Lampung Selatan (SL)-DPRD Lampung Selatan mempertanyakan realisasi anggaran dana desa yang digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), senilai 10 persen dari total Dana Desa, di tiap Desa di Lampung Selatan. Pasalnya, penyertaan modal BUMDes itu adalah untuk penambahan PAD Desa, namun justru tak berhasil, dan tidak berjalan sesuai harapan.
Anggota Komisi A DPRD Lampung Selatan, Syaiful Anwar mengatakan BUMDes di sejumlah desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal tahun 2017 anggaran BUMDes diambil dari Dana Desa (DD) sebesar 10% atau sekitar Rp80 juta. Dibentuknya Bumdes tersebut, untuk menambah Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat didesa masing masing. “BUMDes itu semestinya untuk menambah pendapatan asli desa,” kata Syaiful, Jumat (22/9/2017).
Hasil monitoring di sejumlah desa, kata Syaiful, BUMDdes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak usaha milik desa yang sudah dibuat, tapi tidak berjalan, bahkan tidak jelas. “Pengelolanya tidak menguasai bidang usahanya, maka banyak timbulkan kerugian,” kata dia.
Salah satu contoh, membuat usaha budi daya ikan air tawar di lokasi milik Kepala Desa. Setelah lakukan tiga kali pembibitan, semua ikan mati dan usaha itu tidak berjalan lagi. “Akhirnya kolam yang dibuat menggunakan DD terbengkalai, sementara lokasinya numpang,” katanya, kepada wartawan.
Legislator Partai Gerindra itu menerangkan mestinya sebelum membuat BUMDes harus uji kelayakan terlebih dahulu. Sehingga bisa membuka usaha yang cocok bagi masyarakat sekitar. “Desa membuat usaha tanpa uji kelayakan dan tidak mengatur kisi-kisi secara detil dalam membentuk badan usaha,” katanya.
Saiful menyarankan semestinya, pemerintah memberikan rekomendasi atau arahan untuk usaha yang akan dibuat oleh desa. Sehingga permasalahan yang banyak terjadi tidak akan timbul. “Permasalahan BUMDes tersebut akan direkomendasikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan,” katanya. (Jun/nt/tr)
