Sinarlampung

Kategori: Lampung Selatan

  • Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Bob Bazar Rp90,9 Miliar 2024 Sarat Dikorupsi?

    Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Bob Bazar Rp90,9 Miliar 2024 Sarat Dikorupsi?

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Pengadaan penyedia barang dan jasa (PBJ), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Lampung Selatan, Rp90,9 miliar lebih tahun 2024 diduga sarat dengan korupsi. Mayoritas modusnya adalah maruk-up lias penggelembungan harga pembelian, melibatkan Kuasa Pengguna Aggaran (KP), PPK dan pejabat rumah sakit. Direktur RSUD Bob Bazar Kalianda dr Reny, belum memberikan konfirmasi terkait dugaan tersebut.

    Tokoh Pemuda Kalianad, Ruly Putra menyebutkan, selain harga barang paket PBJ di Mark-up, pengadaan diarahkan untuk spesifikasi teknis dan mengarah kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu, alias fiktif. “Harusnya Aparat penegak hukum (APH) jangan diam saja. Harus pro aktip dan menyelidiki setiap permasalahan yang ada di pemerintahan, juga jangan hanya terima laporan dari elemen masyarakat atau LSM atau berita dari berita media saja,” kata Ruly Putra.

    Menurutnya, anggaran hampir Rp100 miliar itu cuma buat bancaaan, kerana hingga kini kondisi RSUD kebanggaan Lampung Selatan itu, tidak ada perumbahan. “Lihat kejanggalan atas perencanaan pengadaan yang tidak realistis, terutama terkait waktu pelaksanaan. Harga dasar tidak disesuaikan dengan standar yang ada. Artinya kegiatan PBJ di RSBB tahun anggaran 2024 berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliaran,” katanya.

    Ruly menjelaskan modusnya yang sangat terlihat adalah, pejabat berwenang di RSBB melakukan penyusunan dan penetapan HPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menaikan nilai HPS (Mark Up) jauh di atas harga pasar.

    Harga satuan sejumlah item barang dalam belanja keperluan kegiatan kantor, belanja ATK (Alat Tulis Kantor), Kertas-Cover dan Bahan Komputer dengan total alokasi anggaran Rp764.641.550. diantaranya Pena AE7 standar dihargai Rp33ribu.

    Juga dapat dilihat harga, Mouse Komputer tanpa kabel Rp110 ribu, Mouse Komputer tanpa spesifikasi senilai Rp275 ribu, Cetak Banner Flexy Rp60.000, Kertas F4 Kuning Rp99.500. Cartridge Printer Hitam Rp258.000, Printer Pita Epson Rp19.900, Tinta 664 Hitam Rp118.000, Tinta 003 Hitam Rp118.000, Tinta 003 Merah Rp118.000, Tinta 003 Biru Rp118.000, Tinta 003 Kuning Rp118.000, Tinta Biru Cetak Canyon Rp49.000, Peta Snelhecter Rp7.900,

    Kemudian Flashdisk 8GB Rp139 ribu, pulpen Balliner Rp22.900, Stabilo Rp13.900, Pensil 2B Rp7.700, Clip Paper Besar Rp26 ribu, Clip Binder 155 Rp14 ribu, Clip Binder 200 Rp18 ribu, Steples Kecil Rp23.900, Map Odner Rp31.900, Isi Staples Kecil Rp9 ribu, Box File Rp23.100, Kertas F4 70 Gram Copy Paper Rp66 ribu, Buku Big Boss Rp7 ribu, Spidol Permanen Rp27.700.

    Berikutnya, paket kegiatan belanja Bahan Cetak senilai Rp517.715.600, diantaranya cetak Blanko Hand Over Pria Rp96.800, Blanko R-11.f Rp98.400, Blanko Pernyataan Rawat Inap Rp123.600, Cetak Blanko Rekam Medis 5B Rev2 Rp135.900, Blanko Sertifikat Medis Rp498.700, Blanko Resume Rp468.000, Blanko Resep Rp334.700, Blanko Etiket Putih Rp133.300.

    Blanko Harap Dicross Rp123.600, Blanko Radiologi Rp96.800, Blanko HCU Rp5.400, Blanko RM-003 Rp267.800, Blanko List Bedah Penyakit Dalam Rp6000.Blanko Rekam Medis 5B Rev2 Rp135.900, Blanko Pernyataan Rawat Inap Rp123.600, Blanko RM-011.f Rp98.400, Blanko Serahkan Pria Rp96.800, Blanko Serahkan Wanita Rp96.800, Blanko Serahkan Anak Rp96.800, Blanko Surat Rujukan Rp96.800, Blanko Kepesertaan BPJS Rp114.700.

    Blanko Surat Pernyataan Kepesertaan dan Pembiayaan Pasien Rp96.800, Blanko Perda Laboratorium Rp123.600, Blanko Perda UGD Rp96.800, Blanko Kertas EKG Rp102.300, Blanko Resep Rp120.000.Blanko BAP Penyerahan Barang Rp96.700, Blanko Pelayanan BPJS Rp96.8000, Blanko Rekam Medis 004 Rp118.500, Blanko Rekam Medis 005.1 Rp118.500,

    Blanko Rekam Medis 009.b Rp118.500, Blanko Surat Keterangan Sakit Rp119.700, Blanko Tindakan UGD Rp132.700, Blanko Surat Pernyataan Pengambilan Jenazah Rp338.700, Blanko Rekam Medis 010 Rp132.000, Blanko Kontrol Dokter Rp114.700, Blanko Formulir Rekam Medis RM-08 Rp134.400. Blanko Serah Terima Kelas I Rp98.800.

