Lampung Selatan (SL)-Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) pada tahun 2018 hilang Rp73 miliar. Tahun lalu DAK Lampung Selatan Rp400 Miliar, dan tahun 2018 hanya Rp323 miliar.
Dalam bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lampung Selatan, diruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Kamis (16/11/17).Sekretaris Daerah, Fredy Sukirman mengatakan Sebelumnya pada Tahun 2016 lalu DAK untuk Kabupaten Lamsel mencapai angka sebesar Rp400 Milyar, tetapi untuk tahun 2018 hanya berjumlah sebesar Rp. 323 Milyar.
Menurut Fredy, penurunan penerimaan DAK untuk Tahun 2018 tersebut terjadi diseluruh daerah yang ada di Provinsi Lampung. Namun, jumlah tersebut merupakan angka tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. “Penurunan penerimaan DAK tahun ini sama disemua daerah, namun Lamsel yang terbesar diantara kabupaten/ kota yang ada di propvnsi ini,” kata Fredy.
Sementara itu, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) mendaptkan sebesar Rp5 Milyar, Dana Desa (DD) tahun ini sebesar Rp230 Milyar serta Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp210 Milyar. (din/nt/jun)
Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, saat peringatan hari santri.
Bandarlampung (SL)-Pidato Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan, pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Kalianda berbuntut panjang. Warga Nahdlatul Ulama (NU) menuding pidato itu menyudutkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr. KH, Aqil Siradj.
“Bapak Bupati yang terhormat, kami warga NU sangat keberatan dengan isi sambutan anda di Hari Santri yang isinya justru menyudutkan Ketum PBNU hanya dengan bermodal informasi di media sosial dan Youtube,” kata salah seorang aktifis NU`
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung merespon cepat tulisan dan termasuk komentar Zainuddin Hasan. PWNU Lampung mengundang Pimpinan Badan Otonom dan Lembaga NU Provinsi Lampung guna membahas sikap menyikapi pidato Bupati Lamsel pada Peringatan HSN.
Sekretaris PWNU Lampung, Aryanto Munawar, pihaknya akan membahas komentar Zainuddin Hasan dalam rapat pengurus. Ary menyesalkan pernyataan yang keluar dari Zainuddin Hasan dalam postingan video youtube yang menjadi viral di masyarakat. “Andai pernyataan Zainudin Hasan ini benar, maka hal ini merupakan pernyataan yang paling ‘bodoh’ yang pernah disampaikan seorang kepala daerah,” katanya.
Meski begitu, Aryanto menjamin bahwa NU secara kelembagaan tidak akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Alasannya segenap pengurus PWNU yang sebagian besar merupakan para kiay dan tokoh, pada prinsipnya tidak ingin membuat kebijakan yang nantinya justru memperkeruh atau membuat suasana ketidaknyamanan ditengah kehidupan berbangsa dan negara.
“Tapi kami tidak bisa memprediksi terhadap sikap anak-anak muda NU baik yang berhimpun dalam organisasi atau pribadi-pribadi. Hari ini saja, saya dengar ada lebih dari 700 warga NU menuju Lamsel guna menyampaikan protes,” tuturnya.
Begitu juga terhadap kemungkinan adanya pelaporan secara hukum kepada aparat kepolisian. “Semua bisa saja terjadi. Anak-anak muda NU baik yang berhimpun dalam organisasi formal atau sendiri-sendiri melakukan pelaporan,” kata Ary yang menghimbau, agar segenap aspirasi ataupun bentuk kemarahan dapat disalurkan secara konstitusional dan beradab.
Sementara itu, massa Front Muda Nahdliyin menggelar unjuk rasa menuntut Bupati minta maaf terkait pernyataan saat menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Santri Nasional, Minggu (22/10). Pasalnya menurut massa pernyataan tersebut telah menghina Ketua PBNU, Said Aqil Siradj.
Koordinator Front, Een Riansah mengutarakan, Pernyataan Zainuddin Hasan Bupati Lamsel yang menghina Ketua PBNU Said Aqil Siradj terjadi di Lapangan Cipta Karya, Lamsel sangat melukai perasaan warga Nahdliyin se- provinsi Lampung.
