudarto, di Aula Wisma Sindalapai, Rabu (20/11/2019).

Dalam sambutannya, Sudarto menyampaikan bahwa walaupun Lambar memiliki potensi produk belanja dan kuliner yang banyak, akan tetapi jika tidak dipromosikan dengan baik, maka akan menjadi sia-sia.

“Dengan kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya kuliner dan belanja ini, para peserta diharapkan mampu mengelola destinasi wisata dengan baik dan profesional serta dapat meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Lampung barat,” ujarnya.

Dituturkan Sudarto, sektor pariwisata merupakan industri yang rentan pada perubahan dan perkembangan jaman. Industri pariwisata juga semakin berkembang,  salah satunya adalah di bidang kuliner. Kuliner merupakan salah satu daya tarik untuk melakukan kunjungan wisata ke suatu daerah. Wisata kuliner diyakini mampu menjadi unsur utama yang berfungsi sebagai perekat terhadap rangkaian berwisata.

“Keaslian dan kekayaan budaya, adat istiadat, serta keberadaan obyek-obyek wisata yang kita miliki harus kita tunjukkan dan kembangkan untuk memberikan bukti bahwa terdapat keanekaragaman aset-aset pariwisata yang tidak kalah dengan obyek-obyek wisata di daerah lain di indonesia bahkan mancanegara,” kata Sudarto.

Dijelaskan Sudarto, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pemandu wisata kuliner dan belanja yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata yang ada kabupaten lampung barat agar dapat mengelola kuliner sebagai daya tarik bagi wisatawan dengan pelayanan dan variasi produk yang ditawarkan.

“Selain itu juga untuk  mengajak keterlibatan masyarakat dalam mengolah dan menampilkan pengembangan inovasi makanan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kualitas SDM wisata dan menyusun strategi promosi wisata kuliner,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Ronggur menjelaskan, pelatihan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang terdori dari 16 orang anggota pokdarwis, 2 orang dari penggiat wisata, 14 orang yang merupakan pemilik warung makan, dan 8 orang dari pusat kuliner atau oleh oleh.

“Usai mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat berkreativitas di bidang kuliner, jajanan, dan makanan kearifan lokal khas daerah. Tujuan  terkhusus adalah bagaimana menjelaskan kebijakan daerah tentang kepariwisataan, menerapkan sikap dan perilaku pelayanan kepada wisatawan, memandu wisatawan di tempat kuliner, dan jasa pelayanan serta kepuasan sehingga pengunjung datang kembali,” ujar Ronggur.

Pelathan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Asosiasi Pengusaha Tataboga Indonesia, Indonesian Chef Asosiation dan Disporapar Lambar. (Indrawan)

Lampung Barat (SL)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) wacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna pembebasan lahan Sukapura dari status hutan lindung. Hal tersebut terungkap saat hearing antara Badan Anggaran DPRD Lampung Barat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat di ruang sidang utama Makhgasana, Jumat (15-11).

Tidak adanya kejelasan terkait pembebasan lahan Sukapura yang masuk dalam kawasan hutan lindung itu, membuat sejumlah legislator yang duduk di parlemen mengusulkan untuk dibentuknya Pansus Sukapura. “Permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama. Namun hingga kini belum juga ada titik terang, untuk itu agar kita bisa fokus dalam penyelesaian masalah ini saya mengusulkan agar dapat dibentuk Pansus,” Ujar Ismun, anggota Banang yang juga ketua Fraksi Golkar.

Wakil Ketua I DPRD Lambar Sutikno, juga mendukung agar dibentuknya Pansus Sukapura tersebut, karna menurut Sutik berdasarkan pengalaman pribadinya dalam melakukan pembebasan lahan seperti itu cukup memerlukan waktu yang panjang dan rumit. “Dulu waktu saya membebaskan kawasan hutan lindung seperti ini di daerah saya, selain lama,prosesnya juga cukup ribet, makanya saya setuju sekali kalau dibentuk Pansus, biar kinerja kita lebih terarah dan fokus dalam permasalahan ini,” terang Sutikno, Ketua DPC Partai Demokrat Lambar itu.

Sementara Ketua DPRD Lambar Edi Novial, yang getol memperjuangakan pembebasan lahan masyarakat yang ada di Sukapura, selain mendukung untuk dibentuknya Pansus, juga menekankan terhadap Satuan Kerja (Satker) terkait agar lebih intensif dalam penyelesaian sengketa lahan yang berada di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya tersebut. “Saya minta baik PMD maupun Tapem agar bisa jemput bola ke Pemerintah Pusat dalam hal penyelesaian permasalahan ini, karena Pemerintah Pusat sudah memberikan isyarat untuk membantu kita dalam hal pembebasan Sukapura ini,” kata Edi.