    Dari berikutnya, dugaan murk up Pekerjaan Elektrikal, Pengadaan dan Pemasangan 2 unit AC Daikin Inverter 2 PK sebesar Rp26.440.000 dan 2 unit AC Inverter 1 PK senilai Rp18.781.000, selanjutnya Pengadaan dan Pemasangan CCTV 4 Kamera dan 1 Monitor Rp13.220.000, dan Pengadaan dan Pemasangan Speaker Rp6.837.500 Pada Kegiatan Rehabilitasi Ruang CT Scan, Pekerjaan Pengadaan 1 Unit Box Panel Ruang UPS Rp18.326.000, Lampu TL 18 Watt Rp110.000 x 46 Pcs Rp5.106.000.

    Data laenya, pengadaan Peralatan Kantor senilai Rp642.500.000  diduga spesifikasi  kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa, penyusunan HPS diatas harga pasaran. Yakni, 2 Unit Laptop Lenovo IdeaPad Duet 5i 13 IAU7 2 GID i5-1235U 16GB Rp42.250.000, 1 Unit Laptop HP ELITE X2 GB 13 2 In 1 Touch i5 1135 G7 16GB 256GB W10 13.3FHD Rp14.850.000.

    Fakta lain, belanja 13 Unit Laptop Advan 360 Stylus Flip 2 In 1 Tablet Layar Sentuh Intel i5 8+256GB Rp136.370.000, 1 Unit Printer Epson L5290 Wi fi All In One EcoTank In Tank With WDF Rp6.700.000, 1 Unit Printer Epson LQ-310 Dot Matrix Rp4.700.000, 1 Unit Indorack Close Rack 42U Depth 1150MM Perforated Door-IR11542G Rp18.150.000, 1 Unit tp-link JeatStream Unmanaged Switch Rack-Mountable TL-SG1024 With 24 Port Gigabit 19inch Rp2.450.000.

    Lalu 1 Unit Server HP DL380 G10 16 Bay 2u Double Prosesor Ganda XEON GOLD 6138X2 Rp151.850.000 dan 10 Unit Laptop Advan 360 Stylus Flip 2 In 1 Tablet Layar Sentuh Intel i5 8+256GB Rp104.900.000.Kemudian ada juga Pengadaan Peralatan Medis, yakni 2 Unit Modular Operating Theater 36-41,9MM Rp8.414.000.000, 1 Unit Tuttnauer T-Max 8-2V Door Rp2.635.000.000.

    Kemudian alat Perbengkelan yakni 1 Set Keelat 4in1 Brushless Mesin Bor ImpachWrench Hammer Angle Grinder 4In1 Combo Set F Rp4.950.000, 1 Unit Isku Alumunium Telescopic Ladder 6,3M Tangga Lipat Multi Rp2.950.000.

    Selanjutnya dugaan Mark Up, Belanja Linen, seperti Sarung Bantal Bahan CVC Ukuran 50x70Cm HCW019 Rp150.000 x 230 Pcs Rp35.500.000, Baju Pasien OK Hoslife Care Clothing HCCC001 Rp350.000 x 35 Pcs Rp13.250.000, Visitor Gown Rp250.000 x 25 Pcs Rp7.250.000, Sarung Tabung Oksigen Rp300.000 x 45 Pcs Rp14.500.000, Bad Sheet Rp540.000 x 230 Pcs Rp125.200.000, Hoslife + Pillow Rp150.000 x 179 Pcs Rp27.850.000.

    Disamping itu, RSBB tidak patuh dengan SBM (Standar Biaya Masukan) Tahun Anggaran 2024 diatur didalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 49 Tahun 2023, Satuan Biaya Keperluan Perkantoran berupa barang habis pakai (BHP) menunjang penyelenggaraan operasional, meliputi alat tulis kantor (ATK), barang cetak,-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai di Provinsi Lampung.

    Bagi Satker memiliki sampai dengan 40 pegawai ditetapkan sebesar Rp59.170.000 Satker/ tahun dan Satker yang memiliki lebih dari 40 orang Rp1.480.000 OT.

    Hasilnya, pegawai RSUD Bob Bazzar kurang lebih 500 orang, maka 500 x 1.480.000 = 740.000.000. Artinya Belanja ATK = Rp764.641.550 + Belanja Surat Kabar Rp38.000.000 + Belanja Bahan Cetak Rp517.715.600 + Belanja Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Rp136.330.000 + Belanja BHP Mata Rp335.000.000 + Belanja BHP EKG Rp176.570.000 + Belanja BHP PPI Rp47.847.000 + Belanja BHP Gigi Rp41.086.000 + Belanja BHP Alkes lainnya Rp12.400.000 + Belanja Bahan Isi Tabung Gas Rp33.840.000 = Rp2.103.430.150. (Red)

  • Kepala Sekolah SD Negeri Pulau Harimau Pecat Sepihak Guru Honor Dian Purbandini Yang 7 Tahun Mengabdi?

    Kepala Sekolah SD Negeri Pulau Harimau Pecat Sepihak Guru Honor Dian Purbandini Yang 7 Tahun Mengabdi?

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Dian Purbandini, seorang guru honorer di SD Negeri Pulau Harimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba dipecat sepihak oleh kepala sekolah. Pemecatan melalui surat tanggal 13 Desember 2024 itu hanya tertulis tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru. Padahal, Dian sudah mengabdi selama 7 tahun, atau sejak tahun 2017 lalu.

    “Ia pak, saya sudah jadi guru honorer mulai tahun 2013. Tapi mengajar sebagai guru honorer di SDN Pulau Harimau baru 7 tahun,” ucap Bu Dian, sapaan akrabnya kepada wartawan, Senin 6 Januari 2025.

    Sambil menunjukkan surat pemecatan dari kepala sekolah itu, Dia juga mengaku kaget pihak sekolah langsung mengeluarkan data dirinya dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan jelas. “Surat pemecatan inipun dititipkan begitu saja dengan teman saya. Tidak secara langsung. Tujuh tahun saya mengabdi tapi kok dianggap taka ada,” kata Dian dengan mata berkaca-kaca.