Pernyataan yang ditunjukan adik dari Ketua MPR RI memalukan dan sangat tidak layak disampaikan oleh seorang kepala daerah. Karenanya sambutan itu mengandung unsur penghinaan dan cenderung provokatif. “Hari Santri Nasional adalah sebuah penghargaan Negara atas dedikasi santri yang telah ikut serta dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia, Senin (23/10)
Zainudin Hasan dinilai telah gagal dalam memimpin kabupaten Lampung Selatan. Karena ketidak mampuan dalam mengayomi dan membimbing keberagaman umat beragama. “Ini adalah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap warga Nahdliyyin secara keseluruhan,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menyatakan beberapa sikap untuk Bupati Lamsel, Zainudin Hasan terkait pernyataan yang dianggap telah melecehkan seluruh warga NU. Pertama, pihaknya mengutuk keras pernyataan Bupati Lampung selatan dalam sambutan di acara Hari
santri di lapangan cipta karya Lampung Selatan.
Kedua, Menuntut Bupati Lamsel untuk meminta maaf, secara lisan dan tulisan, kepada seluruh warga NU se-Indonesia dalam waktu 1 X 24 jam terhitung dari sekarang. “Kami menghimbau kepada seluruh warga NU Lampung, untuk segera merapat dan melakukan aksi secara bergelombang di Lampung Selatan sampai Bupati Lamsel mencabut dan meminta maaf terkait pernyataannya,” katanya. (dn/nt/jun)
Aksi warga di PEKAN Lampung Selatan. (Foto/dok/net)
Lampung Selatan (SL)-Warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, berunjukrasa dihalaman depan Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin, 16 Oktober 17.
Warga didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pernusa (Perjuangan Rakyat Nusantara), memprotes penambangan batu yang dilakukan oleh PT Sumber Makmur Alam Lampung (SMAL) dengan menggunakan bahan peledak sehingga mengganggu dan merusak rumah warga.
Ketua LSM Pernusa, yang juga Koordinator Lapangan aksi Pirnando mengatakan bahwa pihaknya mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Kami mewakili masyarakat menyampaikan aspirasi dan tuntutan warga,” kata Pirnando
Warga menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Untuk memberikan tindakan tegas terhadap perusahaan yang menimbulkan dampak buruk kepada lingkungan dan masyarakat.
“Kami minta Kepada Pemerintah Daerah Lampung Selatan, untuk menghentikan serta mencabut izin PT SMAL karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Warga juga meminta Pemerintah Lampung Selatan, memberikan ketegasan kepada PT. SMAL atad kerugian yang di alami masyarakat Dusun Buring baik dalam hal infrastruktur dan lainnya.
“Pemkab harus menghentikan penggunaan bahan peledak (Blasting) dalam aktivitas pertambangan. DAN mengevaluasi izin penggunaan bahan peledak,” katanya. (Jun/nt)
Lampung Selatan (SL)-Warga Dusun 4 Tanjung Laut dan Sekitarnya di Desa Fajar Baru – Kecamatan Jati Agung – Lampung Selatan, menagih janji Bupati Lampung Selatan yang akan perbaikan dan peningkatan kualitas Ruas jalan yang ada didusun itu.
Menurut warga, janji Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan itu dikeluarkan disaat peninjauan kegiatan pelaksanaan TMMD tahun 2016 lalu, “Janji bupati ngomongnya waktu TMMD melakukan pembuatan jembatan penghubung dusun 4 Tanjung Laut Desa Fajar Baru dengan dusun 3 Desa karang anyar, ” kata warga.
Bahkan keluhan warga itu juga di posting di laman media sosial facebook. Hingga kini warga menunggu dan belum ada tanda tanda akan ada realisasi itu. (jun/nt)
Lampung Selatan (SL)-Bakal calon Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi, menyerahkan bantuan Teleskop sebagai media penunjang pendidikan kepada Institut Teknologi Sumatera (Itera).
Bantuan diserahkan Arinal kepada Rektor Itera Prof. Ir. Ofyar Z Tamin, MSc (Eng) Ph.D, pada acara sidang terbuka Wisuda Mahasiswa Itera tahun 2017, di kampus setempat Jati Agung, Sabtu (07/10/2017).
Pada kesempatan sidang senat terbuka tersebut Arinal mendapat penghargaan dari pihak Rektor Itera yang diserahkan oleh Rektor Prof. Ofyar.
Saat ditanya wartawan di lokasi acara, apa tujuan mantan Sekda Provinsi ini memberikan bantuan Teleskop? Arinal mengatakan, Bantuan sarana pendidikan itu sebagai bentuk kepedulian Arinal kepada bidang pendidikan.
“Bahwa ini adalah kewajiban dan kepedulian kita semua dalam pengembangan dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Terutama Itera perguruan tinggi yang baru berdiri ini masih perlu dukungan dan bantuan semua pihak. Bukan saja mengandalkan pemerintah, tapi masyarakat juga perlu mendukung dan membantu Itera dan pendidikan lainnya di Provinsi Lampung” katanya.