Edi menambahkan peluang Sukapura keluar dari status hutan lidung cukup besar, karna selain lahan yang ada di Sukapura memang sudah dihuni dan menjadi perkampungan sejak Tahun 1951, bukti sejarah bahwa daerah tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden pertama Sukarno hingga kini masih ada berupa monumen tugu yang diberi nama Tugu Sukarno.

“Dan penggilingan padi yang dahulunya diresmikan langsung oleh Bung Hatta. Jadi masyarakat yang menghuni Sukapura itu bukan perambah, itu tanah diberikan langsung oleh Bung Karno, dan hingga kini mereka juga taat dalam membayar pajak,” tegas Edi.

Untuk itu Edi berharap terhadap Satker terkait agar dapat bersinergi dalam membebaskan daerah Sukapura tersebut dari status kawasan hutan lindung. “Saya yakin jika kita bekerja lebih keras lagi dan bersinergi satu dengan yang lain, impian kita untuk membebaskan daerah Sukapura dari hutan lindung dapat terwujut,” pungkas Edi yang juga merupakan Ketua Banang tersebut. (mlo/red)

Bandar Lampung (SL)-Peratin se-Kabupaten Lampung Barat studi tour alias jalan jalan berkedok studi banding gunakan Rp1,1 miliar Dana Desa, menuju Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (14/9) menuai kritikan. Selain pelesiran dengan pemborosan uang negara, studi banding tidak menghasilkan hal signifikan untuk kepentingan Desa di Lampung Barat.

Padahal seyogyanya, anggaran itu untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Pekon atau Pengurus Badan Usaha Milik Pekon (BUMP-Pekon) tapi justru tidak ikut dalam kegiatan itu. Keberangkatan para petinggi pekon ini menguras dana desa sebesar Rp9 juta untuk setiap Pekon. Anggaran tersebut telah ditampung masing–masing pekon pada program Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBP) tahun 2019. Total kalkulasi dari 131 pekon di 15 Kecamatan di Lampung Barat yang mengikuti Bimtek, total sekitar Rp1,1 Miliar lebih Uang Negara melayang.

Tokoh masyarakat Lampung Barat M. Hendri Donal, mengaku sangat gerah dengan program pemberdayaan bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirancang oleh pemerintah pekon tersebut. “Ada yang tidak beres ditubuh DPMP dan Pemerintah pekon. Kenapa bimtek dan studi banding harus ke tempat jauh-jauh,” katanya.

Dari pada menghamburkan uang negara Rp1.1 milyar lebih, lebih baik membayar narasumber atau pemateri untuk datang ke Lampung Barat. “Setahu saya, kalau ke wilayah Ponggok itu bagusnya jalan-jalan, bukan Bimtek,” ucapnya kesal.

Untuk itu, Hendri ini berharap pemerintah melalui DPMP dapat mempertimbangkan kembali keberangkatan rombongan peratin ke wilayah itu. Terlebih, tidak semua potensi pekon di Lambar sama dengan wilayah yang akan di kunjungi. “Jumlah uang Rp1,1 milyar lebih itu tidak sedikit lho, lebih baik membantu warga kita yang tidak mampu di pekon, dari pada pergi Kesana, Kita minta pihak DPMD untuk mempertimbangkan keberangkatan para petinggi pekon ini, karena saya menilai ini ada faktor kesengajaan untuk menikmati uang rakyat untuk plesiran,” tegasnya.

Sementara Kepala DPMP Yudha Setiawan, mengatakan, keberangkatan peratin itu akan di awali dengan kegiatan Bimbingan tekhnis (Bimtek) di kota Bandar Lampung, selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan studi banding ke desa ponggok Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. “Kita bimtek dulu satu hari di Bandarlampung, selanjutnya baru studi banding ke wilayah Ponggok, disana ada sebuah desa yang sudah berhasil mengembangkan BUMDes menjadi sektor pariwisata yang sudah terkenal,” Kata Yudha.