    Dian merasa tidak terima dengan perlakuan ini, dan akan mencari keadilan. “Saat ini sekolah itu menjadi harapan hidup saya. Terus terang gaji yang saya terima sebagai guru honorer digunakan sepenuhnya untuk membiayai anak-anak pak. Dengan gaji yang ada harus dicukup-cukupi untuk biaya makan, dan untuk biaya pendidikan mereka,” ujarnya mengusap air mata.

    Berdasarkan surat pemecatan tersebut, disebutkan atas nama Dian Purbandini disebut Kepala Sekolah Tidak Memenuhi syarat sebagai Guru. Padahal Dian sudah mulai menjadi guru honorer sejak tahun 2013. Dan saat ini sedang menjalankan pendidikan S 1 di Unila Lampung. Namun karena keterbatasan biaya belum mengikuti wisuda.

    Dian mengaku sangat terpukul tiba-tiba dipecat secara sepihak oleh oknum Kepala Sekolah SDN Pulau Rimau pada 13 Desember 2024 lalu. Keputusan pemecatan tersebut datang tanpa alasan yang jelas dan mengejutkan pihaknya. “Saya sangat terpukul dengan keputusan ini. Saya sudah mengabdi selama 7 tahun dan sangat mencintai pekerjaan saya sebagai guru,” ungkap Dian dengan suara bergetar.

    Dian mengaku meskipun dengan gaji yang terbatas, Dian tetap setia mendidik anak-anak di daerah yang cukup terpencil tersebut. Walau tak pernah mengeluh mengenai gaji yang minim, ketulusan dan kecintaannya terhadap dunia pendidikan membuat Dian rela meninggalkan pekerjaan rumahnya setiap hari, bahkan meskipun ada banyak keterbatasan.

    Kasus Guru HOnor Dian ini mendapat soritan konten kreator dan aktivis Lampung, Ummu Hani, yang menyatakan solidaritasnya terhadap perjuangan Dian. “Saya sangat tidak tega melihat ketidakadilan yang terjadi pada Bu Dian. Waktu saya tanya kemarin, Bu Dian sempat menawarkan musyawarah dengan kepala sekolah, namun Kepsek tetap bersikeras melakukan pemecatan dengan keras kepala. Saya tidak akan diam, saya akan terus memperjuangkan keadilan untuk Bu Dian dan mengawal masalah ini hingga selesai,” ujar Ummu Hani.

    Sementara Kepala Sekolah SDN Pulau Rimau, Sukirdi, yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp enggan memberikan respons. Dinas Pendidikan Lampung Selatan juga belum merespon konfirmasi wartawan terkait sikap arogansi Kepala Sekolah tersebut. (Red)

  • Gegara Batu Asahan, 2 Maling Berpistol Gagal Gasak Motor di Lampung Selatan

    Gegara Batu Asahan, 2 Maling Berpistol Gagal Gasak Motor di Lampung Selatan

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Dua pelaku pencurian bermotor (curanmor) yang membawa senjata api rakitan terpaksa kabur setelah dipergoki warga saat beraksi di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu, 11 Januari 2024. Aksi mereka gagal karena salah satu terkena pelaku hantaman batu asahan yang dilemparkan oleh warga.

    Warga yang berhasil menggagalkan aksi tersebut adalah Jonson. Ia menceritakan bahwa para pelaku mencoba mencuri sepeda motor milik teman keponakannya. “Saya lihat lagi mau ngambil motor punya teman keponakan saya, terus saya lempar pakai batu asahan, kena bagian tulang rusuknya sampai pistolnya terjatuh,” ujar Jonson.

    Ia menambahkan, awalnya istrinya melihat gerak-gerik mencurigakan kedua pelaku yang berpenampilan layaknya sales dari jendela rumah mereka. Setelah melempar salah satu pelaku, Jonson mengungkapkan bahwa pelaku yang berada di atas motor sempat mengacungkan pistol dan menembaknya dua kali.

    “Pas saya lempar satu pelaku, pelaku yang di atas motor mengacungkan pistol ke arah saya dan sempat nembak dua kali, bersyukur enggak kena saya, dan terus saya lempar pakai batu kecil,” jelasnya.

    Pistol rakitan yang terjatuh dari pelaku kini telah diserahkan kepada Bhabinkamtibmas Polsek Jati Agung. Jonson menyebut, setelah diperiksa, pistol tersebut berisi lima amunisi aktif. “Sebetulnya pas kejadian ada orang bengkel juga keluar tapi takut karena pelaku mengacungkan pistol. Dan pistol yang jatuh itu setelah diperiksa petugas Bhabinkamtibmas ada lima amunisi aktif,” ungkapnya.

    Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. (Rmoll/*)

  • Kegelisahan Tenaga Non-ASN Lampung Selatan Antara Harapan dan Ketidakpastian

    Kegelisahan Tenaga Non-ASN Lampung Selatan Antara Harapan dan Ketidakpastian

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024 menimbulkan polemik di Kabupaten Lampung Selatan.

     

    Ribuan tenaga non-ASN di daerah ini kini menghadapi ketidakpastian masa depan, seiring terbatasnya kuota formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diajukan pemerintah daerah.

     

    Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat 5.275 tenaga non-ASN di Kabupaten Lampung Selatan. Namun, jumlah formasi PPPK yang diajukan Pemkab Lampung Selatan dalam seleksi tahap I hanya sebanyak 160 orang, terdiri dari 130 tenaga guru, 20 tenaga kesehatan, dan 10 tenaga teknis.

     

    Kondisi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai penataan tenaga non-ASN tidak dilakukan secara optimal dan terkesan minim perencanaan.

    Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Selatan menjadi sorotan, terutama dalam pengelolaan formasi PPPK. Kritik juga diarahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala BKD, yang dinilai kurang profesional dalam menyikapi persoalan ini.

