Lampung Barat (SL) – Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi kebijakan yang dibuat Kementerian Kehutanan untuk menekan laju penggundulan hutan di Indonesia.
Dalam penerapannya, HKm juga melibatkan masyarakat terkait pengelolaannya. Tentu saja dengan dasar Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) yang diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.
Pada prinsipnya, HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.
Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan, yakni pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); dan ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
Meski demikian, awak media ini mendapatkan informasi jika Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) HKm Wana Marta, yang mengelola HKm register 39 Kota Agung Utara wilayah kelola KPHL 7 Way Wayah, diduga kuat telah mengeluarkan Surat Keterangan yang dijadikan masyarakat sebagai dasar untuk membuka lahan baru dalam wilayah hutan lindung.
“Berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ketua Gapoktan Wana Marta, banyak masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dalam zona lindung di hutan kawasan. Akibatnya, kayu-kayu besar yang dilarang untuk ditebang saat ini sudah rata dengan tanah. Bahkan, saat membuka lahan baru di zona lindung, masyarakat melakukan pembersihan dengan cara membakar,” ujar IT, saat dikonfimasi wartawan, Jumat, (26/10).
Dikatakan IT, dengan diterbitkannya Surat Keterangan yang ditandatangani Ketua Gapoktan Wana Marta, Karmin, berimbas pada meluasnya deforestasi (penggundulan hutan) dalam zona lindung wilayah Talang Buntu.
“Ironisnya, hutan yang dulu dijaga agar tidak dirusak oleh masyarakat, saat ini kondisinya sudah hancur. Tidak hanya di zona lindung Talang Buntu, bisa dicek langsung ke zona-zona lindung lainnya,” ujar IT.
Dikatakannya, sebagai Ketua Gapoktan dan mitra KPH, terkesan ‘tutup mata’ dan diduga kuat ada satu pola permainan bawah meja yang diterapkan, sehingga areal zona lindung telah berubah fungsi tanpa adanya rekomendasi dan melanggar area kerja HKm.
“Sepengetahuan saya, IUPHKm itu diperuntukan kepada warga yang sudah terlanjur ada di dalam hutan kawasan dengan area kerja HKm yang telah dipetakan dan izin penggunaan selama 35 tahun. Bukan diperuntukkan bagi warga yang baru dan ingin membuka membuka lahan,” tegas IT.
Dirinya berharap agar pihak berwenang meninjau ulang segala kewenangan yang telah diberikan kepada Gapoktan Wana Marta, serta melakukan klarifikasi pada Ketua Gapoktan Wana Marta, Karmin.
“Bisa-bisa hutan yang ada akan habis. Kami menduga ada komplotan yang bekonspirasi dengan Gapoktan Wana Marta sehingga masyarakat dengan sengaja membuka lahan baru di zona lindung. Untuk itu, kami berharap agar pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui Kepala KPHL 7 Way Wayah agar dapat meninjau lokasi secara langsung sehingga mengetahui keberadaan hutan di zona lindung yang sudah rusak parah,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Gapoktan Wana Marta, Karmin, membenarkan adanya Surat Keterangan yang telah dikeluarkannya. Dijelaskannya, salah satu surat keterangan dimaksud diberikannya kepada warga atas nama Tika Sabawana, (21), warga Desa Mekar Sari Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.
“Saya memberikan surat keterangan kepada Tika Sabawana sesuai keputusan menteri buka lahan selama 35 th,” ujar Karmin, saat dihubungi via komunikasi ponsel, Jum’at, (26/10).
Dijelaskannya, dasar diterbitkannya surat keterangan dimaksud terkait dengan kepemilikan lahan belukar yang berada di lokasi Harapan Baru Desa Talang Ogan.
“Menurut saya, tidak ada salahnya surat keterangan itu dibuat karena sesuai dengan petunjuk dari kementrian,” tutupnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Tika Sabawana, yang diwakili suaminya, Angga, membenarkan adanya izin penebasan yang dikeluarkan oleh Ketua Gapoktan Wana Marta, Karmin.
“Ia Pak. Saya mendapatkan surat keterangan izin menebas lahan dari Pak Karmin. Dulunya lahan itu bekas lahan dari mertua saya, Giril. Karena saya sekarang menjadi menantu Pak Giril, maka saya yang mengurus lahan tanah hutan tersebut dan saya buka. Saya tidak membuka lahan baru, tapi itu dulu sudah jadi kebun, karena tidak diurus jadi belukar. Itu milik mertua saya almarhum,” ujar Angga seraya mengatakan ketika itu mertuanya saat pertama kali membuka areal dimintakan dana yang disebut dengan denda senilai Rp.2,5 juta oleh pihak Kehutanan.
“Kalau ditanya masalah surat, benar saya diberi surat keterangan oleh Gapoktan Wana Marta,” pungkas Angga. (Def/ardi)