Saat disinggung terkait tidak objektifnya kegiatan itu, lantaran hanya melibatkan peratin dan bukan pengurus BUMPekon. Yudha mengaku nanti pada gelombang selanjutnya akan ada bimtek untuk pengurus guna menindaklanjuti hasil study banding peratin tersebut. (mlo/red)

Lampung Barat (SL)-Komandan Distrik (Dandim) 0422 Lampung Barat Letkol Kav Adri Nurcahyo menjadi inspektur Upacara Hari Pahlawan Pahlawan di Lapangan Kantor Bupati, Minggu 10 November 2019, tanpa Bupati Parosil. Dandim membacakan sambutan Menteri Sosial RI Juliari P Batubara, kemudia dilanjutkan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan oleh Wakil Bupati Drs. H. Mad Hasnurin, Kapolres AKBP Rachmat Tri haryadi, anggota DPRD, Ketua Bhayangkari dan Kepala OPD.

“Dengan peringatan hari pahlawan diharapkan kita kan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seoarang the founding fathers kita bung karno yang menyatakan bahwa, hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar, ” kata Dandim membacakan sambutan Mensos.

“Selain itu peringatan hari pahlawan kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini, sebagaimana tema peringatan hari pahlawan tahun 2019 “aku pahlawan masa kini”. Kemudian, menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara indonesia,” ujarnya.

“Dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan nkri, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarluaskan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya,” katanya.

Selanjutnya, peringatan hari pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat. Jangan biarkan keutuhan nkri yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata menjadi sia-sia.

“Jangan biarkan tangan-tangan jahil atau pihak tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa. jangan biarkan negeri kita terkoyak, tercerai berai, terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain. mari kita maknai hari pahlawan ini dengan wujud nyata, bekerja membangun negeri menuju indonesia maju,” katanya. (indrawan)

Lampung Barat ( SL)- Wakil Bupati Drs. H. Mad hasnurin menghadiri pengukuhan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kabupaten Lampung Barat oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam hal ini di wakili oleh Drs.H. Adnan Nawawi. Kegiatan ini sekaligus sosialisasi dan launching wakaf tunai yang dilaksanakan di Aula Kemenag Lampung Barat, Rabu (6/11).

Wakil Bupati mengatakan “Untuk memajukan wakaf ada hal yang perlu diketahui antara lain yang pertama memetakan potensi wakaf dan menyelamatkannya, dimana tanah wakaf yang bisa produktif serta yang kedua mengelola wakaf yang sudah ada dan mencari terobosan baru dalam bentuk harta wakaf, namun tidak hanya bentuk tanah tetapi juga uang,” ujarnya.

Kemudian, aset wakaf yang ada dapat dikembangkan secara produktif dan mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang tersebar di Kabupaten Lampung barat oleh karena itu kita harus melakukan sinergi terkait lainnya sehingga mengahasilkan hal yang positif karena wakaf merupakan aset allah, pelepasan dari hak milik seseorang untuk dihak kan kepada allah untuk kemaslahatan agama dan umat manusia. maka kedepan kita harus berhati-hati untuk menjaga aset allah ini agar menjaga dengan baik pengelolaan.

Drs. H. Adnan nawawi mengatakan harapannya wakaf wakaf yang ada di Kabupaten Lampung barat ini dapat di sertifikat seluruhnya. Dilain pihak Kepala Kantor Kemenag Lambar Drs.Mohammad Suhanda mengatakan “Dengan adanya kepengurusan BWI Lambar sebagai koordinasi menangani wakaf di Kabupaten Lampung Barat agar tidak ada permasalahan dan masalah wakaf sesuai dengan keinginan kita, harapannya pengurus tidak hanya simbol tetapi dapat mencapai target target pekerjaan.( Indrawan)

Lampung Barat (SL)-Pembagian seragam gratis SD dan SMP se Kecamatan Sumber jaya oleh Bupati H. Parosil mabsus yang dilaksanakan di Pekon Sukajaya dan Pekon Tugusari, Jum’at (1/11).

Kegiatan ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung barat karena saat semua anak dapat bersekolah maka makin pendidukan di Lambar merata dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Kemudian, pembagian seragam sekolah gratis ini diharapkan dapat meningkatkan dan menunjang kualitas pendidikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Lampung barat. Pemerintah daerah sudah memberikan sarana penunjang dan pendukung untuk meningkatkan pendidikan di Lampung barat,

“Para kepala sekolah, dewan guru dan unsur staf dimasing-masing sekolah bertugas mendukung program pemerintah daerah dengan memberikan motivasi kepada siswa-siswi agar mereka bersemangat,” katanya. (indraw)

Lampung Barat (SL)-Bupati H. Parosil mabsus didampingi Drs. H. Mad hasnurin dan Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus menyerahkan seragam gratis bagi 1828 siswa siswa SD MI dan SMP MTS Kecamatan Balik bukit, Rabu (30/10) di Gor Ajisaka.