     

    Ketika dikonfirmasi, Kepala BKD Lampung Selatan, Tirta Saputra, tidak dapat dihubungi. Kabid Pengembangan BKD, Leo Agnus Nurdiyanto, menyatakan bahwa isu ini bukan ranah tugasnya dan mengarahkan kepada Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai, Agus Dwi Jono. Namun, Agus Dwi Jono juga tidak dapat memberikan keterangan karena tengah dirawat di rumah sakit.

     

    Minimnya kuota formasi PPPK ini memicu kegelisahan mendalam di kalangan tenaga non-ASN. Seorang tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun mengungkapkan kekhawatirannya.

    “Kami merasa tidak diakomodasi. Jumlah formasi yang hanya 160 orang itu terlalu kecil dibandingkan ribuan tenaga non-ASN yang terdaftar. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan jika tidak lolos seleksi,” katanya dengan nada kecewa.

     

    Tenaga non-ASN lainnya menyoroti beban kerja yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima.

    “Kami tetap bekerja karena pengabdian, meski gaji tidak layak. Kami hanya berharap pemerintah memberi solusi atas masalah ini,” ungkapnya penuh harap.

     

    Pengamat kebijakan publik menilai Pemkab Lampung Selatan perlu segera melakukan evaluasi mendalam. Penataan tenaga non-ASN seharusnya mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar mengacu pada angka.

    “Jika formasi yang diajukan tidak mencukupi kebutuhan, ribuan tenaga non-ASN akan terabaikan. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan manajemen dari pihak terkait,” tegas seorang pengamat.

     

    Masyarakat Lampung Selatan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan nasib tenaga non-ASN yang tidak terakomodasi. Transparansi dari BKD terkait formasi kosong dan jadwal seleksi tahap II juga dinantikan.

    “Jangan hanya melihat angka, tapi lihat pengabdian kami selama ini. Kami berharap pemerintah mendengar suara kami dan memberikan solusi,” tutup seorang tenaga non-ASN.

     

    Polemik ini menjadi ujian bagi Pemkab Lampung Selatan untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi tenaga kerja lokal dan memperbaiki tata kelola ASN. Transparansi, perencanaan matang, dan kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja adalah kunci dalam menyelesaikan persoalan ini. (Wisnu/*)

  • GRIB Way Sulan Beri Bantuan Nenek Koni Pengidap Penyakit Tulang yang Luput dari Perhatian Pemerintah

    GRIB Way Sulan Beri Bantuan Nenek Koni Pengidap Penyakit Tulang yang Luput dari Perhatian Pemerintah

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Jajaran Pengurus GRIB Jaya PAC Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan menyambangi sekaligus memberikan santunan kepada nenek Koni (70), penderita penyakit tulang di Desa Mekarsari, Selasa, 7 Januari 2024.

    Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian GRIB Way Sulan terhadap Nenek Koni yang kondisinya memprihatinkan akibat penyakit dideritanya. Giat sosial ini diinisiasi Ketua GRIB PAC Way Sulan, Asef beserta jajaran untuk membantu meringankan beban nenek Koni bersama suami. Mengingat, nenek Koni dan suami tergolong warga tidak mampu bahkan untuk berobat pun terkendala biaya.

    “Semoga sedikit bantuan dari kami meski tidak banyak bisa membantu meringankan beban Nenek Koni dan Kakek Ratimin,” tutur Asef.

    Saat didatangi di kediamannya, nenek Koni sedang terbaring dan merintih menahan sakitnya. Kondisi ini dialaminya berlangsung sekitar 9 bulan.

    Sang Suami, Ratimin menceritakan, penyakit ini dialami Nenek Koni setelah terjatuh dari kamar mandi. Setelah itu nenek Koni sakit hingga saat ini. “Dulu pernah di bawa kerumah sakit namun karna keadaan yang kurang mampu akhirnya pengobatan dihentikan,” katanya

    Saat ditanya Asef, Ketua GRIB Way Sulan, apakah selama ini pernahkah ada perhatian dari Aparatur desa dan dinas terkait.

    Ratimin menjelaskan, “Belum pernah ada yang datang mas, selama ini untuk menjenguk apalagi memberikan bantuan saya bersama anak saya yang masih bujang berusaha semampunya saja untuk mengurus istri saya selama ini,” ungkapnya. (Waluyo)

  • Bintek Kades se Lampung Selatan Diduga Abal-abal Habiskan Rp1,2 Miliar Pelaksanan EO Perusahaan Catering Milik Pejabat?

    Bintek Kades se Lampung Selatan Diduga Abal-abal Habiskan Rp1,2 Miliar Pelaksanan EO Perusahaan Catering Milik Pejabat?

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Kegiatan Bimbingan Teknik (Bintek) Desa se Kabupaten Selatan menghabiskan Rp1,2 miliar lebih. Setiap desa dari 251 Desa membayar Rp5 juta, melalui inspektorat dengan Event organizer (EO) pihak ketiga CV View Motion Pro (VMP) penyedia Catering, yang tidak memiliki akreditasi Bintek. Pelaksanaan Bintek di Hotel Horizon Bandar Lampung, sejak tanggal 10 hingga 20 Desember 2024.

    “Bintek itu menghabiskan Rp1,255 miliar. Satu desa bayar Rp5 juta dikalikan 251 Desa. Kegiatan Bintek sepertinya abal-abal. Sarat dengan pungli dan gratifikasi. Ini harus diusut oleh penegak hukum,” kata Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan Lampung (Gamapela) Provinsi Lampung Tonny Bakri didampingi Sekertaris Johan Almansyah SE, Selas 7 Januari 2025 malam.

    Menurut Tony Sahri, sangat aneh lagi penanggung jawab kegiatan bimtek pihak ketiganya yaitu CV View Motion Pro, yang belum memiliki akreditasi khusus untuk menyelenggarakan kegiatan bimtek atau pelatihan. Karena CV itu terdata sebagai pemasok catering di Pemda Lampung Selatan.