Itera mewisuda 20 lulusan. Sarjana, perintis dan pernah kuliahnya di ITB Bandung, sebelum kampus Itera dibangun. (rls)
Lampung Selatan (SL)-DPRD Lampung Selatan mempertanyakan realisasi anggaran dana desa yang digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), senilai 10 persen dari total Dana Desa, di tiap Desa di Lampung Selatan. Pasalnya, penyertaan modal BUMDes itu adalah untuk penambahan PAD Desa, namun justru tak berhasil, dan tidak berjalan sesuai harapan.
Anggota Komisi A DPRD Lampung Selatan, Syaiful Anwar mengatakan BUMDes di sejumlah desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal tahun 2017 anggaran BUMDes diambil dari Dana Desa (DD) sebesar 10% atau sekitar Rp80 juta. Dibentuknya Bumdes tersebut, untuk menambah Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat didesa masing masing. “BUMDes itu semestinya untuk menambah pendapatan asli desa,” kata Syaiful, Jumat (22/9/2017).
Hasil monitoring di sejumlah desa, kata Syaiful, BUMDdes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak usaha milik desa yang sudah dibuat, tapi tidak berjalan, bahkan tidak jelas. “Pengelolanya tidak menguasai bidang usahanya, maka banyak timbulkan kerugian,” kata dia.
Salah satu contoh, membuat usaha budi daya ikan air tawar di lokasi milik Kepala Desa. Setelah lakukan tiga kali pembibitan, semua ikan mati dan usaha itu tidak berjalan lagi. “Akhirnya kolam yang dibuat menggunakan DD terbengkalai, sementara lokasinya numpang,” katanya, kepada wartawan.
Legislator Partai Gerindra itu menerangkan mestinya sebelum membuat BUMDes harus uji kelayakan terlebih dahulu. Sehingga bisa membuka usaha yang cocok bagi masyarakat sekitar. “Desa membuat usaha tanpa uji kelayakan dan tidak mengatur kisi-kisi secara detil dalam membentuk badan usaha,” katanya.
Saiful menyarankan semestinya, pemerintah memberikan rekomendasi atau arahan untuk usaha yang akan dibuat oleh desa. Sehingga permasalahan yang banyak terjadi tidak akan timbul. “Permasalahan BUMDes tersebut akan direkomendasikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan,” katanya. (Jun/nt/tr)
Sispala SMA Maarif Kalianda giat tanam pohon. (foto/dok/ist)
Lampung Selantan (SL)-Sispala (Siswa Pecinta Alam), SMA Maarif, Sukatani 1 Kalianda, menanam pohon, diluar sekolah, secara kontinyu dan dijadwal setiap sepekan sekali, di lokasi sekitar sekolah, dan lokasi kampung anggota Sispala.
Ketua Pengurus harian, SISPALA LGH SMAM SAKA Intan Pandini mengatakan Sispala adalah organisasi Ektrakulikuler yang ada di sekolah yang fokus terhadap Cinta Lingkungan di sekolah dan di luar sekolah.
“Kami Sispala Lingkar Generasi Hijau yang ada di SMA Ma’arif Sukatani 1 Kalianda yang berdiri pada tanggal, 16 Agustus 2016 yang di Deklarasikan di Puncak Rajabasa Lampung Selatan. Kami lahir atas dasar kepedulian terhadap Lingkungan yang ada di sekolah dan diluar sekolah. Sekolah salah satu tempat aktivitas belajar yang dalam hal ini tidak jauh dari yang namanya Sampah.” katanya.
Menurut Intan, sampah sangat banyak disekolah yang di buang sembarangan oleh Pelajar, “Selain masalah sampah, di Sekolah kami juga Ruang terbuka hijaunya tdk beraturan atau sedikit sekali, yang pada akhirnya kami merasakan panas diruangan dan juga diluar Ruangan,” katanya.
Dengan dasar itu, kata Intan, Sispala LGH melakukan terobosan kegiatan secara perlahan lahan untuk melakukan penanaman di sekolah. Kegiatan ini akan kita lanjutkan terus setiap hari Rabu artinya kita akan secara kontinyu melakukan penanaman.
Agenda kedepan akan melakukan selain Latihan Rutin kita juga akan melakukan sosialisasi penanaman diwilayah anggota Sispala LGH, Penanaman sepanjang jalur Sukatani, dan Pendidikan atau penyadaran terhadap sekolah-sekolah untuk Peduli terhadap Lingkungan Hidup. (rls)