Bupati mengatakan pemberian seragam sekolah gratis merupakan salah satu program kerja pemerintah Kabupaten Lampung barat, program ini diharapakan mampu mengurangi beban atau biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya.

Kemudian, pembagian seragam untuk siswa-siswi baru ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memajukan dunia pendidikan, ini juga merupakan bukti janji kampanye kami selaku bupati dan wakil bupati kabupaten lampung barat, bahwasanya untuk siswa-siswi sd dan smp sederajat akan mendapatkan seragam geratis dari pemerintah daerah.

Terakhir, pembagian seragam sekolah gratis ini diharapkan dapat meningkatkan dan menunjang kualitas pendidikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Lampung barat. Pemerintah daerah sudah memberikan sarana penunjang dan pendukung untuk meningkatkan pendidikan di Lampung barat.

“Para kepala sekolah, dewan guru dan unsur staf dimasing-masing sekolah bertugas mendukung program pemerintah daerah dengan memberikan motivasi kepada siswa-siswi agar mereka bersemangat,” kata Bupati (Indra)

Lampung Barat (SL)-Kecewa dengan kerja Tim Saber Pungli Kejari Lampung Barat, sejumlah warga Pekon Luas, Kecamatan Batuketulis, Kabupaten Lampung Barat, melapor ke Komisi III DPRD. Pasalnya warga te;ah melaporkan kasu pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa (29/10) yang dilakukan oknum pendamping PKH, terbukti tapi tidak di proses.

Enam warga menjadi  korban pungli itu mendatangi Komisi III DPRD  Lambar dan diterima Wakil Ketua  Komisi III Tri Budi Wahyuni, didampingi Sekretaris Nopiadi, dan sejumlah anggota dewan. Warga juga membawa sejumlah bukti pendukung berupa struk penarikan dan bukti saldo masuk dari rekening  masing–masing.

Ikwin, suami dari Suneta mengaku menjadi salah satu korban pemotongan. Dia mengungkapkan bahwa pemotongan tersebut terjadi tahun anggaran 2019, pada pencairan tahap IV yang seharusnya diterima sebesar Rp1.520.850,- namun hanya dicairkan oleh oknum pendamping sebesar Rp1.050.000,- sesuai struk bukti masuk pada tanggal 8 Oktober 2019. Bahkan yang jadi pertanyaan, saat dilakukan pengecakan saldo pada tanggal 9 Oktober 2019 hanya tersisa sebesar Rp45.850.

”Hal ini ternyata tidak hanya terjadi pada satu orang melainkan cukup banyak, dan sekitar enam orang  yang melakukan pengecakan dan memiliki bukti. Lalu kami kami laporan ke Peratin, dan dua hari kemudian kami dikumpulkan di Balai Pekon. Namun tidak ada titik temu dalam forum tersebut, pendamping berdalih uang tersebut dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Ikwin.

Karena tidak adanya titik temu, kata Ikwin, lalu pihaknya mendatangi Kejari Lampung Barat, dan melaporkan masalah tersebut. Kemudian oleh Kejari, MG oknum pendamping PKH dipanggil. “Setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa, satu minggu kemudian kami dipanggil jaksa. Kemudian pendamping PKH itu sudah mengakui perbuatannya dan akan mengembalikan uang tersebut pada hari ini, Selasa (29/10) di kantor Kejaksaan,” katanya.

Kemudian, para korban di undang untuk menyaksikan pengembalian. “Dan kami diundang untuk menyaksikan pengembalian uang tersebut. Namun setelah kami kaji sepertinya setelah pengembalian dana masalah selesai, dan kami tidak terima,” katanya, diamini Yurdalina, korban lainnya, diwakili suaminya Tamzir mengaku  mengalami pemotongan paling besar yakni mencapai Rp775.000.

Karena itu, pihaknya mendatangi Komisi III DPRD Lambar untuk meminta pendapat, dan pihaknya berencana melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian, dengan harapan adanya tindak lanjut sehingga menjadi pembelajaran bersama bagi semua pihak yang mengelola Bansos.

Wakil Ketua Komisi III Tri Budi Wahyuni mengatakan, pihaknya akan mempelajari masalah tersebut dan akan memanggil dinas terkait, termasuk koordinator Kabupaten dan pendamping PKH untuk membahas masalah tersebut.