    “Indikasi kami ada dugaan kerja sama dengan oknum pejabat Inspektorat. Informasi yang kami terima perusahan ini hanya penyedia jasa cetering. Sementara kegiatan bimtek acaranya di hotel Horizon di Bandar Lampung. Kami sedang kumpulkan bukti tambahan, untuk melaporkan kasusnya ke penegak hukum,” katanya.

    Bintek Dikebut

    Selama kegiatan bimtek, setiap peserta hanya mendapatkan fasilitas 1 kali makan malam, 1 kali makan siang, 1 kali sarapan (Breakfast) dan 1 kali coffee break berikut menginap selama 1 malam dengan pola twins share (1 kamar 2 peserta). Sedangkan durasi pemberian materi bimtek selama 2 hari kegiatan hanya 6 jam atau 3 jam perhari kegiatan bimtek. Selain itu, setiap peserta juga mendapatkan tas, notebook, pena/pensil, makalah dan sertifikat pelatihan.

    Pada setiap hari kegiatan bimtek, peserta dijadwalkan hadir pada pukul 15.00 wib untuk registrasi dan acara pembukaan. Kemudian pukul 15.30 setelah acara pembukaan, peserta baru diberikan materi terkait SPI (Satuan Pengawas Internal) selama 1 jam hingga pukul 16.30 dan dilanjutkan dengan coffee break selama 30 menit.

    “Kemudian pukul 17.00, selama 1 jam kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi Perencanaan Keuangan dan Penatausahaan Pendapatan Desa. Kemudian pada pukul 18 ishoma dan makan malam hingga pukul 19.00, kemudian dilanjutkan paparan materi Penatausahaan Belanja Desa, Pembiayaan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa selama 1,5 jam hingga pukul 20.30 wib,” kata salah satu peserta bintek.

    Kemudian pada hari kedua bimtek, peserta mendapatkan breakfast hingga pukul 09.00 kegiatan bimtek dimulai dengan paparan materi Kewajiban Perpajakan selama 1,5 jam hingga pukul 10.30 wib. “Kemudian selama 60 menit, dilanjutkan paparan materi Penatausahaan Aset Desa, hingga pukul 11.30. Kegiatan bimtek selesai dengan persiapan penutupan hingga pukul 12.00 dilanjut acara penutupan, ishoma & makan siang yang dibarengi chek out. Dan, kegiatan bimtek pun selesai,” ujarnya.

    Bintek itu juga mendapat sorotan dari Tokoh Pemuda Kalianda Ruly Putra, yang menyataan Bimtek Kades tanggal 10 hingga 20 Desember 2024 di Hotel Horizon Bandar Lampung itu dengan IO CV VMP, hanya akal-akalan saja. “Kita dapat melihat terang, bahwa kegiatan tersebut diambil dari anggaran dana desa (ADD) dikemas dengan bimtek. Dugaan kami pihak Inspektorat mengambil keuntungan dari dana itu,” kata Ruly Putra.

    Informasi di Lampung Selatan menyebutkan Bimtek Kepala Desa di motori oleh Inspektorat Lampung Selatan. Para Kepala desa dipungut Rp5 juta. Dari dana tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa Rp500 ribu, lalu dipotong lagi Rp200 untuk transport dua orang peserta bimtek.

    Lalu sisa Rp4,7 juta dana itu diambil pihak Inspektorat, lalu diberikan pihak ketiga CV motion pro sebagai pelaksana bimtek. Teknhis pelaksanaan bimtek dilakukan berkala satu hari dua kecamatan. Ada yang per kecamatan hanya satu hari selesai. Sekitar 25 hingga 30 desa, hari berikutnya trus seperti itu pelatihan bimtek, yang terkesan hanya formalitas.

    Informasi lain menyebutkan kegiatan bimtek Rp1,2 miliar itu didapat dari pungutan dana bagi hasil desa (DBH) ADD tahun 2024. Pihak ketiga CV VMP diragukan akredetasi belum memiliki sertipikat lembaga berwenang khusus untuk bimtek.

    “Direktur CV-nyasaja kita tidah tahu siapa. Dana ini adalah patungan dana bagi hasil desa (DBH) berjumlah Rp1,2 m dana dikemas oleh kantor Inspektorat, diserahkan pihak ketiga CV CMP, pertanyaanya itu milik siapa direkturnya siapa. Gimana ceritanya perusahaan catering di Pemkab Lampung Selatan jadi pelaksana Bintek,” kata Ruly.

    Ruly mencurigai kegiatan Bintek Kades tu hanya untuk mengakali dana bagi hasil desa (DBH). Dan dipastikan hal itu menyalahi aturan. Karena seharusnya untuk urusan pemerintahan desa itu mutlak kewenangan Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) Lampung Selatan.

    Penyusuran di Acara Bintek, peserta hanya mendapatkan fasilitas 1 kamar (dobel bad) untuk dua orang. Dan setiap hotel sesudah beri free berakfast untuk setiap tamunya. Jika diasumsikan dengan biaya permalam Rp500 ribu, hanya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp127 juta untuk biaya kamar. “Belum lagi diskon dari hotel,” katanya.

    CV VMP itu terdaftar di E-Katalog sebagai penyedia jasa makan dan minum. Bukan sebagai Badan Penyelenggara Pelatihan Ataupun Event organizer (EO) profesional. Bahkan diketahui, CV VMP memilik hubungan dengan salah satu pejabat di inspektorat yang kerap mendapat tender penyedia makan dan minum di beberapa dinas instansi di Lampung Selatan.

    Sorotan juga datang dari Ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin AM, yang mempertanyakan urgensi kegiatan bimtek yang dilaksanakan hampir setiap tahun tersebut dan dilaksanakan di hotel di Bandar Lampung. Padahal bila instansi terkait mempunyai niat baik bagi pengelolaan anggaran negara, harusnya bimtek tersebut bisa dilaksakan di aula aula atau fasilitas milik Pemkab, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mencapai milyaran rupiah.

    “Ini uang rakyat lo, bukan di pakai untuk mencari keuntungan dan mendapatkan fee atau benefit lainya dari pihak hotel atau penyedia ketring atau lainya, ini yang menjadi pertanyaan, siapa lagi kalo bukan penyelenggara yang mendapat keuntungan dari proyek bimtek tersebut,” katanya.

    Menurutnya hampir setiap tahun dana milyaran yang bersumber dari dana desa yang ada di Lampung selatan tersebut tersedot ke luar daerah Lampung Selatan. “Padahal kalo anggaran biaya kursus dan pelatihan tersebut di adakan di wilayahnya, minimal kecamatan masing masing, berapa banyak efek domino yang akan mendapatkan dampak positif dari anggaran tersebut, mulai dari pengusaha UMKM makanan dan lainya akan terkena dampak dari perputaran dana tersebut,” katanya.

    “Bukan malah menguntungkan pihak pihak konglomerasi pemilik hotel saja. Harusnya inspektorat kabupaten menjadi garda terdepan dalam mengontrol, dan mengawasi pengunaan agar digunakan tepat sasaran, bukan malah bagian apalagi aktor utama sebagai inisiator kegiatan proyek bimtek yang bersumber dari dana kursus dan pelatihan tersebut,” tambahnya.

    Dirinya mendukung penegak hukum mengusut indikasi atau dugaan korupsi, gratifikasi dan laporan fiktif dalam mengakali penggunaan Dana Desa, “Wajar bimtek ini hanya terkesan akal akalan. Mereka hanya mengumpulkan dan meraup cuan dari dana desa. Pekan depan kita juga akan laporkan ke Kejati dan Kejari,” kata Aqrobin.

    Pihak Ketiga Milik Pejabat

    Namun begitu, indikasi yang lebih nyata adalah pihak ketiga selaku penyedia jasa, CV. View Motion Pro (VMP) terafiliasi dengan salah satu petinggi dari Inspektorat Lampung Selatan. Bahkan menurut dia, owner VMP yang terdaftar di E-Katalog sebagai penyedia jasa makan dan minum itu, sejatinya salah satu pejabat tinggi Inspektorat Lampung Selatan.

    “CV. View Motion Pro ini kan yang punya salah satu pejabat di inspektorat, di internal kami sudah bukan menjadi rahasia umum. Bahkan CV ini kerap dipilih sebagai penyedia makan dan minum beberapa dinas instansi di Lampung Selatan dengan nilai kontrak yang cukup besar,” beber dia seraya mewanti-wanti agar identitasnya tidak diungkap.

    Sementara, Kepala Dinas PMD Lampung Selatan, Erdiansyah dihubungi tidak banyak berkomentar. Dia mengaku tak ikut cawe-cawe dalam kegiatan bimtek tersebut. Keterlibatan Dinas PMD, kata Erdiansyah, hanya sebatas sebagai narasumber dalam kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa itu. Erdiansyah pun tak menampik jika pembiayaan kegiatan bimtek tersebut bersumber dari DBH.

    “Iya bukan dari DD, tapi DBH (Dinas) PMD gak ikut-ikut (Bimtek), hanya sebatas dimintai sebagai narasumber dalam paparan sejumlah materi. Urusan yang lain, no comment ya,” ujar Erdiansyah.

    Sementara, pejabat Inspektorat Lampung Selatan Lampung Selatan Zulfikar yang dikonfirmasi wartawan membenarkan IO kegiatan Bintek itu adalah CV VMP. Sementara pihak Inspektorat hanya menjadi nara sumber diacara tersebut. “Total Ada 12 orang pegawai Inspektorat, dan enam orang narasumber dari kantor pajak. Pelaksana kegiatan bimtek adalah CV VMP sebagai EO,” kata Zulfikar. (Red)

  • DIstribusi Pupuk Subsidi di Lampung Selatan Sarat Penyimpangan, SPJB Tertutup Indikasi Monopoli Distributor?

    DIstribusi Pupuk Subsidi di Lampung Selatan Sarat Penyimpangan, SPJB Tertutup Indikasi Monopoli Distributor?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk antara Distributor dan pengecer Pupuk Subsidi Resmi di Lampung Selatan diduga dimonopoli oleh PT Kurnia Abadi dan CV Agro Putra Jaya, melibatkan Dinas Pertanian. Pimpinan dua perusahaan itu suami istri, bahkan ada dugaan pengecer atau kios dipungli Rp1,2 juta untuk kegiatan penandatangan SPJB itu. Bahkan wartawan dilarang meliput acara penandatangan yang digelar di Hotel Nusantara, pada Senin, 30 Desember 2024 siang sekira pukul 13.42 Wib.

    Informasi wartawan di lokasi Hotel Nusantara, Kali Balok, Sukarame, digelar acara sosialisasi terkait pupuk resmi bersubsidi, sekaligus Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

    Sosialisasi dan penyuluhan kepada para pengecer pupuk resmi bersubsidi di Lampung Selatan. Sementara untuk penandatangan SPJB untuk empat Kecamatan yaitu Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Katibung, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Candipuro. Acara dihadiri anggota pengecer pupuk bersubsidi utusan setiap kecamatan kabupaten Lampung selatan, Distributor dan Dinas Pertanian Lampung Selatan.

    “Ya bang, ada kegiatan penandatanganan SPJB. Kami diminta bayar Rp1,2 juta perkios per kios pupuk. Uang dikumpulkan oleh Distributor Pupuk bersubsidi PT Kurnia Abadi yang direkturnya bapak Budi Utomo. Untuk CV Agro Putra Jaya, bosnya Hj Dwi, istri dari Budi Utomo sendiri. Kalo ga bayar nanti kami dicoret dari kios pengecer pupuk,” kata salah seorang peserta.