”Kami dari komisi III akan mempelajari dan akan memanggil pihak yang terkait laporan masyarakat Pekon Luas, dan terkait pemotongan dama PKH, dan sebenarnya persoalan seperti ini disinyalir terjadi di pekon-pekon lainnya, hanya saja bedanya untuk Pekon Luas masyarakatnya berani melapor,” katanya

Sementara Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Lambar Arsyah, mengakui bahwa pihaknya juga sempat dipanggil dan diperika oleh pihak Kejari Lambar berkaitan dengan dugaan pemotongan Bansos PKH di Pekon Luas tersebut. ”Kami menghormati proses hukum, dan proses pada kami sudah berjalan, yang bersangkutan sudah kami berikan surat peringatan (SP) 1, dan persiapan untuk SP 2 dan tinggal diproses oleh pihak dinas,” kata Arsyah.

Menurut Arsyah, itikat baik dari MG telah ada, dimana bansos PKH yang sebelumnya mengalami pemotongan akan dikembalikan ke penerima, dan itu juga sesuai dengan arahan dari pihak Kejari Lambar. ”Berkaitan dengan masalah ini, kami meminta pertimbangan pusat yang tentunya atas hasil di sini. Dan proses kami tetap lanjut, karena itu menyimpang, sehingga kemungkinan besar yang bersangkutan dimutasikan ke tempat lain, namun dengan catatan tidak melakukan hal-hal menyimpang,” imbuhnya. (mlo/red)

Lampung Barat (SL)-Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus menyerahkan Sertifikat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya, Kamis (24/10). Sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat..

“PTSL yang populer dengan istilah Sertifikat. Nntinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat melalui program ini dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat,” ujar Bupati

Sebagai implementasinya, pada hari ini akan dibagikan 324 sertikat untuk Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya kepada masyarakat yang pada tahun 2019 telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan dalam program ini. “Untuk itu bagi bapak dan ibu yang memiliki tanah belum bersertifikat atau saudara dan tetangga yang berminat agar menghubungi perangkat pekon setempat guna mendaftarkan tanahnya pada program ini,” katanya. (Indra)

Bandar Lampung (SL)-Dua pria bermodus mengaku anggota Buru Sergap (Buser) Polres Lampung Barat menggasak motor, HP, dan uang, juga melukai korban, Regie Lota Anlik (15) warga Pekon Sebarus, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) di Kawasan Sekuting Terpadu, Masjid Islamic Centre, Pekon Watas, Kecamatan Balikbukit, Sabtu (26/10) sekira pukul 21.30 WIB. Korban melapor ke Mapolsek Balikbukit Pada Senin (28/10).

Kapolsek Balikbukit Iptu Samsul Bahri, S.H., mendampingi Kapolres AKBP Rachmat Tri Haryadi mengatakan kejadian bermula saat korban bersama dua rekannya sedang berkunjung ke Islamic Center. Ketika itu korban tengah duduk di depan kantor UPTD setempat.

“Usai nongkrong bersama rekannya, korban ini hendak pergi menggunakan sepeda motor, saat itu tiba-tiba datang dua orang yang tak dikenal langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, namun sempat ditepis oleh korban,” terang Samsul saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/10).

Dalam melancarkan aksinya, lanjut dia, kedua pelaku sempat mengaku sebagai anggota polisi dari satuan buru sergap (buser) Polres Lambar sambil menanyakan aktivitas korban di lokasi. “Kedua pelaku ini mengaku sebagai buser, sambil bertanya kepada para korban apakah sedang mabuk, sambil menunjuk itu komik siapa, mabuk semua kalian. Korban pun menjawab, tidak pak,” kata dia sambil menirukan gaya pelaku.

tidak hanya itu, para pelaku juga kembali menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor milik korban, saat itu pelaku menyebut bahwa motor tersebut bodong (tidak ada surat). “Sempat juga ditanya surat-surat, dan korban pun menyatakan lengkap hanya saja baru keluar surat jalan, karena motor itu baru beli,” imbuhnya.

Kemudian setelah bertanya, salah satu pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menodongkan ke korban sambil berkata jangan main-main. “Pelaku mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor dan handphone mereka, kemudian pelaku menggeledah teman korban secara  bergilir,” kata samsul.

Saat korban dan rekannya sedang digeledah, korban langsung memukul pelaku dan saat itu korban sempat akan lari namun pelaku memegang jaket korban dan menusukan  pisau kearah korban sebanyak dua kali. “Akibat perlawanan tersebut korban mengalami luka sayatan pada bagian pipi dibawah telinga sebelah kanan sehingga harus di jahit sebanyak empat jahitan,” kata dia.

Hingga saat ini, pihak Polsek Balikbukit masih melakukan penyelidikan atas terkasus tersebut, sambil menambahkan keterangan dari sejumlah saksi. “Kita masih lidik, untuk melengkapi data kami masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi,” pungkasnya. (mlo/red)