    Anehnya lagi, saat ada wartawan datang melakukan liputan acara tersebut, justru dihardik dan diusir oleh pria bernama Dwi, pegawai Distributor Pupuk Subsidi PT Kurnia Abadi dan CV Agro Putra Jaya. Dwi lantang melarang wartawan meliput acara tersebut. ”Siapa ini, ada undangan gak, jangan liput-liput kalau gak ada undangan. Kami sudah ada media sendiri untuk meliput. Mana surat tugas kalian,” ucap Dwi dengan nada tinggi.

    Wartawan yang mencoba memberikan penjelasan tidak digubris. Dan Dwi mengusir wartawan keluar dari ruangan itu, dan langsung menutup pintu ruangan pertemuan. Diluar sekitar empat orang wartawan tetap bertahan mewawancarai beberapa orang.

    Satu jam kemudian, Dwi keluar ruangan. Dia mengaku sebagai staf CV. Agro Putra Jaya, dan mengaku diutus penanggung jawab acara, dan siap di wawancara terkait kegiatan yang ada. “Tanpa minta maaf, Dwi menemui para wartawan, dengan sombong bilang begitu,” kata salah seorang wartawan.

    Salah seorang wartawan sempat menanyakan mengapa wartawan dilarang untuk meliput kegiatan SPJB Pupuk bersubsidi itu. Padahal soal harga dan jual beli bersubsidi oleh pemerintah, wajib di informasikan kepada publik. “Ini mencurigakan,” katanya.  (Red)

  • Pantau Posko Nataru di Pelabuhan Bakauheni, Wamenhub: Arus Penyeberangan Jawa-Sumatera Aman dan Lancar

    Pantau Posko Nataru di Pelabuhan Bakauheni, Wamenhub: Arus Penyeberangan Jawa-Sumatera Aman dan Lancar

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengunjungi Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis malam, 2 Januari 2025. Kumjungan ini dalam rangka monitoring pelaksanaan Posko Angkutan Nataru 2024/2025 lintas penyeberangan Jawa – Sumatera. Hingga sore hari, kondisi lalu lintas pelabuhan masih terpantau aman dan lancar.

    “Atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih. Secara umum pelaksanaan Nataru tidak terlalu banyak kendala, karena jika dibandingkan tahun sebelumnya jumlah pengguna jasa cenderung menurun. Kemungkinan juga karena waktu Nataru ini yang berdekatan dengan Idul Fitri, beberapa orang mungkin memutuskan menunda liburannya,” ujar Wamenhub Suntana.

    Kendati demikian, ia mengingatkan setiap stakeholder yang bertugas untuk tetap mewaspadai lonjakan pada puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada Jumat (3/1) hingga Minggu (5/1).

    Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano, turut menjelaskan kondisi pelabuhan hingga Kamis (2/1) atau H+8 ini yang masih landai dan puncak arus balik masih belum terlihat. Namun, pihaknya menyatakan tetap siaga jika terjadi lonjakan penumpang pada arus balik libur Tahun Baru ini.

    “Tentu hal ini tetap harus kita antisipasi bersama untuk mencegah kepadatan terjadi di pelabuhan. Dan ASDP akan selalu berupaya dalam mengutamakan pelayanan prima untuk pengguna jasa,” ujarnya.

    Sebelumnya ASDP telah bersiaga dengan mengerahkan lebih dari 700 personel gabungan, termasuk karyawan ASDP, petugas tiket, keamanan, kebersihan, hingga dukungan TNI, Polri, BMKG, dan stakeholder terkait yang ditempatkan di titik-titik strategis seperti check-in, toll gate, dermaga, dan tiga buffer zone.

    Guna mendukung kenyamanan pengguna jasa, ASDP juga telah menyiapkan 167 unit CCTV, 92 toilet permanen, 10 toilet portabel, dan dua posko kesehatan yang beroperasi 24 jam, dan musholla.

    Rekayasa lalu lintas dan sistem delaying diterapkan di rest area KM 20B, KM 49B, dan Terminal Agrobisnis Gayam untuk memfilter kendaraan dan mengurangi kepadatan.

    Pelabuhan PT Wika Beton yang dipasangkan dengan Ciwandan juga menjadi alternatif untuk memecah kepadatan.

    *H+7, Truk Logistik dari Sumatera Menuju Jawa meningkat 18%*

    Berdasarkan data Posko Bakauheni selama 24 jam (periode 1 Jan pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB) atau H+7, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 34 unit kapal.

    Adapun realisasi total penumpang mencapai 34.711 orang atau turun 33% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 51.856 orang.

    Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang mencapai 2.797 unit atau turun 42% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 4.854 unit. Kendaraan roda empat mencapai 3.677 unit atau turun 32% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.436 unit. Truk logistik mencapai 2.314 unit atau naik 18% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.962 unit. Total seluruh kendaraan tercatat 9.043 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H+7 atau turun 28% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 12.550 unit.

    Data ASDP menunjukkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-7 hingga H+7 tercatat 489.256 orang atau turun 14% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 567.688 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 116.763 unit atau turun 10% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 129.416 unit.

    Sebaliknya, berdasarkan data Posko Merak selama 24 jam (periode 1 Jan pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB) atau H+7, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 34 unit kapal.

    Adapun realisasi total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H+7 mencapai 33.047 orang atau turun 18% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 40.077 orang.

    Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada H+7 mencapai 1.184 unit atau turun 3% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 1.217 unit. Kendaraan roda empat mencapai 4.022 unit atau turun 19% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.992 unit. Truk logistik mencapai 1.620 unit atau naik 97% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 821 unit. Total seluruh kendaraan tercatat 7.110 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H+7 atau turun 3% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 7.329 unit.

    Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-7 hingga H+7 tercatat 639.327 orang atau naik 10% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 580.599 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 144.172 unit atau naik 12% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 128.298 unit. (*)

  • Ribuan Pengunjung Padati Wisata Siger Park BHC Sambut Tahun Baru

    Ribuan Pengunjung Padati Wisata Siger Park BHC Sambut Tahun Baru

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati destinasi wisata Siger Park Bakauheni Harbour City ( BHC ) pada puncak perayaan malam pergantian tahun 2024-2025, 1 Januari 2025. Destinasi wisata yang berlokasi di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan itu, bertambah meriah dengan penampilan grup musik lokal, dan pesta kembang api spektakuler yang memukau ribuan pengunjung.

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai penyelenggara berharap acara ini dapat menjadi destinasi pilihan keluarga sekaligus ajang untuk memperkuat kebanggaan terhadap budaya daerah.

    Turut hadir dalam memeriahkan pergantian tahun 2024 ke tahun baru 2025 di Bakauheni Harbour City ( BHC ) Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur komersil PT Jembatan Nusantara Hendriawan Nur Kuncoro, GM PT. ASDP Cabang Bakauheni Syamsudin, Senior General Manager Regional II PT. ASDP Fahmi Alwani, VP Pengembang Bisnis Rizki Dwianda, Project Head BHC Antoni N. Utama dan Juga terpantau Camat Bakauheni Furqonuddin, Sekdin Pariwisata dan kebudayaan Lamsel Syaifudin, Plt Dinas kesehatan Hari Surya Wijaya, kadis Damkar Lamsel M Sefri Masdian , Kabid Dikdas Pirma Romayansyah.

    Dalam pantauan awak media untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, Polres Lampung Selatan, Kodim 0421/Ls mengerahkan personel gabungan bersama KSKP Bakauheni, Polsek Penengahan dan Koramil 421-03 penengahan.

    Pengunjung yang hadir pada puncak malam pergantian Tahun 2024-2025 sebagian dari lokal dan juga beberapa daerah yakni dari Palembang , Bengkulu, Jambi juga dari daerah Tangerang Banten datang bersama keluarga untuk menikmati pertunjukan pada malam pergantian tahun.

    Salah satu pengunjung berasal dari Palembang bernama Heri kepada awak media mengatakan, “Sengaja saya meluangkan waktu hadir untuk menyambut pergantian tahun disini dan bertepatan dengan anak liburan sekolah,” ucapnya.

    Lanjut, Ia mengaku sangat antusias dengan adanya Destinasi Wisata Bakauheni Harbour City (BHC) Yang ada di Desa Bakauheni ini dengan pertunjukan yang disuguhkan pada malam pergantian tahun. Apalagi ada panggung hiburan yang bisa dinikmati sambil menunggu detik-detik pergantian tahun,” ucap Heri pengunjung asal Palembang. (*)

  • Oknum Kecamatan Diduga Tilep Anggaran Jati Agung Fair dan Musrenbang 2024

    Oknum Kecamatan Diduga Tilep Anggaran Jati Agung Fair dan Musrenbang 2024

    Lampung Selatan, sinarlampung.co –Anggaran Kegiatan Jati Agung Fair dan Musrenbang di Bulan Februari Tahun 2024 menguap. Diduga uang haram itu mengalir ke kantong oknum Pejabat di Kecamatan Jati Agung.

    Berdasarkan informasi diterima wartawan menyebutkan, anggaran ratusan juta rupiah yang dialokasikan dari bantuan seluruh Kepala Desa se-Jati Agung Tahun 2024. untuk kegiatan Jati Agung Fair pada Februari 2024. Kepala Desa di Kecamatan Jati Agung diminta oleh oknum pejabat kecamatan uang senilai Rp5.000.000.

    Adanya korupsi sisa anggaran dana kegiatan Jati Agung Fair 2024 tersebut dengan Rincian sebagai berikut, bantuan dari kepala desa Rp5.000.000 × 21 desa = Rp105.000.000. Selanjutnya bantuan dari pihak Kecamatan Rp88.000.000.

    Uang yang ditilep tersebut dari bantuan dari Unit Pengelolaan Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) kecamatan Jati Agung sebesar Rp50.000.000.

    Sementara total dana terkumpul sebesar Rp 243.000.000.

    Sedangkan untuk biaya kegiatan Jati Agung Fair menghabiskan dana sebesar Rp110.000.000, Terdapat dana sisa kegiatan Jati Agung Fair sebesar Rp133.000.000.

    Ada diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

    Diketahui kegiatan Musrenbang Kecamatan Jati Agung yang berketempatan di Desa Jatimulyo bulan Februari Tahun 2024 digelontorkan dana hanya sejumlah Rp15.000.000, oleh Pihak kecamatan Jati Agung, dimana anggaran dari kecamatan Jati Agung sebesar Rp93.000.000,- yang jadi pertanyaan kemana sisa anggaran tersebut.

    Sementara saat dikonfirmasi oleh Tri Mulyono bendahara kecamatan Jatiagung membenarkan, bahwa anggaran dari kecamatan untuk Acara Jatiagung Fair dan Musrenbang bulan Februari sudah dicairkan.

    “Untuk penggunaan anggaran Jati Agung Fair tanya saja kepada pimpinan saya Sekcam dan Camat kemana saja aliran dananya dikeluarkan,” ujar Tri Mulyono kepada wartawan Sabtu, 7 Desember 2024.

    Terkait adanya pungutan uang ke sejumlah kepala Desa diperkuat adanya pernyataan kepala Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Noven mengaku, telah memberi bantuan sebesar Rp 105 Juta yang dikumpulkan dari 21 Desa di Jati Agung.

    “Saya mengkoordinir mengumpulkan dari 21 desa Kecamatan Jati Agung sebesar Rp 5 juta perdesa, uang terkumpul semua total Rp 105 juta ,dan saya berikan ke panita Jatiagung fair,” ungkap Noven.

    Pengakuan adanya aliran dana untuk Jati Agung Fair dibenarkan Faisal selaku ketua UPK DAPM Jati Agung sebesar Rp 50 juta kepada panitia Jati Agung Fair bulan Februari 2024.

    Sementara Camat Jati Agung Fidaus Adam, belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan penilepan anggaran Jati Agung Fair dan Musrenbang. Meski HPnya Aktif Namun tidak diangkat. (*)